Kenaikan harga BBM memberi dampak luas kepada seluruh lapisan penduduk Indonesia, baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan. Kenaikan harga BBM juga berdampak ke aspek komoditas, mulai dari kalangan produsen, distributor, hingga konsumen. Kondisi ini menyebabkan terjadinya rentetan peristiwa penyesuaian harga akibat peningkatan biaya BBM yang berperan dalam proses produksi ataupun distribusi. Sektor ekonomi di bidang transportasi dan distribusi adalah yang paling cepat terdampak. Tarif kendaraan umum mengalami kenaikan. Di beberapa kota, jamak ditemukan selebaran yang ditempelkan di pintu-pintu bus atau angkot untuk memberi tahu penumpang bahwa harga baru angkutan umum mulai diberlakukan. Efek domino berikutnya menyentuh harga kebutuhan pokok serta harga barang dan jasa lainnya. Sayangnya, pendapatan masyarakat tidak serta-merta naik menyesuaikan harga-harga baru yang berlaku. Situasi demikian menuntut setiap orang untuk melakukan penyesuaian anggaran belanja.

6 dari 10 responden survei Kompas menyatakan bahwa mereka melakukan penghematan untuk beradaptasi dengan dampak kenaikan harga BBM. Masyarakat perkotaan di region Sumatera dan juga luar Sumatera dan Jawa lebih banyak yang berhemat dibandingkan dengan penduduk perkotaan di wilayah Jawa. Secara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa dampak kenaikan harga BBM bisa dikatakan lebih terasa bebannya bagi penduduk perkotaan di luar wilayah Pulau Jawa. Penduduk desa yang sudah mengeluhkan dampak kenaikan harga BBM sebagian besar berasal dari region Sumatera. Warga perdesaan di Sumatera yang merespons kondisi sekarang secara biasa saja ada 3 dari 10 responden. Artinya, 70 persen lainnya merasa tidak biasa atau cenderung berat dengan penyesuaian harga-harga sekarang.

Secara keseluruhan, dari hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa segenap lapisan masyarakat tampak  sedang berhemat. Responden perkotaan yang menyatakan berhemat dalam menyikapi situasi sekarang sebanyak 65 %, sedangkan responden perdesaan yang menyatakan sikap serupa sebesar 58,5 %. Perbedaan tingkat penghematan ini salah satunya akibat perbedaan pola konsumsi masyarakat kota dan desa dalam memenuhi kebutuhan makanan ataupun non makanan. Bagi warga kota, berhemat menjadi langkah untuk memenuhi biaya hidup yang lebih tinggi. Skala prioritas harus disusun, anggaran belanja selain pangan sedapat mungkin dikurangi supaya anggaran belanja makanan dan kebutuhan pokok tidak terganggu. Efisiensi belanja adalah langkah paling masuk akal agar mampu bertahan melewati masa sulit ini. Meskipun bagi sebagian kalangan masyarakat dengan anggaran belanja yang begitu mepet, opsi berhemat menjadi suatu kemewahan. (Yoga)

Laju inflasi September melonjak signifikan pasca pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, solar, hingga Pertamax. Sebab, kenaikan harga BBM juga menyeret kenaikan harga barang lainnya. Dari Survei Pemantauan Harga yang dilakukan Bank Indonesia (BI) pada pekan ketiga September 2022, inflasi bulanan pada September diperkirakan mencapai 1,09%.

JAKARTA, ID – Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikarenakan tingginya harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan bengkaknya anggaran subsidi oleh pemerintah. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dapat menjadi momentum masyarakat untuk beralih ke kendaraan rendah emisi yang mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier mewakili Menteri Perindustrian pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2022 mengatakan, meningkatnya minat masyarakat ke kendaraan rendah emisi juga dapat mengurangi konsumsi BBM dan melakukan diversifikasi energi. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia akan harga minyak global. Pada penyelenggaraan GIIAS 29th di ICE BSD beberapa waktu lalu, terdapat tren kenaikan yang cukup signifikan dari masyarakat yang tertarik untuk memiliki kendaraan teknologi elektrifikasi (xEV), baik kendaraan berjenis hybrid sampai dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB),” papar Taufiek dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2022). (Yetede)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak akan melakukan pembatasan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dalam waktu dekat, karena pemerintah telah mengambil opsi menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada awal bulan ini.Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pemerintah akan meninjau ulang komitmen awal untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite.“Ini kan skenarionya sudah naik dulu harganya. Jadi, kalau revisi [Perpres No. 191/2014] itu nanti perlu dikaji dulu. Setelah naik harga, masak mau dibatasi lagi?” katanya selepas rapat Panja Pembahasan RUU APBN 2023 di Banggar DPR, Jakarta, Senin (12/9). Untuk diketahui, pembatasan distribusi BBM bersubsidi dinilai sebagai langkah lanjutan yang harus ditempuh pemerintah agar persoalan jebolnya subsidi BBM tidak terus berulang.

JAKARTA, ID - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan mayoritas masyarakat tidak mengetahui harga bahan bakar minyak (BBM) disubsidi pemerintah. Selaras dengan itu, mayoritas pemilih bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, seperti Anies  Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tidak mengetahui BBM disubsidi. "Jadi mayoritas pendukung calon-calon presiden ini tidak tahu bahwa BBM disubsidi,” kata Pendiri SMRC, Saiful Mujani dalam tayangan Youtube SMRC TV yang disiarkan, Sabtu (10/9/2022). Saiful Mujani membeberkan terdapat 68% pendukung Anies Baswedan yang tidak mengetahui BBM disubsidi. Sementara terdapat 61% pendukung Ganjar Pranowo, dan 69% pendukung Prabowo Subianto yang tidak tahu BBM disubsidi. “Itu agak mengherankan saya karena dugaan saya masyarakat tahu bahwa beli bahasa kita sehari-hari bensi begitu ya ke tempat penjualan bensin itu dengan harga begitu saja. Tidak sadar harga itu tidak sesuai harga sebenarnya. Masyarakat kebanyakan tidak tahu harga itu harga yang sudah dikendalikan oleh pemerintah,” katanya. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai mendongkrak inflasi nasional. Hingga minggu kedua September 2022, inflasi diprediksi mencapai 0,77% secara bulanan (month to month/mtm), dibandingkan Agustus deflasi 0,21%. Berdasarkan Survei Pemantauan Harga Bank Indonesia (BI) pada minggu kedua September 2022, komoditas utama penyumbang inflasi sampai minggu kedua September 2022 adalah bensin sebesar 0,66%, telur ayam ras sebesar 0,03%, beras dan tarif angkutan dalam kota masing-masing sebesar 0,02%, serta tarif angkutan antarkota, rokok kretek filter, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) masing-masing sebesar 0,01% (mtm). “BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” ujar Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono, Jumat (9/9/2022). (Yetede)

JAKARTA, ID - Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, Singapura adalah salah satu negara di dunia yang tidak menerapkan subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM). Sehingga, saat terjadi lonjakan atau gejolak harga minyak mentah dunia, APBN negara tersebut tidak harus menaggung tambahan beban. Jadi, semua gejolak yang ada di dunia itu tidak ditahan dulu di APBN atau anggaran mereka, tapi passthrough pada masyarakat. Oleh karena itu, harga BBM di Singapura (saat ini) sudah mencapai Sin$ 4 atau sekitar Rp 40 ribu per liter,” ujar Suryopratomo dalam perbincangan eksklusif dengan Investor Daily, pekan lalu. Manurut dia, dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai US$ 65 ribu, Singapura tergolong sebagai negara yang sudah sangat maju. Meski demikian, tetap ada kelompok masyarakat bawah yang tertinggal, sehingga perlu mendapatkan sokongan maupun perlindungan dari pemerintah. (Yetede)

Setelah kenaikan harga BBM jenis pertalite dan biosolar yang disubsidi, pengaturan penerimanya juga mesti dibenahi mengingat selama ini tidak tepat sasaran. Terbitnya regulasi yang mengatur kelayakan penerima BBM bersubsidi dinanti. Selain itu, pengawasan distribusi BBM bersubsidi mesti ditingkatkan. Ekonom yang juga Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nazaruddin Malik, dalam webinar terkait sistem pengawasan BBM bersubsidi yang digelar Partai Perindo, Jumat (9/9) mengatakan, penyesuaian harga BBM bersubsidi memang pilihan sulit dan memunculkan pro dan kontra.

”Yang paling penting, perlu ada koordinasi dan sinergi lintas instansi, termasuk pelibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan distribusi dan konsumsi BBM. (Itu) akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi lebih baik. Juga merevisi Perpres No 191 Tahun 2014 yang belum mengatur konsumsi pertalite secara khusus,” ujar Malik. Mengenai pengendalian, imbuh Malik, ada beberapa skema, seperti yang telah mengemuka akhir-akhir ini. Misalnya, pembatasan jenis kendaraan berdasarkan kapasitas mesin (cc). Opsi lainnya, BBM bersubsidi hanya bisa dikonsumsi kendaraan roda dua, transportasi publik, serta roda empat tertentu untuk kegiatan ekonomi produktif.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman, di acara yang sama, menuturkan, dengan regulasi yang berlaku saat ini, untuk biosolar sebenarnya sudah diatur meski belum dari sisi kelayakan konsumen. Misalnya, mobil pribadi mewah pun masih bisa diisi solar, tetapi dibatasi maksimal 60 liter per hari, sedangkan kendaraan roda enam maksimal sebanyak 200 liter per hari. ”Ini yang sedang kita koreksi dalam revisi Perpres No 191/2014. Ke depan, truk-truk tronton atau kendaraan dengan roda 6 hingga 10 tidak mudah lagi dapatkan solar subsidi, kecuali mungkin yang mengangkut sembako,” ucap Saleh. Begitu juga pada pertalite. Untuk saat ini, pengaturan berdasarkan besaran cc mobil yang dianggap yang paling tepat untuk penyaluran BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran. (Yoga)