Kementerian ESDM tengah mengurangi impor BBM. Salah satunya melalui program pemanfaatan campuran biodiesel 30% atau B30. Wakil Menteri ESDM optimistis impor BBM bisa berkurang dengan meningkatnya pemanfaatan B30. Saat ini, program B20 sudah mencapai 6 juta kiloliter fatty acid methyl esters (FAME) per tahun atau menghemat hingga US$ 3 miliar. Untuk itu, perlu usaha terus menerus untuk mengurangi impor BBM.

Dominasi Pertamina di bisnis SPBU mulai diusik. Para pesaingnya mencoba aneka strategi untuk mencuil kue bisnis pompa bensin. Mereka menyasar daerah yang tak terjangkau SPBU komersial di perkotaan. Mereka juga menawarkan kemitraan untuk mendirikan SPBU mini dengan sasaran pelaku UMKM daerah. Meskipun demikian, Pertamina merasa tak terusik dengan kehadiran para pesaing. BPH Migas mengingatkan pendirian SPBU oleh sejumlah badan usaha pelu berkonsultasi dengan BPH Migas karena berkaitan dengan alokasi penyediaan dan distribusi BBM.

Pemerintah resmi mengubah formula perhitungan bahan bakar minyak (BBM), baik BBM jenis tertentu maupun BBM khusus penugasan. Meski begitu, harga BBM di SPBU tak lantas berubah.

Mengcau aturan baru, harga minyak tanah  adalah 102,49% dikalikan harga indeks pasar (HIP) minyak tanah ditambah Rp 263,00 per liter. Adapun harga solar menggunakan formula 95% x HIP solar + Rp 802,00 per liter. Sementara formulasi harga RON premium 88 ditetapkan 96,46% x HIP RON minimum 88 + Rp 821,00 per liter.

Hingga kini harga BBM di SPBU milik Pertamina belum berubah. Sementara Shell Indonesia sudah menaikkan harga produk BBM.

BPH Migas merekomendasikan pencabutan izin niaga bahan bakar minyak (BBM) kepada sedikitnya 48 badan usaha, karena tidak melakukan verifikasi dan membayar iuran penjualan BBM. Badan usaha tersebut ada yang melakukan importisasi BBM, ada juga ynag mengambil dari badan usaha lainnya. Sepanjang 2018 realisasi jumlah iuran BPH migas senilai Rp1,07 triliun. Pada tahun lalu setidaknya ada 167 badan usaha yang melakukan penjualan BBM.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menunjuk 12 lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang akan bertugas menerbitkan Sertifikas Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Pelumas. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi standar nasional indonesia (SNI) Pelumas secara wajib bisa berjalan dengan baik. Hingga kini ada 12 LSPro yang akan bertugas menerbitkan SPPT SNI Pelumas yakni Balai Sertifikasi Industri, Balai Besar Kimia Kemasan, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Balai Besar Logam dan Mesin, Sucofindo, TUV Nord, SGS Indonesia, Ceprindo, Intertek Utama, IGS dan IGS.

Repsol SA menyatakan temukan cadangan gas di Blok Sakakemang, Sumatera Selatan diperkirakan mencapai setidaknya 2 triliun kaki kubik (trilion cubic feet/TCF). Hal ini terlihat dari perkiraan awal hasil pengeboran Sumur KBD-2X di blok tersebut. Perkiraanya, cadangan gas ini dapat mulai produksi pertamanya pada 2024-2025 dengan estimasi produksi 300 mmscfd (million standard cubic per day/juta kaki kubik per hari) selama sekitar 15 tahun

Polemik mahalnya harga avtur menjadi perhatian KPPU. Kini, KPPU mulai meneliti dugaan praktik monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Dugaan monopoli penjualan avtur tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dugaan kartel tiket pesawat. Dari pengamatan awal, KPPU menilai secara struktur pasar, PT Pertamina berada dalam pasar monopoli penjualan avtur. Namun perlu serangkaian prosedur hukum sebelum sampai pada kesimpulan itu.

Direktur Utama PT Pertamina mengaku tak gusar dengan munculnya pesaing baru di bisnis avtur. Namun, menurutnya, ada syarat yang harus dipenuhi oleh pendatang baru. Misalnya harus memiliki dana besar untuk membangun infrastruktur.
AKRA-BP sendiri berencana menjual avtur semester kedua tahun ini. Target mereka adalah pasar Indonesia timur. Sementara itu, Pertamina sudah menurunkan harga avtur sesuai PerMen ESDM Nomor 17 Tahun 2019. Manajemen Pertamina mengklaim penurunan harga avtur tidak akan berdampak pada kinerja keuangan mereka. Menteri BUMN mendorong Pertamina untuk meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan BUMN di luar bisnis inti.

Menjelang pemilu 2019, pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listirk untuk pelanggan bawah. Terlepas dari isu politik, ekonom melihat kebijakan ini akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Direktur Riset Core menilai keputusan menurunkan harga BBM dan tarif listrik masih wajar karena harga minyak dunia memang trennya menurun dan nilai tukar rupiah sedang menguat.
Kebijakan penurunan harga BBM dan listrik diperlukan untuk mempertahankan daya belu kelompok berpendapatan bawah di tengah perlambatan ekspor dan perang dagang China-AS. Tapi, ke depan pemerintah juga harus konsisten menjalankan kebijakan di bidang energi. Pemerintah secara berkala harus mengevaluasi harga energi sesuai dengan kondisi pasar.

Pertamina akhirnya menurunkan harga jual avtur pada 16 Februari 2019 mulai pukul 00:00 WIB. Sebagai contoh, harga avtur (published rate) untuk Bandara Soekarno-Hatta mengalami penurunan dari Rp 8.210 per liter menjadi Rp 7.960 per liter. Pertamina mengklaim, harga tersebut lebih rendah 26% dibandingkan dengan harga avtur di Bandara Changi sekitar Rp 10.769 per liter.
Media Communication Manager PT Pertamina menyebutkan, harga baru avtur ini sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 17/2019. Pertamina juga secara rutin menggelar evaluasi dan penyesuaian harga avtur secara periodik, yakni dua kali dalam sebulan. Penyesuaian harga avtur dilakukan dengan mempertimbangkan rata-rata harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya. Dia menambahkan harga jual untuk setiap maskapai ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pertamina dan maskapai penerbangan.