Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, perbankan menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi finansial untuk memperlancar penyaluran pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Direktur Strategi dan Inovasi PT Bank OCBC NISP Tbk Kajit mengatakan, OCBC NISP segera menggelontorkan pembiayaan bersama dengan PT Simplefi Teknologi Indonesia atau AwanTunai untuk mendukung skema pembiayaan rantai pasok (supply chain financing) bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ka Jit memastikan, fasilitas ini dapat menjadi pilihan baru bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan modal tambahan. Proses kredit yang perlu dilakukan akan lebih mudah dan cepat ketimbang perbankan.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk memperluas kerja sama dengan PT Investree Radhika Jaya atau Investree untuk mengoptimalkan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Sinergi ini merupakan inisiatif Bank Mandiri untuk memperluas akses PEN melalui sarana digital sehingga dapat terbentuk digital ekosistem pelaku UMKM,” kata Executive Vice President Bank Mandiri Agus Hartoyo Widodo.

Pembiayaan ekspor bagi UKM juga terus digulirkan melalui program Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Pemerintah memberikan mandat itu kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas mengatakan, untuk mengakses fasilitas pembiayaan, pelaku usaha minimal menyediakan agunan 30 persen dari plafon pembiayaan. Sementara 70 persennya akan dijamin dari LPEI dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Heri Setiawan mengatakan, total dana yang dianggarkan untuk program PKE bagi UKM Rp 500 miliar dengan bunga maksimal 6 persen. Pembiayaan dilakukan dengan dua plafon, yakni untuk usaha kecil Rp 500 juta – Rp 2 miliar, dan untuk usaha menengah Rp 2 miliar – Rp 15 miliar.

Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi sektor usaha yang tergolong paling terpukul pandemi Covid-19. Di sisi lain, hingga Juni 2020, sebanyak 95 persen dari 850 perusahaan belum memperoleh insentif dari pemerintah. Oleh karena itu, penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional perlu diperbaiki. Demikian hasil survei Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan Bank Dunia terhadap 850 perusahaan pada periode Mei-Juni 2020, yang dipaparkan dalam seminar daring di Jakarta, Senin (1/9/2020).

Private Sector Specialist Bank Dunia Aufa Doarest mengemukakan, hampir semua sektor usaha mengalami kemerosotan penjualan (86 persen). ”Dari berbagai skala usaha, yang mengalami dampak paling besar adalah UMKM. Sebagian UMKM mengalami kesulitan membayar gaji,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 81 perusahaan menyatakan kesulitan dalam membayar kebutuhan dalam kurun 6 bulan ke depan, antara lain biaya tenaga kerja, biaya material, pinjaman, utilitas dan sewa. ”Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas dan strategi komunikasi sehingga pelaku usaha mengetahui program bantuan pemerintah. Selain itu, kemudahan akses untuk memperoleh bantuan pemerintah,” kata Doarest.

Wakil Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Rosan P Roeslani mengatakan, pandemi berdampak besar bagi UMKM. Sebanyak 50 persen dari 60 juta UMKM terdampak dan sebagian usaha sempat terhenti.

Sementara itu, implementasi stimulus pemerintah untuk sektor usaha masih rendah. Per 31 Agustus 2020, penyerapan insentif usaha baru 15,6 persen, padahal UMKM dan dunia usaha sangat membutuhkan insentif tersebut.

Jumlah penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp 47,44 trilun atau 38,4 persen dari pagu Rp 123,46 triliun. Adapun penyaluran PEN untuk pembiayaan korporasi senilai Rp 53,6 triliun belum terealisasi. ”Kalau penyerapan (insentif) rendah, ada hal yang perlu dikoreksi. Perlu penyempurnaan dari sistem persetujuan sehingga penyerapan lebih tinggi,” katanya.

Transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke ekosistem digital perlu mengintegrasikan pendampingan dan bantuan pemerintah dengan ekosistem digital. Jika tidak diintegrasikan, UMKM akan sulit bertransformasi. Padahal, di masa pandemic Covid-19, sistem dan akses digital merupakan salah satu cara usaha untuk bertahan, bahkan berkembang. Namun, sejauh ini, program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM tidak ada yang spesifik mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mencontohkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif berupa hibah dana Rp 2,4 juta per pelaku usaha yang diberikan tanpa syarat. “Transfer tunai seharusnya dibarengi pendampingan bagaimana UMKM masuk ke platform digital, memasarkan produk, dan menarik konsumen,” kata Bhima yang dihubungi Minggu (30/8/2020).

Dalam seminar “Mewujudkan UMKM sebagai Kekuatan Baru Perekonomian Nasional”, Minggu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, Transformasi UMKM ke dunia digital diyakini akan menjadi sumber ekonomi baru yang berdampak signifikan bagi Indonesia. ”Sinergi antar-pemangku kebijakan diperlukan untuk meyakinkan UMKM Indonesia berdaya saing ekspor dan go digital,” kata Perry.

Menurut Perry, selain sistem pemasaran, transformasi digital yang perlu dilakukan UMKM adalah sistem pembayaran. Saat ini ada sekitar 4,3 juta pedagang yang teregistrasi dalam Standar Kode Baca Cepat Indonesia atau QRIS.

Digitalisasi sistem pembayaran akan memudahkan UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sekitar 99,9 persen unit usaha di Indonesia adalah UMKM, yang terdiri dari 60.702 usaha menengah, 783.132 usaha kecil, dan 63,5 juta usaha mikro.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, UMKM yang terhubung platform perdagangan secara elektronik atau e-dagang masih sedikit. Selama pandemi Covid-19, kenaikan penjualan e-dagang 26 persen dengan 3,1 juta transaksi per hari. “Pelaku UMKM menghadapi kondisi sulit akibat pandemi sehingga mereka harus mulai bertransformasi ke pasar digital untuk bertahan,” kata Teten.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menuturkan, saat ini teridentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan didorong bertransformasi digital.”Potensi ekonomi kreatif Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kondisi ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan,” katanya.

Wishnutama menambahkan, transformasi digital saja tidak cukup membuat UMKM Indonesia berdaya saing. Pengetahuan digital harus dirangkai dengan kreativitas untuk menarik minat konsumen. Salah satu kendala pelaku UMKM di industri kreatif adalah keterbatasan riset dan penelitian.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menambahkan, peta jalan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital sudah disiapkan. Dalam ekosistem digital, UMKM akan diintegrasikan, antara lain, dengan lembaga pembiayaan mikro, sistem pembayaran, perusahaan teknologi finansial, dan lembaga pemeringkat kredit. ”Nantinya nasabah akan mempunyai satu akses melalui ponsel yang terhubung dengan ekosistem digital tersebut,” kata Wimboh.

Dalam kesempatan itu,Teten Masduki menyampaikan, pemerintah mengucurkan Banpres bagi 12 juta pelaku usaha mikro. “Penyaluran Banpres akan dipercepat sehingga UMKM bisa segera berusaha. Bantuan diberikan karena sebagian modal UMKM terpakai konsumsi semasa pandemi,” ujarnya.

Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja menambahkan, perbankan bisa berperan mendorong UMKM masuk ke ekosistem digital. Caranya, antara lain, dengan menyediakan platform e-dagang khusus UMKM. Selama ini produk UMKM dipasarkan sejumlah platform e-dagang umum. “Perbankan menciptakan platform e-dagang bukan untuk berjualan, tetapi menyediakan sistem pembayaran,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengharapkan bantuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ikhsan menuturkan sejumlah persyaratan untuk menjadi penyedia di katalog elektronik cukup sulit dipenuhi. Dia mencontohkan, penyedia alat-alat pertanian, seperti pencacah rumput dan pemotong jagung, yang diizinkan memajang produknya dalam katalog tersebut harus memiliki bengkel produksi sendiri. Kebijakan tersebut menghambat pelaku usaha untuk mendapatkan pasar. Kendala lain untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sertifikasi produk. Ikhsan berharap pemerintah membantu UMKM meringankan beban biaya sertifikasi. Terkait dengan mutu, Ikhsan optimistis pelaku UMKM mampu menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Namun saat ini pelaku usaha kecil masih kesulitan mengembangkan produk akibat minimnya permintaan.Ikhsan juga berharap pemerintah membuka pasar yang lebih luas untuk UMKM. Dia berharap permintaan untuk produk seperti alat pertanian, furnitur, hingga pengadaan barang untuk keperluan sekolah juga dapat dipercayakan kepada UMKM.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menyatakan sosialisasi dan pendampingan terhadap UMKM terus dilakukan secara virtual. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Roni Dwi Susanto, mengatakan telah menyusun sejumlah relaksasi bagi UMKM. Kepala satuan kerja perangkat daerah telah diwajibkan melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendaftar di sistem pengadaan. Pemerintah menargetkan sekitar Rp 318 triliun dari total Rp 753 triliun belanja kementerian dan lembaga untuk membeli produk usaha kecil sampai menengah pada tahun ini.

Kontribusi ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih relatif kecil, yaitu sekitar 14 persen. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menargetkan volume ekspor dari produk UMKM naik dua kali lipat dari 14 persen menjadi 28 persen pada 2024.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan salah satu strategi pemerintah adalah memetakan kemampuan industri kecil dan menengah (IKM) serta industri besar. Menurut Gati, pelaku industri kecil dan menengah perlu memasok industri besar karena mereka harus masuk ke rantai pasok global.

Gati menuturkan pemerintah bekerja sama dengan atase perdagangan atau Indonesian Trade and Promotion Center (ITPC) untuk memetakan kondisi pasar ekspor. Kementerian pun gencar mencari inovasi produk yang menggunakan bahan baku lokal melalui, misalnya, Indonesia Food Innovation (IFI), Indonesia Fashion & Craft Awards, ataupun Creative Business Incubator (CBI). 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan Kementerian sedang mengkaji produk yang memiliki kekuatan pasar di negara akreditasi para perwakilan dagang. Kajian itu akan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu excellent products, emerging products, dan losing products.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, untuk mendorong ekspor, UMKM memerlukan peran pedagang eksportir dalam pemasaran dan konsolidasi logistik. Selain itu, pelaku UMKM masih melakukan pembayaran secara tunai. Sementara itu, eksportir menggunakan letter of credit.

Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri Indonesia Handito Joewono mengusulkan agar pelaku UMKM tidak dipaksakan untuk menjadi produsen eksportir, melainkan produsen produk ekspor saja. Sedangkan pedagang ekspornya, ujar Handito, bisa menggunakan produk UMKM.

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (Smesco Indonesia) Leonard Theosabrata mengatakan target kenaikan ekspor hingga 28 persen pada 2024 merupakan target jangka panjang. Menurut Leo, Smesco sudah mulai dengan beberapa langkah, seperti pelatihan dan pendampingan. Langkah tersebut juga difasilitasi, baik secara online atau offline.

Guyuran program bantuan penanggulangan pandemi korona terus mengalir. Selain subsidi gaji bagi buruh, kini program kembali menyasar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Presiden Joko Widodo meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro. Program ini bakal menyasar 4,5 juta usaha mikro dan kecil (UMK). Setiap pengusaha mikro dan kecil akan mendapatkan bantuan dana Rp 2,4 juta. Saat peluncuran di Istana Negara, Senin (24/8), Jokowi menyerahkan bantuan langsung bagi 1 juta usaha mikro dan kecil. “Hari ini (Senin), diberikan kepada 1 juta UMK. Kami mengharapkan akhir Agustus bisa 4,5 juta UMK,” kata Presiden, Senin (24/8).

Targetnya akhir September penerima mencapai 9,1 juta UMK. Dan akhir tahun ini, targetnya akan ada 12 juta UMK secara total yang menerima Banpres Produktif itu. Banpres ini diharapkan menjadi dana bantuan operasional bagi UMK. Terutama untuk bantuan modal untuk misalnya menambah jumlah barang dagangan yang ada. Pasalnya ditengah pandemi korona, pengusaha mikro dan kecil juga terkena dampak. Sebelumnya pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif untuk membantu dunia usaha di tengah Covid-19. Misalnya subsidi bunga kredit, insentif pajak untuk UMKM, kredit modal kerja, hingga penempatan dana di perbankan untuk usaha mikro kecil. Pemerintah juga memberikan dana dalam bentuk hibah. Sehingga diharapkan dana tersebut menjadi tambahan modal tanpa beban baru.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menegaskan bahwa yang menerima program Banpres produktif adalah pada usaha mikro dan kecil yang belum terjangkau oleh perbankan (unbankable). “Dengan Banpres produktif ini, diharapkan pelaku usaha mikro yang unbankable dapat menambah program kerja dan melanjutkan usahanya,” ujar Teten. Pada tahap pertama Banpres akan diberikan kepada 9,1 juta UMK hingga akhir September. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp 22 triliun. “Kami sudah rapat koordinasi kemarin di Bali akan menyusul untuk 3 juta UMK yang berikutnya,” terang Teten yang menyebut total penerima bantuan sebanyak 12 juta UMK.

Bantuan diberikan dengan skema hibah sehingga tak ada pengembalian oleh penerima. UMK yang mendapat Banpres Produktid dihimpun dari hasil pendataan sejumlah lembaga. “Data yang kami himpun bersumber dari Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia, kementerian dan lembaga, koperasi yang telah disahkan badan hukumnya, OJK, Himbara, dan perusahaan pembiayaan milik pemerintah,” jelas Teten.

Ekonom Indef Enny Sri Hartarti mengingatkan, pemerintah supaya tidak memberikan program bagi usaha mikro dan kecil hanya sekedar untuk belas kasihan. Ia menyebut, justru di masa pandemi ini perlu ada upaya pemberdayaan usaha mereka tetap berjalan. Untuk mencapai hal tersebut perlu meyelesaikan masalah yang dihadapi UMKM. Salah satunya adalah mengenai melemahnya tingkat konsumsi atau permintaan. Hal tersebut yang membuat UMKM lesu sehingga produksi menurun dan likuiditas terganggu. “Kuncinya, efektivitas dana untuk perlindungan sosial bisa mempengaruhi demand,” katanya.

Pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan skema yang dipilih kali ini adalah hibah modal kerja berupa bantuan langsung tunai senilai Rp 2,4 juta.

Program tersebut antara lain bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta hingga pemberian gaji ke-13 untuk aparat sipil negara.

Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp 28,8 triliun untuk program bantuan sosial produktif untuk 12 juta UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Askolani mengatakan dana tersebut berasal dari dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki pagu total Rp 695,2 triliun. Selama ini, serapan anggaran dalam program PEN baru 21,8 persen dari pagu yang tersedia atau Rp 151,28 triliun.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data calon penerima bantuan sosial produktif. Menurut dia, ada 17 juta UMKM yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

Kriteria yang disyaratkan pemerintah adalah pelaku UMKM yang belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari bank, bukan pegawai negeri atau polisi dan tentara, bukan pegawai perusahaan negara dan perusahaan milik daerah, serta memiliki rekening bank aktif. Teten mengatakan, ada proses verifikasi yang melibatkan bank dan badan usaha penyalur kredit mikro seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, Budi Gunadi Sadikin, optimistis basis data yang dimiliki pemerintah untuk menjaring UMKM calon penerima bantuan telah memadai.

Bantuan pemerintah bagi pekerja bergaji bersih di bawah Rp5juta per bulan menuai reaksi. Bantuan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19. Nilai bantuan Rp 600.000 per bulan, yang akan diberikan selama empat bulan, langsung ke rekening pekerja.

Kriteria pekerja yang mendapat subsidi ini, antara lain terdaftar sebagai peserta aktif BP Jamsostek dan masih aktif sebagai peserta atau mengiur hingga Juni 2020. Pekerja/buruh penerima upah yang dimaksud adalah pekerja formal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 13,103 juta penduduk Indonesia yang bekerja per Februari 2020. Dari jumlah itu, sekitar 56,5 persen di antaranya adalah pekerja informal dan 43,5 persen sisanya adalah pekerja formal.

Bilal A Makayasa (27), pekerja yang tinggal di Jawa Barat dan pegiat komunitas pekerja informal, berpendapat, pekerja informal lebih membutuhkan bantuan tunai pemerintah. “Angka Rp 5 juta dan Rp 600.000 memiliki nilai riil yang berbeda-beda di setiap daerah. Artinya, besaran kedua aspek ini semestinya berbeda-beda di tingkat provinsi. Agar efektif, program ini sebaiknya juga mempertimbangkan jumlah tanggungan calon penerima bantuan,” katanya.

Adapun Dita Amallya (25), pegawai swasta yang tinggal di DKI Jakarta, menyoroti ketepatan sasaran penerima bantuan, salah satunya kriteria yang mengharuskan calon penerima menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, justru pekerja yang tidak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang lebih memerlukan bantuan gaji atau upah.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai, pekerja informal mestinya juga memperoleh bantuan tunai dari pemerintah agar daya beli mereka dapat terjaga. “Tenaga kerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) umumnya bersifat informal. UMKM pun banyak menyerap tenaga kerja,” ujarnya. Ikhsan menambahkan, jika diperluas untuk pekerja informal, mekanisme pendataannya cukup menggunakan kartu tanda penduduk. Selain itu, harus diverifikasi agar tepat sasaran.

Sampai dengan Jumat (21/8) siang, BP Jamsostek sudah mengumpulkan 13,6 juta nomor rekening pekerja bergaji bersih di bawah Rp5juta per bulan. Secara keseluruhan, sebanyak 15,7 juta peserta aktif BP Jamsostek ditargetkan sebagai calon penerima bantuan. Direktur Utama BP Jamsostek Agus Susanto mengatakan, perlu proses validasi berlapis untuk memastikan bantuan tepat sasaran (Kompas, 22/8). Bantuan ini bertujuan menjaga daya beli pekerja. Sebagai penopang utama produk domestik bruto (PDB) Indonesia terjaga. Pada triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga yang berperan 57,85 persen terhadap PDB Indonesia, tumbuh minus 5,51 persen. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi RI pada April-Juni 2020 terempas ke minus 5,32 persen.

Sunarso, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sekaligus Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), menegaskan, BRI akan menjaga kelancaran program subsidi gaji pekerja. BRI juga membantu validasi untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. “Bagi calon pekerja penerima subsidi gaji, kami memfasilitasi pembukaannomor rekening sebagai syarat menerima bantuan,” ujarnya, pekan lalu.

Sampai dengan Jumat (21/8) siang, terdapat 13.600.840 nomor rekening calon penerima subsidi gaji. Data ini berasal dari 127 bank di Indonesia. Berdasarkan catatan BP Jamsostek per Kamis (20/8), rekening calon penerima subsidi paling banyak di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yaitu 3.019.902 rekening. Adapun di BRI sebanyak 2.405.829 rekening, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 1.751.285 rekening, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak 102.639 rekening.

Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menekankan, upah yang dilaporkan adalah yang diterima pekerja sesuai perjanjian kerja. “Sesuai basis data upah yang dilaporkan dan dicatat dalam sistem BP Jamsostek,” ujarnya. Sementara itu, pelaku industri menanti realisasi bantuan gaji untuk pekerja.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengakui, bantuan diperlukan karena porsi karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta cukup besar di industri keramik. “Setiap industri keramik memiliki porsi karyawan bergaji di bawah Rp5juta cukup besar, sekitar 65-70 persen dari total karyawan,” kata Edy. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menambahkan, bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah yang menjadi harapan pelaku usaha.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempertanyakan tentang berbagai masalah dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan serapan anggaran yang rendah. Ma’ruf Amin menyampaikan hal itu saat memimpin rapat secara virtual dari kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Ma’ruf menilai, tingkat penularan di Indonesia masih tinggi dan penanganan pandemi maupun pelaksanaan protokol kesehatan belum optimal.

Untuk program PEN, dari pagu Rp 695,2 triliun, baru 21,8 persen atau Rp 151,25 triliun yang digunakan. Anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, baru terserap Rp 7,14 triliun atau 8,1 persen. Alokasi untuk dukungan UMKM dari pagu Rp 123,47 triliun, baru tersalurkan 26,3 persen atau Rp 32,5 triliun. Realisasi belanja keseluruhan kementerian/lembaga pada Januari-Agustus 2020 baru mencapai 48 persen. Dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, tiga kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Kesehatan, mencatat penyerapan terendah yaitu masing-masing 34,3 persen, 41,5 persen dan 43,6 persen.

Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJK Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, sudah ada 9 juta nomor rekening pekerja yang terkumpul dari target total 15,7 juta kuota penerima subsidi gaji. “Total ada 600.000 perusahaan yang mendaftarkan pekerjaannya di BPJS Kesehatan yang sedang diminta data. Mereka berasal dari semua sektor, tanpa batasan dan tidak ada kuota perusahaan per wilayah,” kata Utoh saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohamad Faisal berpendapat, data yang dihimpun pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan seharusnya diverifikasi dan diprioritaskan untuk pekerja yang membutuhkan dan sektor yang memang terdampak pandemi. “Jika tak tepat sasaran, akhirnya diberikan ke orang berpenghasilan lebih. Dampaknya pada konsumsi juga tidak efektif. Masyarakat yang punya uang lebih memilih menabung jika dapat uang tambahan. Padahal, tujuannya adalah memperbanyak belanja, “ katanya.

Hasil riset lembaga konsultan dunia Pricewaterhouse Coopers (Pwc) bertajuk “PwC’s Global Consumer Insights 2020: Before and After Covid-19 Outbreak” pada Kamis, menunjukkan, sebanyak 63 persen responden konsumen Indonesia mengaku mengalami penurunan pendapatan akibat pengurangan upah ataupun pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga sebanyak 63 persen responden konsumen meningkat. Tren pengeluaran ini berkaitan dengan minat konsumsi masyarakat Indonesia.

Sebanyak 64 persen konsumen Indonesia menyatakan akan meningkatkan pengeluarannya. Sementara 36 persen responden akan mengurangi pengeluarannya. Responden meningkatkan pengeluarnnya untuk membeli barang dan jasa dari kategori produk kesehatan, kebutuhan sehari-hari, media dan hiburan, serta makanan dari restoran. Sebaliknya konsumen mengurangi belanja barang, seperti pakaian dan alas kaki, peralatan olaharaga, dan kegiatan diluar ruangan, serta produk kecantikan.

Retail and Consumer Leader PwC Indonesia Peter Hohtoulas menjelaskan, survei tersebut menunjukkan konsumen masih akan berbelanja hingga beberapa bulan ke depan. Peritel mesti memahami pola ini sehingga mampu menyediakan pilihan-pilhan produk yang sesuai bagi konsumen. “Ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan konsumsi pada triwulan III-2020,” katanya.

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah mempertimbangkan untuk menggeser pagu anggaran untuk UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah dinilai terlau besar mengingat penyerapan saat ini sudah berdampak besar bagi UMKM. Ketua Satgas PEN Budi Gunardi Sadikin menyatakan, “Kami akan melihat sisa pagu yang Rp 35 triliun mungkin bisa diusahakan untuk program lain,” ujarnya, Rabu (12/8).

Budi bilang, sebelumnya terdapat sejumlah program PEN untuk sektor UMKM. Pagu anggaran lebih dari Rp 35 triliun, anggaran tersebut saat ini penyerapan masih sebesar Rp 1,3 triliun. Angka tersebut sudah memberikan dampak yang besar mencapai 13 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. “Kami amati per bulannya akan sekitar tambahan Rp 1 triliun, memberikan dampak kepada 13 juta UMKM dengan outstanding pinjaman Rp 204 triliun. Jadi dengan Rp 1 triliun ini dampaknya sudah sangat besar,” terang Budi.

Budi juga menyampaikan, pemerintah akan menggelontorkan program lain untuk UMKM, yakni pemberian hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per UMKM. Hibah modal kerja ini dibagikan kepada total 13 juta UMKM. Selain itu, ada pula program yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit UMKM dengan pagu sebesar Rp 78 triliun. Anggaran tersebut telah diserahkan ke pihak bank BUMN sebesar Rp 30 triliun untuk merestrukturisasi kredit UMKM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) mengklaim telah menyiapkan lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk Padat Karya Pangan (PKP). Progam tersebut bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemkop UKM). Tiga lokasi TORA di Provinsi Jawa Barat yang sudah di survei adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Program ini tidak hanya di gelar di provinsi Jawa Barat, pemerintah akan memperluas program serupa ke daerah lainnya.

Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN Sudaryanto mengatakan, “Kelengkapan data lokasi retribusi tanah pada provinsi lain secara parallel juga disiapkan,” ujarnya. Program PKP ini bertujuan untuk menggerakan kelompok masyarakat dan petani untuk menggarap lahan TORA. Program pada karya ini dijadikan salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat.

Sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu yang didorong oleh Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan program pada karya. Dana sebesar Rp 48 juta akan diterima koperasi untuk kebutuhan tanam tanaman jangka pendek atau yang bisa dipanen dalam tiga bulan.