Jepang tumbuh dari masyarakat pertanian. Jepang, terutama wilayah utara di Hokkaido hingga wilayah selatan Ryukyu atau Okinawa, adalah produsen beras. Tahun ini, Jepang menargetkan peningkatan ekspor berasnya hampir delapan kali lipat pada 2030. ”Kami berencana menetapkan target 350.000 ton pada 2030, tujuan yang kemungkinan akan disetujui kabinet bulan ini,” kata Masakazu Kawaguchi, pejabat di Kementerian Pertanian Jepang yang bertanggung jawab atas perdagangan beras, Kamis (13/3) di Tokyo. Nilai yang ditargetkan mencapai lebih dari 92,2 miliar yen.

Target tersebut disampaikan dalam rapat partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), dan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi padi untuk menutup kebutuhan domestik. Jepang adalah salah satu negara produsen beras terpenting di dunia. Jepang berada di peringkat 10 besar. Sehubungan dengan rencana strategis jangka panjang, Pemerintah Jepang mencanangkan hasil produksi domestik memenuhi 45 % kalori dari kebutuhan asupan harian hingga tahun 2030. Angka tersebut naik dari besaran 38 % kalori asupan dipasok produk dalam negeri pada tahun fiskal 2022.

Rencana kerja Pemerintah Jepang soal produksi beras direvisi tiap lima tahun dengan menyoroti perlunya meningkatkan produktivitas dan menambah jumlah ekspor. Dipertimbangkan pula situasi geopolitik dan menurunnya produksi di dalam negeri dapat mengganggu produksi pangan dan pasokan di Jepang. Pemerintah Jepang mengincar peningkatan nilai ekspor produk agrikultur dan olahan pangan dari 1,5 triliun yen pada 2024 menjadi 5 triliun yen pada 2030. Pemerintah juga mendorong bertambahnya belanja kuliner wisatawan dalam negeri dari 1,6 triliun yen menjadi 4,5 triliun yen pada kurun waktu sama. (Yoga)

Komisi III DPR meminta Mahkamah Agung memperhatikan kesejahteraan ratusan hakim ad hoc yang hak keuangannya belum naik selama kurun waktu 12 tahun. Para hakim ad hoc tersebut tidak merasakan kenaikan gaji pokok dan tunjangan seperti yang dinikmati para hakim karier sejak Oktober 2024, seusai aksi cuti bersama yang dilakukan secara masif.  ”Saya tahu beban dan tanggung jawab mereka (para hakim ad hoc). Mereka juga menghadapi hal yang sama dengan hakim-hakim karier. Kita sadar bahwa hakim ad hoc atau hakim nonkarier itu juga mandat reformasi, salah satu mandat reformasi dalam konteks pembaruan peradilan. Mudah-mudahan Pak SekMA (Sekretaris MA) dan Pak Dirjen Badan Peradilan Umum MA bisa memberi perhatian kepada hakim-hakim ad hoc yang hari ini sangat memprihatinkan,” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan SekMA, Sugiyanto dan Dirjen Badilum MA, Bambang Myanto, Kamis (13/3).

Selama ini, hak keuangan para hakim ad hoc di Indonesia didasarkan pada Perpres No 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Mengacu perpres tersebut, besaran tunjangan bagi hakim ad hoc tipikor tingkat pertama Rp 20,5 juta, hakim ad hoc tipikor tingkat banding Rp 25 juta, dan hakim ad hoc tingkat kasasi senilai Rp 40 juta. Besaran tunjangan hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama Rp 17,5 juta dan tingkat banding Rp 32,5 juta. Hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Rp 17,5 juta. Besaran tunjangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para hakim ad hoc karena masih harus dipotong pajak. Tunjangan bersih yang diterima hakim ad hoc tipikor pada pengadilan tingkat pertama, misalnya, menerima penghasilan bersih senilai Rp 18,6 juta. Lain halnya denganpara hakim karier yang sudah menerima penyesuaian gaji pokok dan tunjangan sejak tahun lalu. (Yoga)

Aparat gabungan kepolisian dan pemda mengecek takaran Minyakita yang dijual di pasar-pasar tradisional Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (12/3). Warga juga diminta ikut mengawasi dan melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian takaran komoditas minyak goreng bersubsidi tersebut. Petugas yang melakukan pengecekan adalah Satgas Pangan Polda DI Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, dan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan dipimpin Kepala Subdirektorat I Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Cahyo Wicaksono.

Cahyo Wicaksono menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengecekan ke pasar-pasar lain di seluruh wilayah DIY. Hal ini untuk memastikan Minyakita yang beredar di DIY sesuai takaran. ”Kalau nanti ada temuan, kami akan melakukan penyelidikan sesuai mekanisme hukum,” ucap Cahyo. Kadis Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar menambahkan, pengecekan Minyakita ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan ketepatan isi minyak goreng bersubsidi tersebut. Dia pun meminta kepada  warga untuk melaporkan ke Dnas Perdagangan Kota Yogyakarta jika menemukan ada Minyakita yang tak sesuai volumenya. (Yoga)

Ada perasaan lega ketika permintaan bertemu Mendiktisaintek, Brian Yuliarto untuk membahas pemenuhan hak tunjangan kinerja para dosen ASN terwujud di Jakarta, Selasa (11/3). Hari itu, untuk ke sekian kalinya, belasan dosen dari berbagai daerah yang bergabung dalam Asosiasi Dosen ASN (Adaksi) di lingkungan Kemendiktisaintek berjumpa pucuk pimpinan kementerian yang menaungi mereka. ”Dosen dari perguruan tinggi negeri berstatus satuan kerja, badan layanan umum, dan badan hukum ikut mewakili bersama pengurus Adaksi memperjuangkan tukin for all atau tukin untuk semua dosen ASN,” kata Wakil Ketua Adaksi, Anggun Gunawan. Dalam memperjuangkan tuntutannya, mereka terpaksa saweran (urunan). Ada yang menyumbang, Rp 50.000-Rp 100.000. Ada yang serelanya, sesuai kemampuan.

Ketua Adaksi Fatimah mengapresiasi pertemuan pertama ini sebagai langkah baik dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan sehat antara Kemendiktisaintek dan Adaksi. Perjuangan Adaksi agar pemerintah mewujudkan pemberian tukin untuk semua dosen bukan semata-mata demi kesejahteraan dosen yang memang pendapatannya masih belum layak disbanding tuntutan pendidikan dan beban kerja. Pembayaran tukin diyakini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas dosen. Brian mengatakan, Kemendiktisaintek berkomitmen tukin bagi dosen dicairkan tahun ini dan telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pencairan tukin dosen tahun 2025. Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi lintas kementerian. (Yoga)

Komisi XIII DPR, Rabu (12/3) memastikan anggaran sejumlah kegiatan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dikembalikan ke awal saat anggaran belum dipangkas untuk kepentingan efisiensi. Salah satu anggaran yang dijanjikan untuk dikembalikan ke semula adalah anggaran pemajuan dan penegakan HAM. Dalam rangka efisiensi, anggaran untuk pemajuan dan penegakan HAM itu dikurangi lebih dari Rp 1,2 miliar atau 67 % pada 2025. Dalam rapat dengar pendapat di Komisi XIII DPR, Rabu, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro memaparkan, anggaran semula untuk agenda pemajuan dan penegakan HAM di Komnas HAM dan enam kantor sekretariat Komnas HAM yang tersebar di beberapa provinsi adalah Rp 1,8 miliar. Setelah terkena efisiensi, anggaran yang tersedia Rp 582.823.000 atau 33 % dari pagu awal.

Dampaknya, kuantitas target capaian pemajuan dan penegakan HAM berkurang. Ruang gerak penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat juga kian terbatas. ”Rata-rata anggaran tersedia untuk penanganan kasus dan pemajuan hanya Rp 97,13 juta pada satu kantor provinsi,” ujar Atnike. Jumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang masuk hingga Maret 2025 adalah enam laporan. Sementara perkara dugaan pelanggaran HAM yang masuk mencapai 76 kasus dan penyebarluasan wawasan HAM menyasar 774 orang. Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya menyebut bahwa Komisi XIII sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk mengembalikan anggaran Komnas HAM untuk pemajuan dan penegakan HAM ke pagu awal. Sebab, tugas pokok dan fungsi Komnas HAM merepresentasikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada korban-korban pelanggaran HAM. (Yoga)

Tarif bea masuk impor untuk aneka komoditas AS ke China resmi berlaku. Perang dagang dengan AS membuat China mengalihkan sumber impor komoditas, terutama ke Brasil dan Argentina. Australia juga bisa meraup laba karena ekspor pertanian ke China. Media AS, CBS, Senin (10/3) malam waktu Washington DC atau Selasa pagi WIB, melaporkan, petani AS terpukul oleh kebijakan China. CBS menyebut, kebijakan itu pembalasan atas keputusan Presiden AS, Donald Trump yang lebih dulu mengenakan bea masuk impor terhadap aneka komoditas China ke AS. China menjatuhkan tarif impor 15 % untuk produk pertanian AS, seperti daging sapi, daging babi, daging ayam, dan kedelai.

Secara total, nilai impor daging dari AS oleh China 16,26 miliar USD. Selain itu, setengah produksi kedelai AS juga dijual ke China. Karena itu, China mengalihkan sumber impor ke beberapa negara. Brasil adalah negara yang diperkirakan paling diuntungkan. Brasil pengekspor kedelai, daging sapi, daging ayam, dan kapas terbesar di dunia. Bahkan, pada perang dagang di masa jabatan pertamaTrump (2017-2021), AS kehilangan pasar kedelai terbesar mereka gara-gara China beralih ke Brasil. Brasil pada 2024 mengalami surplus neraca perdagangan dengan China senilai 30 miliar USD. Bagi Brasil, ini tren positif. Meski begitu, ada harga yang harus dibayar karena pasokan kedelai untuk pasar domestik berkurang. Walhasil, harga pakan ternak akan meningkat. (Yoga)

Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Wahana Blue Ghost (Hantu Biru) mendarat di Bulan, Minggu (2/3). Ini bukti menguatnya peran swasta dalam inovasi teknologi luar angkasa. Peluncuran Blue Ghost memakai roket Falcon 9 milik SpaceX dari Bandar Antariksa Kennedy di Florida, AS, pada 15 Januari 2025, mengangkut 10 instrumen riset milik NASA untuk mendapat data ilmiah mengenai lingkungan di Bulan (Kompas, 6/3/2025). Blue Ghost buatan Firefly Aerospace merupakan wahana swasta kedua yang berhasil mendarat di Bulan. Sebelumnya, wahana Odysseus milik Intuitive Machines mendarat di lereng kawah di Bulan pada Februari 2024, tetapi terguling sehingga alat sainsnya cepat rusak.

Firefly Aerospace dan Intuitive Machines, dikutip dari situs NASA, adalah bagian dari 14 perusahaan lain yang dilibatkan dalam program Layanan Komersial Muatan Bulan (CLPS) NASA. Guna mendukung misi antariksa tersebut, NASA menganggarkan Rp 42,8 triliun hingga tahun 2028. Pola perlombaan eksplorasi antariksa berubah, dari persaingan antar negara menjadi antar perusahaan swasta. Setelah tercipta industri peluncuran roket dan pembuatan wahana ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS), industri kargo ke Bulan berbuah hasil. Dalam pengembangan industri antariksa AS, NASA meneliti teknologi berisiko tinggi yang sulit dikembangkan swasta. Saat teknologi yang dikembangkan layak dikomersialisasi, maka terjadi transfer teknologi. Perusahaan swasta mendanai dan memasarkan produk teknologi itu.

Semua perusahaan penyedia teknologi bagi NASA bebas mengembangkan pasar dan jejaring industri. Hal ini menciptakan ekonomi inovasi dan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sumber daya pengembangan teknologi antariksa, serta meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pelibatan perusahaan swasta dalam mengeksplorasi antariksa menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga mengurangi biaya eksplorasi antariksa. Efisiensi biaya akan tercapai lantaran tiap peserta program berlomba membuat teknologi paling andal dengan biaya termurah. Meski investasi tak selalu membuahkan hasil, sistem kompetisi terbuka yang dibangun akan mendorong partisipasi semua kelompok masyarakat dan munculnya inovasi secara masif. (Yoga)