;

OJK Catat Data Nasabah yang Terlibat Perjudian Daring

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

OJK mulai mencatat rekening nasabah yang terkait dengan transaksi judi daring ke dalam sistem informasi selain memblokir rekening judi daring. Industri perbankan diminta meningkatkan uji tuntas guna mempersempit ruang gerak pelaku judi daring. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut, OJK telah memblokir 4.921 rekening bank terkait dengan aktivitas judi daring. Selain itu, perbankan juga diminta menutup rekening milik nasabah bersangkutan di bank lainnya atau dalam satu customer identification file (CIF) yang sama.

”Terkait dengan pemberantasan judi online, OJK mendukung pembentukan satgas judi online yang dibentuk oleh Menko Polhukam,” katanya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Juni 2024 secara daring, Senin (10/6). Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring pada 22 Mei 2024. Satgas diharapkan dapat memberikan gebrakan dalam jangka pendek dan memutus seluruh ekosistem judi daring. Keputusan ini diambil setelah Presiden Jokowi menggelar rapat tertutup bersama kementerian/lembaga terkait dalam rangka penanganan judi daring di Istana Merdeka, Jakarta, pada 22 Mei 2024 lalu, karena penyebaran konten judi daring semakin mengkhawatirkan. Puluhan ribu konten di antaranya telah menyusup ke lembaga pendidikan dan pemerintah (Kompas.id, 22/5/2024). (Yoga)


TAPERA, Ombusdman: Jika Memberatkan, Regulasi Bisa Diubah DPR-Pemerintah

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Penerapan program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera dinilai masih butuh tahapan panjang dan PR yang harus diselesaikan. Tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan regulasi jika dihendaki oleh DPR dan pemerintah. Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menilai ada persoalan terkait regulasi Tapera yang tidak dimitigasi dengan baik. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan regulasi jika ada usulan dari DPR serta inisiatif pemerintah untuk mengubah PP tentang Tapera. Yeka menilai, regulasi Tapera tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Badan Pengelola (BP) Tapera hanya sebagai pelaksana. Adapun Ombudsman berperan mengawasi jangan sampai pelaksanaan Tapera mengganggu urusan pelayanan publik.

”Kalau urusan ke atas, kami lihat memang ada persoalan terkait regulasi yang tidak dimitigasi dengan baik. Itu harus diubah. PP Tapera, kalau bermasalah, harus diubah. UU Tapera kalau DPR mengatakan bermasalah, ya diubah aja,” lanjut Yeka seusai pertemuan tertutup dengan BP Tapera di Gedung BP Tapera, Jakarta, Senin (10/6). Terkait keberatan pelaku usaha terhadap kewajiban iuran Tapera, perlu menjadi pertimbangan pemerintah. Kewajiban iuran Tapera mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Jika pungutan wajib memberatkan, program tak perlu dipaksakan. ”Kalau memang pihak pengusaha keberatan, saya yakin pemerintah akan mendengarkan itu. Seyogianya, iuran Tapera itu tidak melibatkan pengusaha, tetapi sebagai kesadaran dari pekerja untuk masuk dalam kepesertaan Tapera,” kata Yeka. (Yoga)


Potensi Produksi Perikanan Tangkap NTB

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Pedagang terlihat sedang memasukkan udang ke dalam keranjang di pasar ikan Bintaro, Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (10/6/2024). Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, potensi produksi perikanan tangkap di wilayah  pesisir dan laut NTB mencapai 185.518 ton per tahun, dengan hasil ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang dan ikan hias. (Yoga)

Nestapa Papua

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Tagar ”All Eyes on Papua” kini tengah viral di media sosial dan sudah dibagikan sebanyak 3 juta kali. Persoalan pokoknya adalah  tanah ulayat milik masyarakat adat yang mulai tergusur oleh kehadiran perkebunan kelapa sawit milik beberapa perusahaan besar. Masyarakat adat yang diwakili suku Awyu merintih perih, mengeluhkan masa depan tanah leluhur mereka. Satu dasawarsa suku Awyu berjuang menuntut haknya, melindungi tanah pusaka agar tidak digusur, dicaplok korporasi. Derita dan nestapa tanah Papua tak kunjung sirna. Dari soal ancaman keselamatan warga akibat konflik bersenjata, ketertinggalan masyarakat Papua di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, hingga isu lingkungan. 

Papua adalah bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Warga atau masyarakat Papua seharusnya sudah ”duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”, sejajar  dengan saudara-saudaranya yang lain sebangsa dan setanah air. Aspirasi sebagian masyarakat Papua yang ingin mandiri, memisahkan diri dari NKRI, adalah ancaman laten yang sangat serius yang tidak boleh dianggap remeh dan dilihat sebelah mata sebab fenomena ini bisa berubah menjadi bola salju yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Sebuah fakta yang sulit dibantah dalah masih eksisnya gerakan kelompok kriminal bersenjata atau Organisasi Papua Merdeka yang menginginkan Papua merdeka. 

Semua warga bangsa ini harus peduli dan tidak boleh menganggap remeh terhadap berbagai persoalan yang ada dan berkembang di Papua. Papua tidak boleh lagi diperlakukan sebagai obyek pembangunan. Perlindungan pada hak-hak warga Papua, hak masyarakat adat pada khususnya, harus dimaknai sebagai cara dan upaya kita untuk merangkul dan menyatukan Papua, sebagai bagian tak terpisahkan dari republik ini. Pendekatan apa pun bakal sia-sia apabila menempatkan Papua hanya sebatas sebagai sumber kekuatan dan potensi ekonomi karena kekayaan alamnya, demi dan dengan mengatasnamakan untuk kepentingan pembangunan nasional. (Yoga)

Penjualan Sapi Bima di Jakarta

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Sapi-sapi kurban asal Bima terlihat diperdagangkan di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Sapi kurban asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dijual dengan harga Rp 15 juta-Rp 40 juta per ekor bergantung pada ukuran. Menurut pedagang, tingkat penjualan sapi asal Bima hingga H-7 Idul Adha relatif normal. (Yoga)

Fitur Lokapasar Kreator Milik Instagram Diperluas ke RI

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Meta mengungkapkan fitur lokapasar kreator Instagram atau Instagram creator marketplace sudah beroperasi di Indonesia. Fitur yang mewadahi para kreator konten ini diharapkan lebih memudahkan mereka terhubung dengan pemilik merek yang ingin bekerja sama. ”Hampir sebulan kami meluncurkan fitur Instagram creator marketplace di Indonesia. Kami berharap fitur ini bisa memudahkan para kreator konten ditemukan oleh para pemilik merek,” ujar Manajer Kemitraan Global Meta untuk kawasan Asia-Pasifik Rifky Septiaji, saat konferensi pers, Senin (10/6) di Jakarta. Instagram diketahui pertama kali mulai menguji lokapasar kreator Instagram di AS pada 2022.

Perusahaan telah melibatkan ribuan kreator dan pemilik merek pada produk tersebut. Pembuat konten harus berusia minimal 18 tahun, memiliki akun profesional, dan memenuhi persyaratan jejaring sosial, seperti memiliki ”pengikut yang signifikan”. Namun, Meta tidak menentukan jumlah pengikut untuk terdaftar di lokapasar kreator Instagram. Pada Februari 2024, Instagram meluncurkan fitur ini di delapan pasar baru, antara lain Kanada, Australia, Selandia Baru, Inggris, Jepang, India, dan Brasil. Pada 13 Mei 2024, Techcrunch melaporkan, Instagram memperluas Instagram creator marketplace ke 10 negara baru, yaitu Korea Selatan, Jerman, Belanda, Perancis, Spanyol, Israel, Turki, Meksiko, Argentina, dan Indonesia.

Menurut Rifky, selama ini rata-rata pemilik merek bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menemukan mana Kreator konten yang tepat untuk diajak kerja sama iklan. Cara seperti ini relatif memakan waktu. Sejumlah pemilik merek sempat mengusulkan supaya ada produk platform khusus yang memudahkan mereka menjangkau sendiri kreator konten yang cocok dengan karakteristik segmen pasar pemilik merek. ”Kami tidak memungut fee,” katanya. Dosen Ilmu Komunikasi UI, Firman Kurniawan, berpendapat apa yang dilakukan Meta membuat para kreator konten di platformnya lebih ”terorganisasi” dan mudah dipasarkan. ”Sebagai implikasi, platform media sosial dan digital lama-lama bisa berkembang bak perusahaan media. Yang pasti strategi fitur lokapasar yang mereka buat berpotensi menjadi pesaing perusahaan media,” ujarnya. (Yoga)


Target Rasio Pajak Tahun Pertama Prabowo Turun

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Pemerintah menurunkan target rasio perpajakan dalam RAPBN 2025. Arah keberlanjutan fiskal pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dipertanyakan ditengah kebutuhan belanja yang banyak dan warisan utang pemerintah yang tinggi. Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disusun Kemenkeu serta sudah dikonsultasikan dengan tim Prabowo, target rasio perpajakan pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan 10,09-10,29 % dari PDB, lebih rendah daripada pencapaian rasio perpajakan Indonesia pada 2023 sebesar 10,31 % dari PDB. Target batas bawah yang ditetapkan sebesar 10,09 % dari PDB itu juga lebih rendah daripada target rasio perpajakan pada 2024 sebesar 10,12 % dari PDB. Ini jauh lebih rendah   dari janji rasio perpajakan Prabowo saat pemilu, yakni 23 %.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, meski asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2025 dipasang optimistis, berkisar 5,1-5,5 %, defisit fiskal juga melebar dari 2,29 % PDB pada 2024 menjadi 2,45-2,82 % PDB pada 2025, nyaris menyentuh batas aman 3 % terhadap PDB. ”Sekalipun asumsi pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB kita meningkat, defisit fiskalnya melebar, mengindikasikan dari sisi penerimaan pajak tidak ada peningkatan yang berarti,” katanya, Senin (10/6). Josua menilai, pemerintah tampak sangat berhati-hati menetapkan target pajak di tengah kondisi ekonomi global yang serba tidak pasti. Namun, rasio perpajakan yang terlalu moderat itu terhitung mengkhawatirkan. Apalagi, di saat yang sama, belanja pemerintah di RAPBN 2025 ditargetkan meningkat cukup signifikan sebesar 14,59-15,18 % dari PDB. (Yoga)


Briptu Fadhilatun dalam Kelindan Judi Daring

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Briptu Fadhilatun Nikmah (28) anggota Polresta Mojokerto, Jatim, membakar suaminya, Briptu Rian DW (27), yang bertugas di Polres Jombang, hingga tewas, Sabtu (8/6). Fadhilatun dipindahkan dari rumah tahanan Polda Jatim ke RS agar tersangka kasus KDRT itu bisa merawat tiga anaknya yang masih bayi dan balita. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan, setelah dikeluarkan dari rumah tahanan, Fadhilatun tetap ditahan. Namun, dipindahkan ke Pusat Pelayanan Terpadu RS Bhayangkara Samsoeri Mertojoso, Surabaya. ”Mengingat yang bersangkutan memiliki tiga anak balita yang harus dirawat sehingga ada hak inklusif anak, sesuai ketentuan undang-undang,” ujar Dirmanto, Senin (10/6) di Markas Polda Jatim.

Sabtu itu, awalnya, korban dan pelaku bertengkar di rumah dinas Asrama Polisi Kelurahan Miji, Kota Mojokerto. Tersangka kesal karena sang suami kerap menghabiskan gajinya untuk bermain judi daring (online). Padahal, gaji itu seharusnya untuk membiayai rumah tangga, terutama pendidikan ketiga anak mereka. Ia menyiramkan bensin ke tubuh suaminya. Setelah itu, pelaku menyalakan api sehingga menyulut bensin yang membasahi tubuh korban. Korban mengalami luka bakar 90 % di sekujur tubuhnya dan meninggal setelah dirawat di RS. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko, Senin, di Jakarta, mengatakan, persoalan ekonomi terkait judi daring yang diduga menjadi motif tindakan Fadhilatun kini masih didalami penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang, Luluk Dwi Kumalasari, mengatakan, judi daring berkembang pesat di masyarakat belakangan ini seiring melesatnya perkembangan teknologi informasi. Luluk menyebut, judi konvensional dan judi daring sama-sama memicu kecanduan bagi penggunanya, yang memicu beberapa perilaku buruk, seperti suami yang tak mau menafkahi istrinya atau bertanggung jawab terhadap keluarganya karena lebih memilih menghabiskan uangnya untuk judi. Kecanduan judi mendorong orang mencuri uang, menjual semua hartanya, dan berutang. ”Penjudi juga banyak yang terjerat pinjaman daring agar bisa bermain terus-menerus. Pemain dibuat penasaran dengan tawaran bisa menang besar,” ujar Luluk. ( Yoga)


Bantuan Kartu Jakarta Pintar Plus Cair Pekan Ini

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Program bantuan sosial untuk pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus tahap pertama tahun 2024 dipastikan cair pekan ini. Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyeleksi ketat guna memastikan penerimanya adalah warga kurang mampu. Seleksi ketat berujung keterlambatan pencairan dana. ”Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir karena saya pastikan bantuan cair minggu ini. Kami hanya ingin menjaga dan memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi warga tak mampu ini tepat sasaran sehingga prinsip keadilan pada sektor pendidikan dapat kita wujudkan bersamasama,” ujar Plt Kadis Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (10/6).

Budi memastikan penerima KJP Plus adalah warga kurang mampu atau warga rentan yang benar-benar membutuhkan. ”Bantuan ini distribusinya harus lebih selektif ke keluarga yang benar-benar membutuhkan dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari jenjang SD sampai SMA/sederajat, baik sekolah negeri maupun swasta, jika tergolong warga tidak mampu, berhak mendapatkan program ini,” kata Budi. Saat ini, pencairan KJP Plus akan dibagi menjadi beberapa tahapan. Pencairan KJP Plus tahap pertama tahun ini ialah Mei hingga Oktober 2024.

Sementara untuk Januari hingga April 2024 sudah dicairkan. Pekan ini, menurut rencana, akan dicairkan bantuan untuk dua bulan terlebih dulu, yakni Mei dan Juni, dan seterusnya akan dicairkan secara bertahap. Sebelumnya, banyak masyarakat penerima manfaat KJP Plus protes karena pencairan bantuan KJP Plus bulan Mei tak kunjung diterima. Padahal, bulan sudah berganti,tetapi saldo rekening belum bertambah. Budi menjelaskan, distribusi pada tahap pertama 2024 terlambat karena perlu pemadanan dan verifikasi ulang. Penerima dipastikan agar warga Jakarta yang berdomisili di Jakarta. (Yoga)


Makan Bergizi Saja Tak Cukup, Pencegahan Tengkes Perlu Pendampingan Intensif

Yoga 11 Jun 2024 Kompas

Penanganan stunting atau tengkes pada anak balita butuh perhatian dan pendampingan intensif yang kontinu. Pemberian makanan tambahan yang bergizi saja tidak cukup untuk mengurangi angka tengkes. Hal ini menjadi evaluasi penting dari program Cegah Stunting Emak-emak Magelang Sehat (Ceting Emas) yang dilakukan Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Magelang dan didukung Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas (DKK). Ketua Umum TP PKK Kota Magelang Niken Ichtiaty Nur Aziz, Senin (10/6) memaparkan hasil program Ceting Emas tahap II.

Pemberian makanan tambahan untuk 180 anak balita kurang gizi dan 20 ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) dilakukan pada 23 Januari 2024 sampai 1 Mei 2024. Makanan tambahan itu berupa nasi, sayur, dua macam lauk, dan makanan selingan. Makanan yang dipesan melalui katering itu dibagikan setiap hari satu kali pada siang hari. Hasilnya, anak balita yang masuk kategori gizi buruk berkurang dari 2,8 % menjadi 1,1 %. Anak balita yang masuk kategori gizi baik naik dari 72,2 % menjadi 76,7 %.

Analisis ini dilihat dari tinggi badan dan berat badan anak balita. Untuk 20 ibu hamil KEK, terdapat enam ibu hamil yang memiliki lingkar lengan atas di bawah 23,5 sentimeter. Mereka diberi makanan tambahan supaya mendapat berat badan ideal sehingga mengurangi potensi melahirkan anak tengkes. ”Kami sudah memberikan contoh bagaimana menu makanan yang bergizi. Semoga ini bisa diteruskan lagi oleh ibu-ibu,” kata Niken dalam acara Diseminasi Program Ceting Emas Tahap II, di Magelang, Senin pagi. (Yoga)


Pilihan Editor