Pertumbuhan industri manufaktur dipandang melambat, karena sudah lebih dari 10 tahun selalu berada di bawa pertumbuhan ekonomi  nasional. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan bila tidak ingin terus melambat atau bahkan menuju deindustrialisasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan  pada 2023 mencapai 4,64%, angka itu lebih rendah dari pertumbuhan  tahun 2022 lalu sebesar 4,89%. Namun, menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 18,67% atau naik dibandingkan  tahun 2022 sebesar 18,34%. Menanggapi hasil tersebut, Ketua Umum Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, hasil tersebut tidak menjadi hal yang mengejutkan, karena sudah lebih dari 30 tahun  manufaktur selalu menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan sudah lebih dari 10 tahun, pertumbuhannya selalu dibawah pertumbuhan  ekonomi nasional. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) optimistis pertumbuhan ekonomi  Indonesia tahun ini  di atas 5% dengan kisaran target 4,7-5,5%. Untuk itu, BI terus memperkuat bauran kebijakan  dengan mensinergikan  upaya menjaga stabilitas dengan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut dilakukan untuk mewaspadai dampak rambatan dari gejolak perekonomian dunia terhadap perekonomian domestik.Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas, sedangkan keempat kebijakan makro prudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif hijau, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ikhtiar menjalankan bauran kebijakan dilakukan secara sinergis dengan  seluruh pemangku  kepentingan  terkait mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga akademis. (Yetede)

Pemerintah berencana membentuk koridor Cincin Nusantara yang akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Cincin Nusantara meliputi Jawa bagian utara, Sumatera bagian Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Itu sebabnya, pemerintah berniat melindungi kawasan Pantai Utara (Pantura)Jawa yang rentan terkena efek negatif perubahan iklim. Setiap tahunnya, kenaikan air pasang di Pantura  mencapai 25 centimeter (cm), sedangkan penurunan tanah mencapai 15 cm. Dalam konteks ini, diperlukan strateginya terintegrasi jangka panjang untuk melindungi Pantura dengan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek ini diyakini memberikan manfaat besar bagi ekonomi sekaligus masyarakat di sekitar kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan Pantura Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai  20,7%. (Yetede)

Setelah sempat terseok hampir sepanjang 2023, sejumlah komponen pendorong mesin ekonomi pada tahun ini diproyeksikan lebih ciamik, setidaknya pada kuartal pertama. Konsumsi, yang sekitar empat tahun terakhir cukup tertekan akibat pandemi Covid-19, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta inflasi, kini kembali mengambil peran. Efek yang ditimbulkan pun tak bisa disepelekan. Ciamiknya konsumsi melahirkan asa bagi kalangan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi atau investasi baru guna mendukung lesatan sisi permintaan. Optimisme itu tecermin dari dua laporan yang dirilis Bank Indonesia (BI) kemarin, Kamis (18/1), yakni Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Prompt Manufacturing Index (PMI), yang sama-sama mengestimasi situasi ekonomi pada kuartal I/2024 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Kegiatan usaha pada kuartal I/2024 diyakini meningkat dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 15,38%, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kuartal IV/2023 hanya 13,17%. SBT adalah selisih antara persentase jawaban meningkat dikurangi persentase jawaban menurun soal kebutuhan penawaran dan pembiayaan perbankan. Apabila hasil dari pengurangan positif, maka dapat diartikan eks­pansi, begitu pula sebaliknya. Artinya, kenaikan SBT pada beberapa indikator di atas merefleksikan bahwa lini bisnis pada tahun ini lebih optimistis dibandingkan dengan tahun lalu.

Melengkapi optimisme laporan BI itu, Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), memprediksi ekonomi nasional tumbuh 5,2% pada tahun ini. Angka itu setara dengan target pemerintah dan di atas proyeksi World Bank yang hanya 4,9% dalam laporan pekan lalu. Ekspansi serta output manufaktur yang diyakini menggeliat itu merupakan sinyal bahwa konsumsi masyarakat bakal meningkat sehingga merangsang gairah ke sisi penawaran. Adapun, baik konsumsi maupun investasi merupakan dua besar pendorong produk domestik bruto (PDB) nasional. Kalangan pengusaha tentu merespons positif laporan BI dan AMRO yang menguatkan optimisme pelaku bisnis soal prospek ekonomi tahun ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan kinerja usaha pada kuartal I/2024 akan kuat karena momentum konsumsi yang konsisten mulai Imlek, Pemilihan Umum (Pemilu), hingga Ramadan. Meski didukung optimisme tinggi, Shinta melihat dunia usaha tetap diadang tantangan jangka pendek yaitu pelemahan rupiah dan inflasi, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok impor termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Senada, Plt. Harian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai ada tantangan yang mesti dihadapi dan diantisipasi oleh pelaku usaha pada kuartal pertama tahun ini. Utamanya, aral yang menyangkut konflik geopolitik di Timur Tengah, Ukraina-Rusia, Laut Merah, dan pengaruh pelemahan ekonomi China. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan pemerintah untuk melakukan dua hal dalam rangka menjaga optimisme tahun ini. Pertama, menjaga stabilitas harga barang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap inflasi. Kedua, menciptakan stabilitas apabila pemilu digelar dua putaran. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan secara historis pertumbuhan ekonomi selama Ramadan memang meningkat. Namun hal itu meninggalkan pekerjaan rumah bagi pemerintah karena Ramadan 2024 berbarengan dengan gejolak inflasi. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan selain ketidakpastian ekspansi dunia usaha juga dihadapkan pada risiko pelemahan daya beli masyarakat. Sebab selain gejolak harga pangan, kenaikan cukai hasil tembakau sebesar 10% juga menjadi pukulan bagi konsumsi rumah tangga. Kepala Ekonom AMRO Hoe Ee Khor, mengatakan Indonesia telah mengalami pemulihan yang sangat mengesankan dari pandemi Covid-19. Prospek pertumbuhan 2024 pun lebih tinggi dibandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan yang masing-masing 1,1% dan 2,3%.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan investasi per kapita negara-negara berkembang pada tahun 2023 dan 2024 melambat. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2024, Bank Dunia menghitung, rata-rata pertumbuhan investasi per kapita negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun lalu dan tahun ini sebesar 3,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu hanya setengah dari performa rata-rata pertumbuhan dalam dua dekade sebelumnya. Padahal, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia Ayhan Kose mengungkapkan, investasi merupakan hal penting untuk digenjot oleh pemerintahan negara-negara berkembang. "Seperti, tingkat pendapatan yang akan melaju, tingkat kemiskinan bakal menurun lebih cepat dan pertumbuhan produktivitas akan meningkat empat kali lipat," terang Kose, dikutip Jumat (12/1). Selain itu, manfaat lainnya adalah penurunan inflasi, posisi fiskal dan ketahanan eksternal yang kian kuat, serta akses masyarakat terhadap internet akan tumbuh pesat. Peningkatan investasi juga memiliki potensi untuk mentransformasi negara berkembang dan membantu mempercepat transisi energi, termasuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menggenjot investasi, Kose mengimbau negara berkembang menempuh beberapa hal. Misalnya, meningkatkan kerangka fiskal dan moneter secara komprehensif, memperluas perdagangan lintas negara dan arus keuangan, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat kualitas kelembagaan. Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diunduh kemarin (nswi.bkpm.go.id), nilai investasi langsung dari luar negeri (FDI) yang masuk Indonesia pada 2023 mencapai US$ 37,81 miliar. Angka ini turun 17% dibandingkan 2022 senilai US$ 45,60 miliar. Namun dalam lima tahun terakhir, investasi asing tahun lalu sudah tumbuh 34%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, tahun 2024 menjadi tahun menantang bagi prospek pertumbuhan investasi di Indonesia. "Tantangan terutama karena ketidakpastian berlanjut, yang bersumber dari era suku bunga tinggi," terang dia, Sabtu (13/1). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah Indonesia terkait investasi. Dia menilai adanya investasi asing yang masuk belum mendorong penciptaan nilai tambah. "Investor cenderung wait and see, setidaknya sampai pemimpin baru sudah menjabat dan kebijakan berjalan," kata dia.

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan investasi per kapita negara-negara berkembang pada tahun 2023 dan 2024 melambat. Dalam laporan Global Economic Prospects edisi Januari 2024, Bank Dunia menghitung, rata-rata pertumbuhan investasi per kapita negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun lalu dan tahun ini sebesar 3,7% year-on-year (yoy). Pertumbuhan itu hanya setengah dari performa rata-rata pertumbuhan dalam dua dekade sebelumnya. Padahal, Wakil Kepala Ekonom Bank Dunia Ayhan Kose mengungkapkan, investasi merupakan hal penting untuk digenjot oleh pemerintahan negara-negara berkembang. "Seperti, tingkat pendapatan yang akan melaju, tingkat kemiskinan bakal menurun lebih cepat dan pertumbuhan produktivitas akan meningkat empat kali lipat," terang Kose, dikutip Jumat (12/1). Selain itu, manfaat lainnya adalah penurunan inflasi, posisi fiskal dan ketahanan eksternal yang kian kuat, serta akses masyarakat terhadap internet akan tumbuh pesat. Peningkatan investasi juga memiliki potensi untuk mentransformasi negara berkembang dan membantu mempercepat transisi energi, termasuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk menggenjot investasi, Kose mengimbau negara berkembang menempuh beberapa hal. Misalnya, meningkatkan kerangka fiskal dan moneter secara komprehensif, memperluas perdagangan lintas negara dan arus keuangan, memperbaiki iklim investasi, serta memperkuat kualitas kelembagaan. Mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diunduh kemarin (nswi.bkpm.go.id), nilai investasi langsung dari luar negeri (FDI) yang masuk Indonesia pada 2023 mencapai US$ 37,81 miliar. Angka ini turun 17% dibandingkan 2022 senilai US$ 45,60 miliar. Namun dalam lima tahun terakhir, investasi asing tahun lalu sudah tumbuh 34%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, tahun 2024 menjadi tahun menantang bagi prospek pertumbuhan investasi di Indonesia. "Tantangan terutama karena ketidakpastian berlanjut, yang bersumber dari era suku bunga tinggi," terang dia, Sabtu (13/1). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menambahkan, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah Indonesia terkait investasi. Dia menilai adanya investasi asing yang masuk belum mendorong penciptaan nilai tambah. "Investor cenderung wait and see, setidaknya sampai pemimpin baru sudah menjabat dan kebijakan berjalan," kata dia.

Pemerintah menyatakan tujuan diplomasi ekonomi Indonesia jelas, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejateraan rakyat dan meningkatkan kemandirian bangsa. Adapun diplomasi Indonesia selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo menghasilkan 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi, baik dalam bentuk PTA, FTA, CEPA, maupun RCEP.  Demikian pidato Menteri Luar Negeri Retno Masudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang disleenggarakan di Gedung Merdeka, bandung, Senin (8/1/2024). Retno menyebut kerja sama tersebut dijalin antara lain dengan Korea Selatan, Australia, Mozambik, Uni Emirat Arab, dan Chile. "Selama hampir 10 hari terakhir diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama. Tujuannya jelas  yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan kemandirian bangsa," kata Retno. (Yetede)

Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 dapat mencapai 5% ditengah tantangan global yang masih tinggi. Ditengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, perekonomian Indonesia cukup resilen. Pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal III-2023 tercatat 5,07% secara year on date (ytd) terutama, terutama ditopang oleh  permintaan domestik  yang masih kuat dan inflasi yang terkendali serta didukung kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Aktivitas investasi juga dalam tren menguat, didukung oleh progres penguatan  penyelesaian proyek-proyek strategis  nasional (PSN). Dari sisi produksi sektor-sektor  utama tumbuh positif, terutama manufaktur yang tumbuh 5,2% pada kuartal III-2023, didukung kuatnya permintaan domestik.

Memasuki awal 2024, sejumlah ekonom sibuk melempar statement, asumsi dan prediksi dalam meneropong ekonomi di 2024. Pernyataan mereka ada yang bersifat optimis dan ada yang bersifat pesimis. Bahkan pakar ekonomi memprediksi arah ekonomi 2024 menjadi dua cerita yaitu berat di awal dan ringan di akhir. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan berada diangka 2,4% secara rata-rata. Angka pertumbuhan ekonomi misalnya Bank Dunia menyebut PDB global akan naik 21,1% per tahun, walaupun Bank Dunia memangkas perkiraan menjadi 2,4% menjadi 2,7%. Namun, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global pulih menjadi 3,0% di 2025. Internasional Monetetary Fund (IMF) menjelaskan ekonomi China akan melambat dengan pertumbuhan hanya 4,5 % di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga akan mengalami perlambatan ekonomi. Suku bunga yang tinggi akan menjadi penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. Seharusnya AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal yang akomodatif tetapi tetap berhati-hati. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun 2024 diperkirakan mampu bertahan di level positif meskipun lemah. Pertumbuhan ekonomi meningkat di kawasan ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih terkendali dan efektifnya kebijakan moneter dari European Central Bank (ECB). Situasi negara-negara pemodal (investor) dalam kondisi limbung karena mereka kebanyakan melakukan aktivitas transaksi derivatif, beberapa narasi terkenal dikembangkan oleh penganjur gagasan globalisasi, seperti Keinichi Ohmae yang menganalogikan sebagai dinosaurus yang menunggu mati dengan kegagalan negara dalam mengontrol dan melindungi nilai mata uang sehingga tidak melakukan aktivitas ekonomi riil. Penelitian para ekonom dunia memang menjelaskan bahwa situasi negara investor (pemodal) bukan dalam kondisi baik baik saja, namun penuh dengan kegalauan yang tidak menentu.

Para ekonom menjelaskan bahwa pada 2024 masih memiliki potensi pertumbuhan investasi sebesar 30% secara tahunan (YoY) pada kuartal ini atau hampir Rp400 triliun. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi kuartal III/2022 yang tumbuh hingga 42,1% (YoY) senilai Rp307,8 triliun. Bersanding lurus dengan realisasi semester I/2023 baru mencapai Rp678,7 triliun atau 48,5% dari target. Sehingga nantinya realisasi investasi di kuartal III/2023 masih akan bertumpu pada komoditas olahan primer yang berorientasi ekspor. Sementara itu pada tahun 2024, tingkat inflasi dalam negeri diperkirakan oleh para Bankir akan meningkat menjadi sebesar 3,20% dalam rencana anggaran tahunan BI (RATBI). Proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyeksi inflasi 2023. Sedangkan inflasi global akan mencapai di angka 3,8 %. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan menggunakan gini rasio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Data ini menjelaskan ketimpangan pendapatan jaraknya kian melebar bukan kian mengecil. Dapat dikatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjadikan pembangunan sebuah bangsa yang produktif berdikari secara ekonomi. Bahkan Eric Maskin dan Kaushik Basu, dua Guru Besar Ekonomi Universitas Cornell, Amerika Serikat, penerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2007 bependapat jika hanya mengandalkan angka PDB, pemerintah tidak akan menyelesaikan ketimpangan, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi. Maskin dan Basu menyebutkan globalisasi salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi akan meningkatkan pendapatan rata-rata, tetapi globalisasi akan menimbulkan masalah distribusi pendapatan karena hanya menguntungkan tenaga terlatih dan terdidik, yang tidak terlatih akan tertinggal bahkan pendapatan mereka akan tergerus.

Indonesia menyongsong tahun 2024 dengan optimisme yang cukup tinggi di tengah masih kuatnya tekanan dari ketidakpastian global.Sejumlah indikator ekonomi makro pun menguatkan fondasi ekonomi nasional untuk tetap melaju di jalur ekspansi. Realisasi produk domestik bruto (PDB) yang masih solid yakni 4,94% (year-on-year/YoY) pada kuartal III/2023 dan proyeksi pertumbuhan sepanjang tahun di atas 5% pun menjadi modal kuat untuk menangkis efek eksternal.Tak hanya itu, beberapa aktivitas penunjang PDB pun terpantau masih akseleratif. Di antaranya optimisme konsumen, tingkat inflasi, hingga geliat manufaktur nasional. Presiden Joko Widodo, dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Jakarta kemarin, Jumat (22/12), menyatakan optimistis terhadap outlook perekonomian Indonesia 2024.

Menurutnya, Indonesia memiliki modal kuat baik dari sisi ekonomi maupun politik. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang masih di kisaran 5% atau lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global yang hanya 2,9%. Kemudian, inflasi indeks harga konsumen (IHK) di angka 2,86% atau masih di bawah tingkat inflasi global sebesar 7,2%. Di samping itu, Kepala Negara mengatakan beberapa indikator lain menjadi alasan di balik optimisme pemerintah, seperti naiknya tingkat penyerapan tenaga kerja nasional, yakni 4,5 juta orang dari Agustus 2022 ke Agustus 2023.  Dari sisi makro fiskal, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga terpantau sehat dan tetap menjadi alat negara untuk memaksimalkan ekspansi pada tahun depan.Apalagi, Indonesia tercatat sebagai satu dari sedikit negara yang mampu menjaga penyehatan fiskal lebih cepat dibandingkan dengan yurisdiksi lain.Hal itu ditandai dengan outlook defisit APBN yang berada di bawah 3% terhadap PDB, baik dalam prognosis tahun ini maupun APBN 2024. Tak pelak, International Monetary Fund (IMF) pun mencatat sebanyak 96 negara mengalami kondisi perekonomian yang buruk sehingga menjadi pasien dari lembaga pendanaan global tersebut. Kepala Negara masih khawatir mengenai harga komoditas, yang dilatarbelakangi oleh ketidakpastian global dan konflik di Timur Tengah. Salah satu dampaknya adalah lonjakan harga minyak dunia. Kekhawatiran Presiden juga terletak pada komoditas pangan, terlebih akibat dampak Super El Nino.

Dalam forum yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa sepanjang 2023 dinamika global menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi domestik. Risiko lain yang tengah diwaspadai adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi China yang dapat mengganggu rantai pasok global, mengingat negara tersebut merupakan mitra dagang utama banyak negara. Merespons hal itu, pemerintah pun menyiapkan tiga siasat untuk memacu mesin ekonomi lebih tinggi agar mampu tumbuh sebesar 5,2% pada tahun depan.Pertama, mesin ekonomi konvensional yang perlu direvitalisasi dan diperbesar kapasitas nya sehingga terjadi peningkatan produktivitas yang tinggi. Kedua, memantik mesin ekonomi baru yang nantinya berfungsi sebagai akselerator pertumbuhan di masa depan. Ketiga, menyempurnakan mesin ekonomi Pancasila, yaitu mesin ekonomi yang berkeadilan.

Dari sisi fiskal, pemangku kebijakan juga telah memasang kuda-kuda yang kuat, yakni melalui kesiapsiagaan APBN dalam rangka merespons seluruh dinamika dan rambatan efek dari ketidakpastian global.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga hadir dalam forum tersebut, mengatakan kebijakan fiskal pada tahun depan akan berfokus menjaga permintaan di dalam negeri. Secara konkret, pemerintah akan menjaga daya beli dari seluruh lapisan masyarakat, terutama kelas bawah dan menengah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap dampak kenaikan harga minyak dan pangan. Dari sisi fiskal, beban negara bakal berkurang dengan terpangkasnya biaya penarikan pinjaman. Apalagi, saat ini porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor domestik jauh lebih tinggi.