Industri lainnya
( 1893 )PERLINDUNGAN INDUSTRI DOMESTIK : Asosiasi Semringah Sambut Lartas Impor
Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) berharap aturan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan larangan terbatas (lartas) dapat membangkitkan kembali industri mainan lokal. Ketua AMI Sutjiadi Lukas mengataka, saat ini banyak barang impor yang masuk ke pasar Indonesia tanpa melalui prosedur resmi. Dia mendukung rencana pemerintah yang akan mengubah sistem lalu lintas barang dari post border (di luar kawasan pabean) menjadi border control. AMI sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai kekhawatiran dari industri mainan. Dalam surat tersebut, tertera salah satu masalah utama yang menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk adalah berkembang pesatnya industri e-commerce yang tidak diatur oleh kebijakan atau regulasi perdagangan. Banyak barang impor masuk dengan sistem borongan dan ilegal. Sementara para pengusaha lokal diwajibkan untuk mengikuti prosedur dengan mengurus SNI dan perizinan lainnya, termasuk kuota besi baja turunannya, seperti per, baut dan lainnya. Padahal, barang-barang tersebut dibutuhkan untuk memproduksi mainan. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja berharap rencana pemerintah tersebut dapat menjadi bagian dari trade barrier yang dapat melindungi industri kecil menengah hingga membawa dampak dari hilir ke hulu. Kementerian Perindustrian segera merilis peratuan menteri perindustrian terkait dengan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan lartas terhadap delapan subsektor prioritas.
INDUSTRI BAJA : Peran Sentral Sektor Konstruksi
Sektor konstruksi dinilai memiliki peran sentral guna memompa performa industri baja di Tanah Air. Bahkan, perusahaan baja asal Australia, NS BlueScope Lysaght Indonesia, memandang bahwa potensi industri konstruksi dan baja lapis di Tanah Air sangat besar lantaran masifnya pembangunan infrastruktur saat ini. Laporan BCI Central Quarterly Market Update Q1/2023 menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang akan menjadi penggerak utama konstruksi nasional tahun ini, yakni proyek konstruksi gedung, rumah tapak, manufaktur, jalan dan jembatan, serta bendungan dan saluran.
Country President NS BlueScope di Indonesia Lucky Lee mengatakan bahwa kontribusi sektor konstruksi sangat besar sehingga dia optimistis mampu berkontribusi lewat sektor konstruksi, khususnya industri baja Indonesia. “Komitmen kami kepada pelanggan Indonesia didukung oleh jaringan penjualan yang luas di seluruh Nusantara dengan fasilitas manufaktur dan pergudangan di Jakarta, Surabaya, dan Medan,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (12/10). Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan masifnya pembangunan, kebutuhan baja nasional terus meningkat hingga lebih dari 40%.
Pada 2050, imbuhnya, penggunaan baja nasional dan global diperkirakan meningkat sekitar 20% untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang juga bertambah banyak.
Harga Gula Melambung
Asosiasi Gula Indonesia memperkirakan produksi gula kristal
putih nasional pada tahun ini turun 8-9 % akibat dampak El Nino. Hal itu
menyebabkan harga gula konsumsi di tingkat konsumen melambung di atas HET yang
ditetapkan pemerintah Rp 14.500 per kg. Tanpa upaya menstabilkan stok dan harga,
harga gula bisa tembus Rp 16.000 per kg. Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia
(AGI) Yadi Yusriyadi mengatakan, kekeringan panjang akibat dampak El Nino menyebabkan
produksi tebu turun. Per 15 September 2023, tebu yang digiling pabrik-pabrik gula
di Indonesia hanya 28,5 juta ton. Hingga akhir musim giling, yakni pada pekan
ketiga Oktober 2023, tebu yang digiling diperkirakan hanya 33-34 juta ton.
Produksi tebu tersebut lebih rendah daripada produksi 2022
yang mencapai 36,5 juta ton. ”Hal itu otomatis akan mengurangi produksi gula kristal
putih pada tahun ini. Kami memperkirakan produksi gula berkurang 8-9 % dibandingkan
produksi tahun lalu, yakni sebanyak 2,386 juta ton,” ujarnya di Jakarta, Rabu
(11/10). AGI mencatat, per 15 September 2023, produksi gula kristal putih yang
dilaporkan pabrik-pabrik gula di seluruh Indonesia sebanyak 2,046 juta ton.
Hingga akhir musim giling, produksinya diperkirakan hanya bertambah sedikit
menjadi 2,25 juta ton. Padahal, pemerintah menargetkan produksi gula tahun ini
dapat mencapai 2,7 juta ton dengan rata-rata rendemen nasional sebesar 8 %. (Yoga)
HILIRISASI, Porsi Lokal Ditingkatkan
Ketergantungan pada tenaga kerja asing dalam pengembangan
smelter yang mengolah produk mentah pertambangan, seperti bijih nikel, perlu
diakhiri secara bertahap. SDM lokal asal Indonesia, seperti pada bidang
metalurgi, dinilai sudah mampu bersaing. Tinggal bagaimana transfer of
knowledge dan alih operasi berjalan dengan optimal. Ketua Perhimpunan Ahli
Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, saat dihubungi Rabu (11/10) mengatakan,
banyaknya tenaga kerja asal China dalam pengembangan pabrik pengolahan bijih
nikel tak terlepas dari negosiasi pemerintah. Sebab, dalam pembangunan smelter-smelter,
dibutuhkan modal, teknologi, dan pasar yang kini dikuasai China.
”Dalam hilirisasi nikel, (investasi) mayoritas dari China sehingga
mereka meminta sebagian atau mayoritas
tenaga kerja berasal dari negara mereka. Harus kita akui, dalam
hal produktivitas, mereka lebih unggul, terutama
di bidang konstruksi. Namun, situasi itu harus bisa segera tergantikan. Perlu
lebih banyak tenaga kerja dari dalam negeri,” kata Rizal. Dalam mendukung itu,
perlu didorong agar manual mesin dan peralatan dibuatkan dalam bahasa Indonesia
atau bahkan bisa multibahasa, yakni China, Inggris, dan Indonesia. ”Sedari awal
(negosiasi) seharusnya sudah kita tekankan bahwa penggunaan tenaga kerja
nasional saat konstruksi minimal 70 %. Kemudian meningkat lagi setelah operasional
atau pada tahun ke sekian. Misalnya, menjadi 98 %. Itu yang harus ditekankan
agar (dalam hilirisasi) manfaat untuk bangsa ini lebih besar,” kata Rizal. (Yoga)
Hilirisasi Musiman Bisa Gagalkan RI Maju
Inkonsistensi kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari
industrialisasi akan membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju.
Pengalaman menunjukkan, pergantian rezim selama 30 tahun terakhir selalu
berdampak pada kebijakan teknokratis jangka panjang, termasuk industrialisasi
yang merupakan kunci mencapai kemajuan. ”Hilirisasi bagus. Tapi, yang saya
khawatirkan, (pengalaman) dalam industri itu, minim konsistensi. Perlu komitmen
dari pemerintah berikutnya. Sejarah kita menunjukkan, gonta-ganti (kebijakan)
terus,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto dalam paparanya
pada sesi ke-2 Indonesia Mining Summit 2023 di Badung, Bali, Selasa (10/10).
Urusan konsistensi kebijakan industrialisasi pemerintah
tersebut menjadi perhatian sekaligus harapan yang mencuat pada pertemuan
tersebut. Acara kolaborasi antara Indonesian Mining Association (IMA) dan harian
Kompas itu mengusung tema ”Sustainable Downstream”. Sekitar 400 pemimpin dan
perwakilan industri pertambangan nasional hadir dalam kesempatan itu. Menteri PPN
/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengakui, selama ini Indonesia terlalu terlena
menjalankan hilirisasi yang sebatas mengolah komoditas menjadi bentuk setengah
jadi. ”Kita seharusnya bisa mengembangkan produk-produk turunan. Kebertautan
hulu-hilir ini yang akan terus kita kejar,” kata Suharso. (Yoga)
Dilema Hilirisasi di Era Transisi Energi
Indonesia masih meniti langkah untuk mewujudkan hilirisasi
atau industrialisasi tambang yang lebih utuh dari hulu ke hilir. Konsekuensinya,
dibutuhkan jaminan pasokan energi terjangkau yang sejauh ini baru bisa didapat
dari tenaga batubara.Pengembangan energi terbarukan yang terjangkau dan ”menghijaukan”
batubara menjadi tantangan besar mewujudkan cita-cita tersebut. Sampai saat
ini, batubara masih menjadi sumber energi utama di sektor pembangkit listrik di
Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk tahun 2022, batubara berperan
67,21 % dalam bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia. Angka itu
naik dari 2021 di 66,01 %. Adapun porsi energi baru dan terbarukan di 2022
sebesar 14,11 % atau naik dari 2021 yang 13,65 %.
Menurut Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA)
Rachmat Makkasau, komitmen menekan emisi karbon lewat sektor pembangkit listrik
itu akan semakin menantang seiring dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi di sektor
industri. Apalagi, Indonesia sedang menggenjot industrialisasi tambang yang
lebih utuh dari hulu ke hilir, yang otomatis akan ikut menyumbang kenaikan
emisi karbon. ”Dengan meningkatnya industrialisasi itu, konsekuensinya adalah
peningkatan power. Kita pasti akan membutuhkan banyak energi. Pemerintah dan
industri harus sama-sama memikirkan bagaimana batubara tetap bisa dipakai,
tetapi dengan emisi yang ditekan,” katanya dalam acara Indonesia Mining Summit
(IMS) yang digelar IMA bersama harian Kompas di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa
(10/10). (Yoga)
PLN Mulai Produksi Hidrogen Hijau
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai memproduksi hidrogen hijau dari Green Hydrogen Plant yang diresmikan pada Senin (9/10/2023) di kawasan PLTU Muara Karang, Jakarta. Dengan kapasitas produksi hidrogen hijau 51 ton per tahun saat ini, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pengembangan hidrogen hijau berikutnya bakal diterapkan pada sejumlah PLTU milik PLN. (Yoga)
Segera Realisasikan Manfaat Hilirisasi Nikel
Cadangan logam nikel dalam negeri semakin menipis di tengah pengembangan
hilirisasi tambang yang masif. Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengejar
manfaat hilirisasi sebesar-besarnya yang saat ini belum sepenuhnya ”menetes”
hingga lapis masyarakat terbawah. Pengembangan kapasitas SDM jadi tantangan terbesar
untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS,
persentase penduduk miskin di daerah-daerah pertambangan masih di atas
persentase penduduk miskin nasional yang pada 2022 mencapai 9,57 % total
populasi. Sebagai contoh, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di
Kabupaten Morowali, Sulteng, sebagai sentra nikel nasional adalah Rp 831,8 juta,
tertinggi di antara 13 kabupaten/kota penghasil tambang lainnya. Namun, tingkat
kemiskinan di Morowali masih terhitung tinggi, yakni 12,58 % dari total
populasi, di atas rata-rata nasional.
Menurut Kepala Center of Trade Industry and Investment di
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho,
faktor yang memunculkan ketimpangan itu adalah minimnya suplai tenaga kerja
lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Hilirisasi di sektor pertambangan
umumnya bersifat padat teknologi sehingga membutuhkan suplai tenaga kerja
dengan keterampilan yang tinggi pula. ”Kuncinya, bagaimana kita bisa
menghadirkan suplai tenaga kerja lokal dengan skill yang sesuai dengan
permintaan dari investasi yang masuk,” kata Andry, Senin (9/10). Menurut dia,
Indonesia berkejaran dengan waktu, cadangan nikel di dalam negeri semakin
menipis seiring masifnya eksplorasi tambang dan hilirisasi. Berdasarkan data
Indonesian Mining Association (IMA), umur cadangan nikel berdasarkan bijih
produksi per tahun hanya tersisa 20 tahun. (Yoga)
Industri Nikel Perlu Libatkan SDM Lokal
Terseret Turun Harga Logam Industri
Pilihan Editor
-
Mengobral Insentif Pajak bagi Para Pemodal
07 Feb 2020 -
Tahun Ini, Batik Air Datangkan 5 Pesawat A320
07 Feb 2020 -
Pemungutan Pajak Digital Masuk Prioritas
04 Feb 2020









