Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) berharap pemerintah bisa melindungi pasar domestik dengan memperketat produk impor masuk ke Indonesia. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, mengatakan garmen Bangladesh, India, dan Vietnam rata-rata di-cancel apabila nanti kondisi normal, garmen mereka bisa masuk Indonesia.

Jemmy mengatakan, beberapa industri yang selama ini berorientasi ekspor pun bisa menjual produknya ke pasar dalam negeri. Saat ini tingkat permintaan dalam negeri anjlok seiring dengan penutupan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Tak hanya itu, kegiatan ekspor juga terganggu akibat Covid-19.

Menurut Jemmy, supaya industri TPT bisa terjaga dan bangkit lagi, API mengusulkan sejumlah relaksasi kepada pemerintah. Beberapa di antaranya terkait pembebasan biaya listrik.

Wakil Ketua Umum API Chandra Setiawan menambahkan, penerapan proteksi antidumping dibolehkan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Chandra mengungkapkan, biaya sewa penjualan pakaian jadi di mal lebih murah bagi merek luar negeri dibandingkan untuk produk dalam negeri.

Direktur Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Afdhal Aliasar mengatakan, saat ini industri fashion Muslim telah mendapatkan dampak negatif dari pandemi. Meski begitu, Afdhal meyakini, industri fashion Muslim bisa segera bangkit jika ada kepastian ketersediaan bahan baku.

Kementerian Perindustrian mengusulkan industri kecil dan menengah terdampak Covid-19 diberikan bantuan pinjaman lunak senilai Rp 26,9 triliun. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, ada dua persoalan utama yang dihadapi IKM saat ini yakni terkait dengan bahan baku dan restrukturisasi kredit. Menteri Perindustrian telah memberikan surat pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar ada pinjaman lunak pada 987.000 IKM terdampak saat ini. Sementara itu, dia menyebut untuk skema pembayaran listrik, THR, dan karyawan yang terdampak PHK telah dibuatkan skema sendiri dari Kemenko Perekonomian. 

Langkah pelaku industri tekstil dan produk tekstil untuk mendiversifikasi usahanya dengan mulai memproduksi alat pelindung diri, rupanya tak cukup menekan laju pelemahan utilitas sektor itu. Pelonggaran komponen biaya rutin produksi kembali disuarakan. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) periode 2016— 2019 Ade Sudrajat mengatakan pengurangan tenaga kerja tersebut mengakibatkan sisa karyawan yang masih aktif bekerja di industri TPT hanya sekitar 809.000 orang. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Rizal Tanzil Rakhman mengakui diversifikasi ke APD saat ini memang cukup menambah napas. Namun, pabrikan garmen saat ini sulit mendapatkan bahan baku. Pasalnya, sebagian besar pusat ritel bahan baku garmen telah tutup.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyfi) Redma Gita Wirawasta juga menyatakan bahwa saat ini seluruh produsen TPT mengalami permasalahan cashflow akibat terhentinya pembayaran dari peritel dan sektor hilirnya sehingga membutuhkan relaksasi kebijakan untuk dapat bertahan. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah mendapat laporan terkait dengan kondisi industri TPT itu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menempatkan TPT sebagai industri yang menderita (suffer) di tengah pandemi Covid-19, meskipun juga mendapatkan permintaan tinggi dari produksi APD. Industri yang masuk dalam kategori suffer bakal diprioritaskan untuk dicarikan jalan keluar. 

Pandemi Covid-19 dinilai akan membawa perubahan tren pariwisata dunia. 

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Wayan Giri Adnyani menjelaskan, tengah menyiapkan destinasi sesuai dengan kondisi new normal. Destinasi itu disiapkan dengan mengedepankan prinsip sustainable tourism, termasuk di dalamnya soal kesehatan dan keamanan.

Giri menjelaskan, pemerintah juga telah merealokasi anggaran dan menerapkan program khusus selama masa tanggap darurat Covid-19. Realokasi akan diarahkan untuk berbagai macam program yang sifatnya pendukung masa tanggap darurat untuk membantu sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Founder dan Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya mengatakan, semua baru sadar pariwisata adalah tulang punggung ekonomi, karena Covid-19 pariwisata tak akan pernah sama lagi.

Hermawan mengatakan, Bali merupakan contoh yang baik dalam menerapkan pariwisata berbasis budaya dan alam. Bali jadi contoh dan punya ketahanan. Nusa Tenggara Barat juga sekarang sedang bersiap karena melihat potensi di masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, sektor perdagangan, transportasi, dan pariwisata akan menjadi sektor yang terlebih dahulu mengalami pemulihan karena paling terkait dengan kebijakan pembatasan mobilisasi manusia yang sekarang dilakukan untuk menekan penyebaran virus.

Sri menuturkan, mobilisasi masyarakat akan meningkat setelah melakukan aktivitas dari rumah atau work from home (WFH) setelah pandemi berhasil diatasi. Sektor transportasi dan tingkat konsumsi masyarakat akan recover.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) akan menghitung ulang biaya produksi gula secara riil untuk mendapatkan harga yang sesuai bagi petani maupun konsumen. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengusulkan agar pemerintah menaikkan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gula di tingkat petani menjadi Rp 14 ribu per kilogram (kg), karena biaya pokok produksi gula tebu sudah mencapai Rp 12.772 per kg ditambah keuntungan petani sebesar 10 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, Suhanto mengatakan, HET gula yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 sulit dicapai lantaran biaya distribusi yang tinggi. Para petani pun berharap pemerintah bisa menetapkan HPP baru pada bulan ini lantaran musim panen dan penggilingan tebu akan dimulai pada akhir Mei 2020. Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Dhenny Yuartha Junita menilai, menaikkan harga gula dengan wajar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani gula di Indonesia. Kalau harga acuan di petani tidak ikut disesuaikan berarti ada keuntungan yang tidak bisa dinikmati petani.

Di sisi lain, jika kenaikan harga gula terus terjadi, ada kemungkinan hal ini disengaja oleh spekulan agar pemerintah terus membuka keran impor. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menjamin stok beras cukup selama Ramadhan dan Idul Fitri 2020, stok beras nasional tercatat sebesar 3,3 juta ton. Kementerian Perdagangan Suhanto mengatakan, pemerintah akan bekerja keras menjaga stok beras dapat tercukupi dengan harga stabil agar masyarakat tidak perlu khawatir dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan khidmat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menuding industri alat kesehatan (alkes) didominasi oleh para mafia dan trader yang menjebak pada kondisi short term policy karena tidak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri saat penanggulangan pandemi virus corona di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bergerak meminta klarifikasi khususnya pada Kementerian BUMN terkait dengan pernyataan tersebut. Sekretaris Jenderal Gabungan Alat Kesehatan Indonesia (Gakeslab) Randy H. Teguh justru kebingungan siapa yang dimaksud mafia oleh para pejabat negara tersebut. Dia mengakui industri alkes memang belum memiliki struktur yang kokoh di dalam negeri. Randy pun mengemukakan terdapat hambatan utama yakni terkait soal perizinan. Namun, dia mengapresiasi pemerintah yang telah menjawab tantangan perizinan tersebut dengan Online Single Submission atau OSS. Namun, di luar perizinan usaha banyak sekali persoalan investasi untuk industri alkes yang masih ditemui, membuat industri alkes multinasional enggan membuka pabrik di sini malah lebih memilih Vietnam atau Malaysia.

Industri alkes asing khawatir tingkat kenaikan upah di Indonesia yang setiap tahun terjadi. Selain itu, alkes asing juga sanksi dengan sistem produksi dan sistem pengadaan, yang berupa e-catalog, yang sudah hampir 2 tahun tidak bisa diakses produk dalam negeri. Randy mencontohkan ketika produksi dilakukan di dalam tidak serta merta bisa dituntut untuk mendapat harga yang murah mengingat bahan baku yang digunakan juga harus melalui importasi. Randy memaparkan investasi untuk industri alkes lebih baik diarahkan pada penyedia bahan baku atau alat medis berteknologi tinggi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mencatat pada Januari-Februari 2020, pendaftaran izin usaha industri yang mengalami lonjakan sangat tinggi adalah industri hand sanitizer dan disinfektan, industri baju pelindung, serta masker nonmedis. Mengenai persoalan yang dihadapi industri obat dan alkes, salah satunya ketersediaan bahan baku, pemerintah mengatakan sudah mendapatkan komitmen dari India untuk merelaksasi kegiatan ekspor bahan bakunya ke Indonesia. Agus menyebutkan pemerintah terus mendorong kemandirian dalam negeri. Alasannya, Indonesia dipercaya memiliki SDA seperti kekayaan herbal yang bisa dimanfaatkan untuk obat. Untuk pengembangan APD, industri nasional mampu memproduksi 18,4 juta APD. Untuk itu sisa dari APD yang tak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan dialokasikan ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang. 

Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menyatakan pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) sifatnya sementara, sehingga tidak menyurutkan minat para investor asing untuk tetap berinvestasi properti di Indonesia. Rusmin menyebutkan, beberapa negara asing yang banyak berinvestasi seperti Korea Selatan, Jepang, dan China secara perlahan kembali beroperasi normal, sehingga hubungan mengenai investasi dengan Indonesia tetap berjalan. Menurutnya, sektor real estat harusnya ke depan bisa makin berkembang.

Menurutnya, investasi properti tidak pernah merugikan dibandingkan dengan produk finansial seperti saham ataupun produk lainnya yang terhantam anjlok seketika, bersamaan dengan pelemahan rupiah. Rusmin juga menyatakan potensi investasi asing di sektor properti masih akan cerah kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi merosot tajam akibat pandemi COVID-19, mengingat investasi properti ini bukan investasi jangka pendek. Dia berharap 2021 pasar properti sudah kembali aktif dan bergerak lebih cepat. Saat ini, lanjutnya, semua berhitung bahwa COVID-19 mungkin sudah selesai pada tahun depan. Dia berharap 2021 pasar properti sudah kembali aktif dan bergerak lebih cepat. Menurut Rusmin, persoalan yang perlu dibenahi masih sama, yakni dari sisi birokrasi, tenaga kerja, infrastruktur, kepastian hukum, dan insentif. Director Advisory Service Colliers International Indonesia Monica Koesnovagril menyebutkan investasi properti di saat seperti ini justru menjadi langkah cerdas karena dalam melakukan pembelian lahan akan perlu waktu tahunan untuk bisa mulai mengolahnya. 

Pemerintah berniat menggenjot ekspor di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19) melalui relaksasi aturan Surat Keterangan Asal (SKA) barang. Ini dilakukan dengan merilis Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2020. Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto menjelaskan, diterbitkannya Permendag ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan efektivitas penerbitan SKA barang asal Indonesia dalam rangka penguatan ekspor di tengah kondisi sulit. Peraturan ini memfasilitasi pencantuman tanda tangan pejabat penerbit SKA dan stempel instansi penerbit SKA (IPSKA) yang diaplikasikan secara elektronik (affixed signature and stamp/ ASNS) melalui laman resmi kemendag.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyebutkan, beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Jepang, dan Chili juga telah menerapkan ASNS, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerbitan SKA seiring dengan kebijakan penerapan PSBB dan lockdown di berbagai negara.  Sebelumnya, Kemendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2020, dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendag Nomor 80 Tahun 2018. Menurut Agus, melalui penyempurnaan Permendag ini, Kementerian Perdagangan berharap peran serta angkutan laut nasional dalam kegiatan ekspor impor akan meningkat, sekaligus mendorong tumbuhnya industri galangan kapal nasional.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menambahkan, perusahaan yang menggunakan angkutan laut berkapasitas sampai 15 ribu DWT wajib menyampaikan data penggunaan angkutan laut tersebut kepada Kemendag secara elektronik melalui Inatrade, mencantumkan cost dan freight serta data polis asuransi dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (22/4) mengatakan Industri alas kaki nasional hanya mampu bertahan hingga tiga bulan ke depan untuk mempertahankan karyawan tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan belum termasuk dengan kewajiban untuk Tunjangan Hari Raya (THR) di masa pandemi virus corona (Covid-19). Anjloknya permintaan produk alas kaki hingga pembatalan order dari buyer membuat utilisasi pabrik merosot tajam.

Firman mengungkapkan, penurunan penjualan produk alas kaki di dalam negeri membuat kapasitas produksi pabrik merosot tajam menjadi hanya 41%. Penurunan penjualan, lanjut Firman, terutama terjadi di pasar domestik namun industri orientasi ekspor masih banyak menyelesaikan sisa ordernya, sehingga jumlah karyawan bekerja masih cukup banyak. Aprinsindo berharap, pemerintah dapat mempercepat penanganan wabah Covid-19 hingga tuntas. Dan diharapkan juga memberikan sejumlah insentif untuk menyelamatkan industri melalui insentif pajak, stimulus dana kemudahan perizinan serta menjaga pasar domestik, khususnya pasar offline untuk menjaga nilai tambah pada sektor distribusi dan padat karya,

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memprediksi pertumbuhan industri manufaktur tahun ini hanya berkisar 2,5-2,6% sementara itu, apabila mengikuti proyeksi terburuk Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), ekonomi Indonesia hanya tumbuh 0,5%. Agus menambahkan, Pandemi Covid-19 menghantam kinerja 60% sektor industri sehingga pertumbuhan industri manufaktur tertekan, berdasarkan  data per Selasa (21/4) industri tekstil sudah merumahkan sekitar 1,5 juta karyawan. Namun, ada juga perusahaan TPT yang mampu melakukan diversifikasi produk.

Daya tahan industri alas kaki nasional diperkirakan hanya sampai Juni di tengah tekanan pelemahan pasar akibat pandemi COVID-19. Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) Firman Bakrie mengatakan perusahaan yang masih beroperasi penuh hanya yang skala besar dan orientasi pada ekspor. Namun, ekspor pun untuk periode Juni belum ada kepastian order. Untuk itu, Firman menyatakan perusahaan secara umum masih bisa mempertahankan karyawan dalam kondisi tanpa pemasukan ini, tetapi hanya sampai tiga bulan ke depan dan belum termasuk THR. Firman melanjutkan, meskipun utilisasi secara umum 41%, di sektor alas kaki belum ada PHK. Kalaupun ada, jumlahnya masih kecil. Firman pun menegaskan masalah utama pada masa pandemi COVID-19 ini adalah lebih karena pasar yang lesu dan turun tajam, bahkan cenderung hilang. Sementara ada beban harus menanggung upah karyawan dalam kondisi tidak ada pemasukan. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut jika COVID-19 semakin memburuk dan menekan perekonomian, maka pertumbuhan manufaktur hanya akan berkisar 0,7—0,8%. Sedangkan, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi sebesar 2,4%.