Industri lainnya
( 1893 )Industri Pengolahan Kelapa Nasional Kritis
Industri pengolahan kelapa nasional tengah kritis akibat kekurangan bahan baku. Sebagian dari industri tersebut berpotensi kehilangan pemasukan senilai total Rp 4,3 triliun tahun ini. Untuk itu, Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia meminta agar pemerintah membatasi atau bahkan menghentikan ekspor kelapa bulat selama 3-6 bulan. Ketua Bidang Industri dan Aneka Produk Kelapa Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Anro Simanjuntak, Rabu (18/12/2024), mengatakan, produksi kelapa di Indonesia pada tahun ini mengalami titik terendah. HIPKI memperkirakan produksi kelapa di Indonesia turun 31 persen pada 2024. Produksi kelapa tersebut turun lantaran dampak El Nino yang berlangsung pada medio 2023 hingga triwulan I-2024. Fenomena musim kemarau panjang itu menyebabkan tanaman kelapa kekurangan air sehingga bunga atau bakal buah kelapa rontok.
Hal itu, lanjut Anro, diperparah dengan semakin masifnya ekspor kelapa bulat atau utuh, baik secara legal maupun ilegal, terutama ke China, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ekspor kelapa bulat itu kian tak terkendali lantaran longgarnya tata niaga kelapa. ”Kondisi itu menyebabkan harga kelapa bulat melonjak dari Rp 6.000-Rp 8.000 per butir menjadi Rp 12.000-Rp 14.000 per butir.Industri pengolahan kelapa dalam negeri juga kekurangan bahan baku sejak Oktober 2024,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Berdasarkan survei internal HIPKI, saat ini 16 perusahaan kelapa hanya mampu mengoperasikan 33 persen dari total kapasitas produksi maksimum. Apabila pabrik-pabrik itu tutup karena tidak mendapatkan bahan baku, 21.399 tenaga kerja bakal kehilangan pekerjaan. Selain itu, perusahaan-perusahaan anggota HIPKI juga berpotensi kehilangan pemasukan akibat penurunan produksi tahun ini. Dari delapan perusahaan saja, total potensi kehilangannya mencapai Rp 3,4 triliun. Padahal, jika beroperasi maksimum, total pemasukan perusahaan-perusahaan itu Rp 7,2 triliun.(Yoga)
Pasar Mobil Masih Berjuang untuk Pulih
Strategi untuk menarik investor dan memaksimalkan KEK yang ada
Pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang masif di era Jokowi menyisakan PR bagi penerusnya. Sejumlah KEK masih sepi peminat, khususnya di Indonesia timur. Pemerintahan Prabowo butuh strategi baru untuk menarik lebih banyak investor dan memaksimalkan KEK yang sudah ada. Saat ini, Indonesia memiliki total 24 KEK yang sudah beroperasi. Ada tambahan delapan KEK yang pembentukan dasar hukumnya sedang diproses. Dengan demikian, ke depan Indonesia akan memiliki total 32 KEK yang tersebar dari barat hingga timur. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden telah meminta pihaknya memetakan status seluruh KEK di Indonesia. Ia mengakui, dari total 24 KEK yang sekarang telah beroperasi, tidak semua berjalan efektif.
Satu bulan setelah Kabinet Merah Putih dibentuk, Airlangga melaporkan beberapa KEK yang bermasalah dan sepi investor kepada Prabowo, antara lain, KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Morotai (Maluku Utara), dan KEK Arun Lhokseumawe (Aceh). ”Realisasi investasi di KEK-KEK itu masih sangat terbatas. Sudah saatnya kita memaksimalkan peluang investasi dan fasilitas yang sudah tersedia karena KEK bisa jadi cara paling penting untuk meningkatkan investasi dan mencapai target pertumbuhan 8 %,” katanya dalam acara Forum Bisnis KEK 2024 di Jakarta, Senin (9/12). Berkaca dari negara tetangga lain, seperti China, Vietnam, dan Thailand, keberadaan KEK memang menjadi motor utama untuk menarik peluang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
KEK umumnya memiliki lokasi strategis dan menawarkan banyak insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan dalam berinvestasi. Airlangga mengatakan, Indonesia perlu meniru strategi itu untuk mengejar target pertumbuhan yang tinggi. Terlebih, ada momentum ekonomi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan Indonesia di tengah kondisi geopolitik yang memanas. ”Waktu kita tidak banyak, hanya 3-4 tahun untuk memaksimalkan KEK untuk mencapai target pertumbuhan. ASEAN kini jadi salah satu kawasan yang masih damai dan stabil, baik secara politik maupun ekonomi. Kesempatan emas seperti ini hanya akan muncul satu kali,” ujarnya. (Yoga)
AP Integrasikan Bisnis Properti Bandara
ITMG Fokus Pacu Penjualan Batu Bara
ITMG Fokus Pacu Penjualan Batu Bara
Sektor Semen Hadapi Tekanan Berat
Pemerintah Intensifkan Negosiasi dengan Apple
Kementerian Perindustrian Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Agus Gumiwang Kartasasmita, akan segera mengundang Apple Inc. untuk membahas realisasi investasi mereka di Indonesia, setelah proposal investasi senilai US$100 juta yang diajukan oleh Apple ditolak. Alasan penolakan tersebut adalah karena proposal investasi Apple dinilai belum memenuhi asas keadilan bagi Indonesia.
Menteri Agus menjelaskan bahwa asas keadilan yang dimaksud berkaitan dengan perbandingan investasi Apple di Indonesia dengan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang sama di negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand. Di Vietnam, Apple berinvestasi sebesar Rp255 triliun untuk membangun pabrik, sementara di Indonesia, Apple baru berinvestasi sekitar Rp1,4 triliun, meskipun penjualan produk Apple di Indonesia mencapai 2,5 juta unit. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam investasi yang dianggap tidak adil oleh pemerintah Indonesia.
Selain itu, Agus juga menyoroti bahwa investasi dari produsen perangkat elektronik lainnya, seperti handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT), di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan Apple. Kriteria lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan penciptaan nilai tambah, impor, dan seberapa besar Apple dan produsen HKT lainnya dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia.
Agus menegaskan bahwa pemerintah sudah memiliki angka investasi ideal yang diharapkan dari Apple, dan negosiasi selanjutnya juga akan mencakup pembahasan mengenai proposal investasi Apple pada periode 2020-2023 yang belum terealisasi. Pemerintah berencana untuk meminta Apple untuk melunasi "utang investasi" yang terkait dengan proposal investasi periode sebelumnya, sebelum melanjutkan ke proposal investasi baru yang diajukan untuk periode 2024-2026.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap keadilan investasi dan kontribusi perusahaan asing, seperti Apple, dalam mendukung perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah bagi industri lokal.
Industri Petrokimia sebagai Penopang Vital Ekonomi Dasar
Industri petrokimia Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, namun juga memiliki potensi besar untuk berkembang. Fajar Budiono, Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), menyoroti rendahnya tingkat utilisasi industri petrokimia hulu yang hanya sekitar 60%-70%, disebabkan oleh mahalnya bahan baku domestik dan tingginya biaya produksi. Oleh karena itu, Inaplas mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam melindungi industri ini, salah satunya melalui pengendalian impor dan insentif untuk mengurangi harga bahan baku domestik.
Henry Chevalier, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo), juga mengusulkan pembebasan pajak untuk bahan baku plastik agar industri hilir bisa bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Di sisi pemerintah, Susila Brata dari Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melindungi industri petrokimia domestik melalui peraturan mengenai bea masuk, sementara Wiwik Pudjiastuti dari Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya neraca komoditas untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan.
Selain itu, Eko Harjanto dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa dukungan terhadap industri petrokimia akan terus difokuskan, baik dari sisi insentif maupun percepatan proses perizinan, yang sering menjadi kendala terbesar bagi pelaku industri. Dengan adanya kebijakan yang mendukung dan optimalisasi investasi, sektor petrokimia Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor.
Asosiasi Peternak Sapi Perah Desak Jaminan Penyerapan Susu Lokal oleh Industri
Pilihan Editor
-
Menkeu Terbitkan Aturan Jamin Pelaksanaan PSN
06 Apr 2021 -
Membangun Ekosistem Keuangan Digital
05 Apr 2021 -
Hegemoni Bank BUMN
19 Mar 2021 -
Crypto Art Jadi Peluang Usaha Seni di Indonesia
29 Mar 2021








