Kekhawatiran Awal atas Kebijakan Tarif

JAKARTA — Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia, kekhawatiran segera muncul di kalangan pelaku usaha. Tambahan bea masuk dinilai berpotensi menurunkan daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat sekaligus membuka peluang bagi importir untuk beralih ke negara pemasok lain.

 

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia, terutama untuk komoditas manufaktur seperti mesin dan peralatan elektronik, tekstil dan garmen, alas kaki, furnitur, serta berbagai produk industri lainnya. Setiap perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan sebesar Amerika tentu akan dibaca sebagai ancaman bagi kesinambungan ekspor nasional.

Meski demikian, perkembangan selama masa penerapan tarif menunjukkan bahwa dampaknya terhadap dunia usaha Indonesia tidak sebesar yang sebelumnya diperkirakan.

 

Ekspor Indonesia Terbukti Tetap Bertahan

Data impor Amerika Serikat dari Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan bahwa nilai perdagangan secara keseluruhan masih relatif stabil dan bahkan tetap lebih baik dibandingkan periode tahun sebelumnya. Penyesuaian memang sempat terlihat sesaat setelah pengumuman tarif pada April 2025 maupun ketika tarif hasil negosiasi mulai berlaku pada Agustus 2025. Namun tekanan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak sampai mengubah tren umum perdagangan kedua negara.

 

Fakta ini memberi gambaran bahwa tarif tambahan bukan satu-satunya faktor yang menentukan keputusan impor di pasar Amerika Serikat. Dalam praktik perdagangan internasional, hubungan antara eksportir dan buyer dibangun bukan hanya atas dasar harga, tetapi juga menyangkut kepastian suplai, kesesuaian spesifikasi, kualitas produk, serta efisiensi distribusi.

 

Sejumlah komoditas utama Indonesia—mulai dari komponen mesin, perlengkapan elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, hingga produk berbasis karet—merupakan bagian dari rantai pasok yang sudah lama terbentuk. Karena itu, importir Amerika tidak serta-merta dapat mengganti pemasok hanya karena adanya kenaikan tarif dalam jangka pendek. Dengan kata lain, kebijakan tarif memang menambah biaya perdagangan, tetapi belum cukup kuat untuk menurunkan permintaan terhadap produk Indonesia secara signifikan.

 

Pembatalan Tarif Menjadi Sentimen Positif

Situasi tersebut kemudian berkembang setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Februari 2026 membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang sebelumnya diterapkan melalui International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Putusan tersebut sekaligus diikuti kebijakan pengembalian pungutan bea masuk kepada sekitar 330 ribu perusahaan importir di Amerika Serikat melalui mekanisme refund.

 

Bagi eksportir Indonesia, keputusan ini tentu memberikan sentimen positif. Pengembalian bea masuk kepada importir berarti terdapat tambahan ruang likuiditas di sisi buyer, yang pada gilirannya dapat menjaga bahkan meningkatkan kapasitas pembelian mereka dari luar negeri.

Namun demikian, pembatalan tarif ini lebih tepat dilihat sebagai faktor yang memperlonggar iklim perdagangan daripada sebagai penyelamat atas kondisi ekspor yang sebelumnya tertekan berat. Sebab, selama tarif masih berlaku pun, data menunjukkan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap berada pada jalur yang relatif terjaga.

 

Artinya, struktur permintaan pasar Amerika terhadap produk Indonesia pada dasarnya masih cukup kuat.

 

Dimensi Perpajakan Tidak Bisa Diabaikan

Di balik aspek perdagangan tersebut, terdapat dimensi lain yang mulai relevan untuk diperhatikan, yakni implikasi perpajakan pada perusahaan eksportir.

 

Secara administratif, refund bea masuk memang dibayarkan kepada importir di Amerika Serikat. Akan tetapi, dalam praktik bisnis internasional, pembebanan tarif sering kali menjadi bagian dari klausul komersial antara penjual dan pembeli. Tidak tertutup kemungkinan terdapat skema penyesuaian harga, kompensasi biaya, reimbursement, atau pembagian manfaat atas pungutan yang dikembalikan.

 

Dalam situasi seperti ini, perusahaan eksportir Indonesia berpotensi menghadapi perubahan nilai transaksi yang pada akhirnya memengaruhi pencatatan pendapatan maupun beban usaha. Perubahan tersebut tentu tidak berhenti pada laporan keuangan semata, tetapi juga dapat berdampak pada penghitungan kewajiban Pajak Penghasilan Badan apabila terdapat koreksi nilai kontrak atau tambahan penerimaan yang timbul dari transaksi ekspor.

 

Karena itu, isu tarif Trump sesungguhnya tidak hanya berhenti pada persoalan perdagangan luar negeri, melainkan juga menuntut ketelitian administrasi fiskal di tingkat perusahaan. Ketepatan dalam mencatat penyesuaian transaksi, penggantian biaya, maupun manfaat ekonomi lain yang timbul dari refund menjadi penting agar tidak menimbulkan perbedaan pengakuan dalam pembukuan maupun pelaporan perpajakan.

 

Dunia Usaha Indonesia Relatif Adaptif

Pengalaman selama periode tarif Trump memberikan pelajaran bahwa ketahanan ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat tidak semata ditentukan oleh perubahan kebijakan tarif. Yang jauh lebih menentukan justru kemampuan pelaku usaha menjaga harga yang kompetitif, mutu produk, kepastian pengiriman, dan hubungan dagang jangka panjang dengan buyer.

 

Selama faktor-faktor tersebut dapat dipertahankan, tambahan tarif memang dapat menekan margin, tetapi belum tentu langsung menurunkan volume permintaan.

 

Karena itu, anggapan bahwa tarif Trump akan secara drastis mengganggu kinerja ekspor Indonesia tampaknya perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Dinamika proteksionisme Amerika Serikat tetap harus dicermati, tetapi data menunjukkan bahwa dunia usaha nasional memiliki kapasitas adaptasi yang cukup baik dalam menghadapi perubahan tersebut.

 

Pada akhirnya, tarif Trump memang menciptakan tekanan biaya, namun tidak sampai mengubah secara mendasar peta ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Tantangan berikutnya justru terletak pada kemampuan eksportir memanfaatkan ruang perdagangan yang kembali terbuka, sembari memastikan seluruh konsekuensi keuangan dan perpajakan dari transaksi tersebut dikelola secara tepat.

Pemilu presiden yang dipercepat pada 3 Juni 2025 menempatkan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat Liberal sebagai Presiden Korsel. Lee dipastikan akan melanjutkan kebijakan kerja sama Korsel-ASEAN dan India yang diinisiasi Presiden Moon Jae-in, presiden dari Partai Demokrat terdahulu. Kebijakan itu adalah New Southern Policy (NSP) yang diluncurkan November 2017 di Indonesia oleh Pemerintah Korsel untukmempererat hubungan ekonomi Korsel-ASEAN. NSP juga menjadi cara Korsel mencapai keseimbangan hubungan diplomatik. Rakyat, perdamaian, dan kemakmuran merupakan tiga pilar NSP sekaligus landasan mewujudkan visi NSP. NSP bertujuan membentuk kerangka ekonomi dan diplomatik multilateral karena Korsel berupaya mendiversifikasi pasar eksternalnya serta membuat ekonominya lebih tangguh dan mudah beradaptasi dengan perubahan lanskap diplomasi luar negeri dan hubungan internasional.

Naiknya Lee Jae-myung, menurut pengajar studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya UI, Afriadi, Sabtu (21/6), sebagai titik balik yang baik untuk membawa program jet tempur KF-21 dan Proyek kolaborasi IFX (Indonesia Fighter Xperiment) yang tengah dikembangkan antara Korsel dan Indonesia kembali ke perundingan teknologi terkait, sebagaimana diberitakan Yonhap pada 13 Juni 2025, Korsel dan Indonesia sudah menyelesaikan kesepakatan baru terkait proyek KF-21 pada 11 Juni di Jakarta. Seoul sepakat memangkas kontribusi pendanaan Jakarta terhadap proyek jet tempur gabungan KF-21 menjadi 600 miliar won atau 443 juta USD. ”Angka terbaru itu sepertiga dari jumlah awal,” kata Badan Pengadaan Pertahanan Korsel, Defense Acquisition Program Administration (DAPA) yang memberi kejelasan atas ketidakpastian pembiayaan proyek senilai 8,1triliun won itu. Pada 28 April 2025 Presiden Prabowo menerima delegasi Federation of Korean Industries (FKI) dengan investasi hingga 1,7 miliar USD di Indonesia. (Yoga)

Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Subkomite Khusus Program Digital Bersama, yang tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Kemenkomdigi bersama Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia. Menkomdigi, Meutya Hafid dalam pernyataan pers, Jumat (20/6), di Jakarta, mengatakan, program digital bersama mencakup pelatihan SDM, pertukaran teknologi, inisiatif konten media kolaboratif, pengembangan jaringan 5G, benda terhubung dengan internet dan penguatan keamanan siber. Program kerja sama kedua negara juga akan melibatkan produksi konten digital, seminar bilateral dan pertukaran riset antar lembaga. Dokumen nota kesepahaman yang ditandatangani Kemenkomdigi dengan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia dipertukarkan dalam sesi pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia.

Meutya menyebut nota kesepahaman itu berlaku lima tahun. Nota kesepahaman dapat diperpanjang secara otomatis. Rusia, menurut Meutya, telah berhasil menghadirkan layanan internet cepat dan terjangkau bagi 92 % penduduknya. Tarif layanannya disana berkisar Rp 95.000-Rp160.000 per bulan. ”Pencapaian ini bisa menjadi referensi bagi Indonesia yang ingin memperluas layanan internet cepat dan terjangkau sampai ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T),” ujarnya. Nota kesepahaman kerjasama Subkomite Khusus Prog-ram Digital Bersama merupakan satu dari empat dokumen yang dipertukarkan dalam lawatan Presiden Prabowo ke Rusia. Tiga lainnya meliputi nota kesepahaman kerja sama pendidikan tinggi, transportasi lintas negara, serta investasi antara Danatara dan mitra Rusia. ”Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tambah Meutya. (Yoga)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyepakati 19 kerja sama strategis dalam Leaders’ Retreat perdana yang berlangsung di Singapura pada Senin (16/6). Kesepakatan ini mencakup berbagai sektor penting seperti pertahanan, ekonomi, ketahanan pangan, dan energi berkelanjutan, menandai penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Dalam konferensi pers bersama, Presiden Prabowo secara terbuka memuji sejumlah kebijakan sukses Singapura, termasuk pembangunan perumahan rakyat dan pengelolaan sovereign wealth fund. Ia menyatakan niat Indonesia untuk meniru praktik-praktik terbaik dari negara tetangga demi kesejahteraan rakyat. Dengan gaya lugas, Prabowo menegaskan bahwa meniru keberhasilan negara lain dalam praktik kehidupan nyata adalah bentuk adaptasi positif.

Selain kerja sama strategis, kedua pemimpin juga membahas isu geopolitik global, khususnya konflik di Gaza dan ketegangan antara Israel dan Iran. Mereka menyerukan gencatan senjata segera dan penyelesaian melalui jalur damai, menekankan pentingnya diplomasi dalam meredam eskalasi konflik.

Pertemuan ini tidak hanya mempererat hubungan Indonesia–Singapura, tetapi juga menunjukkan posisi tegas kedua negara dalam mendukung stabilitas kawasan dan kerja sama yang saling menguntungkan di tengah ketidakpastian global.

Indonesia menjajaki peluang pengembangan energi terbarukan dengan Singa-pura, melalui kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Strategi ini tidak semata mencari keuntungan ekonomi, tapi juga meningkatkan pembangunan energi terbarukan yang esensial bagi transisi energi. Pemerintah Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani memorandum of understanding/MoU terkait pengembangan energi ramah lingkungan, yang dilakukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Singapura, Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/6). Tiga MoU disepakati, yakni perdagangan listrik energi yang bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) lintas batas dan pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri.

Nilai investasi awal untuk tiga kerjasama itu diperkirakan di atas 10 miliar USD atau Rp 163 triliun (kurs Rp 16.300). ”Saudara-saudara kita di Singapura akan kita kirim energi terbarukan. Karena esensi kekeluargaan, kita membuka diri untuk menerima program dan kerja sama CCS. Di dunia, saat ini, mustahil suatu produk industri bisa bersaing dengan produk lain jika tidak menggunakan energi terbarukan atau prosesnya tidak mendekati industri hijau yang baik,” tutur Bahlil. Kerja sama ini dilatarbelakangi keinginan Singapura untuk mendapat pasokan listrik bersih dari Indonesia, yang akan mendukung industri hijau di kedua negara dan secara signifikan menurunkan emisi karbon. Keinginan ini sebelumnya ditunjukkan lewat penandatanganan MoU yang dilakukan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, dengan Tan See Leng pada 8 September 2023. (Yoga)

Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU CEPA telah memasuki tahap akhir. Lebih dari 90 % substansi perjanjian telah disepakati. Capaian pentingnya adalah masuknya kelapa sawit dalam skema perdagangan. Sebelumnya komoditas ini sempat dikecualikan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, rancangan dokumen perjanjian finalI EU-CEPA ditargetkan rampung September 2025. Dokumen itu nantinya ditanda-tangani Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa. ”Saat ini perundingan substansi sudah masuk tahap akhir. Hampir seluruh isi perjanjian telah disepakati,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6). Setelah penandatanganan, IEU CEPA akan memasuki fase ratifikasi oleh Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa, mencakup penerjemahan dokumen dalam 27 bahasa resmi Uni Eropa dan diperkirakan memakan waktu setahun.

Pengakuan kelapa sawit sebagai komoditas sah dalam perjanjian menjadi capaian penting. Dalam perjanjian IEU-CEPA, produk sawit dibagi dalam dua kategori, yakni pangan dan bahan bakar. ”Selama ini kita mendapat hambatan terbesar terkait dengan fuel (bahan bakar). Namun, Indonesia sudah mengembangkan B 40 dan akan ditingkatkan menjadi B 50, sehingga untuk fuel kita sudah bisa menyerap di dalam negeri,” ujarnya. Airlangga memastikan, Indonesia berhasil mendorong dimasukkannya bab khusus tentang trade and sustainability, termasuk mitigasi dampak regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang jadi hambatan ekspor sawit nasional. Dengan berlakunya perjanjian ini, pemerintah memproyeksikan kenaikan ekspor hingga 50 % dalam tiga tahun. Produk padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, yang saat ini dikenai tarif impor 8-12 %, akan mendapat fasilitas bebas bea masuk. Perjanjian ini membuka akseske pasar Uni Eropa yang mencakup sekitar 450 juta konsumen. (Yoga)

Indonesia akan melakukan perundingan bilateral putaran kedua dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengosiasikan penerapan tarif resiprokal oleh Negeri paman Sam itu. Negosiasi yang akan digelar pekan depan oleh delegasi perwakilan dari pemerintah kedua negara diharapkan menghasilkan kesepakatan yang memberikan keuntungan merata atau bagi kedua belah pihak. "Putaran kedua akan segera dilakukan minggu depan. Jadi Delegasi Indonesia akan mengirimkan tim Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya," ucap Menteri Korodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dmia mengungkapkan, sudah melaksanakan pertemuan strategis  dengan United States  Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hari pertama di paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menjadi moment penting berkelanjutan dialog bilateral antara Indonesia dan AS terutama dalam isu perdagangan dan investasi. Selain itu, pertemuan ini juga menegaskan posisi Indonesai sebagai mitra yang koopreatif dan proaktif dalam negosiasi internasionak, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan AS. (Yetede)

Indonesia dan Prancis memperkuat kerja sama dalam sejumlah sektor strategis melalui penandatanganan 26 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU), dengan nilai kesepakatan sebesar US$ 11 miliar atau setara Rp179,3 triliun (kurs Rp 16.300/dolar AS).  Publik berharap MoU ini dapat terlaksana sehingga memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, 26 MoU tersebut dilakukan dalam dua sesi. Adapun 16 MoU disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Sedangkan 10 MoU ditandatangani pada sesi lanjutan di Gedung AA Maramis, kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Bila diakumulasi, nilai kerja sama tersebut ditaksir mencapai US$ 11 miliar. Dengan adanya MoU ini diharapkan dapat menyelaraskan hubungan pedagangan Indonesia-Prancis hingga memperluas kerja sama ke sektor strategis lainnya. "Saya hitung total nilai MoU, setidaknya US$ 11 miliar. Ini akan membuat Indonesia dan Perancis menjadi sangat kuat. Dan ini juga merupakan penanda 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Prancis," kata Airlangga. (Yetede)

Meningkatnya hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-China turut menandai 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Kedua pihak bisa menjadi motor kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah dise-pakatinya kemitraan strategis, nilai perdagangan Indonesia-China terus menanjak, lebih dari 130 miliar USD per tahun. China adalah mitra terbesar perdagangan Indonesia dan menjadi sumber utama investasi asing di Indonesia. China menjadi pasar utama tujuan beragam komoditas asal Indonesia. Sebaliknya, Indonesia menjadi pasar produk elektronik hingga teknologi tinggi asal China. Tapi, Indonesia masih mencatatkan defisit. Pada 2024, defisit perdagangan Indonesia 10 miliar USD atau Rp 163 triliun. Meski demikian, kedua pihak tidak melihatnya sebagai hambatan. Penasihat Menteri Urusan Ekonomi dan Perdagangan China, Wang Boyong, dan jubir Kemenlu China, Mao Ning, menegaskan, hubungan kedua pihak bersifat saling ketergantungan, win-win, dan saling menghormati.

Bagi China, Indonesia adalah sahabat dan tetangga di seberang lautan dan mitra dekat yang setara untuk masa depan (Indonesia-China Galang Kekuatan untuk Kemajuan Kawasan, Kompas.id, 25 Mei2025). Indonesia dan China adalah dua kekuatan yang memainkan peran penting menjaga stabilitas, perdamaian dan keamanan kawasan. Indonesia adalah pemimpin tradisional ASEAN, sedang China adalah salah satu negara adidaya. Meskipun dalam konteks militer, Indonesia jauh dibawah kekuatan China, dalam konteks geopolitik kawasan, keduanya memiliki catatan s sejarah dan kapasitas yang setara. Selain ASEAN, Indonesia adalah motor gerakan nonblok dan inisiator Konferensi Asia Afrika. Ditengah rivalitas kekuatan utama dunia, Indonesia bersama ASEAN terus mendorong pengarus utamaan ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), yang menegaskan peran perhimpunan tersebut sebagai aktor utama di kawasan. (Yoga)