Presiden Joko Widodo bersungguh-sungguh ingin menjadikan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebagai legasinya dengan memasukkan ibu kota baru tersebut ke dalam daftar proyek prioritas pada tahun depan. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Presiden Jokowi menetapkan ada 44 proyek prioritas dalam RKP tahun 2024. Salah satu proyek yang menjadi prioritas tersebut adalah pembangunan IKN Nusantara. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk bisa menggelar upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara pada 2024. Untuk mengejar target tersebut, pembangunan sejumlah infrastruktur sudah mulai dilaksanakan. Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa pembangunan fase satu ibu kota baru itu secara umum telah mencapai 43%. Selain itu, dia membeberkan bahwa investor swasta juga akan segera merealisasikan pembangunan proyek di IKN Nusantara dalam waktu dekat. Hal tersebut diamini oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono. Dia mengatakan bahwa sejumlah investor swasta akan melaksanakan groundbreaking proyek di IKN Nusantara mulai pekan depan. Para investor swasta yang dimaksud antara lain bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan hingga pendiri Salim Group Anthony Salim. Dia menjelaskan bahwa sejumlah proyek yang mulai akan dibangun pada pertengahan September 2023 mencakup sektor mixed use development, mulai dari pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel. Dalam pertemuannya bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada 9 September 2023 lalu, Presiden menyampaikan ada empat rencana investasi yang bakal dijalankan Prancis di Indonesia, khususnya dalam pengembangan proyek IKN. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare di IKN Nusantara. “Kami akan inagurasikan pada 17 Agustus 2024,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Rabu (13/9).

Harapan mencapai kemandirian di sektor petrokimia kembali mencuat seiring dengan lancarnya progres pembangunan megaproyek yang digarap oleh PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini bisa mengurangi impor Indonesia untuk sejumlah produk petrokimia. Fasilitas produksi petrokimia yang digarap oleh perusahaan asal Korea Selatan dengan investasi mencapai Rp60 triliun tersebut diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa megaproyek yang digarap Lotte Chemical Indonesia ditujukan sebagai substitusi impor, karena 70% produk yang dihasilkan dari fasilitas tersebut akan dilempar ke pasar domestik, sedangkan 30% sisanya dilepas ke pasar global. Fasilitas tersebut pun diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja. Untuk diketahui, nilai realisasi investasi proyek tersebut hingga bulan ini telah mencapai Rp35,64 triliun atau sekitar 60,9% dari total nilai rencana investasi sebesar Rp59,36 triliun. Progres pembangunan engineering, procurement, and construction (EPC) fasilitas tersebut juga diketahui telah mencapai 73,4%, dengan serapan 13.406 tenaga kerja pada tahap konstruksi. Presiden Joko Widodo yang mengunjungi fasilitas tersebut juga menyampaikan bahwa progres pengerjaan proyek tersebut cukup menggembirakan, karena naik signifikan dibandingkan dengan pada Februari tahun ini di mana perkembangan EPC-nya baru 38%. “Proyek ini sudah dimulai sejak 2020, dan akan selesai pada Maret 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73%. Proyek ini juga menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira Rp60 triliun atau US$3,9 miliar,” katanya. Kepala Negara memastikan bahwa pada Maret 2025 Lotte Chemical Indonesia akan melaksanakan commissioning atau kegiatan pengujian, sehingga proyek tersebut bisa langsung berproduksi. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera pun mengamini bahwa kegiatan dari megaproyek itu bakal menguatkan struktur industri petrokimia di dalam negeri. Dia menjabarkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap pada saat konstruksi mencapai 13.000 orang dari dalam negeri, dan 500 orang merupakan tenaga kerja asing. “Jika melihat dari harga energi yang naik, maka yang akan terimbas adalah emiten petrokimia, salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang lumayan terkena dampak seperti tahun lalu,” kata Equity Analyst Research Panin Sekuritas Felix Darmawan beberapa waktu lalu. Direktur Legal & External Affairs TPIA, Edi Rivai mengatakan bahwa gempuran impor produk kimia yang mencakup plastik telah menghambat pertumbuhan industri. Adapun, nilai impor produk tersebut mencapai US$10 miliar dengan volume 10 juta ton per tahun.

Perkembangan industri pertahanan di Indonesia dinilai masih jalan di tempat. Selain riset yang belum optimal, proporsi anggaran yang tak berkembang serta tidak adanya program yang berkelanjutan ditengarai sebagai penyebab. Dibutuhkan inovasi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi persoalan ini. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mengungkapkan, selama ini pengembangan industri pertahanan masih sangat minim. ”Kita memiliki harapan tinggi, tapi pelaksanaannya tidak ada,” ujar Hasanuddin dalam rapat dengar pendapat Panitia Kerja BUMN Industri Pertahanan Komisi I DPR bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (11/9). Hasanuddin mencontohkan, rencana pembuatan senjata EMB-314 Super Tucano hilang begitu saja di tengah jalan. Demikian pula rencana pengembangan jet tempur Korea Fighter X (KFX) dan Indonesia Fighter X (IFX), juga pembuatan kapal selam yang tak ada kelanjutannya. ”Hal itu menunjukkan ketidakmampuan kita dalam melaksanakan setiap perencanaan,” tegasnya.

Direktur Pengkajian Hankam dan Geografi Lemhannas Marsekal Pertama (TNI) Rolland DGWaha mengakui harapan untuk memajukan industri pertahanan masih berbenturan dengan minimnya anggaran. ”Karena itu, akan sulit mengharapkan percepatan peningkatan kemandirian apabila hanya mengandalkan litbang dalam negeri,” ujarnya. Dalam paparannya, Rolland menjelaskan bahwa visi anggaran pertahanan 1,5 % dari PDB tahun 2025 masih sulit terwujud. Hingga tahun ini, proporsi anggaran pertahanan Indonesia masih di bawah 1 % PDB. Selain itu, distribusi belanja pertahanan Indonesia 2018-2025 sebagian besar digunakan untuk belanja personel serta operasi dan pemeliharaan. Adapun anggaran untuk litbang belum menjadi prioritas. Di sisi lain, impor senjata Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. (Yoga)

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara mengidentifikasi berbagai sumber pencemar udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangsel, dan Bekasi. Sampai saat ini, 32 perusahaan diawasi karena terindikasi kuat melakukan pelanggaran di bidang lingkungan dan menjadi penyebab pencemaran udara. Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mengemukakan, pihaknya mengawasi 32 perusahaan atau industri di Jabodetabek. Meski perusahaan berada di daerah, pengawasan dapat dilakukan pemerintah pusat karena ada indikasi pelanggaran serius bidang lingkungan hidup.

”Sebanyak 32 perusahaan yang diawasi bergerak di bidang stockpile batubara, mengoperasikan boiler, manufaktur, semen, logam, dan sebagainya,” ujar Rasio yang juga Ketua Satgas Pengendalian Pencemaran Udara di Media Center KLHK, Jakarta, Jumat (8/9). Dari 32 perusahaan itu, 9 perusahaan tengah melalui proses sanksi administrasi, 8 perusahaan telah diberi sanksi administrasi, 2 perusahaan dalam pengumpulan bahan dan keterangan, serta 13 perusahaan dalam pengawasan. Dari 32 perusahaan ini, 13 perusahaan disegel dan dipasangi plang penghentian kegiatan usaha. (Yoga)

Ambisi ASEAN untuk membentuk ekosistem kendaraan listrik regional perlu diiringi kebijakan ”pemanis” untuk melindungi konektivitas industri di kawasan. Negara-negara ASEAN bisa membuat kebijakan insentif sejenis inflation reduction act atau IRA milik AS untuk menyatukan basis pasar dan produksi di kawasan. Dalam KTT Ke-43 ASEAN yang resmi ditutup pada Kamis (7/9) di Jakarta, negara-negara ASEAN di bawah keketuaan Indonesia sepakat mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik regional dengan melibatkan negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik atau ASEAN+3, yaitu Korsel, Jepang, dan China.

Kepala Center of Trade Industry and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, komitmen itu terancam tidak efektif jika hanya dalam bentuk konsep kesepakatan, tanpa kebijakan konkret di setiap negara Asia Tenggara untuk menjamin konektivitas industri hulu ke hilir. ”Kalau hanya sepakat membentuk ekosistem, ekosistem yang seperti apa? Perlu ada kebijakan yang applicable untuk menjamin ekosistem itu terbentuk sehingga konkret dengan kebijakan yang seragam di setiap negara ASEAN untuk menjamin konektivitas itu,” kata Andry saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/9).

Menurut dia, negara-negara ASEAN bisa meniru konsep kebijakan IRA milik AS guna melindungi pemain industri di kawasan beserta mitra di luar kawasan yang terlibat perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN. Kebijakan insentif sejenis itu bisa menjadi ”gula-gula” pemanis yang mendatangkan investasi dan menjamin konektivitas perdagangan di kawasan. Insentif juga tidak hanya diberikan kepada pelaku industri dan investor, tetapi juga konsumen yang membeli kendaraan listrik hasil produksi negara-negara ASEAN dan mitra. (Yoga)

Indonesia dan Singapura memperkuat kemitraan dalam perdagangan energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas. Hal itu diwujudkan kedua negara melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Second Minister for Trade and Industry Singapura Tan See Leng. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, MoU itu membahas kerja sama perdagangan listrik dan energi rendah karbon (low carbon energy). Menurut Dadan, melalui MoU dalam koridor government-to-government (G2G) tersebut, Singapura nantinya akan menyampaikan kebutuhan listrik dan sumber energi yang diinginkan. Indonesia akan memasok energi listrik ke Singapura sesuai permintaan tersebut. Dadan menambahkan, nota kesepahaman terkait perdagangan energi tersebut melengkapi MoU sebelumnya yang telah diteken antara Kementerian ESDM RI dengan Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapura. Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 21 Januari 2022 itu memuat kerja sama dalam pengembangan teknologi energi rendah karbon. Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan implementasi dari nota kesepahaman tersebut akan lebih lanjut dikonsolidasikan dengan PT PLN (Persero) sambil menunggu kepastian permintaan dari Singapura.

Kolaborasi antarpihak perlu dilakukan untuk mendorong perluasan pasar kosmetik lokal lewat ritel. ”Menggunakan toko (ritel) sebagai etalase untuk produk kosmetik penting sebagai strategi bisnis,” kata Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Solihin dalam siaran pers yang diterima, Selasa (5/9/2023). (Yoga)

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, Tangguh Train 3 bakal beroperasi secara komersial atau on stream pada pertengahan September 2023. Kepastian tersebut didapat setelah audiensi antara petinggi BP yang menggarap proyek tersebut dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) arifin Tasrif. “Beberapa hari ke depan akan first drop. Targetnya pertengahan September ini, tetapi mudah-mudahan bisa dipercepat,” katanya, Senin (4/9). Dia menjelaskan, proyek Tangguh Train 3 juga sudah menyelesaikan persoalan kepastian pembelian gas dari beberapa calon pembeli di dalam negeri. Hal itu membuat perkara komersialisasi gas angkut dari tambahan produksi Lapangan Tangguh telah tuntas. Tangguh Train 3 rencananya bakal memiliki kapasitas 3,8 million tons per annum (mtpa) yang dikembangkan berdasarkan persetujuan plan of development (POD) II dengan nilai investasi mencapai US$11 miliar. Kementerian ESDM menyebut, 75% produksi dari Tangguh Train 3 sudah dikontrak oleh PT PLN (Persero), sedangkan sisanya akan dilepas ke pasar luar negeri.

Penggabungan tiga maskapai pelat merah terus bergulir dengan target selesai paling telat awal tahun depan, meskipun masih diragukan efektivitasnya menekan biaya logistik Indonesia. Kabar terbaru rencana merger PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Citilink Indonesia, dan Pelita Air kembali disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Setelah mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis (31/8), menteri yang juga pemilik PT Adaro Energy Tbk. itu membeberkan skema merger untuk tiga maskapai penerbangan pelat merah. Menurutnya, Kementerian BUMN tetap mengarahkan ketiga maskapai itu sesuai dengan target pasarnya masing-masing. Garuda Indonesia akan tetap melayani segmen premium, Pelita Air melayani pasar medium, sedangkan Citilink akan melayani pasar tarif hemat atau low cost carrier (LCC). Rencananya, Erick mengungkap Garuda akan tetap berdiri sebagai satu entitas, sedangkan Citilink dan Pelita Air akan dilebur menjadi satu. Sejauh ini, skema peleburan Citilink dan Pelita Air masih terus dibahas dengan penetapan bentuk penggabungan kedua entitas itu bergantung kepada kajian pembukuan masing-masing perusahaan. Dengan skema melebur kedua maskapai itu, pemilik saham Pelita Air, PT Pertamina (Persero) akan memiliki sebagian kepemilikan pada Citilink. Namun, Erick tidak menyebutkan berapa porsi kepemilikan yang akan dipegang oleh Pertamina. Sejak awal, tujuan merger ketiga maskapai tersebut adalah untuk meningkatkan jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia. Direktur Utama PT Angkasa Pura (AP) I Faik Fahmi menilai rencana merger tiga maskapai itu tepat seiring dengan pertumbuhan industri aviasi pascapandemi. Menurutnya, pelaku industri aviasi, seperti maskapai perlu memperkuat diri agar dapat mengakomodasi pertumbuhan pergerakan penumpang, baik domestik maupun internasional. Faik menilai, merger Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air akan berimbas positif bagi operator bandara, termasuk AP I.  Sebaliknya, pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman menilai merger ketiga maskapai itu tidak tepat. Alasannya, kondisi keuangan masing-masing maskapai yang berbeda. Gerry memaparkan kondisi finansial Garuda masih belum menunjukkan arah menjanjikan pasca-PKPU. Sebaliknya, Citilink Indonesia diprediksi juga mengalami kerugian.

Penyelundupan rotan mentah menimbulkan ketidakpastian pasokan bahan baku bagi pelaku industri furnitur dalam negeri. Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur mengatakan, pasokan bahan baku untuk industri furnitur dan kerajinan berbahan baku rotan menurun 8-10 persen. ”Suplai bahan baku rotan terkendala dengan maraknya penyelundupan,” katanya di Jakarta, Rabu (30/8/2023). (Yoga)