Pemerintah AS siap menindaklanjuti kesepakatan yang dibuat akhir tahun lalu untuk melibatkan Indonesia sebagai pemain dalam rantai pasok mineral kritis dan baterai kendaraan listriknya. Namun, Indonesia wajib menegakkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola alias ESG dalam industri pengolahan mineral. Ini merupakan langkah maju dari komitmen yang dibicarakan Presiden RI Jokowi dan Presiden AS Joe Biden pada akhir 2023. Saat itu, keduanya sepakat membuat perjanjian mineral kritis atau critical mineral agreement (CMA) agar Indonesia lebih dilibatkan sebagai pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik AS. Dalam kunjungannya ke Jakarta selama 14-15 Juli 2024, Wakil Menlu AS Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Jose W Fernandez bertemu dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.

Fernandez bertemu dengan perwakilan pemerintah sampai pemain industri tambang dan mineral kritis. Melalui rangkaian pertemuan Fernandez kali ini, AS ingin menindaklanjuti kembali rencana ”membuka pintu” bagi produk olahan mineral kritis Indonesia, termasuk nikel yang merupakan bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Sebelumnya, sempat ada kesan produk nikel Indonesia ”dikucilkan” oleh AS akibat tata kelola lingkungan dan sosial yang buruk serta faktor kedekatan RI dengan China. ”Kami melihat ada potensi besar untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang mineral kritis. Diskusi untuk menjalankan perjanjian mineral kritis di antara kedua negara saat ini terus berlangsung,” kata Fernandez dalam konferensi pers yang digelar di Kedutaan Besar AS, Jakarta, Senin (15/7). (Yoga)

Indonesia dan AS memiliki sejarah hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi yang panjang. Di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata, kerja sama kedua negara merambah ranah ekonomi berkelanjutan. Pada 10-12 Juli 2024, Asisten Menkeu Bidang Perdagangan dan Pembangunan Internasional AS Alexia Latortue mengunjungi Jakarta untuk menindaklanjuti sejumlah kerja sama di bidang ekonomi hijau. Pertama, dukungan pendanaan dari negara maju untuk proyek transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Kucuran dana pertama akhirnya cair dengan nilai 1 miliar USD (Rp 16 triliun) dari total komitmen pendanaan 21,5 miliar USD (Rp 345 triliun). Kedua, perjanjian untuk menukarkan kewajiban pembayaran utang Pemerintah Indonesia ke AS senilai 35 juta USD (Rp 569 miliar) dengan pelaksanaan proyek konservasi terumbu karang di wilayah laut Indonesia atau program debt for nature swap.

Alexia, Jumat (12/7) di Kedubes AS, Jakarta, mengatakan, Indonesia memiliki menkeu yang bekerja dengan sangat baik. Pengalaman Kami bekerja sama mengurus JETP memberi keyakinan tinggi tentang kondisi perekonomian Indonesia. Berkaca dari rancangan desain JETP, kami melihat komitmen dan ambisi Indonesia menggabungkan upaya mengurangi emisi dan mengatasi perubahan iklim, sekaligus memberi peluang ekonomi bagi negara. Dari JETP, diperkirakan sekitar 383.000 lapangan kerja yang berkualitas bisa tercipta. Ada banyak peluang pembiayaan yang tersedia, di antaranya dana 1 miliar USD yang sudah mulai mengalir dan masih ada 2,4 miliar USD lagi yang saat ini masih dinegosiasikan. Kami ingin melihat keselarasan antara ambisi yang sudah ada dalam CIPP (Comprehensive Investment and Policy Plan) dan rencana jangka panjang Pemerintah Indonesia di sektor ketenagalistrikan.

Karena itu, keluarnya RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) sangat dinanti. Dokumen itu bisa memberi investor proyeksi jangka panjang tentang investasi apa yang diprioritaskan Indonesia dan proyek seperti apa yang bisa mereka danai. Untuk investor swasta, masalah mereka berinvestasi di pembangkit listrik bertenaga surya adalah persentase persyaratan konten lokal yang diberlakukan. Apabila terlalu tinggi malah menjadi disinsentif bagi investasi. Indonesia merupakan mitra penting bagi AS dan akan tetap demikian di masa depan. Indonesia adalah mitra AS di seluruh prioritas ekonomi dan urusan diplomatik. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan padat penduduknya. Kami ingin Indonesia berkembang. (Yoga)

Pemerintah Indonesia dan AS menandatangani perjanjian konversi utang senilai 35 juta USD atau Rp 568,9 miliar. Lewat perjanjian tersebut, AS menghapus utang Pemerintah Indonesia dan menukar kewajiban itu dengan proyek konservasi terumbu karang yang harus dijalankan Indonesia per akhir tahun ini. Perjanjian bertajuk ”Debt-for-Nature Swap and Coral Reef Conservation” itu ditandatangani 3 Juli 2024 di bawah payung hukum UU Konservasi Hutan Tropis dan Terumbu Karang AS (TFCCA). Selain Pemerintah Indonesia dan AS, ada empat organisasi nirlaba yang ikut terlibat, yaitu Conservation International, The Nature Conservancy, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, dan Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia. Perjanjian debt swap atau pengalihan utang sudah beberapa kali dilakukan Indonesia dengan negara-negara peminjam.

Kali ini, AS berkomitmen memutihkan utang Pemerintah Indonesia senilai 35 juta dollar AS atau Rp 568,9 miliar dalam sembilan tahun ke depan. Sebagai gantinya, cicilan dan bunga pinjaman yang semestinya dibayarkan kepada Pemerintah AS itu akan disetorkan kepada lembaga dana konservasi yang sudah ditunjuk untuk membiayai pelaksanaan program konservasi ekosistem terumbu karang di sejumlah lokasi di Indonesia. Dana tersebut menurut rencana akan dikelola di bawah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati), organisasi sipil lokal yang sudah 30 tahun berkiprah di bidang konservasi ekosistem kelautan dan kehutanan. Nantinya, dana kelolaan itu akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek LSM yang fokus pada konservasi terumbu karang serta pemberdayaan masyarakat yang penghidupannya bergantung pada ekosistem koral tersebut. (Yoga) 

Pemerintah menilai positif rencana perusahaan Bruenergy Utama Sdn Bhd membangun kereta cepat melintasi Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia  termasuk ke Ibu Kota Negara (IKN). Kepala Staff Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, rencana tersebut bakal memberi  efek yang besar dalam mobilisasi warga. "Namun yang perlu diingat ini perbatasan dengan kedaulatan masing-masing. Kita menyambut baik karena ada pemenuhan  kebutuhan untuk mobilitas orang dan barang," kata Moeldoko.  Menurut Moeldoko, dipandang dari sisi kedaulatan  akan berkaitan dengan hubungan bilateral dan multilateral dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di kawasan perbatasan. "Menurut saya secara pribadi bagus ada sebuah konektivitas, mendekatkan, sehingga nanti barang-barang di Indonesia bisa dengan cepat menuju Malaysia, lalu menghubungkan Brunei Darussalam walaupun singgah di malaysia. Berikutnya akan memudahkan mobilitas manusia, mobilitas barang," ungkapnya. (Yetede)

Naval Group, produsen kapal selam asal Perancis, dan PT PAL Indonesia menandatangani kontrak kerja sama dengan Kemenhan untuk pembelian dua kapal selam Scorpène. Kapal selam konvensional tersebut telah dilengkapi dengan teknologi baterai lithium-ion atau LiB. Melalui akun resminya di X, Naval Group menyebut, kapal selam Scorpène akan dibangun di Indonesia melalui mekanisme transfer teknologi dari Naval Group. ”Untuk memperkuat kapabilitas TNI AL,” demikian disebutkan di akunnya, Selasa (2/4). Dalam keterangan pers, PT PAL Indonesia juga menyatakan, penandatanganan kontrak itu dilakukan untuk pembelian dua kapal selam Scorpène Evolved Full LiB.

Kedua kapal selam tersebut akan dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia melalui mekanisme transfer teknologi dengan memanfaatkan aset produksi yang dimiliki PT PAL Indonesia. Presdir PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan, kontrak tersebut merupakan komitmen dan kepercayaan yang tinggi dari Pemerintah Indonesia terhadap kemampuan rekayasa anak bangsa dalam memajukan teknologi pertahanan, khususnya teknologi kapal selam. Untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan, pemerintah mendukung dengan memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT PAL Indonesia. ”Ke depan, Indonesia diharapkan mampu menguasai teknologi kapal selam,” katanya. (Yoga)

Indonesia mendapatkan peluang baru untuk memperkuat kinerja dagang dan investasi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Asean-Australia yang digelar 4—6 Maret 2024. Beragam komitmen investasi dijalin dari sejumlah perusahaan asal negeri tetangga itu. Pada saat bersamaan, Presiden Joko Widodo, juga melakukan pertemuan secara bilateral dengan Australia dan Selandia Baru dalam rangka menjajaki pendalaman kerja sama dagang dan investasi. Hasilnya, hingga penutupan KTT kemarin, Rabu (6/3), pemerintah mengantongi komitmen penanaman modal dari Nickel Industries dan Aspen Medical yang masing-masing berinvestasi senilai US$1,76 miliar dan US$1 miliar. Indonesia juga berhasil meraih komitmen pendanaan senilai 15,6 juta dolar Selandia Baru dalam program Indonesia-Aoteroa New Zealand Geothermal Energy Programme (PINZ). Dalam konteks perdagangan, peluang yang berpotensi didapat oleh Indonesia adalah perluasan ekspor sejalan dengan dilanjutkannya Perjanjian Perdagangan Regional termasuk Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru. Tentu hal tersebut akan membantu ekonomi nasional berkembang dengan pesat. Apalagi, selama ini kinerja perdagangan dengan kedua negara tersebut masih mencatatkan defisit. Adapun dalam negosiasi dengan Australia, Presiden menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Pada sektor investasi, Presiden menekankan perlunya mendorong kerja sama ekonomi yang seimbang, terutama dengan meningkatkan investasi Australia di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara konkret, Presiden menekankan bahwa kinerja dagang akan dipacu dengan memanfaatkan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP) dan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan sektor bisnis yang tengah dijajaki oleh investor dari dua negara itu salah satunya pengembangan bersama produksi baterai kendaraan listrik. Selain itu, kerja sama pembangunan Carbon Capture and Storage (CCS) dan smelter orientasi energi hijau di Indonesia, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alhasil, roadshow ke sejumlah negara baik termasuk melalui agenda multilateral menjadi ajang taktis bagi pemangku kebijakan untuk membuka pasar baru. Sementara itu, iklim investasi di dalam negeri masih penuh batu sandungan. Hal itu disebabkan oleh belum tuntasnya pembenahan ekosistem penanaman modal yang menyangkut aspek perizinan, birokrasi, hingga ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, transisi kepemimpinan memaksa investor wait and see sehingga perlu upaya ekstra agar dapat menarik modal yang menjadi faktor krusial pendorong ekonomi. Sementara itu, kalangan pelaku usaha meminta pemerintah lebih cermat membaca peluang dari komitmen yang dijalin dengan Australia dan Selandia Baru. Caranya adalah dengan menentukan komoditas yang memberikan efek berganda langsung pada kinerja dagang dan penanaman modal. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman, mengatakan Australia dan Selandia Baru memiliki keunggulan sama yakni biji-bijian, olahan susu, dan pertanian. Pelaksana Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan pembaruan perjanjian dagang yang tengah dirumuskan perlu memperhatikan aspek kemudahan berusaha bagi eksportir lokal. Adapun, kalangan ekonom menyarankan pemerintah memprioritaskan investasi dari kerja sama tersebut. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan dalam konteks perdagangan hampir tidak ada isu yang bisa didiskusikan lantaran tarif yang berlaku sangat rendah. Sektor yang bisa ditawarkan lebih lanjut selain IKN adalah proyek infrastruktur serta ekonomi hijau. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menambahkan selain memprioritaskan investasi pemerintah juga perlu memperluas produk ekspor.

Kerja sama penurunan emisi yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia telah berkontribusi dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Keberhasilan kerja sama ini mendapat perhatian dan menjadi contoh bagi dunia, khususnya negara-negara pemilik hutan hujan tropis lainnya. Dubes Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengatakan, Indonesia merupakan negara terdepan di dunia dalam pengurangan laju deforestasi. Sejak perjanjian kemitraan ditandatangani pada 2022, Norwegia telah memberikan kontribusi sebesar 156 juta USD untuk hasil pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan Indonesia.

”Kerja sama bilateral kedua negara telah terjalin dengan baik. Dengan hasil gemilang yang dicapai oleh Indonesia dalam mengurangi laju deforestasi, kini kerja sama ini mendapatkan perhatian dari dunia,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam lokakarya Indonesia FoLU Net Sink 2030, di Jakarta, Kamis (22/2). Pada September 2022, Pemerintah Indonesia menjalin kembali kemitraan dengan Pemerintah Norwegia dengan fokus penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Kerja sama serupa pernah terjalin, tetapi berakhir pada 2021 karena terkendala pemenuhan pembayaran berbasis hasil (RBP).

Pada Oktober 2022, Norwegia memenuhi RBP sebesar 56 juta USD untuk pengurangan emisi dari pengurangan laju deforestasi di Indonesia periode 2016-2017. Hasil inventarisasi menunjukkan penurunan emisi Indonesia dari deforestasi dan degradasi hutan periode 2016-2017 mencapai 11,2 juta ton setara karbon dioksida (CO2e). Kemudian pada Desember 2023, Norwegia melanjutkan kontribusi sebesar 100 juta USD untuk kinerja penurunan deforestasi periode 2017-2018 dan 2018-2019. Penurunan emisi Indonesia selama 2017-2019 tercatat sebesar 20 juta ton CO2e. Menurut Rut, proses yang terbuka dan partisipatif merupakan bagian dari prinsip penting pelaksanaan nota kesepahaman kedua negara. Para donor potensial dan negara-negara hutan tropis lainnya pun tertarik untuk belajar dan mengetahui cara kerja kemitraan ini. (Yoga) 

Pada tahun 2022, Pakistan, yang menggantungkan 95 % kebutuhan minyak nabatinya dari impor, panik atas kebijakan mendadak Indonesia yang menghentikan keran ekspor sawit karena 90 % sumber pasokan minyak sawit Pakistan berasal dari Indonesia. ”Saya ingat betul, stok (minyak sawit) tinggal 21.000 ton. Hanya cukup untuk seminggu,” kata Rasheed Jan Mohammed, CEO Konferensi Minyak Nabati Pakistan (PEOC) 2024, dalam pertemuan jejaring bisnis yang digelar Konjen RI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kamis (11/1) di Karachi, Pakistan. Pertemuan digelar sebelum penyelenggaraan PEOC 2024 pada Sabtu (13/1) di Karachi.

Pakistan mengolah sebagian besar minyak sawit asal Indonesia menjadi bermacam produk makanan, termasuk minyak goreng dan tentunya minyak vanaspati ghee (minyak nabati dengan tekstur semipadat). Kuliner di Pakistan yang serba berminyak menjadikan minyak sawit sebagai kebutuhan pokok, seperti juga di Indonesia. ”Minyak sawit bagi Pakistan seperti darah yang mengaliri tubuh. Sangat berdampak pada rasa di dapur dan di meja makan,” kata June Kuncoro Hadiningrat, Konjen RI di Karachi. Bersamaan dengan kebijakan larangan ekspor sawit Indonesia tersebut, di Pakistan terjadi ketidakstabilan politik akibat PM Pakistan saat itu, Imran Khan, digulingkan dalam mosi tidak percaya parlemen.

Agar krisis itu tak menjadi petaka, Jan Mohamed bersama pejabat negaranya bergegas ke Jakarta untuk melobi agar larangan ekspor minyak sawit Indonesia dibuka kembali dan dikabulkan dikabulkan Pemerintah Indonesia. ”Ketika sudah diperbolehkan ekspor, kapal kami yang harusnya membawa sawit ke negara lain langsung diminta dialihkan ke Pakistan,” ujar pelaku industri sawit dari Indonesia yang berpartisipasi dalam PEOC 2024 yang berlangsung Sabtu (13/1). Bagi Indonesia, Pakistan nomor tiga terbesar negara tujuan ekspor sawit, hampir 3 juta ton setiap tahun. Dari sisi perdagangan kedua negara, sawit menguasai neraca perdagangan Indonesia. Dari 4,3 miliar USD ekspor Indonesia ke Pakistan, sebesar 3,1 miliar USD berasal dari komoditas sawit. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN di bidang energi hendak menambah portofolio di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas) dengan mengincar tambahan investasi di Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, didukung kesepakatan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Venezuela. Nota kesepahaman (MoU) migas sebelumnya telah disepakati Indonesia dan Venezuela di Caracas, Venezuela, Kamis (18/1). Kesepakatan yang ditandatangani Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Perminyakan Venezuela Pedo Rafael Tellechea itu mencakup, kerja sama bisnis hulu migas dan teknologi peningkatan produksi minyak. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, dihubungi di Jakarta, Minggu (4/2), mengatakan, tujuan Pertamina adalah menambah portofolio di sektor hulu. Sejak 2018, PT Pertamina Internasional EP melalui anak usahanya, Maurel & Prom (M&P), telah memiliki investasi dengan Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) di lapangan milik perusahaan migas Pemerintah Venezuela itu.

”Diharapkan, MoU yang ditandatangani Menteri ESDM kemarin bisa menambah peluang Pertamina untuk mengakuisisi blok migas di sana. Dengan demikian, diharapkan dapat menambah atau meningkatkan produksi dari blok migas internasional ataupun dividen bagi Pertamina,” kata Fadjar. Arifin Tasrif akhir pekan lalu mengatakan, penandatanganan MoU, yang membuka peluang akuisisi blok migas di Venezuela itu, memiliki posisi strategis bagi Indonesia. ”Pertamina, kan, (telah) mengambil alih saham M&P. Nah, M&P punya lapangan di Venezuela, bekasnya Shell diambil. Itu ada potensi 12 miliar barel,” ujarnya. Di samping kerja sama bisnis, MoU yang ditandatangani Arifin dan Menteri Perminyakan Venezuela itu juga terkait pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery), pengembangan dan penerapan teknologi, penangkapan dan penyimpanan, serta pengurangan gas suar. (Yoga)

Perusahaan produsen kendaraan listrik Vietnam, VinFast, siap untuk berinvestasi membangun pabrik di Indonesia. Total penanaman modal diperkirakan mencapai 1,2 miliar dollar AS. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, rencana investasi itu diterima setelah pihaknya mendampingi Presiden Jokowi bertemu dengan perwakilan VinFast di Vietnam. Agus menjelaskan, VinFast sedang mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk mendirikan pabrik di Indonesia dengan kebutuhan lahan sekitar 240 hektar. ”Kami sangat mengapresiasi rencana investasi VinFast karena akan turut mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mengingat potensi yang besar di Indonesia,” ujar Agus dalam keterangannya, akhir pekan lalu.VinFast akan berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri untuk proses produksi.

Selain itu, VinFast akan bermitra dengan perusahaan transportasi dan penyedia jasa teknologi dalam rangka ekspansi untuk kendaraan taksi listrik. VinFast juga berminat membuat bus listrik. Bahkan, mereka juga ingin berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Terkait rencana investasi VinFast ini, Pemerintah Indonesia akan memberikan sejumlah insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, termasuk untuk industri kendaraan listrik, antara lain fasilitas tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, serta insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada tahap produksi, VinFast bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0 % untuk skema impor completely knock down (CKD) atau incompletely knock down (IKD) yang diatur dalam Permenperin No 29 Tahun 2023. Selain itu, fasilitas PPnBM 0 % juga dapat dimanfaatkan jika mencapai persyaratan minimum kandungan lokal sebagaimana Perpres No 79 Tahun 2023. (Yoga)