Para pengelola hotel berupaya memperbarui layanan untuk memikat konsumen di tengah pembatasan kegiatan sosial akibat pandemi Covid-19. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Krishnadi, mengatakan sejumlah anggota Perhimpunan mulai menawarkan layanan khusus.

Salah satu bentuk inovasi pelayanan itu adalah promosi kamar murah dengan durasi inap yang panjang (long stay). Konsep ini, menurut Krishnadi, cocok untuk individu yang bosan berdiam di rumah akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk untuk karantina individu. Ada juga pengelola yang menawarkan paket bekerja dari hotel (work from hotel). Sejumlah hotel bintang lima di Bali menerapkan layanan ini dengan pilihan harga berbeda. Ayana Resort, misalnya, mematok harga kamar Rp 24,9 juta untuk masa tinggal 14 hari. Ada juga Lv8 Resort Canggu yang menyodorkan paket menginap per bulan dengan harga minimum Rp 8juta. Di Ibu Kota, promosi ini bisa ditemui di beberapa lokasi, seperti Swissbel Hotel cabang Jakarta dan Hotel Aryaduta di Jakarta Pusat. Hotel yang berdekatan dengan rumah sakit rujukan penanganan virus corona juga menyediakan layanan kamar dan ruang lainnya untuk keperluan medis. Harga yang ditawarkan lebih rendah dari rata-rata karena dipakai untuk kegiatan sosial.

Sedi­kitnya 43.000 buruh di Provinsi Jawa Barat (Jabar)telah dirumahkan sejak akhir Maret 2020 karena dampak COVID-19. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Mohamad Ade Afriadi mengatakan sebanyak 502 perusahaan telah dilakukan pendataan dan sebagian besar terdampak pandemi. Sampel 502 perusahaan diambil dari total 47.221 perusahaan yang berada di seluruh Provinsi Jabar. Dari hasil pendataan 21 daerah ditemukan bahwa sudah ada perusahaan yang tutup dan ada yang berhenti produksi. Sebanyak 40.000 buruh resmi dirumahkan sementara, dan 3.000 buruh hak kerjanya putus. Data ini menurutnya masih akan terus berubah seiring kemampuan usaha masing-masing industri. Perusahaan yang meru­mahkan buruh dan karyawan rata-rata lantaran kesulitan memenuhi bahan baku impor dari sejumlah negara yang memberlakukan lockdown. Selain itu industri yang tergandung pada buyer dan supply chain negara yang menerapkan lockdown. Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, laporan di kawasan industri yang sudah mulai mengurangi produksi adalah perusahaan kendaraan roda empat. Saat ini produksi kendaraan roda empat di wilayah Karawang dan Bekasi turun 15%—25%.

Pembatasan akses disejumlah daerah akibat penyebaran virus corona (Covid-19) menimbulkan keterlembatan pengiriman barang. Keterlambatan yang paling terasa adalah pengiriman ke wilayah Indonesia timur lantaran adanya pembatasan angkutan udara.

Manager Sales SiCepat Ekspres, Imam Sedayu, mengatakan perusahaan telah mengeluarkan pemberitahuan soal adanya keterlambatan pengiriman barang dari dan menuju Sukoharjo, Jawa Tengah; Kepulauan Riau, serta sebagian basar wilayah Indonesia Timur. Meski begitu, Imam mengatakan permintaan jasa pengiriman ekspres justru meningkat sekitar 20 persen. Hal itu terjadi, kata dia, karena masyarakat mulai mengubah pola belanja dari offline ke online. Senior Marketing and Sales Manager PT Citra Van Titipan Kilat, Ahmad Kurtubi, mengatakan potensi keterlambatan terjadi karena berkurangnya frekuensi transportasi udara. Vice President of Corporate Communications Tokopedia, Nuraini Razak, mengatakan telah memberikan informasi tentang adanya kemungkinan perubahan operasional layanan pengiriman untuk beberapa daerah yang menerapkan pembatasan wilayah. Adapun Head of Corporate Communications Bukalapak, Intan Wibosono, mengatakan akan mejaga transaksi online antara masyarakat dan produsen atau pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus berjalan meski ada karantina di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sejumlah perusahaan pengelola jalan tol berencana meninjau ulang proyeksi bisnis seiring dengan munculnya wacana pembatasan mobilitas, khususnya di Jakarta.

Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Haris Gunawa, mengatakan dari 16 konsesi tol milik Waskita, terdapat sembilan ruas yang sudah masuk tahap operasi. Beberapa ruas itu merupakan jalur keluar-masuk Ibu Kota. Jika skenario karantina dan pembatasan mobilitas diberlakukan, kata Harris, Waskita Karya harus merevisi target keuntungan maupun parameter bisnis lainnya. CEO Toll Road Business Astra Infra Group, Kris Ade Sudiyono, juga mengatakan akan mengevaluasi proyeksi bisnis perusahaannya.Namun dia memastikan Astra Infra tidak mengubah target bila pandemi Covid-19 tak berlangsung lama. Wakil Direktur PT Lintas Marga Sedaya, Firdaus Azis, mengatakan, sejak muncul imbauan bekerja dari rumah untuk karyawan sipil dan swasta, arus kendaraan dijalan tol Cikopo-Palimanan sepanjang 116 kilometer anjlok 30 persen. Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Muhammad Fauzan, memperkirakan karantina Ibu Kota akan mempengaruhi operasional jalan tol Lingkar Luar Jakarta Seksi 5 dan jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Volume lalulintas harian ruas-ruas itu sudah merosot 25-30 persen sejak merebaknya wabah virus corona.

Pabrikan keramik nasional bersiap untuk menurukan kapasitas produksi pada kuartal II/2020 seiring dengan menyusutnya pasar baik lokal maupun global sejak awal tahun. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), produksi keramik nasional pada kuartal I/2020 susut 15%—20% secara tahunan, sedangkan kurs rupiah terhadap dolar AS anjlok 17,51%. Penyebaran wabah COVID-19 memperburuk pasar yang telah diserang oleh curah hujan tinggi dan tertahannya proyek-proyek infrastruktur pada awal tahun. Dampak terbesar dari penyebaran COVID-19 adalah dimulainya penerapan protokol penguncian (lockdown) lokal di beberapa daerah. Pelemahan rupiah mempersulit pabrikan untuk menjaga kapasitas produksi lantaran 50% biaya operasional pabrikan keramik menggunakan dolar AS seperti untuk pembelian suku cadang mesin, tinta keramik, dan tarif gas. Saat ini hasil produksi sudah mulai memenuhi gudang penyimpanan pabrikan, sehingga mau tak mau kapasitas produksi harus mulai ditekan sejak April. Oleh karena itu, diminta agar pemerintah tetap menepati janji penurunan tarif gas pada awal kuartal II/2020 agar pabrikan tetap bertahan. Asaki belum mempertimbangkan opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk meringankan beban pabrikan. Sampai saat ini, lanjutnya, strategi yang diambil pabrikan adalah merumahkan karyawan untuk mengurangi beban produksi. Dan juga perluasan stimulus tidak hanya sektor-sektor tertentu yang terdampak langsung oleh wabah covid-19,namun harus kesemua sektor termasuk industri manufaktur produk keramik.

Pandemi Covid-19 memukul industri seni dan budaya. Mereka kini mulai memasuki masa paceklik. Skema jaring pengaman perlu disiapkan.Skema ini dilontarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, opsi skema yang bisa diambil adalah dana talangan atau pre financing. Menanggapi hal tersebut Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Dewan Kesenian Jakarta Hikmat Darmawan memandang jika wacana itu jadi digulirkan, pemerintah perlu lebih dulu mendata pekerja seni dan budaya yang terdampak.Upaya membangun jejaring data tersebut sebaiknya menggandeng komunitas, organisasi dan asosiasi untuk mempermudah pendataan pekerja yang terdampak.

Ketua Nadan Perfilman Indonesia Chand Parwez memperkirakan industri film akan terganggu selama 1 tahun akibat wabah Covid-19. Dampaknya terhadap industri film nyata. Produksi yang sudah berjalan harus dihentikan. Kru yang sudah keluar kota harus ditarik kembali untuk mengurangi risiko terpapar.

Penjualan tekstil dan garmen domestik terancam anjlok di tengah kelesuan aktivitas jual-beli setelah Indonesia terserang wabah corona (Covid-19). Jika pemerintah tak menyuntik insentif di industri ini, maka ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya ini bukan hal yang mustahil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma G Wiraswasta, memperkirakan permintaan garmen dan produk tekstil jadi pada tahun ini hanya 1,7 juta ton. Jumlah itu melorot 20% dibandingkan konsumsi tahun lalu yang mencapai 2,1 juta ton.

Kondisi kelabu juga dialami pasar tekstil ekspor. Wakil Direktur Utama PT Pan Brothers Tbk (PBRX), Anne Patricia Sutanto menyatakan pasar mancanegara terdampak kebijakan lockdown negara tujuan ekspor. Industri tekstil secara umum sebelumnya membidik pertumbuhan ekspor di kisaran 10%. Namun di tengah kondisi ini bisa flat seperti tahun lalu saja sudah bagus.

Meski penjualan merosot, industri tekstil tak mengendorkan produksi karena mesin pabrik harus berjalan nonstop untuk tetap efisien. Hal ini menyebabkan arus kas (cashflow) terganggu. Ravi Shankar, Ketua Umum APSyFI dan Presiden Direktur PT Asia Pacific Fibers Tbk (POLY) mengakui banyak perusahaan yang menjalankan bisnis dengan cashflow pas-pasan. Jika kondisi ini belum berubah, bukan tak mungkin perusahaan mengurangi tenaga kerjanya. Untuk itu, pelaku industri berharap ada relaksasi bagi industri untuk keadaan darurat ini, salah satunya berupa perlindungan tarif (safeguard) untuk produk pakaian jadi. Pelaku industri tekstil juga mengharapkan stimulus, seperti relaksasi penurunan bunga kredit pinjaman serta keringanan PPh Badan 50% pada tahun ini.

Pelaku industri elektronika nasional berancang-ancang untuk merevisi target pertumbuhan dan menahan produksi karena masih dibayangi oleh pelemahan daya beli konsumen akibat dampak sistemik merebaknya wabah COVID-19. Beberapa perseroan melakukan pemangkasan proyeksi permintaan. Isu kesulitan bahan baku dimulai saat China mulai melakukan penguncian salah satu wilayah pusat pandemi dan bertepatan dengan perayaan Imlek. Adapun, 70% bahan baku elektronika nasional memang dari China. Gabungan Pengusaha Elektronika (Gabel) mengatakan saat ini sebagian besar pabrikan elektronika nasional lebih memikirkan keselamatan karyawan daripada perkembangan bisnis. Oleh karena itu, sebagian pabrikan akan menghentikan operasi setidaknya selama 2 minggu ke depan. Di samping pelemahan pasar dan penurunan produktivitas, industri elektronika juga dihantam dari sisi bahan baku. Saat ini pabrikan bahan baku di China baru belum berjalan sempurna. Maraknya kasus COVID-19 dan naiknya nilai tukar, maka permintaan pasar akan produk elektronika diproyeksi turun. Untuk itu, persoalan utama bukan lagi bahan baku yang sudah naik, melainkan pada permintaan yang turun.

Industri manufaktur dan jasa pelayaran di Batam Kepulauan Riau merugi hingga miliaran rupiah akibat pembatasan mobilitas Singapura dan Malaysia terkait pandemi Covid-19.

Ketua Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA) Batam Osman Hasyim mengatakan kebijakan pembatasan mobilitas oleh Singapura dan Malaysia membuat industri pelayaran di Batam terpukul hebat. Penurunan penumpang diperkirakan mencapai 90%, dari awalnya sekitar 13.200 orang per hari menjadi lebih kurang 200 penumpang per hari. Pendapatan potensial jasa pelayaran yang hilang akibat pembatasan mobilitas tidak kurang dari Rp 20 miliar per hari. Itu belum termasuk nilai barang yang diangkut kapal-kapal niaga. Pembatasan mobilitas oleh Singapura dan Malaysia membuat 2900 pabrik di Batam mengalami kekurangan bahan baku dan tenaga ahli.

Para pengusaha menggalang dana untuk mendukung pemerintah kota Batam dalam menghadapi pandemi. Hasilnya terkumpul uang Rp 6,47 miliar dan akan digunakan untuk membeli alat medis guna mempercepat deteksi Covid-19.

Insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui investment allowance bagi industri padat karya dinilai mampu mengkompensasi gaji yang harus dibayarkan pengusaha atas jumlah tenaga kerja yang diserap. Namun investor sektor tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan agar bisa menikmati fasilitas tersebut. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/2020 mengeluarkan aturan turunan dari investment allowance yang memungkinkan pengusaha di industri padat karya untuk mengurangkan penghasilan netonya sebesar 60% dari jumlah penanaman modalnya berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah selama 6 tahun. Industri padat karya yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah wajib pajak (WP) badan dalam negeri, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan 45 kegiatan yang terlampir dalam PMK No. 19/2020, dan harus mempekerjakan tenaga kerja Indonesia secara rata-rata sebanyak 300 orang dalam satu tahun pajak. Sektor industri merupakan sektor dengan biaya upah yang tergolong rendah, sehingga kompensasi berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 10% dari nilai aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar 300 tenaga kerja dinilai cukup memadai. Investment allowance dan tax allowance tidak dapat diperbandingkan karena kedua insentif tersebut memiliki landasan hukum yang berbeda, sehingga bentuk fasilitasnya pun berbeda pula.