Tanggapan Amerika Serikat terhadap penerapan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) di Indonesia disikapi secara terbuka oleh Bank Indonesia. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menegaskan bahwa Indonesia tidak membeda-bedakan negara mana pun untuk kerja sama sistem pembayaran, termasuk jika AS ingin bergabung dalam penggunaan QRIS atau BI-Fast. Ia juga menepis anggapan diskriminasi dengan menyebut bahwa Visa dan MasterCard—dua jaringan asal AS—masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia.

Di tengah tekanan nilai tukar rupiah, industri perbankan mencatat kenaikan signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk valuta asing (valas). Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), simpanan valas perbankan tumbuh 10,5% secara tahunan per Maret 2025, meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kini merambah sektor keuangan, khususnya terkait kebijakan sistem pembayaran domestik Indonesia seperti Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS. Dalam laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), kedua sistem ini dinilai sebagai hambatan perdagangan karena membatasi peran penyedia layanan pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard, terutama akibat batas kepemilikan asing maksimal 20% di lembaga switching domestik.

Ketidakpastian ekonomi global mendorong masyarakat mencari perlindungan nilai. Ini menyebabkan dana dari tabungan maupun pasar modal sedikit demi sedikit beralih ke intrusmen emas. Fenomena ini tercermin jelas dalam lonjakan bisnis emas milik PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT penggadaian, yang keduanya menikmati pertumbuhan signifikan dalam transaksi dan saldo emas yang dikelola. BSI misalnya emas mengalami kenaikan yang signifikan, didorong oleh tren pembelian emas dan kesiapan produk  emas BSI. Dengan diresmikannya BSI sebagai bullion bank, telah mendorong pertumbuhan yang signifikan dari sisi penjualan emas dan saldo emas kelolaan perseroan. Total emas mencapai 715 kg. Sementara itu, penjualan emas tercatat 107 kg per 13 April dan diperkirakan pada akhir bulan ini penjualan mencapai 230 kg. Plt. Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengungkapkan, kenaikan harga emas menjadi drastis dan menjadi safe haven bagi para investor. Bahkan, emas dianggap menjadi 'jalan keluar' bagi para investor. Beberapa dampak yang terjadi dikarenakan oleh kebijakan  Donald Trump yang memperlakukan peningkatan tarif terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu dolar AS menguat karena dianggap sebagai aset aman. Sedangkan rupiah melemah drastis. (Yetede)

Mundurnya Amerika Serikat dari kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) menciptakan kekosongan pendanaan miliaran dolar AS bagi transisi energi di Indonesia, memaksa sektor keuangan nasional untuk mengambil peran utama dalam pembiayaan proyek energi hijau. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) serta para pemangku kepentingan di sektor keuangan kini dihadapkan pada tantangan besar, seperti risiko investasi tinggi, rendahnya kesiapan proyek, dan kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap ekonomi rendah karbon.

Keputusan Amerika Serikat untuk mundur dari skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP) menegaskan pentingnya kemandirian pembiayaan domestik bagi transisi energi Indonesia. Meski kontribusi AS hanya sebagian kecil dari kebutuhan dana transisi senilai US$235 miliar, langkah tersebut menjadi pengingat bahwa komitmen luar negeri tidak bisa selalu diandalkan. Tokoh-tokoh penting seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian ESDM kini memiliki peran krusial dalam memperkuat ekosistem pembiayaan hijau nasional.

Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Banten berhasil mengungkap kasus politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Serang dengan menangkap dua pelaku berinisial ND (30) dan MH (31). Koordinator Penyidik Gakkumdu, Kompol Endang Sugiarto, menyampaikan bahwa keduanya merupakan tim sukses pasangan calon nomor urut 1 dan kedapatan membawa uang sebesar Rp9.550.000 yang diduga akan dibagikan kepada pemilih. Modus operandi mereka adalah mengumpulkan Kartu Keluarga pemilih untuk menerima imbalan Rp50.000 per orang guna memenangkan paslon tertentu. Meski demikian, para pelaku mengaku bahwa dana tersebut berasal dari seseorang bernama Alex, bukan langsung dari paslon nomor urut 1. Temuan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pemilu untuk menjaga integritas demokrasi.

Perbankan terus mendorong penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) di tengah tren pengetatan likuiditas yang masih terjadi saat ini. Sejumlah jurus dilakukan bank guna menjaring dana murah untuk menekan biaya. Seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang kembali menghadirkan program Undian Rezeki Wondr BNI  sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia dan menjaring nasabah baru. Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, program undian ini berlangsung sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026 dan terbuka bagi nasabah BNI di seluruh Indonesia. Nasabah dapat mengumpulkan kupon undian selama periode program melalui aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, aktivasi Wondr, peningkatan saldo tabungan, serta transaksi finansial melalui aplikasi Wondr by BNI. "Kalau kuartal 1 ini tabungan kami tumbuhnya 4,5% (yoy) dan menurut saya target tabungan BNI tumbuh 16,7% (yoy) hingga akhir tahun ini adaah sesuatu yang achievable," tutur Corina. Adapun, per Februari 2025, tabungan BNI tercatat 2025, sebesar Rp251,1 triliun, tumbuh 9,91% (yoy) menjadi Rp298,62 triliun, dan deposito yang dihimpun senilai Rp 225,2 triliun, turun 2,65% (yoy). Sehingga, total dana pihak ketiga (DPK) BNI sebesar Rp774,92 triliun, naik 1,03% (yoy). Ahasil, porsi CASA BNI dibandingkan total DPK sebesar 70,94%. (Yetede)