Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan membentuk kementerian atau lembaga khusus yang menangani logistik nasional sebagai langkah penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Angga Purnama, anggota tim peneliti National Logistics Community, mengungkapkan bahwa berdasarkan survei terhadap 117 pelaku usaha logistik, mayoritas responden mendukung pembentukan kementerian atau lembaga ini untuk memperbaiki sistem logistik Indonesia. Menurutnya, saat ini fungsi logistik masih terpecah di beberapa kementerian/lembaga (K/L), seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Perhubungan, dan Kemenko Bidang Perekonomian.

Angga juga menyatakan bahwa 78% responden menganggap pembentukan K/L khusus logistik dalam kabinet Prabowo-Gibran sebagai hal mendesak. Menurutnya, masalah utama logistik di Indonesia meliputi tarif yang tidak seragam, koordinasi antar-K/L yang kurang baik, dan tingginya biaya logistik. Tantangan regulasi dan perizinan yang rumit serta luasnya geografi Indonesia juga menghambat daya saing nasional. Angga menekankan pentingnya peran negara untuk hadir lebih kuat dalam sektor logistik guna mengatasi kendala ini dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hilirisasi sumber daya alam (SDA) berjalan sukses selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Investasi mengalir deras ke proyek hilirisasi, sehingga ekspor berbasis komoditas SDA meningkat yang pada ujungnya  meningkatkan ketahanan ekonomi dari gejolak eksternal. Kini waktunya pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto melanjutkan program ini dengan membangun industri hilir yan bisa menyerap produk hilirisasi. Tujuannya agar nilai tambah yang diperolah Indonesia dari hilirisasi makin besar. Hal itu juga bisa memacu industrialisasi secara besar-besaran, sehingga porsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa kembali di atas 20%. Selama ini, hilirisasi mineral baru menyentuh produk setengah jadi, dimana pengolahannya didalam negeri baru sampai ke feronikel, nickle pig iron (NPI), hingga mixed hydroxide precipitate (MHP). Ketika produk turunan nikel itu lantas di ekspor, kebanyakan China untuk diolah kembali untuk produk manufaktur jadi. (Yetede)

Kementerian Perindustrian terus mendorong perkembangan industri manufaktur, terutama dengan melibatkan generasi muda dalam sektor industri yang potensial, seperti industri halal. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan *Industrial Festival 2024*, di mana generasi muda diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor industri. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara pelaku industri, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum dalam upaya ini.

Festival ini juga melibatkan sejumlah tokoh muda, seperti Zaskia Adya Mecca dan Ricky Harun, yang memberikan wawasan terkait dengan memanfaatkan marketplace dan pentingnya produk halal dalam memenangkan pasar. Kegiatan ini mencakup berbagai acara seperti *talk show*, workshop, konsultasi halal, dan pop-up market yang menampilkan produk lokal, guna mendukung penguatan industri dalam negeri.

Eko juga menyatakan bahwa *Industrial Festival 2024* diadakan dalam tiga rangkaian acara, salah satunya berkolaborasi dengan *Halal Indo 2024* yang menargetkan kehadiran 15.000 pengunjung dari lebih dari 35 negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama internasional dan investasi di sektor industri halal. Festival berikutnya akan memperingati Hari Batik Nasional pada Oktober 2024, yang menonjolkan peran batik sebagai bagian dari industri kreatif Indonesia.

Dalam konteks ekonomi, sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan harapan dapat membawa negara keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Industri manufaktur kembali melanjutkan kontraksinya menjadi 3 bulan berturut-turut dan menjadi penutup di era Presiden Jokowi. Pada September 2024, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia meningkat tipis ke 49,2 dan 48,9 di Agustus. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugraha Hanafi menerangkan, pihaknya melihat bahwa situasi tantangan eksternal geopolitik dan era suku bunga tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan permintaan global. Padahal, Kadin, melihat kondisi fundamental  ekonomi Indonesia solid dengan tingkat inflasi yang terjaga. Namun, terang dia, ekslasi geopolitik turut medistrupsi arus logistik dan rantai pasok global sehingga menyebabkan kenaikan biaya bahan baku dan ongkos logistik. Ditambah lagi, suku bunga kredit bagi dunia usaha juga masih cukup tinggi meskipun sudah menunjukkan adanya penurunan. "Hal ini kami cermati turut mempengaruhi arah gerak industri manufaktur nasional," ucap Yukki. (Yetede)

Pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan mengatasi pelemahan daya beli masyarakat, khususnya di sektor otomotif. Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, menyarankan agar kebijakan yang baik dari pemerintahan sebelumnya dilanjutkan, dan yang kurang diperbaiki, terutama untuk memperkuat ekonomi kelas menengah dan industri yang menyerap tenaga kerja.

Bob Azam juga menekankan pentingnya pemberian insentif untuk mengembalikan daya beli masyarakat, terutama dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025. Dia khawatir kenaikan pajak ini dapat memperburuk daya beli masyarakat yang sudah melemah, mencerminkan penurunan penjualan mobil pada 2024. Bob menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menaikkan tarif pajak, dan sebaliknya mempertimbangkan relaksasi pajak untuk mendorong permintaan dan pemulihan ekonomi.

Sepanjang Januari-Agustus 2024, penjualan mobil secara wholesales turun 17,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menunjukkan penurunan daya beli yang nyata. Penjualan tertinggi dicatat oleh Grup Astra, dengan merek Toyota dan Daihatsu.

Proyek pembangunan unit penyimpanan dan pembongkaran migas terapung (FPSO) Marlin Natuna, yang dikembangkan sejak 2022, telah berhasil diselesaikan. Proyek ini bertujuan untuk mendukung produksi minyak dari proyek Forel di Laut Natuna, Kepulauan Riau. FPSO Marlin Natuna, dengan kapasitas 250.000 barel, akan menampung minyak dari proyek tersebut, yang diharapkan mulai onstream pada akhir 2024 dengan produksi sekitar 10.000 barel per hari.

Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahju Wibowo, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian penting dari Wilayah Kerja South Natuna Sea Block B, dengan total investasi mencapai US$236 juta (Rp3,5 triliun). Ia berharap proyek ini tidak hanya mendukung fasilitas produksi hulu migas tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Direktur Utama Medco E&P, Ronald Gunawan, menegaskan bahwa FPSO Marlin Natuna akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2024, dan proyek ini merupakan bukti kemampuan Medco dalam menangani proyek kompleks serta komitmennya terhadap industri migas Indonesia. Muhammad Darwin, Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan Medco E&P, serta menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam kemudahan perizinan.

Paket stimulus People’s Bank of China (PBOC) diprediksi membawa dampak positif pada saham-saham emiten tambang logam, seperti yang disampaikan oleh Gubernur PBOC Pan Gongsheng. Stimulus ini melibatkan pemangkasan suku bunga reverse repo dan giro wajib minimum (GWM), yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan komoditas logam dari China.

Analis BRI Danareksa Sekuritas, Timothy Wijaya dan Christian Sitorus, memperkirakan stimulus ini akan mendorong permintaan logam, termasuk timah dan nikel. Mereka merekomendasikan beli untuk saham PT Timah Tbk. (TINS) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL). Analis Ciptradana Sekuritas Asia, Thomas Radityo, juga memperkirakan kenaikan harga logam hingga 2026, terutama untuk nikel dan timah.

Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas dan Miftahul Khaer dari Kiwoom Sekuritas melihat sentimen positif ini akan mendorong kinerja emiten tambang logam pada paruh kedua 2024. Nafan menyarankan akumulasi beli untuk saham ANTM dan MDKA. Namun, Ezaridho Ibnutama dari NH Korindo Sekuritas berpendapat bahwa penguatan harga logam mungkin tidak akan signifikan hingga akhir tahun.

General Manager Corporate Communication MDKA, Tom Malik, mengonfirmasi bahwa stimulus PBOC telah meningkatkan permintaan dan harga logam, terutama emas, perak, dan tembaga. Selain itu, VP Tiger Warrior Maybank Sekuritas, Doni Setiowibowo, menilai bahwa sektor properti China yang didorong oleh stimulus ini akan meningkatkan permintaan nikel, memberikan keuntungan bagi saham-saham seperti INCO dan ANTM.

Regulasi baru terkait impor plastik, yang diatur dalam Permendag No. 8/2024, menimbulkan kontroversi di antara pelaku industri. Dampaknya, impor plastik meningkat drastis sejak regulasi ini diterapkan, merugikan industri hulu, terutama sektor petrokimia. Edi Rivai, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), menjelaskan bahwa akibat dari aturan ini, utilitas industri petrokimia menurun ke level 50%-60%, jauh di bawah batas aman 80%-85%. Ia menekankan bahwa jika tidak ada penyesuaian, sektor petrokimia bisa mengalami kerugian lebih besar, bahkan memicu pemutusan hubungan kerja.

Sementara itu, Henry Chevalier, Sekjen Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), mengakui bahwa industri hilir justru diuntungkan oleh pembukaan keran impor ini, terutama karena kemudahan akses bahan baku dari luar negeri yang lebih murah. Meski begitu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan berimbang antara sektor hulu dan hilir agar tidak merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang.

Menurut Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, pemerintah perlu segera mencari keseimbangan kebijakan yang mendukung kedua sektor ini. Industri petrokimia, sebagai salah satu "mother of industry," sangat penting bagi berbagai sektor lain, sehingga kebijakan yang mendukung pertumbuhannya harus diperhatikan agar industri dalam negeri tetap kompetitif di tengah membanjirnya produk impor.

Industri petrokimia di Indonesia saat ini mengalami tekanan akibat lonjakan impor bahan baku plastik yang dipicu oleh regulasi baru, yaitu Permendag No. 8/2024. Regulasi ini merelaksasi impor plastik, yang menyebabkan peningkatan signifikan impor bahan baku plastik dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam industri hulu petrokimia, yang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga hanya 50%-60%, jauh di bawah level ideal 80%-85%. Inaplas memperkirakan risiko kehilangan investasi sebesar US$27 miliar jika tidak ada perlindungan terhadap industri ini.

Inaplas mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan impor. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengembalikan aturan verifikasi dan pertimbangan teknis seperti yang diatur dalam Permendag No. 36/2023.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyambut baik regulasi baru karena impor bahan baku plastik yang lebih mudah membantu meningkatkan efisiensi bisnis, terutama dalam produksi kemasan plastik yang mendukung UMKM dan pasar tradisional. Bagi mereka, harga bahan baku yang kompetitif sangat penting.

Meskipun regulasi ini menguntungkan sektor hilir, sektor hulu petrokimia terus merugi. Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam industri plastik.