Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Desember 2020 mengindikasikan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, mendekati zona optimistis. Ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2020 yang mencapai 96,5 meningkat dari 92,0 pada November 2020. Keyakinan konsumen terpantau menguat pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan tingkat pendidikan.Keyakinan konsumen yang membaik pada Desember 2020 didorong oleh menguatnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini meski masih berada dalam zona pesimistis. Persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini membaik didukung oleh aspek ketersediaan lapangan kerja, penghasilan, dan ketepatan waktu pembelian barang tahan lama.

Optimisme konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi enam bulan ke depan pun terpantau menguat dari bulan sebelumnya. Hasil Survei Konsumen BI juga menyebutkan bahwa rata-rata proporsi pendapatan konsumen yang digunakan untuk konsumsi (average propensity roconsume ratio) pada Desember 2020 sedikit meningkat dari bulan sebelumnya, yaitu dari 68,8% menjadi 69,0%. BI menyebutkan bahwa indeks di atas 100 berarti menunjukkan sikap konsumen yang optimistis, sedangkan di bawah 100 berarti konsumen pesimistis.

#IDS

Kerentanan fiskal Indonesia berpotensi mengalami peningkatan. Kerentanan fiskal ini, bergambar dari meningkatnya rasio beban bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara alias interest to revenue ratio.

Menilik data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah mengalokasikan dana pembayaran bunga utang sekitar Rp 373,26 triliun. Nilai tersebut meningkat 18,83% dibanding realisasi tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 314,1 triliun.

Beban pembayaran bunga utang yang bakal dibayarkan pemerintah pada tahun ini bakal lebih berat. Pasalnya, kenaikan beban utang, terjadi pada saat pemerintah kesulitan mencapai target penerimaan negara dari pajak.

Sebagai gambaran, tahun lalu penerimaan pajak, tumpuan pemasukan negara, tekor lagi. Realisasi penerimaan pajak tahun lalu sekitar Rp 1.070 triliun atau setara 89,3% dari target penerimaan pajak Rp 1.198,8 triliun. Adapun total realisasi pendapatan negara tahun lalu senilai Rp 1.633,6 triliun.

Alhasil, target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp 1.229,6 triliun, tumbuh cukup tinggi mencapai 14,92% yoy. Sementara pendapatan negara tahun ini yang sebesar Rp 1.743,6 triliun, tumbuh 6,73% yoy.

Hitungan KONTAN, interest to revenue ratio tahun ini, mencapai 21,41%. Angka tersebut naik dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 19,23%. Bahkan, rasio tahun 2021 menjadi yang terbesar, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Pembiayaan melalui jasa gadai berpotensi laris manis pada 2021 seiring dengan naiknya kebutuhan dana segar di tengah pandemi Covid-19.Layanan gadai sangat diperlukan masyarakat segmen menengah ke bawah serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena sifatnya yang cepat dan sederhana. Pertumbuhan bisnis pada 2021 sebesar 13,79% sedangkan pelaku industri optimistis dapat melebihi 20%. Dalam kondisi pandemi Covid-19, kebutuhan dana segar berimbas pada layanan gadai yang menjadi akses keuangan primadona. Kondisi itu tercermin dari kinerja bisnisnya yang tetap tumbuh sepanjang 2020, meskipun terdapat tekkanan ekonomi.

Kondisi bisnis gadai pada 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, yang diproyeksikan akan lebih baik dari tahun lalu. Sementara itu, faktor internal perusahaan yang bisa memepengaruhi bisnis gadai antara lain kecepatan dan kemudahan layanan untuk memperoleh pinjaman. Faktor itu menjadi krusial bagi pelaku usaha gadai di tengah persaingan ketatdengan  badan usaha seperti koperasi hingga perusahaan teknologi finansial.

Adanya kebijakan penurunan suku bunga pinjaman, bahkan bebas bunga untuk periode tertentu, makin membuat layanan gadai menjadi ujung tombak sumber dana masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan bisnis gadai akan menjadi perhatian, termasuk OJK, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Belum semua perusahaan gadai melaporkan kinerja teranyarnya kepada otoritas, sehingga kinerja industri gadai bisa lebih besar dari yang sudah dipublikasikan OJK. 

Dana kelolaan industri dana pensiun di Tanah Air diproyeksi makin moncer pada 2021. Kestabilan kondisi lembaga keuangan bakal terasa sampai industri dana pensiun. Kemampuan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program dana pensiun bakal turut terkerek. Selama pandemi Covid-19, industri dana pensiun tergolong kebal. Berdasarkan statistik dana pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2020, industri itu membukukan aset Rp 303,9 triliun atau tumbuh 7,04% dibandingkan dengan capaian pada November 2019 yakni Rp 293,9 triliun.

Para pelaku industri dana Pensiun perlu meningkatkan kualitas investasi sering adanya potensi peningkatan dana kelolaan. Selain itu, manajemen risiko harus diperketat agar dana yang dipercayakan para peserta dana pensiun tetap terjaga. Namun, industri membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Aset industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tumbuh sehingga bisa melampaui Rp 100 triliun. Capaian itu menjadi tolok ukur bahwa industri dana pensiun mampu mencetak pertumbuhan lebih tinggi.

Pemerintah masih akan menarik utang di sisa tahun 2020 ini. Utang yang dimaksud, berupa pinjaman program dari lembaga keuangan asing.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Strategi Komunikasi Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah telah melakukan penarikan pinjaman program sebanyak ekuivalen dengan Rp 80 triliun hingga Desember 2020.

Pinjaman tersebut berasal dari lima lembaga multilateral, yaitu World Bank, Asian Development Bank (ADB), Kreditanstalt fr Wiederaufbau (KfW), Agence Francaise de Developpement (AFD), dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Australia.

Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menilai, pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Sektor Keuangan dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Juda mengatakan, sektor keuangan mengalami perkembangan cukup pesat apalagi adanya kemajuan adopsi digitalisasi. Sehingga dalam implementasinya membutuhkan payung hukum untuk mengawal perkembangannya.

Adapun dalam draf omnibus law RUU Sektor Keuangan telah dimasukkan dalam Prolegnas 2021. Dalam draf disebutkan penguatan koordinasi dan penataan kewenangan antarlembaga meliputi pembentukan forum pengawasan perbankan terpadu, penataan kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan yang diberikan mandat sebagai risk minimizer, dalam menangani masalah perbankan yang mengancam stabilitas sistem keuangan. Adapun tugas Bank Indonesia tercantum dalam pasal 70, disebutkan selain kewenangan BI yang diatur dalam Undang Undang, Bank Indonesia juga berwenang untuk melakukan pembelian surat berharga negara yang dimiliki LPS untuk antisipasi dan pemenuhan kebutuhan likuiditas dalam penanganan permasalahan bank.

Presiden Direktur PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) Ridwan Goh memproyeksi perseroan dapat mencetak laba sebesar Rp228 miliar sepanjang tahun depan. Target itu meningkat sebesar 66% dibandingkan dengan target laba tahun ini sebanyak Rp138 miliar. Dia menyatakan kenaikan target itu didasarkan pada lonjakan permintaan sarung tangan sepanjang 2020

Ridwan melanjutkan emiten dengan sandi saham MARK itu sudah mengantongi kontrak senilai US$52 juta untuk pengapalan pada tahun depan. MARK juga meningkatkan kapasitas produksinya dari yang semula sebanyak 700.000 unit per bulan menjadi 800.000 unit per bulan sejak kuartal III/2020. MARK akan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp150 miliar untuk pembangunan pabrik baru. Angka tersebut sudah mencakup biaya untuk mendirikan bangunan, pembelian mesin serta instalasi mesin. Harga saham MARK melonjak 92,47% (ytd) ke posisi Rp870 per lembar saham pada 31 Oktober 2020. Sebelumnya harga saham emiten itu adalah Rp452 per lembar saham pada awal 2020.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah mengatakan bahwa Ombudsman melakukan kajian sebelum maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan. Hasilnya, lembaga itu menenggarai ada praktik yang tidak sesuai standar oleh sejumlah perusahaan keuangan. Maraknya kasus kejahatan di industri keuangan yang merugikan investor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan. Penyelesaian permasalahan gagal bayar di industri keuangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Perlu peran lembaga lain untuk melakukan pembenahan hingga ke akar karena masalahnya multidimensi.

Saat ini, terdapat sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mengalami gagal bayar. Misalnya di sektor koperasi mulai dari Koperasi Hanson, Lima Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama. Pada Sektor Investasi dan pengelolaan aset, terdapat Mahkota Investama, Emco Asset Management, Narada Asset Management, Victoria Manajemen Investasi, dan Indosterling Optima Investama. Sementara di sektor asuransi ada PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut kasus terkait dengan jasa konsultasi bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan menjerat mantan Direktur Utama Jasindo (2008-2013) Budi Tjahjono yang telah divonis 7 tahun penjara lantaran terbukti melakukan korupsi. KPK akan mentapkan tersangka baru dalam kasus ini.  Hanya saja, kebijakan di KPK, tersangka baru akan diumumkan setelah ditahan.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman Pambagyo menerangkan, pemerintah tidak berkomitmen mengeliminasi tarif produk yang selama ini dinilai sensitif bagi Indonesia, seperti beras, senjata atau amunisi, dan minuman beralkohol. Total pos tarif yang dikomitmenkan dalam RCEP ini lebih sedikit dibandingkan Asean-Selandia Baru Free Trade Agreement (FTA), di mana Indonesia berkomitmen mengeliminasi 93% pos tarif 6 digit. Berdasarkan kajian Kemendag tahun 2016, kata dia, RCEP memang berpotensi menambah defisit neraca dagang sampai US$ 491,46 juta. Namun, defisit ini sebetulnya dapat ditahan. Sebab, nilai ekspor Indonesia berpotensi naik 7,2% dengan memanfaatkan RCEP untuk masuk ke rantai nilai global.

Peningkatan daya saing ekonomi nasional, kata Iman, salah satunya dapat terlihat dari kenaikan indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB). Apabila, daya saing ekonomi nasional telah meningkat, produk-produk yang berpotensi didorong memasuki rantai nilai global melalui RCEP antara lain karet, plastik, kertas, produk kimia, produk kayu, dan makanan. Selain itu, dia menerangkan, Indonesia bisa memanfaatkan RCEP untuk meningkatkan transaksi perdagangan jasa yang rata-rata setiap negara berkomitmen membuka 100-138 subsektor jasa dalam perjanjian perdagangan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Analis MicroSave Consulting Ira Aprilianti mengatakan, penurunan tarif impor 1% akibat RCEP dapat meningkatkan perdagangan Indonesia hingga 2,53%. RCEP juga bisa membuat Indonesia memperluas pasar dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian negara anggota RCEP dengan negara yang Indonesia belum memiliki perjanjian dagang.

Forum Bisnis Indonesia – Amerika Latin dan Karibia ( INA-LAC ) 2020 yang diselenggarakan pada 9 – 11 November 2020 menghasilkan komitmen dagang senilai US$ 71,02 juta ( Rp. 998,32 miliar ) serta potensi kesepakatan bisnis US$ 14,36 juta ( Rp. 202,34 miliar ). Nilai ini meningkat lebih dari dua kali dibandingkan hasil pada forum Bisnis INA – LAC 2019 sebesar US$ 33,1 JUTA.

Penutupan tanggal 11 November 2020, Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Ngurah Swajaya berharap, kesepakatan kerja sama ini dapat mendukung penguatan hubungan ekonomi antar kawasan serta berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat di tengah situasi pandemi Covid – 19.

INA – LAC 2020 diselenggarakan secara hybrid dan di ikuti dengan peluncuran Platform Digital Forum Bisnis INA – LAC sebagai wadah interaksi para pengusaha dari Indonesia dan Amerika Latin dan Karibia. Platfom ini memuat informasi bisnis, serta produk ekspor potensial Indonesia serta 108 proyek investasi di 10 sektor di berbagai provinsi di Indonesia. “ Melalui INA – LAC 2020, telah disepakati berbagai kesepakatan kerja sama di antaranya Pernyataan Kehendak Kerja Sama Pendirian Gerai Indonesia antara Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia ( Gapmmi ) dan BADAX Commercial ( Brasil ) sebagai Indonesia Trading House pertama di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Serta Exclusive Distributive Agreement antara Kokola Group dan BADAX Commercial ( Brasil ), “ ujar Ngurah.