Pemerintah terus menggodok payung hukum implementasi Zero Over Dimension Over Load (ODOL) sehingga pada 2026 tidak ada lagi kendaraan terlebih dimensi dan kelebihan muatan. Untuk itu pada Juli 2025 diberlakukan tahap peringatan dan dilanjutkan dengan  penegakan hukum Agustus 2025. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Ernita Titis Dewi menyatakan rencana aksi penanganan Zero ODODL saat ini sedang disusun yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga termasuk kepolisian guna memastikan penegakan aturan dimensi dan muatan kendaraan berjalan efektif. "Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kendaraan ODODL telah dilakukan bersama para pemangku lintas kepentingan," kata Ernita. Namun, dia mengingatkan, upaya tersebut masih belum berjakan optimal, sehingga dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur dan tegas untuk menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan di jalan. (Yetede)

Keadaan perekonomian Amerika Serikat (AS) dan kebijakan pemerintahan Donald Trump yang melenceng dari pakem-pakem perdagangan multilateral seungguh telah membuat banyak negara di dunia, termasuk Indonesia seperti kehilangan haluan dalam mengembangkan matarantai pasok regional dan global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional masing-masing. Beum lagi jelas bagaimana hasil perundingan tarif timbal-balik antara AS dan mitranya akan berakhir, karena pemerintahan Trump semakin disibukkan oleh isu-isu politik dan ekonomi yang semakin rumit. Tiba-tiba dikejutkan oleh serangan langsung Israel tehadap obyek-obyek strategi di Iran pada hari Jumat 13 Juni lalu. Aksi pembalasan oleh Iran di hari-hari berikutnya dengan serangan langsung ke wilayah Israel segera menyadarkan dunia bahwa kawasan Timur Tengah yang merupakan persilangan lalu-lintas perdagangan penting dunia akan mengalami gangguan keamanan yang sangat signifikan. Harga minyak dunia segera melonjak menyusul eskalasi konflik antara Israel dan Iran, dengan harga patokan Brent dan WTI naik lebih dari 7% dalam satu hari dan mengalami lonjakan intra-hari hingga 13%, kenaikan terbesar sejak awal 2022. (Yetede)

Keterlibatan Amerika Serikat (AS) di perang Israel-Iran, lewat serangan ke tiga fasilitas nuklir Iran pada 21 Juni yang diklaim Presiden Donald Trump berhasil melumpuhkan program nuklir Iran, menimbulkan kekhawatiran serius akan eskalasi konflik di Timur Tengah. Iran mengancam menutup Selat Hormuz—jalur vital 20% perdagangan minyak dunia—yang bisa memicu lonjakan harga minyak mentah global dan mengguncang ekonomi dunia.

Di tengah eskalasi konflik geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan dunia, para pelaku usaha nasional diharapkan mengoptimalkan akses perjanjian dagang yang sudah ada. Pemerintah akan memfasilitasinya dan membantu menyelesaikan hambatan dagang yang muncul. Para pelaku usaha nasional mengakui terjalinnya kesepakatan dagang dengan sejumlah negara dan wilayah bisa mengoptimalkan kinerja ekspor nasional. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi efisiensi rantai pasok produksi dan perbaikan iklim industri di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertema ”Perdagangan Global Mutakhir: Tantangan dan Peluang untuk Dunia Usaha Domestik”, di Jakarta, Jumat (20/6). Pembicara dalam acara itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono dan Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto.

Djatmiko mengatakan, ketidakpastian perekonomian dan perdagangan dunia kian tak menentu. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan, konflik geopolitik dan proteksionisme bakal memicu perlambatan perdagangan dunia Djatmiko berharap, ditengah eskalasi konflik geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan, para pelaku usaha dan industri dapat memanfaatkan sejumlah perjanjian dagang yang sudah ada. Saat ini, RI memiliki 21 perjanjian tarif preferensial (PTA), perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan 30 negara yang tersebar di enam kawasan/regional, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Amerika Latin dan Afrika,” katanya. ”Kami telah membuka akses pasar ke berbagai negara dan kawasan, karena itu, optimalkan pemanfaatan ’jalan tol’ itu agar bisnis semakin cuan,” katanya. (Yoga)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Bursa saham terguncang hebat oleh memanasnya konflik Iran-Israel, terlihat dari penurunan tajam IHSG dari 7.200 ke level 6.900 hanya dalam tempo tiga hari. Ini menjadi momentum otoritas pasar modal merombak kebijakan yang selama ini menekan likuiditas demi meredam tekanan konflik geopolitik. Dari ketegangan pelaku pasar, ada sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan unusual market activity (UMA) yang berujung suspensi saham. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu utama seretnya likuiditas. Betapa tidak, saat saham sedang naik tajam dan likuiditas mengalir kencang, BEI merilis pengumuman UMA, yang bisa berujung pada suspensi, likuditas tersendat dan tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Kedua kebijakan saham papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode perdagangan full action (FCA). Sebenarnya, PPK bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan ke investor. Namun, ada satu kriteria saham PPK yang perlu dicoret, yakni suspensi selama lebih dari satu hari bursa, karena aktivitas perdagangan. Artinya, bursa tidak perlu memasukkan saham yang sedang panas ke PPK, lantaran kena suspensi selama dua hari. Sebab, kebijakan ini juga bisa menggerus likuiditas. (Yetede)

Bursa saham terguncang hebat oleh memanasnya konflik Iran-Israel, terlihat dari penurunan tajam IHSG dari 7.200 ke level 6.900 hanya dalam tempo tiga hari. Ini menjadi momentum otoritas pasar modal merombak kebijakan yang selama ini menekan likuiditas demi meredam tekanan konflik geopolitik. Dari ketegangan pelaku pasar, ada sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan unusual market activity (UMA) yang berujung suspensi saham. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu utama seretnya likuiditas. Betapa tidak, saat saham sedang naik tajam dan likuiditas mengalir kencang, BEI merilis pengumuman UMA, yang bisa berujung pada suspensi, likuditas tersendat dan tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Kedua kebijakan saham papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode perdagangan full action (FCA). Sebenarnya, PPK bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan ke investor. Namun, ada satu kriteria saham PPK yang perlu dicoret, yakni suspensi selama lebih dari satu hari bursa, karena aktivitas perdagangan. Artinya, bursa tidak perlu memasukkan saham yang sedang panas ke PPK, lantaran kena suspensi selama dua hari. Sebab, kebijakan ini juga bisa menggerus likuiditas. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan WNI yang berada di Iran dievakuasi dari Kota Teheran mulai hari Jumat (20/6/2025). WNI dievakuasi menggunakan jalur darat lantaran dianggap lebih aman menuju Baku, Azerbaijan. "Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran," kata Budi Gunawan. Budi Gunawan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelegen Negara (BIN) guna memastikan langkah evakuasi selanjutnya. Pria yang akrab dipanggil BG ini juga memastikan pemerintah akan membuka jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik. Dengan langkah-langkah ini, BG memastikan proses evakuasi WNI dari Iran akan berjalan dengan  lancar. "Kami mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan," kata BG. kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan proses evakuasi terhadap WNI di Iran sedang berlangsung menyusul pemburukan situasi keamanan di negara tersebut akibat serangan rudal Israel. (Yetede)

Pasar energi pekan ini mengalami gejolak tajam, didorong ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Harga minyak WTI naik 2,91% dalam sepekan ke US$ 75,11 per barel, sementara Brent naik 2,82% ke US$ 76,33. Gas alam melonjak 14,68%, dan batubara naik 1,9%.

Eskalasi konflik Iran dan Israel berpotensi melonjakkan biaya produksi dan mengganggu logistik global serta kelancaran rantai pasokan bahan baku. Menurut Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita, dampak konflik Iran-Israel paling terlihat di pasar energi karena Timur Tengah memasok 30 % produksi minyak global. ”Energi bagi industri sangat vital karena tidak hanya sebagai sumber energi produksi, tapi juga sebagai bahan baku dalam proses produksi,” ujar Agus, Kamis (19/6). Pascaperang Iran-Israel harga minyak Brent berfluktuasi antara 73 USD dan 92 USD per barel. Volatilitas harga energi dunia semakin tinggi seiring munculnya ancaman penutupan Selat Hormuz yang menjadi urat nadi pasokan energi dunia, yang menangani 30 % pengiriman minyak global. Konflik geopolitik di Timur Tengah juga bisa mengganggu rute perdagangan maritim lainnya di Terusan Suez, yang menangani 10 % perdagangan dunia.

Kondisi ini, bisa berdampak pada berbagai industri manufaktur di Indonesia. Margin laba industri tekstil dan alas kaki, bisa mengalami penyusutan 5-7 % akibat kenaikan biaya logistik. Sektor otomotif dan elektronika yang sebagian besar komponennya bergantung pada impor berpotensi mengalami kerugian ekspor hingga 500 juta USD. Industri nikel dan baja Indonesia juga menghadapi kenaikan biaya transportasi batubara sebesar 15-20 % dan penundaan pengiriman tiga hingga empat minggu. Potensi kerugian ekspornya 1,2 miliar USD. Disektor pangan, Indonesia mengimpor pupuk dan bahan baku pupuk berbasis NPK, seperti fosfat. Sekitar 64 % diantaranya berasal dari Mesir yang terletak di kawasan Timur Tengah. ”Industri nasional harus mulai mengandalkan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, serta memanfaatkan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif,” ujar Agus. (Yoga)