Upaya pemulihan industri pariwisata nasional mulai ditempuh pemerintah dengan menawarkan pinjaman modal bagi pengusaha agen perjalanan yang bisnisnya terdampak pandemi Covid-19. Nilai bantuan pun bervariasi mulai Rp25 juta hingga lebih dari Rp200 juta.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didien Junaedi mengungkapkan pengusaha agen perjalanan mulai melakukan pendataan untuk mendapatkan pinjaman modal setelah mengalami banyak kerugian akibat pandemi. 

Pendataan itu dilakukan melalui formulir kuesioner yang akan diisi para pelaku bisnis perjalanan wisata. Namun demikian, sebut Didien, hingga saat ini pemerintah belum menyusun lini masa maupun peta jalan eksekusi program tersebut. 

Terkait dengan upaya pemerintah untuk memulihkan destinasi pariwisata, Didien mengatakan Bali akan menjadi prioritas utama. Sementara itu, pemulihan untuk destinasi lainnya baru akan dieksekusi pascapandemi, dimulai dari 5 destinasi superprioritas. 

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah menuturkan sektor pariwisata cukup sulit untuk ‘sembuh’ jika masih ada kekhawatiran terhadap penyebaran Covid-19. 

Menurutnya, agar sektor pariwisata pulih, pemerintah perlu membantu pengusaha untuk keluar dari keterpurukannya, supaya saat pandemi berakhir mereka siap beraktivitas kembali. 

Di sisi lain, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menambahkan saat ini yang harus jadi prioritas adalah pemulihan pergerakan wisatawan domestik, khususnya yang tinggal dengan jarak terdekat dari destinasi pariwisata dengan akses paling mudah dan paling dekat dengan populasi terbesar.

Ketika dimintai konfirmasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, untuk pemulihan sektor pariwisata, pemerintah akan fokus menggarap pergerakan wisatawan nusantara terlebih dahulu. 

Wishnutama mengatakan sebetulnya Kemenparekraf telah menyusun berbagai skenario strategis yang sifatnya sangat dasar dalam Rencana Kerja Tahun 2020 seperti fasilitas wisata yang sesuai standar higienitas, kebersihan toilet, keselamatan, keamanan, serta protokol-protokol kesehatan di bandara, restoran, hotel, tempat hiburan, bioskop.

Rencana relokasi pabrik farmasi asal Amerika Serikat (AS) dari Tiongkok ke Indonesia dinilai akan menguatkan daya saing industri farmasi nasional. Itu sebabnya, pemerintah harus memperbaiki iklim investasi di dalam negeri, agar makin banyak industri AS di Tiongkok mau merelokasi pabrik ke Indonesia. Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menerangkan, saat ini, utilisasi industri farmasi dalam negeri baru berkisar 55-60%, dengan ketergantungan bahan baku impor 90% lebih. Dengan demikian, realokasi ini selain meningkatkan daya saing, meningkatkan interkonektivitas rantai pasokan dalam jangka panjang.

Shinta menerangkan, selain industri farmasi, industri AS yang bergerak di garmen dan alas kaki perlu dibidik. Pasalnya, ketergantungan bahan baku dan kapasitas industri garmen sangat terbatas dan tertekan oleh pandemi Covid-19. Dengan menarik relokasi industri ini, ketergantungan terhadap impor di negara lain serta pemulihan industri garmen/tekstil dapat berlangsung lebih cepat. Ia menekankan, untuk dapat melancarkan proses relokasi, persiaan lahan perlu dilaksanakan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan iklim investasi Indonesia, terutama dengan turunnya angka investasi pe-nanaman modal asing (PMA). Dia mengatakan, sebaiknya pemerintah melakukan reformasi ekonomi yang harus dilakukan secara lebih serius dan lebih cepat terutama di pandemi ini. Hal ini tentu bisa dicapai melalui peningkatan layanan investasi (service-oriented), terutama di segi manufaktur, peningkatan cakupan daerah untuk dapat mengakses sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu perusahaan farmasi AS berencana merelokasi pabriknya dariTiongkok ke Indonesia. Rencananya, pabrik tersebut akan dibangun di lahan seluas 4.000 hektare (ha), di Jawa Tengah. Untuk mempersiapkan lahan ini Luhut juga telah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan untuk pembangunannya sudah mulai dikerjakan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan industri farmasi dalam negeri untuk meningkatkan produksi bahan baku, untuk menghilangkan ketergantungan impor dari dari Tiongkok dan India. Masuknya pemain asing dalam industri farmasi, juga dinilai mampu mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Penyerapan lahan industri dan pergudangan di Jakarta, Bogor, Depok, tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada triwulan I-2020 anjlok 64,8% dan 56,2% dibandingkan dengan triwulan IV-2019. Permintaan menurun secara signifikan karena dampak pandemi Covid-19 membatasi kunjungan investor dari luar negeri ke Indonesia. Managing Partner Coldwell Banker Commercial (CBC) Tommy H Bastamy mengatakan survei terbaru dari National Association of Manufacturers (NAM), sekitar 80% pengusaha sektor industrial sependapat bahwa Covid-19 berdampak terhadap finansial perusahaan. Tommy mengatakan, kinerja pasar primer kawasan industri pada awal 2020 tetap positif meskipun melambat karena adanya pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan khususnya di industri yang bahan bakunya diimpor dari China dimana industry ini telah mengurangi produksinya hingga lebih dari 25% selama pandemi.

Sementara itu, Director Strategic konsultan property Cushman & Wakefield, Arief Rahardjo, menilai bahwa kawasan Karawang, Purwakarta, dan Subang menjadi alternatif baru bagi kawasan industri. Lahan di wilayah itu dinilai masih cukup besar dan harganya masih terjangkau. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mengganggu ekspansi perusahaan dan investor untuk membeli lahan di kawasan industri. Dibandingkan dengan kuartal terakhir 2019, penerimaan bersih anjlok 51,9% per kuartal dan 45,9% yoy ini menyiratkan bahwa wabah Covid-19 juga berdampak pada penjualan lahan industri. Sebagian besar investor, terutama investor asing cenderung menunda transaksi.

Kondisi ini telah memaksa sebagian besar industrialis mempertahankan harga yang ada untuk menjaga hubungan bisnis. Saat ini, industrialis memanfaatkan komunikasi digital dan penjualan online sebagai upaya untuk mendekati klien  prospektif dan menjaga hubungan. Mereka dituntut untuk memberikan solusi win-win selama wabah ini sampai kondisinya pulih meskipun harga lahan di kawasan industri rata-rata meningkat yang disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menurun terhadap dollar AS dan Kelangkaan lahan yang tersisa di wilayah Jabodetabek

Perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi kian kesulitan mengatrol pendapatan dari basis pelanggan baru selama pandemi Covid-19. Head of Corporate Communication PT XL Axiata Tbk. Tri Wahyuningsih menjelaskan saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berbanding lurus dengan stagnasi pendapatan rata-rata per pelanggan (average revenue per user/ ARPU) operator seluler pada kuartal I/2020. Guna melebarkan basis pelanggan baru pada periode selanjutnya, Tri mengatakan XL Axiata tengah berupaya meningkatkan kualitas jaringan dan menyediakan berbagai pilihan layanan data yang sesuai kebutuhan pelanggan dengan tarif yang terjangkau. 

Senasib dengan XL Axiata, PT Indosat Tbk. mencatatkan kemerosotan basis pelanggan pada kuartal I/2020 menjadi 56,2 juta pelanggan dari torehan sebanyak 59,3 juta pelanggan pada kuartal sebelumnya. Namun, secara tahunan, ARPU emiten berkode ISAT pada kuartal perdana tahun berjalan meningkat.

Di lain pihak, Wakil Direktur Utama PT Hutchison 3 Indonesia Danny Buldansyah mengungkapkan daya beli masyarakat yang menurun dan adanya peralihan prioritas [belanja]—seperti ke makanan—ditambah dengan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berdampak pada pertumbuhan basis pelanggan dan memengaruhi ARPU operator.

Menanggapi laporan kinerja kuartal I/2020, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung Ian Joseph Matheus Edward menilai operator perlu memonetisasi layanan digital bernilai tambah yang berbeda dengan kompetitornya, serta lebih memahami kebutuhan pasar.

Industri alas kaki mencatat sejak pertengahan tahun lalu sudah ada sekitar 30 pabrik sepatu yang melakukan relokasi ke Jawa Tengah. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Asprisindo) Firman Bakrie mengatakan sebagian besar pabrik yang pindah itu dari Banten. Sebagian kecil lagi dari kawasan Jawa Barat dan Jawa Timur. 

Terbaru, relokasi dilakukan oleh PT Shyang Yao Fung yang merupakan pabrikan mitra Adidas dari Banten ke daerah Brebes, Jawa Tengah. Imbasnya Shyang Yao harus melakukan PHK 2.500 karyawan untuk mengimplementasikan rencana ini. 

Dengan hal itu, tentu industri juga membawa dampak positif bagi Jawa Tengah karena membawa investasi dan membuka lapangan kerja baru di sana. Pasalnya, saat ini 30% biaya produksi habis untuk gaji karyawan dan sebenarnya masih bisa dibagi untuk menggerakkan ekonomi daerah. 

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mendorong pemulihan sektor industri di dalam negeri yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini guna menjaga roda perekonomian nasional agar tetap berputar.

Pengembang disarankan mulai menggarap properti industri yang kebutuhannya masih sangat tinggi di Indonesia selama masa pandemi virus corona. Konsultan properti JLL Indonesia mencatat bahwa pasokan properti industri di Tanah Air masih dalam kondisi kekurangan pasokan. 

James Taylor, Head of Research JLL Indonesia, menyatakan properti kawasan industri menjadi salah satu yang paling mampu bertahan selama pandemi Covid-19. Menurutnya, pelaku industri barang konsumen dan third party logistic (3PL) banyak yang mencari penyewa properti pergudangan sebagai tempat penyimpanan dan distribusi.

Presiden FIABCI Asia Pasifik Soelaeman Soemawinata mengatakan properti pergudangan diprediksi menjadi subsektor yang akan melambung pada masa mendatang. 

Menurutnya, pergudangan makin menarik lantaran bisa mempermudah proses distribusi.

Pusat Studi Properti Indonesia meyakini sektor properti tetap bisa tumbuh 3% sepanjang tahun ini, meskipun diadang pandemi virus corona. Direktur Pusat Studi Properti Indonesia Panangian Simanungkalit mengatakan proyeksi optimistis itu mengoreksi prediksi sebelumnya sebesar 6%—7% seandainya tidak ada virus corona yang memukul perekonomian Tanah Air. 

Kemudian, Panangian melanjutkan pada kuartal III/2020 atau periode Juli—September, pertumbuhan sektor properti diproyeksikan hanya 2% seiring perkiraan pertumbuhan PDB yang bersiap untuk pulih dengan perkiraan pertumbuhan hanya sekitar 1,5% hingga 2%. Memasuki kuartal IV/2020, dia memprediksi pertumbuhan sektor properti bisa lebih baik dengan kisaran 3,5%. 

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida berharap agar industri properti masih bisa tumbuh pada 2020 meskipun pelbagai sentimen turut mengadang industri itu. 

Pada saat yang bersamaan, Totok menambahkan bahwa omzet pengembang di tahun ini akan turun. Sejauh ini, dia tetap optimistis bahwa bisnis properti akan terus berjalan yang ditopang oleh penjualan rumah bersubsidi untuk kalangam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Saat ini, pecapaian pembangunan rumah untuk kalangan MBR yang dibangun REI telah mencapai 65.000 unit atau telah memakai jatah sekitar 65% dari kuota subsidi yang tersedia untuk seluruh asosiasi pengembang.

Para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dipastikan mendapatkan insentif pajak setelah diterapkan kebijakan perluasan cakupan sektor yang mendapatkan relaksasi dan kemudahan di tengah pandemi Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK yang mengatur tentang pemberian insentif bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Wishnutama mengatakan, insentif ini sekaligus menjadi langkah mitigasi dampak Covid- 19 terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang terdampak paling parah. 

Menurut dia, Kemenparekraf akan terus melakukan langkah mitigasi dampak Co vid-19. Ia berharap pada saat pandemi ini berakhir, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor pertama yang pulih. Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan, di sektor wisata sampai pekan lalu kerugian kurang lebih Rp 11 miliar, itu dari pembatalan perjalanan wisata, penginapan, hotel, teman pemandu wisata dan order kegiatan di beberapa desa wisata.

Aktivitas ekonomi petani kelapa sawit di Provinsi Riau masih normal meskipun harga tandan buah segar cenderung turun sejak pandemi Covid-19. Kondisi ini akan berlanjut sepanjang pemerintah tidak menerapkan lockdown.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung menyampaikan bahwa harga sawit masih berfluktuasi dan cenderung turun sejak pandemi Covid-19 melanda dunia pada awal tahun ini. 

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga sawit bergerak turun. Pertama, anjloknya harga minyak mentah, dan kedua, pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown untuk menahan penyebaran virus Covid-19 di China dan India telah memukul ekspor kelapa sawit Indonesia. Di sisi lain, Gulat menambahkan, lockdown yang dilakukan Malaysia justru menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk melebarkan pangsa pasar sawit di luar negeri. 

Selanjutnya, program biodiesel 30% (B30) yang kini mulai dikembangkan untuk B40 juga menjadi angin segar bagi industri sawit dalam negeri dan berhasil mengurangi ketergantungan ekspor di bawah 70%.

Diketahui bahwa sektor perkebunan telah lama menjadi salah satu penopang utama perekonomian Riau. Sebanyak 52% perkebunan sawit di Riau dikelola oleh petani yang terdiri dari petani plasma dan petani mandiri. 

Maria Sidabutar, Head Corporate Communications Asian Agri, menyampaikan perseroan hingga saat ini masih membeli TBS dari petani mitra, baik petani plasma maupun petani swadaya. Berdasarkan Surat Gubernur Riau No. 526/DISBUN/972, Gubernur Riau Syamsuar meminta agar perusahaan perkebunan tetap beroperasi selama pandemi Covid-19 dan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Sekjen Gabungan Pengusaha kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kanya Lakshmi Sidarta mengatakan meski industri sawit terimbas cukup besar akibat wabah Covid-19, tapi pihaknya memastikan belum ada penutupan pabrik sampai saat ini. 

Sementara itu, petani karet di Provinsi Sumatra Selatan sangat terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 lantaran harga yang kian menurun. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan bahkan harga di tingkat pengepul saat ini sudah ada yang menyentuh Rp3.000 per kg. Dia menjelaskan rendahnya harga karet di tingkat petani tak terlepas dari kondisi di pabrik karet (crumb rubber) di provinsi itu yang mengurangi pembelian lantaran pengurangan produksi. 

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex K. Eddy menjelaskan permintaan karet di pasar global makin melemah setelah Eropa dan Amerika Serikat situasi darurat terkait Covid-19 tersebut. 

Sementara itu, Ketua Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) Sugeng Hartadi mengatakan saat ini petani karet membutuhkan bantuan sarana produksi berupa zat pembeku dan pupuk untuk agar usaha kebunnya bertahan. 

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto mengatakan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) telah turun 20% sepanjang Januari—Februari 2020.

Indonesian National Shipowners’ Association meminta pemerintah menambah stimulus khusus untuk perusahaan pelayaran yang terdampak langsung akibat pandemi virus corona.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyatakan pendapatan pelayaran nasional mengalami kemerosotan tajam bahkan hingga 75%—100% khususnya angkutan penumpang/roll on roll off (ro-ro).

Merosotnya harga minyak dunia, paparnya, telah berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%—40%, bahkan terminasi awal. jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengakibatkan beban biaya naik signifikan.

Menurut Carmelita, sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan dari sisi fiskal antara lain pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal. Dari moneter, pemberian penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman ringan.