Kehadiran Starlink di Indonesia langsung memunculkan polemik. Dengan semua potensi yang di- bawanya, satelit orbit rendah atau low earth orbit yang jumlahnya sudah ribuan di atas Bumi, termasuk ratusan di antaranya di langit Indonesia, itu langsung menyengat pelaku industri telekomunikasi Indonesia. Tak hanya menawarkan kemampuan akses internet supercepat, yakni hingga 300 Mbps, Starlink bahkan diberitakan sudah menyiapkan telepon genggam khusus. Pelaku industri telekomunikasi (telko) ibarat kena prank. Sebab, awalnya mereka mengira Starlink hanya akan menawarkan layanan bisnis ke bisnis (B2B) dan operator telko lokal akan bisa mendapatkan peluang menjadi partner koneksi di Indonesia. Teknologi akses internet yang dimiliki Starlink akan terus berkembang.

Jika itu yang terjadi, cepat atau lambat, mereka bisa menggeser teknologi lama dan mendisrupsi kemapanan industri telko nasional. Diungkapkan atau tidak, para pelaku industri telko khawatir dengan sikap pemerintah yang terkesan memberi karpet merah kepada jaringan satelit milik Elon Musk tersebut. Keprihatinan itu ditambah pernyataan pemerintah, termasuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengatakan bahwa BTS tidak diperlukan lagi karena sudah ada Starlink. Sementara, penyedia aplikasi dan media berbasis internet atau pemain over the top (OTT), seperti Google, Meta,X,Youtube, Instagram, Netflix, dan Whatsapp, sudah lama menumpang secara gratis untuk berjualan di jaringan internet milik operator telko lokal.

Ironisnya, hingga saat ini pembuat regulasi belum juga menyusun aturan fair-share agar para pemain OTT tersebut membayar kompensasi ke operator pemilik jaringan ataupun membayar pajak kepada negara dengan efektif. Situasi ini menggambarkan bagaimana telko cenderung menjadi dumb pipe yang hanya berperan menyalurkan data bagi pelanggan, tetapi tidak mampu memonetisasinya secara efektif. Di sisi lain, operator telko sudah berinvestasi sangat besar untuk membangun jaringan dan membayar konsesi spektrum kepada pemerintah. Namun, karena persaingan yang ketat, mereka harus menjual paket internet dengan margin keuntungan yang relatif rendah.

Berdasar data Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, tren kenaikan tipis atas pendapatan operator telko pada periode 2013-2022 hanya 5,6 %, lebih kecil dibanding tren kenaikan biaya hak penggunaan di 12,1 %. Apalagi, dibanding lonjakan data seluler yang mencapai 80,7 % pada rentang yang sama. Mengantisipasi hal itu, para operator telko harus siap bertransformasi, idealnya mereka harus bertransformasi menjadi perusahaan teknologi (techco). Sebagai techco, perusahaan telko tidak hanya menyediakan layanan yang bertumpu pada kepemilikan jaringan, tetapi juga menyediakan layanan digital inovatif yang menawarkan solusi dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Di luar kontroversi yang terjadi, bukan tak mungkin kehadiran Starlink bisa memicu momentum bagi para operator telko lebih serius bertransformasi ke techco. (Yoga)

Seni pertunjukan tradisional sebagai benteng kebudayaan Nusantara berada pada posisi sendiri dan ditinggalkan. Tanpa strategi budaya nasional, Indonesia akan mengalami krisis identitas bangsa, kehilangan daya rekat antarkomunitasnya, dan gagal bertransformasi menuju Indonesia maju. ”Mengapa kita berusaha keras untuk melestarikan budaya dan membuatnya berkembang? Kebudayaan adalah sumber identitas dan kohesi masyarakat,” sebut UNESCO dalam artikel berjudul Cultural Heritage: 7 Successes of UNESCO’s Preservation Work. Keberagaman budaya dan kreativitas merupakan pendorong inovasi. Indonesia, sebagaimana temuan Kompas dalam jajak pendapat pada 5-8 Juni 2024 dan pantauan di sejumlah daerah pada pekan lalu, menghadapi tantangan besar dalam hal kebudayaan, terutama dialami pekerja seni pertunjukan tradisional, ini menuntut perhatian dan peran serius pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Merujuk data Kemenparekraf pada 2023, ekonomi kreatif menyumbang PDB hingga Rp 1.419 triliun. Taksiran kontribusi subsektor seni pertunjukan sekitar Rp 5 miliar. Terdapat 84.006 pekerja seni pertunjukan atau 1,09 % dari total pekerja ekonomi kreatif pada 2021, meliputi perancang, pekerja teknis, dan penampil. Sebanyak 87,57 % pekerja seni pertunjukan memiliki upah di bawah rata-rata UMP/UMK. Rata-rata hanya Rp 1,9 juta per bulan. Khusus seni pertunjukan tradisional, rata-rata angkanya jauh lebih kecil lagi. Bahkan, banyak di antaranya tanpa pemasukan dalam sebulan karena tidak ada pentas. Awaluddin (53), anggota Ketoprak Dor Langen Bekti Setio Utomo, di rumahnya di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Jumat (14/6) mengatakan, ketoprak dor sudah lama menghidupi dia dan keluarganya.

Saat masih digandrungi masyarakat, kelompok ketoprak dor di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, itu bisa tampil setiap hari. ”Sudah lebih dari 10 tahun ini ketoprak dor tidak lagi diminati masyarakat. Kami paling bisa tampil satu kali dalam satu bulan. Saya harus seharian keliling jualan ikan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Awaluddin yang tampil terakhir kali sebulan lalu di daerah Mabar, Kota Medan, untuk acara hiburan dalam hajatan sunatan. Sekali tampil, mereka mendapat Rp 2 juta. Uang itu dibagi untuk 20 anggota ketoprak dor. Setelah dipotong ongkos transportasi danoperasional, para pelaku seni mendapat sekitar Rp 80.000 per orang. ”Ketoprak dor ini sebenarnya tidak bisa lagi menghidupi kami para pelaku seni. Kami tetap melakoninya benar-benar karena kecintaan kami pada kesenian leluhur di Tanah Deli ini,” ucapnya. (Yoga)

Penelusuran aliran dana dari judi daring diyakini bisa menjadi kunci untuk memberantas praktik perjudian di ranah siber tersebut, karena itu, Satgas Pemberantasan Perjudian Daring yang baru dibentuk Presiden Jokowi diminta fokus pada penelusuran dana itu selain membangun sistem pencegahan agar masyarakat memahami dampak buruk judi daring sekaligus menjadikannya sebagai musuh bersama. Permintaan agar Satgas Pemberantasan Perjudian Daring menelusuri aliran dana dari judi daring hingga ke penerimanya disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari, Senin (17/6). Penelusuran pun dimintanya tak tersekat oleh batas negara. Sebab, pengelola judi daring merupakan jaringan lintas negara.

”Penelusuran aliran dana menjadi penting untuk membongkar jaringan ini. Memetakan siapa saja yang terlibat lalu melakukan penindakan dan pencegahannya,” kata Taufik. Pada 14 Juni lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres No 21 Tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Dalam satgas yang dipimpin Menko Polhukam itu, ada pula unsur dari PPATK yang selama ini bertugas menelusuri aliran uang hasil kejahatan. M Natsir Kongah dari Kelompok Substansi Humas PPATK mengatakan, sebelum ada Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, PPATK sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait upaya pemberantasan judi daring. Koordinasi tersebut tentunya bakal lebih intensif setelah satgas terbentuk. Dalam diskusi yang digelar secara daring, 15 Juni lalu, Natsir mengungkapkan ada aliran uang dari judi daring ke luar negeri, yakni beberapa negara di Asia Tenggara. ”Di ASEAN ya. Thailand, Filipina, Kamboja seperti itu. (Vietnam) ada,” jelasnya. (Yoga)

Memberikan hadiah bagi guru, terutama di akhir tahun ajaran, menjadi kebiasaan yang dilakukan orangtua dan siswa. Alasannya sebagai ungkapan terima kasih karena guru sudah mendedikasikan dirinya bagi anak-anak. Meski demikian, ada juga yang menolak kebiasaan memberikan hadiah bagi guru karena kegiatan mengajar sudah menjadi kewajiban guru. ”Dengan berakhirnya tahun ajaran semester genap, seperti biasa kita akan mengadakan acara sederhana, ramah-tamah dengan wali kelas, orangtua, beserta anak didik,” demikian pengumuman koordinator kelas di salah satu grup percakapan orangtua siswa SD pada Selasa (11/6). Pengumuman dilanjutkan dengan pengumpulan saran tentang bentuk hadiah yang akan diberikan kepada wali kelas. ”Untuk wali kelas, akan diberi cendera mata emas atau buket uang, ya? Mengingat harga emas sedang melambung tinggi. Mohon masukannya, ya moms,” kata koordinator kelas membuka diskusi. Kali ini, suara mayoritas menyetujui memberi buket uang. Tersisa Rp 2,3 juta uang kas selama satu tahun yang dikumpulkan orangtua. Diputuskan buket uang tersebut senilai Rp 1,5 juta.

Di berbagai percakapan media sosial, boleh atau tidaknya memberikan hadiah bagi guru menimbulkan percakapan yang seru. Ada yang dengan tegas mengatakan sebaiknya tidak usah karena sudah jadi tugas guru dan khawatir nanti guru jadi tidak fair alias pilih kasih karena akan mengutamakan orangtua atau siswa yang memberikan hadiah. Bagi yang setuju, hadiah diberikan sebagai bentuk apresiasi bagi bakti guru dalam mendidik anak-anak mereka dengan penuh kesabaran. Dari sisi guru ada yang berpendapat tidak mengharap hadiah, yang penting anak-anak dapat belajar dengan baik. Ada juga guru yang bersikap tak perlu khawatir jika pemberian hadiah akan membuat guru memprioritaskan siswa tertentu saja, apalagi dikaitkan dengan bonus nilai.

”Kan, memberinya setelah bagi rapor, tidak ada pengaruh untuk nilai. Sebagai guru pun diapresiasi wajar, asal tidak berlebihan,” kata seorang guru menyuarakan pendapatnya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dalam diskusi ”Mencegah Praktik Korupsi Penerimaan Siswa Baru”, menyinggung kebiasaan orangtua siswa saat kenaikan kelas, secara pribadi ataupun patungan, memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada guru. ”Para guru digaji untuk mendidik, jangan dikasih hadiah. Berhenti yang kayak gini. Nanti tertanam di benak anak supaya guru ramah, ya, harus diberi hadiah,” kata Pahala. Pendidikan merupakan sektor krusial dalam pembentukan karakter, termasuk untuk pencegahan korupsi. Sekolah harus punya sikap yang tegas. Janganlah masyarakat menuntut pemberantasan korupsi, tapi justru orangtua yang punya duit memberikan hadiah untuk guru atau kepala sekolah. (Yoga)

Penghargaan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia masih sangat rendah. Selain minim perlindungan dan rentan mengalami diskriminasi, profesi PRT masih belum mendapat pengakuan negara. Padahal, semenjak 13 tahun lalu, tepatnya 16 Juni 2011, dunia telah mengakui keberadaan PRT melalui pengesahan Konvensi ILO Nomor 189 untuk pekerjaan yang layak bagi PRT serta menetapkan hokum perburuhan internasional untuk PRT. Sejak itu, PRT di dunia setiap tanggal 16 Juni memperingatinya sebagai Hari PRT Internasional (International Domestic Workers Day). Peringatan Hari PRT Internasional diharapkan semakin membangun kesadaran negara-negara di dunia untuk menghargai kerja yang selama ini dilakukan para PRT.

Di Indonesia, Peringatan Hari PRT Internasional 2024 menjadi momentum untuk mendesak DPR agar segera membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan PRT (RUU PPRT). ”RUU PPRT sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Namun, DPR masih tidak mau mengakui PRT sebagai pekerja dan mengesahkan RUU PPRT menjadi undang-undang. Padahal, para PRT mengalami pelanggaran atas hak-haknya baik sebagai manusia, pekerja, maupun warga negara,” ujar Lita Anggraini, Kornas Jaringan Nasional Advokasi PRT (JALA PRT) Minggu (16/6). Pemetaan JALA PRT di tahun 2024 menunjukkan, PRT di Indonesia yang jumlahnya diperkirakan 5 juta orang masih mengalami empat jenis kekerasan, yakni bekerja dalam situasi perbudakan, hidup dalam situasi pelecehan, hidup dalam situasi kemiskinan karena dieksklusikan dalam perlindungan sosial, dan rentan menjadi korban perdagangan orang.

Bahkan, upah yang diterima PRT masih jauh dari upah minimum di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Medan, Lampung, DKI Jakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Makassar. Umumnya PRT menerima upah 20-30 % upah minimum provinsi atau kabupaten di tempatnya bekerja. ”Mayoritas PRT hidup dalam garis kemiskinan, bahkan tak bisa mengakses perlindungan sosial serta mendapatkan hak dasar ketenaga kerjaan,” kata Lita yang bersama JALA PRT menggelar Peringatan Hari PRT Internasional di depan gerbang kompleks parlemen, Senayan, Minggu pagi. Harapan dan desakan kepada DPR untuk mengesahkan UU Perlindungan PRT sebelum mengakhiri masa bakti periode 2019-2024 juga disuarakan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan berbagai kalangan. (Yoga)

Banyak warga Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan, satu dari 1.000 rumah tangga di Indonesia pernah berobat ke luar negeri. Malaysia menjadi negara tujuan yang paling banyak didatangi untuk berobat. Selain itu, ada Singapura, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Korsel. Dari data terlapor, pelayanan kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan adalah pemeriksaan kesehatan rutin (MCU). Selain itu, mereka juga mengakses layanan terkait kanker, bedah atau operasi, kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak, serta kesehatan tradisional. Hampir seluruh layanan kesehatan tersebut paling banyak diakses di Malaysia. Bahkan, lebih dari 90 % layanan kanker, kesehatan reproduksi, dan kesehatan tradisional dilakukan di negara tersebut.

Banyaknya warga Indonesia yang berobat ke luar negeri sebenarnya sudah sering disinggung Presiden Jokowi. Dalam Raker Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 pada 24 April 2024, Presiden mengungkapkan, lebih dari 1 juta warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, yang membuat Indonesia setidaknya kehilangan Rp 180 triliun. ”Kenapa enggak mau berobat di dalam negeri ini? Persoalannya harus diselesaikan,” kata Jokowi. Pada SKI 2023, alasan memilih layanan kesehatan luar negeri, yaitu fasilitas kesehatan di luar negeri lebih lengkap. Alasan lain yakni layanan yang diberikan sesuai harapan serta lebih cepat, tepat, dan akurat. Ada juga alasan ruangan yang nyaman, petugas yang komunikatif, akses yang mudah dijangkau, dan biaya yang murah.

Alasan tersebut serupa dengan hasil survei persepsi pasien terhadap RS di Indonesia yang dilaporkan oleh Asosiasi RS Swasta Indonesia (ARSSI) pada awal Juni 2023. Dari survei itu disebutkan, 70,53 % menganggap komunikasi SDM, termasuk dokter, di RS Indonesia kurang baik. Ada juga pandangan waktu konsultasi dokter di RS Indonesia lebih pendek dibanding RS di luar negeri. Sisi kecanggihan peralatan dan keakuratan diagnosis juga menjadi sorotan. Peningkatan mutu layanan menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memilih layanan di dalam negeri ketimbang di luar negeri. Menurut Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes Syarifah Liza Munira, Rabu (12/6), semua pengampu sektor kesehatan harus bisa mengetahui secara persis kebutuhan masyarakat dan bisa memberikan layanan yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata juga perlu menjadi catatan perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. (Yoga)

Kehadiran layanan internet berbasis satelit orbit rendah, Starlink, di Indonesia ditanggapi beragam. Kelompok yang mendukung kehadiran Starlink berpandangan jaringan itu dapat melayani internet di daerah-daerah terpencil dan terluar. Sementara itu, mereka yang keberatan dengan kehadiran jejaring bisnis milik Elon Musk tersebut menilai pasar yang dilayani Starlink bertubrukan dengan bisnis di industri telekomunikasi maupun penyedia jasa internet berbasis kabel optik. Pemerintah memastikan kehadiran Starlink tak akan mengganggu ekosistem di industri telekomunikasi. Akan tetapi, apa jaminannya?Jauh sebelum layanan Starlink beroperasi pun, perangkat untuk mengakses layanan itu sudah dijual di berbagai platform. Pemerintah bergeming dengan fenomena tersebut. Pemain industri telekomunikasi pun mewanti-wanti agar bisnis yang dijalankan Starlink dibatasi, tidak merambah segmen yang selama ini sudah digarap oleh penyedia layanannya yang ada.

Setelah melewati masa uji coba, layanan internet berbasis satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink resmi beroperasi di Indonesia pada 19 Mei 2024. Pemerintah memastikan aspek legalitas dan pemenuhan regulasi mesti dipenuhi oleh korporasi itu. Menjawab kekhawatiran sejumlah anggota Komisi I DPR dalam Rapat Kerja pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh regulasi untuk operasional Starlink terpenuhi. “Kami terus mengupayakan equal playing fi eld[kesetaraan regulasi]. Starlink harus memiliki NOC [network operation center] di Indonesia. Customer servicejuga harus di Indonesia. Aspek perpajakan juga kami koordinasikan dengan Kemenkeu dan DJP,” katanya. Budi menjamin Starlink tidak diberlakukan sebagai anak emas dalam kegiatan investasi di Indonesia. Pangsa pasar penggunaan Starlink di berbagai negara, katanya, tak mencapai 1% dari total populasi. Dengan penyerapan yang rendah tersebut, mestinya operator seluler masih dapat bersaing. “Enggak perlu khawatir soal Starlink, karena data terakhir di Amerika Serikat hanya 0,2% dari market share [pengguna Starlink]. Di Kanada hanya 0,5%, di Australia juga 0,5%, dan di Selandia Baru hanya 0,8% pengguna Starlink,” katanya.

Sementara itu, Ketua Tim Perizinan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo Falatehan menuturkan bahwa SpaceX melalui suratnya kepada Kemenkominfo pada 16 September 2021, menyampalkan maksud untuk menghadirkan layanan satellite broadband ke hampir setiap negara dan lokasi, termasuk wilayah paling terpencil dan belum terhubung di Indonesia. Saat ini, lanjut dia, Starlink telah mengantongi Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk Layanan Jaringan Tetap Tertutup Media VSAT pada 6 Aprll 2024 dan Layanan Akses Internet/ISP pada 21 April 2024. Awalnya, kata Falatehan SpaceX sempat menolak membangun perusahaan di Indonesia. Proses perjalanan izin usaha Starlink Services Indonesia untuk beroperasi di Indonesia berlangsung alot. “Kami memaksa mereka harus punya gatewaydan perangkat yang ada di Indonesia, tadinya mereka [Starlink] enggak mau. Itu kenapa ini [prosesnya] alot,” tuturnya. Dia menyampaikan kantor layanan Starlink di Indonesia berlokasi di kawasan Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Sudirman Central Business District (SCBD). Sebelumnya, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koorfi nasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut Starlink berinvestasi sekitar Rp30 miliar di Indonesia.

Sejumlah negara tertarik mendanai proyek lintas raya terpadu di Pulau Bali tahap 1A senilai Rp14,2 triliun, setelah konsorsium Korea Selatan menyelesaikan studi kelayakan proyek itu. Ibarat gula yang disukai semut, proyek lintas raya terpadu (LRT) Bali diminati banyak investor, baik lokal maupun internasional. Hal tersebut terjadi setelah Kementerian Perhubungan merilis hasil studi kelayakan proyek LRT Bali yang dilakukan oleh Korea National Railways (KNR) dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank belum lama ini. Dari studi tersebut, proyek LRT Bali tahap 1A sepanjang 6,04 kilometer (km) membutuhkan dana sekitar US$876 juta atau setara Rp14,2 triliun. Rencananya, LRT Bali memiliki trase bawah tanah dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju kawasan Sunset Road. Rute LRT Bali tahap 1A memiliki lima stasiun pemberhentian. Opsi membangun LRT Bali di bawah tanah diambil salah satunya dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang dilalui trase moda itu. 

Sejauh ini, jalur yang dilintasi LRT Bali merupakan kawasan padat penduduk sehingga sulit dibangun sejajar permukaan tanah atau dengan lintasan layang. Proyek itu juga harus dilengkapi dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) dan Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP), serta penyiapan pendanaan. Berkaitan dengan pendanaan, LRT Bali merupakan salah satu bagian dari Bali Urban Railway yang pendanaannya melalui skema pinjaman atau utang. Sejumlah investor asing juga telah menyatakan ketertarikan terlibat dalam proyek itu. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengungkapkan rencana memenuhi pendanaan proyek prestisius itu melalui pembiayaan pinjaman luar negeri (offshore loan). Sejauh ini, Risal menyebut sudah ada sejumlah calon investor asing yang tertarik mendanai proyek itu. Blue book adalah tahapan proposal proyek tertentu sudah disetujui oleh Bappenas, sementara green book adalah tahapan persetujuan pemberian dana untuk proyek tersebut. “Kami sedang menunggu masuknya itu dalam blue book untuk proses lebih lanjut terhadap pembiayaan LRT Bali Tahap 1A,” jelasnya. 

Risal memaparkan LRT Bali tahap 1A memiliki lima stasiun pemberhentian yakni Bandara Ngurah Rai, Kuta, Pura Desa Adat, Central Park, dan Sunset Road. Untuk depo LRT, rencananya berada di daerah Seminyak. Khusus jalur LRT menuju Seminyak dibangun sejajar dengan permukaan jalan (at grade). Pada masa mendatang, Pemprov Bali melalui Bali Urban Rail dapat meneruskan pembangunan LRT pada tahap selanjutnya. Saat ini, fokus utama Bali Urban Rail adalah mempermudah akses masyarakat setempat dari dan menuju stasiun LRT Bali. Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menilai pembangunan layanan transportasi publik di Bali sangat urgen. Menurutnya, fasilitas transportasi umum massal dibutuhkan guna mengurai kepadatan di daerah menuju atau dari Bandara I Gusti Ngurah Rai yang kerap mengalami kemacetan. Akan tetapi, dia menyarankan proyek LRT Bali tidak dibangun di bawah tanah seperti rencana dalam studi kelayakan karena butuh biaya besar. Dia mencontohkan jalur layang LRT bisa dibangun dengan ketinggian maksimal 15 meter. 

Adapun, peraturan adat Bali menyebut bangunan tidak diperbolehkan melebihi 15 meter. Untuk itu, dia menilai jalur LRT Bali lebih baik dibangun sejajar dengan permukaan tanah mengingat biaya lebih rendah dibandingkan dengan pembangunan jalur layang atau bawah tanah. Selain Bali, Kemenhub menawarkan proyek kereta api perkotaan di Bandung kepada investor China belum lama ini. Risal menjelaskan Pemkot Bandung telah memiliki konsep untuk membangun jaringan perkeretaapian di daerahnya. Saat ini, pemda setempat mencari sistem yang efisien dan optimal dari sisi biaya operasional. Risal menjelaskan, KA Perkotaan Bandung dipilih menjadi salah satu proyek yang ditawarkan mengingat perannya yang sangat strategis untuk mengakomodasi mobilitas masyarakat yang tinggi. Proyek itu sekaligus menghubungkan layanan Kereta Cepat WHOOSH dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi di kawasan metropolitan.

Tim Pengendali Infl asi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memacu produksi cabai dan unggas untuk menjaga laju inflasi agar tetap berada di kisaran 2,5%—3%. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Winda Putri Listya menjelaskan penanaman cabai dan unggas dikemas dalam program Tancapkan Gas atau Tanam Cabe Pelihara Ikan dan Unggas yang terdiri atas kegiatan kampung aneka cabai, kampung unggas, pembenihan ikan, dan NTB MALL. “Program ini merupakan implementasi dari strategi 4K khususnya dari aspek ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang outputnya adalah terkendalinya angka infl asi NTB sebesar 3,02% sesuai dengan target angka inflasi nasional tahun 2023 yaitu 3,0 ±1%,” katanya dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu. 

Menurutnya, upaya peningkatan produksi cabai dan unggas karena selama ini dua komoditas tersebut memberi andil yang besar terhadap inflasi NTB. Selama ini, harga cabai yang bisa melambung tinggi di musim tertentu bisa mendorong naiknya infl asi, begitu juga dengan telur yang harganya fluktuatif karena dipengaruhi oleh produktivitas ayam petelur. Selain itu, TPID Sidak Pasar Pemantauan Harga Bahan Pokok, Gerakan Operasi Pasar Murah dengan melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sinergi bersama asosiasi dan pengusaha untuk pengendalian inflasi, melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat, serta pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) dalam rangka pengendalian ketersediaan pasokan komoditas di NTB. Untuk mendukung target lumbung pangan, pemerintah membangun sejumlah bendungan di NTB yang akan mengairi sawah dan menyuplai kebutuhan air rumah tangga.