NEW YORK,ID-Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan sejumlah ekonom terkemuka di sana menepis langkah Lembaga pemerintah Ficth Ratings, yang pada Selasa (01/8/2023) menurunkan peringkat utang AS dari AAA menjadi AA+. Pemerintah AS menyebutkan, keputusan tersebut sekehendak sendiri. Sedangkan kalangan ekonom memandangnya sebagai langkah yang aneh. Namun sebagian ekonom lain mengatakan, biar bagaimanapun Langkah Fitch itu harus tetap menjadi bahan pemikiran, bagi pemerintah AS maupun para investor. Fitch memiliki alasan sendiri untuk menurunkan peringkat kredit AS dari AAA ke AA+. Menurut mereka, kemerosotan fiskal selama tiga tahun ke depan dan negosiasi pagu utang yang berulang kali gagal telah mengancam kemampuan pemerintah AS untuk membayar tagihan-tagihannya. Fitch pertama kali menandai kemungkinan penurunan peringkat utang AS itu pada Mei 2023. Kemudian mempertahankan posisi tersebut pada Juni 2023 setelah krisis pagu utang teratasi dan sekarang juga berencana menyelesaikan tinjauannya untuk kuartal III tahun ini. (Yetede)

Ditengah risiko resesi yang sempat membayangi perekonomian dunia tahun ini, Indonesia kembali bernapas lega setelah laju kenaikan harga secara umum justru terus mengalami penurunan. BPS mengumumkan inflasi tahunan pada Juli 2023 mencapai 3,08 %, menurun dibandingkan pencapaian 3,52 % bulan sebelumnya. Tren penurunan inflasi ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri masih stabil dan dalam kendali. Kendati melandai, pergerakan inflasi ini tetap harus dicermati karena inflasi secara bulanan pada Juli mengalami kenaikan di posisi 0,21 % atau lebih tinggi dibandingkan realisasi Juni 2023 sebesar 0,14 %.

Penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dan bahan makanan a.l. daging ayam ras, cabai merah hingga bawang putih. Biaya sekolah juga memberikan andil inflasi Juli 2023.Secara umum BPS menyimpulkan inflasi Juli 2023 masih terkendali meskipun hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Adapun, pemerintah sendiri menyasar inflasi hingga akhir tahun berada dalam kisaran 3 % plus minus 1 %. (Yoga)

Kinerja investasi bakal terhalang pemilihan umum (pemilu) tahun depan. Meski tak akan menjadi andalan utama untuk mengerek produk domestik bruto (PDB), setidaknya pemerintah harus mendongkrak investasi sebagai mesin tambahan penggerak roda ekonomi. Di tahun pemilu 2024, Kementerian Investasi menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun. Target itu naik 17,85% dibandingkan proyeksi tahun ini yang dipatok Rp 1.400 triliun. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung menduga, pertumbuhan ekonomi tahun depan tidak sebaik tahun sebelumnya. Sebab, tahun depan bertepatan dengan Pemilu. Namun ia optimistis suhu politik masih akan tetap stabil sehingga investasi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi tahun depan. Untuk mencapai target 2024, pemerintah mendorong realisasi investasi besar. Khususnya dari hilirisasi, investasi hijau serta fasilitas penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengingatkan, yang paling penting untuk mencapai target investasi adalah tetap memastikan stabilitas politik di dalam negeri. Jika dapat dijaga, maka investasi ke depan akan memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan negara, hingga bisa tetap memberikan nilai tambah. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky meyakini target jumbo tersebut masih bisa dicapai. Sebab, pertumbuhan ekonomi domestik masih cukup baik sejalan solidnya beberapa indikator ekonomi. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, ke depan pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan investasi di sektor bangunan. Utamanya, bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. "Sektor ini, termasuk konstruksi lainnya yang ditopang oleh berbagai proyek infrastruktur," terang dia kepada KONTAN, Jumat (21/7).

Baru-baru ini Bank Dunia menaikkan posisi Indonesia dari negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income), ke posisi negara upper middle income. Hal itu karena Bank Dunia mencatat nilai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia pada 2022 sebesar US$4.580, atau berada dalam rentang klasifikasi upper middle income US$1.136—US$4.465. Jika merujuk data Bank Dunia, pendapatan nasional bruto Indonesia pada 2022 berada di level US$4.580 per kapita. Jika dikonversi ke rupiah dengan asumsi nilai tukar Rp15.000 per dolar AS, nilai pendapatan itu setara dengan Rp68,7 juta. Posisi Indonesia bersanding dengan 54 negara lain yang masuk dalam negara berpendapatan menengah atas. Di Asia Tenggara, Indonesia satu kelompok dengan Thailand dan Malaysia. Posisi Indonesia lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timor Leste. Namun, perlu diingat GNI per kapita Indonesia pada 2022 sebenarnya hanya peringkat ke-5 dari 11 negara di Asia Tenggara. Bahkan, Indonesia tercatat hanya menempati peringkat ke-121 dari 196 negara dalam publikasi Bank Dunia. Negara kita sebenarnya sempat masuk dalam klasifikasi negara upper middle income pada 2019. Saat itu, GNI Indonesia sebesar US$4.070. atau berada dalam threshold kelompok upper middle income kala itu antara US$4.046—US$12.535. Sejumlah tantangan juga harus menjadi perhatian pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur yang memadai, kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas, dan perkembangan teknologi digital. Ada urgensi khusus untuk memperhatikan kualitas sumber daya manusia di masyarakat kita. Sebagai pembanding, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih rendah yaitu hanya 74,4%. Padahal, rata-rata produktivitas tenaga kerja Asean berada di level 78%. Kita mendukung upaya pemerintah untuk lebih giat lagi memperbaiki kualitas SDM baik melalui aspek pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur pendidikan. Kita harus memiliki kelas menengah yang kokoh atau true middle class yang benar-benar mendominasi struktur pasar nasional.

Kembalinya Indonesia dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income membawa keyakinan tersendiri terhadap prospek ekonomi Tanah Air ke depan. Posisi kelas menengah atas itu dinilai akan banyak menguntungkan bagi Indonesia. Hanya saja, setumpuk pekerjaan rumah masih perlu dibereskan. Sebagai negara dengan penduduk paling besar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dihadapkan pada rendahnya produktivitas sumber daya manusia. Jurang pendapatan antara kelompok menengah atas dan menengah bawah sangat lebar. Bagi dunia usaha, naiknya kelas Indonesia dapat memengaruhi struktur upah pekerja ke depan. Alhasil, apabila berbagai tantangan itu tidak diatasi, modal untuk melangkah menuju negara maju, akan terasa lebih berat.

Kinerja APBN selama semester I-2023 mencatat surplus Rp 152,3 triliun. Namun, surplus tersebut justru menggambarkan realisasi belanja pemerintah yang kurang optimal dan perlu diakselerasi di paruh kedua tahun ini. Sepanjang Januari-Juni 2023, realisasi belanja negara tercatat Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target di APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 891,6 triliun (39,7 % dari target APBN) dan transfer ke daerah Rp 364,1 triliun (44,7 % dari target APBN). Adapun pendapatan negara pada periode yang sama sebesar Rp 1.407,7 triliun atau 57,2 % dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.105,6 triliun (54,7 % daritarget) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 302,1 triliun (68,5 % dari target). Dengan realisasi pendapatan yang lebih besar dari belanja, kinerja APBN sampai semester I-2023 masih surplus Rp 152,3 triliun.

Adapun keseimbangan primer mencapai surplus Rp 368,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Wakil Direktur Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Selasa (18/7) mengingatkan, surplus tidak perlu terlalu dibanggakan. Meski di satu sisi menunjukkan pendapatan terjaga, surplus mencerminkan bahwa uang negara belum dibelanjakan secara optimal hingga pertengahan tahun dan berpotensi dikebut di akhir tahun. ”APBN  dihasilkan dari pungutan pajak dan non-pajak yang masuk ke kantong pemerintah. Harapannya, APBN tidak disimpan dan mengendap menjadi surplus, tetapi harus segera dibelanjakan, baik di pusat maupun daerah,” kata Eko dalam diskusi daring yang diselenggarakan Indef di Jakarta. Eko menilai, jika kas negara disimpan menjadi surplus hingga berbulan-bulan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil dari seharusnya dan membuat perekonomian tumbuh lebih lambat dari perkiraan. (Yoga)

Meskipun tingkat kemiskinan turun, ketimpangan ekonomi di Indonesia per Maret 2023 melebar dan mencatat rekor terburuk lima tahun terakhir. Potret ini menggambarkan laju pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang dinilai belum merata dirasakan sampai ke lapisan terbawah. Kondisi itu tecermin pada data Profil Kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis BPS, Senin (17/7). BPS mencatat, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun jadi 9,36 % atau 25,9 juta orang dari total populasi Indonesia, lebih rendah dari data September 2022 yang tercatat 9,57 % atau 26,36 juta orang serta per Maret 2022 yang 9,54 % atau 26,16 juta orang. Tingkat kemiskinan juga mendekati kondisi sebelum pandemi meski belum pulih sepenuhnya. Pada September 2019, angka kemiskinan sempat menyentuh level terendah dalam sejarah, yakni 9,22 % atau 24,78 juta orang.

Namun, jurang antara yang kaya dan miskin justru melebar. BPS mencatat, per Maret 2023, rasio gini naik ke level 0,388, dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Ketimpangan yang menajam terjadi di perkotaan, sementara di perdesaan stagnan. Rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat. Nilai rasio gini berkisar 0-1. Semakin tinggi nilai rasio, makin tinggi ketimpangan suatu wilayah. Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto menjelaskan, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya selama September 2022-Maret 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan bawah. Indonesia mengukur tingkat kemiskinan dan ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi, bukan pendapatan. (Yoga)

Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bisa bergulir pada semester kedua 2024. Untuk pembangunan fisik, terutama konstruksi infrastruktur dasar, terus pemerintah kebut. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyebutkan, progres pembangunan IKN Nusantara sudah sekitar 34% untuk batch pertama. Sementara pembangunan untuk batch kedua baru 1%. Adapun infrastruktur yang telah pemerintah bangun pada batch pertama meliputi istana negara dan kantor presiden, Bendungan Sepaku Semoi, serta Jalan Tol Akses IKN seksi 3A, 3B, dan 5A. Kemudian, infrastruktur yang bakal pemerintah garap di batch kedua antara lain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 47 tower, Tol Akses IKN seksi 5B, 6A, dan 6B, instalasi air bersih dan sanitasi, serta tambahan jalan logistik. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan, pembangunan Istana Kepresidenan berjalan sesuai dengan waktu yang telah pemerintah tentukan. Minat investasi ke IKN terus meningkat. Terbaru, hingga awal Juli 2023, terdapat lebih dari 230 letter of intent (LoI) dari calon investor yang berminat investasi di IKN. "Ada 237 LoI menurut posisi terakhir," ujar Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw. President Director Japan External Trade Organization (JETRO) Takahashi Masakatsu bilang, sudah banyak perusahaan Jepang mengirimkan LoI ke OIKN. "Pembangunan IKN Nusantara merupakan peluang emas bagi perusahaan Jepang," ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) mencapai Rp 92,33 triliun, hampir dua kali lipat dari jumlah pajak penghasilan final yang sebesar Rp 47,55 triliun. Satu dari sejumlah faktor yang menyebabkan perbedaan itu adalah asimetri antara beban pajak pekerja dan pajak orang kaya. Pekerja hidup dari penghasilan aktif (active income) yang diperoleh dari kerja aktif (labour). Sedangkan individu-individu dengan kekayaan ultra-tinggi (UHNWI) dengan kekayaan bersih (net worth) sebesar US$ 30 juta atau lebih (Knight Frank, 2023) biasa menghimpun kekayaan dari penghasilan pasif (passive income) yang timbul dari investasi, sewa-menyewa, royalti, dan aset-aset kekayaan lain yang tidak perlu menjalankan perkakas kerja.

Negara memang menggunakan sistem perpajakan progresif. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, semakin besar proporsi pajak yang dibayar. Namun penerapannya belum merata bagi seluruh wajib pajak orang pribadi (WPOP). Masalahnya, penghasilan aktif dan pasif diperlakukan dengan sistem pajak yang berbeda. Diskrepansi Beban Pajak Penghasilan pekerja dikenai PPh 21 dengan tarif pajak progresif. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan membagi lima lapisan penghasilan kena pajak (PKP). PKP Rp 0-60 juta dikenai tarif 5 persen. PKP Rp 60-250 juta dikenai tarif 15 persen. PKP Rp 250-500 juta dikenai tarif 25 persen. PKP Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar dikenai tarif 30 persen. Adapun PKP lebih dari Rp 5 miliar dikenai tarif 35 persen. (Yetede)

Diiringi aksi demonstrasi ribuan tenaga medis dari berbagai profesi dan daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengetok palu tanda menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan jadi UU, kemarin (11/7).   Sebagian besar fraksi DPR menyetujui beleid omnibus law kesehatan yang terdiri dari 458 pasal itu. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang menolak tegas. Sedang Fraksi Partai Nasdem menyetujui dengan memberi catatan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, Fraksi Nasdem menyetujui RUU Kesehatan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau paripurna dengan catatan anggaran wajib atau mandatory spending bidang kesehatan di angka minimal 10% dari APBN dan APBD. Sebab, dalam omnibus law kesehatan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah tidak punya lagi kewajiban mematok anggaran dana kesehatan saban tahun. "Fraksi Partai Demokrat terus berkomitmen memperjuangkan peningkatan anggaran kesehatan, sebagai bentuk konkret keberpihakan terhadap kesehatan rakyat melalui kebijakan fiskal," kata Dede Yusuf, Anggota FPD dalam Rapat Paripurna, kemarin. "Fraksi PKS berpendapat bahwa mandatory spending penting untuk menyediakan pembiayaan, pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, dengan ketersediaan jumlah anggaran yang cukup," jelas Anggota Komisi IX Fraksi PKS Netty Prasetiyani. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah juga menolak tegas beleid tersebut. Dibolehkannya tenaga medis asing berpraktik di Indonesia bisa mengancam tenaga perawat domestik. Apalagi setiap tahun ada 75.000 perawat baru. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin beralasan penghapusan kewajiban anggaran kesehatan pemerintah tidak menjamin bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.