Perekonomian Indonesia terindikasi kian melemah seiring dengan terjadinya deflasi lima bulan berturut-turut hingga September 2024. Indikasi lain, industri manufaktur terus terpuruk, mengalami kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, akibat melemahnya permintaan domestik dan global. Kombinasi ini menjadi alarm yang perlu diwaspadai bagi prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Indonesia kembali mencatat deflasi pada September 2024 sebesar 0,12 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, deflasi berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. ”Apakah ini indikasi penurunan daya beli masyarakat? Tentu untuk menghubungkan apakah ini ada kaitannya dengan penurunan daya beli masyarakat, kita harus melakukan studi lebih dalam karena angka indeks harga konsumen yang kita catat hanya berdasarkan harga yang diterima konsumen,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti dalam jumpa pers bulanan soal besaran inflasi yang dilakukan secara hibrida di Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau kembali menjadi kelompok utama penyumbang deflasi. Dalam lima bulan terakhir, komoditas daging ayam ras masuk dalam lima besar komoditas utama yang menyumbang deflasi. Kendati pada September terjadi deflasi secara bulanan, secara tahunan masih terjadi inflasi sebesar 1,84 persen.Angka ini berada pada zona bawah rentang target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia, yakni 1,5-3,5 persen. Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri mengatakan, deflasi yang telah terjadi lima bulan berturut-turut menunjukkan daya beli masyarakat masih lesu. Karena
terjadi kelebihan pasokan ko-moditas yang tidak diimbangi dengan permintaan, harga punmengalami penurunan, yang pada akhirnya memicu deflasi. Pelemahan daya beli, menurut Yose, disebabkan berbagai permasalahan struktural yang dialami dunia usaha, seperti deindustrialisasi dini dan sempitnya lapangan kerja. 

Selain itu juga masih belum efisiennya produksi akibat tingginya biaya energi hingga biaya logistik. Oleh karena itu, ia menekankan, penting sekali untuk membenahi persoalan ini. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa memberi stimulus dengan menyalurkan bantuan sosial untuk merangsang daya beli masyarakat. Adapun dalam jangka panjang, pemerintah perlu terus membenahi ekosistem dunia usaha sehingga bisa merangsang investasi dan produktivitas serta penciptaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas serta memberikan upah yang berk u a l i t a s. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menjelaskan, fenomena deflasi ini menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat. (Yoga)

BNI Investor Daily Summit kembali hadir tahun ini dengan mengusung tema Accelerating Ressilient  Growth. Acara tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama disaat kondisi masih penuh dengan tantangan. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNI Royke Tumilaar menjelaskan BNI Investor Daily Summit (IDS) 2024 memiliki peran strategis dalam  mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. "Acara ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mudah beradaptasi, terutama dilingkungan yang penuh tantangan. Dengan kolaborasi lintas sektor kami berharap IDS 2024 dapat menjadi platform yang mempermudah berbagai solusi untuk tantangan nasional maupun global," ujar Royke. Acara yang akan digelar pada 8-9 Oktober 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta ini menjadi ajang penting bagi berbagai pemangku  kepentingan, mulai dari pemerintah , pelaku bisnis, hingga investor, untuk bersama-sama merumuskan strategi menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional. (Yetede)

LPS mencatatkan simpanan kelas kakap per Agustus 2024  kembali mengalami penyusutan dibandingkan bulan sebelumnya. Di mana, tiering nominal di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 4.630,1 triliun, susut Rp 40,8 triliun atau 0,9% secara bulanan (month to month/mtm). Meskipun secara tahunan (year on year/yoy) simpanan jumbo per Agustus ini masih tumbuh positif 9,1%, namun dalam tren pertumbuhan yang melambat. Bahkan, apabila dibandingkan dengan tiga bulan lalu, atau posisi Mei 2024 mengalami kontraksi 2,6%.

Bukan hanya simpanan kelas kakap yang mengalami kontraksi, simpanan dengan tiering Rp 1-2 miliar dan Rp 2-5 miliar juga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing 0,7% (mtm) dan 0,4% (mtm) per Agustus 2024 menjadi Rp529,38 trilun dan Rp 698,74 triliun. Terkait data tersebut, Ekonom Senior dan Asociate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengungkapkan, penyusutan simpanan kelas kakap tersebut sama dengan posisi Februari sebelumnya, yakni karena berdekatan dengan kegiatan pemilu. (Yetede)

Ambisi pemerintah yang membidik pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun dinilai mustahil. Pasalnya, saat ini biaya investasi di Indonesia, yang tecermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR), masih mahal. Alhasil, Indonesia butuh investasi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. ICOR merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu. Demikian pula sebaliknya, apabila angka ICOR besar, maka biaya investasi yang harus dikeluarkan di sebuah negara cukup besar. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencatat, ICOR Indonesia pada 2023 sebesar 6,5. Level ini terbilang masih tinggi, mengingat ICOR negara tetangga seperti Malaysia hanya 4,4 dan Filipina hanya 3,7 pada periode 2021-2022. Investasi itu bisa bersumber dari investasi pemerintah, swasta dalam negeri, juga investasi luar negeri atau foreign direct investment (FDI). Namun, menurut Wijayanto, angka investasi ini juga akan sulit dicapai. "Agak sulit mengharapkan FDI berkualitas mengalir dalam waktu dekat dalam jumlah besar. 

Kalaupun mengucur, pasti di sektor yang kurang berkualitas, seperti sumber daya alam (SDA) yang tidak memberikan multiplier effect besar," tutur Wijayanto kepada KONTAN, kemarin. Hitungan Wijayanto, dengan ICOR di level 6,5, pertumbuhan ekonomi yang realistis dicapai Indonesia hanya di kisaran 5% hingga 5,2%. Menurut dia, pemerintah tidak perlu memaksakan ambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan fokus saja pada pertumbuhan yang berkualitas. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menilai, dengan ICOR yang masih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan akseleratif. "Kemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya bisa di level 5%," tutur Eko, kemarin. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani sebelumnya mengatakan bahwa ICOR Indonesia tak kompetitif dengan negara di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 4% hingga 5%. ICOR Indonesia yang masih tinggi akan menghambat investasi yang masuk dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility turun sebesar bps menjadi 6,75%. Keputusan ini dinilai tepat karena akan membuat ruang gerak ekonomi, khususnya kelas menengah dan para pengusaha akan lebih luas. Keputusan ini dinilai konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5+1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk mempekuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut CEO Narasi  Institute dan akademisi dari UPN Veteran Jakarta, langkah BI ini merupakan  kebijakan yang sangat positif dan patut didukung. Bahkan menurutnya sebaiknya dilakukan lebih agresif lagi. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi domestik yang relatif terkendali menjadi argumen kuat bahwa BI bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. "Langkah ini dapat memberikan momentum bagi ekonomi untuk kembali tumbuh cepat pasca-pandemi," katanya kepada Investor Daily. (Yetede) 

PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), dengan kode saham TPIA, agresif berekspansi ke berbagai sektor usaha sejak akhir 2022. Perseroan kini telah bertransformasi menjadi holding di sektor, air serta Jetty & Tank Farm. Perkembangan bisnis infrastruktur ini melengkapi bisnis petrokimia yang sudah lebih dahulu digeluti. Memasuki usia ke 32 tahun, Chandra Asri Group bukan sekedar perusahaan petrokimia terbesar nasional, melainkan korporasi yang memiliki berbagai portfolio bisnis. Diharapkan, hal ini akan menopang pertumbuhan kuat perseroan dalam melayani Indonesia di masa depan. Transformasi bisnis Chandra Asri Group ditegaskan dengan perubahan nama dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk menjadi PT Chandra Asri Pacific Tbk. Perusahaan ini telah mendapatkan persetujuan  dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Januari 2024 dan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 29 Desember 2023. (Yetede)

Pilkada serentak diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% tahun 2024 di tengah banyaknya ancaman  yang mengintai, seperti pelemahan daya beli masyarakat, PHK massal, serta kontraksi manufaktur. Ini berkaca pada keberhasilan Pilpres dan Pileg menjadi mesin pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 yang mencapai 5,11%. Kala itu, ekonomi digerakkan oleh belanja negara dan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT), menggantikan peran konsumsi rumah tangga," Berdasarkan data BPS, pengeluaran LNPRT melejit 24,2%, tertinggi dibandingkan komponen pengeluaran lain dan menyumbangkan pertumbuhan ekonomi 0,29%. Salah satu contoh LNPRT adalah parpol yang memang selalu mengucurkan dana besar semasa pemilu. Selanjutnya, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 19,9% dan menyumbangkan 1,06% pertumbuhan ekonomi, di atas rata-rata historis pertumbuhan ekonomi hanya 4,3%. (Yetede)

Kalangan pengusaha membutuhkan kepastian hukum dan politik dalam menjalankan bisnis dan berkontribusi ke ekonomi. Itu sebabnya, kondisi politik yang memanas belakangan ini sangat disayangkan, lantaran bisa menimbulkan keraguan dunia usaha untuk berekspansi, berinvestasi, hingga memacu produksi. Banyak kalangan khawatir,  kembali panasnya politik nasional malah akan kontraproduktif ke ekonomi. Pengusaha dan konsumen akan wait and see, seperti yang terjadi pada Pilpres Februari 2024, sehingga roda ekonomi tidak berputar. Sebagai catatan, motor utama pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 bukanlah konsumsi rumah tangga, melainkan belanja parpol dan pemerintah yang naik tajam. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di periode itu masih di bawah 5%, yang terus berlanjut sampai kuartal II. Adapun mesin pertumbuhan ekonomi kuartal II adalah investasi. (Yetede)

Di tengah lingkungan global yang masih dipenuhi ketidakpastian, RABPN 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, sebagai tumpuan utama. Meski demikian, investasi dan ekspor juga diharapkan bisa memberikan  kontribusi yang makin signifikan dalam pencapaian  target pertumbuhan ekonomi. Guna menggairahkan konsumsi rumah tangga yang hingga kuartal II 2024 mengontribusi 54,53% PDB, sejumlah instrumen kebijakan pemerintah akan diarahkan  untuk menjaga daya beli, membuat inflasi terus terkendali, dan menciptakan lapangan kerja. Instrumen kebijakan itu diantaranya dalam bentuk subsidi, bantuan sosial, dan insentif fiskal seperti pembebasan PPN. Sedangkan untuk meningkatkan investasi, baik domestik maupun asing, insentif fiskal akan diberikan secara selektif ke sejumlah sektor seperti otomotif, terutama kendaraan listrik dan perumahan. (Yetede)