Internasional
( 1384 )Gaji Hakim Naik Hingga 380% untuk Tingkat Junior
Pemerintah AS Menegaskan Tidak Akan Mengubah Tarif Atas China
Pemerintah Harus Kaji Ulang Perhitungan Penduduk Miskin
Hasil Perundingan di London, Tarif AS 55%, Tarif China 10%
Mengapa Arab Saudi Belum Tetapkan Kuota Haji 2026
Pemerintah Arab Saudi belum menetapkan besaran kuota haji 2026 untuk jamaah Indonesia. Padahal, "Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai," kata Kepala badan Penyelenggara haji (BP Haji) Mochammad Irfan di Jeddah. Ada apa? Meski belum pasti, ada beberapa hal penting mengemuka dalam pertemuan Gus Irfan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi pada Selasa kemarin di Jeddah. Pertemuan itu, membahas evaluasi penyelenggara haji tahun 2025 dan kick-off persiapan musim haji 2026. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu strategis, termasuk ketidakpastian kuota haji Indonesia untuk tahun depan. Hingga kini, Kementerian Haji Arab Saudi belum menetapkan kuota resmi bagi Indonesia, menyusul beberapa situasi yang terjadi pada musim haji 2025.
"Bahkan, terdapat wacana pengurangan kuota hingga 50% oleh pihak Saudi. Saat ini, kami sedang melakukan negosiasi, karena majamen haji untuk tahun depan akan beralih ke Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan," kata Gus Irfan. Gus Irfan menjelaskan, pemerintah Arab Saudi juga mendorong pembentukan tank force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026. Kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan akurasi data jamaah, terutama terkait aspek kelayakan kesehatan (istitha'ah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. (Yetede)
Gagasan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Kembali Mengemuka
Jalan Ekonomi Prabowo Tak Selalu Mulus
Industri Otomotif Eropa Kembali Memproduksi Senjata
Pemerintah Perancis tengah mendekati Renault, produsen otomotif utama negara itu untuk pembentukan unit usaha baru yang memproduksi pesawat nirawak atau drone. Sebelumnya, Menhan Perancis, Sebastien Lecornu mengatakan, sebuah perusahaan besar pembuat mobil akan bergabung mengembangkan dan memproduksi drone. ”Drone itu akan digunakan oleh militer Ukraina, tapi, kami juga mendapatkan manfaatnya,” kata Lecornu, Jumat (6/6). Bagi Renault, bisnis ini berpotensi mendatangkan cuan alias untung ketimbang bisnis kendaraan yang tengah lesu. Pertengahan Mei lalu, perusahaan yang berdiri sejak 1898 itu rugi 2,2 miliar euro hanya pada kuartalI-2025, sejalan dengan penurunan produksi dan penjualan dalam beberapa tahun terakhir. Imbasnya adalah PHK di sejumlah fasilitas produksi milik Renault. Pendekatan pada Renault wajar karena Pemerintah Perancis memiliki 15 % saham.
”Diskusi sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan. Kami masih menunggu spesifikasi proyek dari kementerian (pertahanan),” kata jubir Renault, Minggu (8/6/2025). Renault bukan pemain baru untuk mengembangkan produk militer. Unit usahanya, Renault Truck Defense, telah beroperasi sejak tahun 1975, memproduksi berbagai jenis kendaraan tempur Perancis, antara lain VAB, MRAP, AMC, VBCI dan Sherpa. Jerman juga siap melakukan hal yang sama, dengan mengarahkan industri otomotifnya menjadi bagian dari industri pertahanan yang tengah naik daun. Begitu juga dengan Inggris. ”Meski kita tak bisa bahagia dengan bisnis yang berhubungan dengan perang, hal ini dapat membantu pekerja sektor otomotif yang perusahaannya kekurangan pekerjaan,” kata Jean Francois Nanda, perwakilan serikat pekerja CFDT Perancis. (Yoga)
Kebijakan Tarif Trump Dikhawatirkan Picu Impor Baja
Program Sosial Pemerintah Berpotensi Alami Perubahan Besar
Pilihan Editor
-
Alarm Inflasi Mengancam Sektor Retail
11 Oct 2022









