PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) menyerap realisasi belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 123 miliar pada kuartal I-2024. Head of Investor Relation Sampoerna Agro, Stefanus Darmagiri mengatakan, sebesar 50% realisasi capex pada kuartal I-2024 itu untuk fixed asset. Sisanya, untuk kegiatan plantation. "Tahun ini, kami menganggarkan capex sebesar Rp 400 miliar-Rp 700 miliar. Sehingga, per kuartal I-2024 ini kami sudah menggunakan sekitar 18%-30% terhadap rencana anggaran belanja modal tahun 2024," ujarnya kepada KONTAN, Rabu (22/5). Strategi SGRO menjaga produksi pada tahun ini adalah menjalankan berbagai program seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti intensifikasi melalui kegiatan mekanisasi, water management system, peningkatan infrastruktur dan digitalisasi untuk meningkatkan monitoring, efektifitas produksi dan efisiensi kerja di kebun.

Setelah lebih dari enam bulan hanya mengandalkan instrumen moneter, kini giliran fiskal mengambil peran dalam rangka mengamankan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Melalui PP No. 22/2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemangku kebijakan memberikan berbagai pelonggaran. Dalam beleid yang diundangkan 20 Mei 2024 itu, pemerintah mengubah besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final, terutama untuk penempatan DHE yang dananya langsung dikonversi ke rupiah. Dalam ketentuan terbaru, tarif PPh Final atas penghasilan dari penempatan DHE yang dananya dikonversi ke rupiah berkisar 0%—5%, sedangkan dalam ketentuan sebelumnya yakni PP No. 123/2015 di kisaran 0%—7,5%. Pemerintah juga menambah jenis instrumen penampung DHE di luar deposito, antara lain surat sanggup yang diterbitkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta instrumen yang disiapkan Kementerian Keuangan dan BI. Namun, langkah taktis untuk mengikat devisa itu menghadapi kendala yang juga tak bisa dianggap remeh, yakni terus menurunnya kinerja ekspor nasional yang disebabkan normalisasi harga komoditas. 

Sementara itu, jika dicermati dengan saksama, ketentuan itu belum sepenuhnya berpihak pada eksportir, karena instrumen baru yang tersaji masih dianggap belum cukup menarik. Tak hanya itu, ketentuan untuk menempatkan minimal 30% DHE SDA ke dalam negeri sebagaimana tertuang dalam PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, juga dikeluhkan. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, mengapresiasi upaya pemerintah untuk lebih mengintensifkan penempatan DHE melalui insentif PPh. Kendati begitu, penerapan DHE SDA untuk ekspor mineral dan batu bara (minerba) menjadi tantangan lantaran harga komoditas terus turun. Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) Kuncoro Catur Nugroho, menyampaikan secara rata-rata 75% DHE yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan sebagai modal kerja. Menurutnya, aturan yang mewajibkan eksportir untuk menempatkan 30% DHE SDA mengganggu operasional perusahaan. 

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo, menambahkan seharusnya pemerintah juga mengevaluasi syarat minimum penempatan DHE. Sebab tarif PPh bukanlah satu-satunya faktor yang melandasi eksportir untuk mematuhi ketentuan penempatan DHE. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengatakan banyak perusahaan yang membutuhkan dana untuk modal kerja. Jika DHE ditahan maka perusahaan harus mengakses pinjaman ke bank. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, mengatakan sekilas kebijakan itu menjadi magnet untuk menarik devisa. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan sebagian para eksportir masih memiliki permasalahan arus kas yang terbatas untuk biaya operasional. Artinya, insentif PPh tersebut belum akan optimal karena 30% DHE yang ditempatkan cenderung memberatkan arus kas. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo, optimistis PP No. 22/2024 akan mendorong makin bertambahnya cadangan devisa Indonesia.

Kesuksesan penghiliran mineral mentah di dalam negeri membuat pemerintah makin percaya diri menjadikan kebijakan tersebut sebagai salah satu andalan perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Penghiliran nikel tidak lagi sekedar upaya yang digunakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik. Keberhasilan kebijakan tersebut menempatkannya menjadi salah satu komoditas ‘jagoan’ untuk menopang kinerja ekspor nasional. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar. Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik. 

Agus Tjahajana, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa Indonesia sedang serius-seriusnya mengembangkan rantai pasok ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Bahkan, sudah ada industri baterai kendaraan listrik roda empat yang beroperasi berkapasitas 10 gigawatt hour (GWh) di Karawang, Jawa Barat.Tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri, sembari menunggu industri turunannya terbangun, produk hasil penghiliran nikel juga diekspor ke pasar global. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis ekspor hasil penghiliran nikel dari Indonesia bisa mencapai US$70 miliar pada 2030. Kepercayaan diri Luhut ditopang oleh tren positif ekspor hasil penghiliran nikel yang sudah berlangsung sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020. “Saya percaya dengan ekosistem nikel, pada 2030 ekspor kita akan menjadi sekitar US$70 miliar,” tegasnya. Meski demikian, pemerintah juga tetap harus waspada dengan perkembangan dan persaingan global. Menariknya industri penghiliran nikel, membuat banyak pihak tertarik untuk melakukan hal serupa. Amerika Serikat (AS) dan Filipina diketahui sedang menjajaki kerja sama trilateral dengan menggandeng negara pihak ketiga untuk menyaingi penghiliran nikel di Indonesia yang saat ini banyak dilakukan oleh investor asal China. 

Nantinya, Filipina bakal memasok bahan baku nikel, AS menyediakan pembiayaan, sedangkan negara pihak ketiga seperti Jepang, Australia, atau Korea Selatan bakal membawa teknologi yang diperlukan untuk pengolahan komoditas itu. “Filipina siap bermitra dengan seluruh negara yang mengupayakan keamanan energi bagi semua orang di dunia dengan prinsip rendah karbon,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina Maria Antonia Yulo Loyzaga, dikutip dari Bloomberg. Para pejabat AS mengatakan bahwa nikel menjadi sangat penting bagi dorongan Presiden Joe Biden dalam melaksanakan transisi energi. Potensi kemitraan dengan Filipina pun menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mineral penting yang diproduksi China. Saat ini hanya terdapat dua pabrik pengolahan nikel di Filipina. Keduanya dioperasikan oleh Nickel Asia Corp. yang sebagian dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Co. Jepang.

PT Freeport Indonesia (PTFI) selain berkontribusi nyata di bidang ekonomi, juga memiliki komimen kuat mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini tercermin dalam program pengembangan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, pengembangan masyarakat, dan infrastruktur. Sejak 1992-2023, dana yang PTFI keluarkan untuk investasi sosial dalam hal pengembangan masyarakat mencapai US$ 2,1 miliar. "Pada 2023, nilai investasi sosial PTFI mencapai hampir Rp 2 triliun dan akan terus bertambah sekitar US$ 100 juta dolar AS per tahun sampai dengan 2041.

Menurut studi LPEM UI tahun 2018, operasional PTFI berkontribusi terhadap 79,27% PDRB Kabupaten Mimika dan 33% PDRB Provinsi Papua," kata EVP External Affairs PTFI Agung laksamana kepada Investor Daily.  Dikatakannya PTFI adalah bagian dari Papua. Ia menerangkan komitmen PTFI adalah untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Papua, dan secara umum tentunya berkontribusi bagi bangsa dan negara Indonesia. PTFI tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, tapi juga meningkatkan kualitas SDM. (Yetede)

Sudah lebih dari enam bulan sejak peluncuran bursa karbon, namun bursa ini belum memperlihatkan perannya dalam membantu mencapai target penurunan emisi karbon nasional. Kesimpulan ini terlihat dari sepinya transaksi di bursa karbon yang berakibat tidak terjadinya proses pembentukan harga. Keberadaan bursa karbon seharusnya tidak hanya memenuhi formalitas sebatas cheklist kelengkapan terkait perangkat dalam mencapai tercapai  penurunan karbon nasional.

Bursa karbon memiliki peran strategis dalam mendorong pelaku usaha (terutama pada sektor penghasil emisi karbon kelas berat) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari aktivitas  operasinya. Peran strategis tersebut dapat terpenuhi jika bursa karbon yang aktif terbentuk. Logika pembentukan bursa karbon sangatlah sederhana  dan mudah dipahami. Masalah perubahan iklim yang saat ini terjadi merupakan bentuk kondisi eksternalitas. Secara sederhana eksternalitas terjadi saat pihak yang melakukan tindakan negatif tidak menanggung konsekuensi secara langsung dampak negatif dari tindakannya. (Yetede)

Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) mendapat jamu manis berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUP2SK), salah satunya bisa go public. Namun, diperkirakan belum banyak BPR dan BPRS yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).  Hal tersebut lantaran BPR dan BPRS masih terus berbenah diri dari sisi kelola, transparansi laporan keuangan. Sehingga, tidak sembarangan BPR dan BPRS bisa IPO, ini juga langkah otoritas untuk perlindungan para investor. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan, IPO merupakan salah satu pemanis yang diberikan pemerintah dan regulator kepada industri BPR/BPRS untuk memiliki daya saing dan memiliki ruang pertumbuhan lebih besar. (Yetede)

Presiden Jokowi menilai menantunya sudah dewasa dan bertanggung jawab atas kemandiriannya. Untuk itu, keputusan Bobby Nasution bergabung dengan Partai Gerindra sebaiknya ditanyakan kepada yang bersangkutan. Presiden Jokowi mengatakan, sebagai orang tua dirinya hanya bisa mendoakan yang terbaik. "Orang tua hanya bisa mendoakan," kata Presiden Jokowi. Sebelumnya, Walikota Medan Bobby Nasution mendeklarasikan dirinya bergabung dengan partai Gerindra sebagai kader ketika mendaftar dirinya untuk menjadi bakal  calon Gubernur Sumatera Utara ke kantor DPD Partai Gerindra, Medan Sumatera Utara, Senin (20/5). "Alhamdulillah pendaftaran saya langsung diterima oleh Ketua DPD Gerindra Sumut. Saya juga menyampaikan akan maju sebagai calon Gubernur Sumut," kata Bobby. Sementara itu, Ketua Harian partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai kepindahan Bobby Nasution ke Gerindra sebagai dinamika politik. (Yetede)

PT Vale Indoenesia Tbk (INCO) makin yakin menatap masa depan, setelah adanya kepastian divestasi 14% saham ke MIND ID, yang membuat pemerintah Indonesia akhirnya memberikan restu perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 28 Oktober 2035. Dorongan tambahan juga datang dari harga nikel dunia yang mencapai posisi tertinggi selama setahun terakhir. Tak ayal, saham perseroan berkode INCO ini telah melesat 12,47% dalam satu pekan terakhir, dan diperkirakan berlanjut menuju Rp5.850. "Kami meningkatkan rekomondasi untuk saham INCO  dari hold menjadi buy dengan target harga yang lebih tinggi di Rp 5.850," kata Analis Indo Premier Sekritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan.

Ryan mengungkapkan, harga nikel di London Metal Exchange (LME) naik menjadi US$ 21 ribu per ton, yang merupakan posisi tertinggi dalam setahun. Lonjakan harga komoditas ini disebabkan sangsi terhadap nikel Rusia dan kerusuhan sosial yang terjadi baru-baru ini di Kaledonia Baru, pemasok 2% nikel global. "Kerusuhan itu cukup menyulitkan, sehingga menurut kami harga komoditas (termasuk nikel) akan tetap kuat, karena kita berada dalam fase siklus akhir komoditas akhir, dengan nikel LME sebagai preferensi utama kami," ujar dia. (Yetede)

Jumlah libur pekerja di Indonesia yang mencapai 27 hari dalam setahun dinilai dapat mengganggu aktivitas dan produktivitas usaha. Daya saing industri Tanah Air juga berpotensi tergerus di mata investor asing. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, ada sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan investor asing  berinvestasi di suatu negara. Salah satu faktor itu adalah menyangkut produktivitas kerja. "Menurut saya, memang tidak disebutkan para investor  melakukan protes terhadap isu  mengenai libur, tetapi sedikit banyak pasti bersinggungan dengan kenaikan upah yang tinggi dibandingkan produktivitas yang dihasilkan," ujar Tauhid. Apalagi, kata dia, produktivitas pekerja Indonesia dinilai lebih rendah dibandingkan pekerja di negara Asean lainnya. Produktivitas pekerja Indonesia disebut berada diangka US$ 23.890 per pekerja, bahkan lebih rendah dibanding rata-rata Asean yang berada di angka US$ 24.270. (Yetede)