Forbes Internasional, media keuangan dan ekonomi terkemuka di dunia, menerbitkan daftar perusahaan terbesar dunia,  Forbes Global 2000 tahun 2024 pada Kamis (13/06/2024) di New York. The Global 2000 berisikan 2000 perusahaan terbesar di dunia berdasarkan  sales, profit, aset, dan market value dengan keempat variabel diberi bobot yang sama.  Mengutip situs resmi Forbes Internasional, dari 2000 perusahaan di seluruh dunia yang masuk dalam daftar tersebut, terdapat 9 perusahaan berasal dari Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menduduki peringkat teratas. BRI menduduki peringkat 308, Mandiri (373), BCA (457), Telkom Indonesia (912), BNI (944), Bayan Resources (1.194), Chandra Asri Petrochemical (1.591), Amman Mineral (1.608) dan Adaro Energy (1.738). "Daftar tahunan Forbes The Global 2000 mencerminkan perusahaan global terbesar yang menggerakkan pasar, serta industri  yang sedang tumbuh dan menjadi tren. "Daftar tahun ini menunjukkan bagaimana pasar global terintegrasi satu sama lain dan tren kecerdasan buatan yang berkelanjutan seiring berkembang tercermin dari naiknya peringkat perusahaan semikonduktor," imbuh Hans. (Yetede) 

Visi pemerintahan untuk mencapai Indonesia maju pada 2045 tampaknya tak mudah terealisasi. Pasalnya, Indonesia menghadapi tantangan  baik yang datangnya dari global maupun dalam negeri. Di dalam negeri, Indonesia menghadapi tiga hambatan utama (three gaps) dalam membangun ekonomi yaitu terbatas ketersediaan SDM (human capital gap), terbatasnya infrastruktur, serta kualitas tata kelola pemerintah dan sistem regulasi yang belum memadai. Karenanya, pemerintah harus satu suara dan mengedepankan solidaritas  di kabinet. Apalagi pada Oktober pendatang terjadi peralihan pemerintahan, sehingga penting pula untuk menyiapkan  landasan  yang kuat agar proses transisi pemerintahan berjalan baik. "Di waktu yang tersisa ini, kami harap setiap menteri dapat menuntaskan target-target pembangunan, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2019-2024. Misalnya, target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan  ekstrim, penurunan stunting,  penyediaan rumah bagi masyarakat  berpendapatan rendah, sertifikasi tanah, literasi dan inklusi keuangan, dan lain sebagainya," kata anggota Komisi XI DPR RI Putri Anette Komarudin kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemerintah perlu membuat regulasi yang proproduk lokal untuk pengembangan industri kendaraan listrik atau battery electric vehicle (BEV). Ini diperlukan untuk mencegah Indonesia hanya menjadi pasar dan mengalami ketergantungan terhadap impor produk BEV dari China. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, pemerintah menerangkan, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pengembangan industri EV lokal, dimulai dari produksi komponen lokal tier 4 dan 3. Kedua, pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih prokepada produk lokal yang dimiliki lokal. Mereka bisa fasilitasi untuk bekerja sama dengan pemain unggulan dari luar negeri dalam hal teknologi. "Seperti pada baterai, motor listrik (drivetrain), dan komponen lainnya yang  berkaitan dengan ekosistem EV, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor," ucap dia. Yannes menerangkan, langkah persuasif pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi EV dari otomotif China adalah hal yang wajar. Sebab, peraturan dan kebijakan investasi Indonesia sebenarnya dibuka bagi seluruh perusahaan otomotif dunia. (Yetede)

OJK hingga saat ini masih menunggu permohonan bank untuk melepaskan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi entitas tersendiri (spin off) guna mendukung perkembangan keuangan syariah. Sebab, belum ada bank yang mengajukan proposal secara formal kepada regulator. Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang UUS, bank yang memiliki UUS dengan nilai aset  UUS telah mencapai  50% dari total nilai aset induknya atau jumlah aset paling sedikit  Rp 50 triliun, wajib melakukan pemisahaan UUS. Apabila UUS telah memenuhi kondisi sebagaimana dipersyaratkan  dalam POJK tersebut, wajib menyampaikan permohonan izin atau persetujuan (spin off) paling lama dua tahun setelah POJK tersebut diterbitkan. "Hingga saat ini belum ada lagi UUS yang mengajukan permohonan spin off secara formal. Saat itu bank sedang menyusun revisi RBB (rencana bisnis bank) yang diharapkan memuat rencana dimaksud secara lebih seksama dengan memperhatikan kesesuaian strategi dengan capaian perkembangan kinerja bank," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (Yetede)

Fluktuasi nilai tukar rupiah kian mengganas, sehingga mata uang garuda sudah berada lebih dari nilai fundamental. Bila pelemahan terus terjadi, hal ini akan menurunkan  kinerja industri bahkan ke perekonomian nasional secara keseluruhan. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah mencapai Rp 16.412 per dolar AS pada Selasa (18/6/2024). Posisi ini sudah melenceng jauh dari  nilai tukar rupiah dalam asumsi makro APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 er dolar AS. 

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, pemerintah dan BI harus melakukan reformasi pada sektor keuangan agar lebih inklusif dan mendorong aliran modal asing semakin tumbuh. Sebab, aliran masuk investasi portfolio kembali  positif pada kuartal II-2024, sampai dengan 30 Mei 2024. Secara neto tercatat sebesar US$ 3,3 miliar. Oleh karena itu, menurut dia, peluang tersebut perlu terus dijaga oleh pemerintah dan BI. (Yetede)

Emiten Kertas Grup Sinar Mas, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) aktif mencari pendanaan eksternal untuk mendukung pembangunan pabrik di Karawang, Jawa Barat senilai US$ 3,6 miliar (setara  Rp 56 triliun) dan pembiayaan modal kerja. Sejak awal tahun, perseroan telah beberapa kali menawarkan surat utang dalam bentuk obligasi konvensional, sukuk, hingga obligasi dolar AS dengan total nilai sekitar Rp 10 triliun. Terbaru perseroan sukses mengantongi kredit dari Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 1,3 triliun. Pada bulan januari 2024, Indah Kita mengumumkan penawaran obligasi berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2024 senilai Rp 4 triliun, serta sukuk mudharabah berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2024 sebesar Rp695,09 miliar. Perseroan juga berencana menerbitkan obligasi dolar AS berkelnajutan I Tahap III Tahun 2024 senilai US$ 25 juta atau setara Rp409,88 miliar. "Sekitar 75% (dana hasil obligasi dolar AS) akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan equipment yang dibeli perseroan untuk keperluan  pabrik yang sedang dibangun. Dan sekitar 25% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil diantaranya namun tidak terbatas pada pekerjaan persiapan lahan, pondasi, tiang pancang, pembangunan jalan, akses dan drainese," tulis manajemen Indah Kiat. (Yetede)

Rupiah keok, terkapar di level Rp 16.412 per dollar Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. Meski di pasar spot, rupiah sedikit berotot ke Rp 16.370 (18/6), performa rupiah kali ini sudah mendekati masa krisis 1997/1998. Saat itu, nilai tukar rupiah jatuh ke level terendah. 17 Juni 1998, kurs rupiah di pasar uang spot antarbank Jakarta ditutup pada Rp 16.900 per dollar AS. Saat perdagangan pada 22 Januari 1998, rupiah bahkan menyentuh level Rp 17.000 per dollar AS. Dus performa mata uang garuda ini membuat tekanan industri manufaktur semakin menjadi-jadi. Tak hanya menghadapi rupiah yang loyo, industri manufaktur juga harus berhadapan dengan loyonya permintaan pasar domestik serta ekspor. Pelaku industri harus menanggung lonjakan beban biaya produksi dan biaya perusahaan akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Industri yang berutang dollar AS, harus menghadapi kenaikan utang akibat kurs dan cicilan. Pun dengan industri yang mengandalkan bahan baku impor. Mereka tertohok denggan kenaikan biaya impor. Salah satu industri yang sudah mengeluh adalah industri makanan minuman.Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyebut, pelemahan rupiah akan menggerus laba, lantaran sebagian bahan baku utama produk makanan dan minuman  masih harus diimpor.

Antara lain: kacang kedelai, susu, garam, gula, jagung, hingga tepung terigu. Koreksi rupiah membuat harga bahan baku makin mahal, sehingga biaya produksi membengkak. "Di tengah pelemahan rupiah, biaya pengapalan luar negeri juga naik bahkan tiga sampai empat kali lipat," ujar Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman, Selasa (18/6). Indonesia Packaging Federation (IPF) juga menyebut, pelemahan rupiah sudah terasa dampaknya bagi industri kemasan. Porsi impor bahan baku kemasan mencapai 50%. Alhasil, harga kemasan plastik terkerek sekitar 3%-5% atau bahkan lebih. Alhasil, "Strategi kami dengan membatasi impor bahan baku sesuai order saja, sehingga risiko kerugian akibat pelemahan kurs bisa dikurangi," ujar Business Development Director IPF Ariana Susanti, (18/6). Gabungan Perusahaan Elektronik (Gabel) bilang, mengerek harga jual memang menjadi cara paling lumrah dan mudah untuk mengantisipasi pelemahan rupiah.

Namun, upaya ini tidak mudah dilakukan karena pasar domestik belum stabil. "Bagi kami tak ada kurs rupiah yang ideal, yang penting bergerak stabil," imbuh Sekretaris Jenderal Gabel, Daniel Suhardiman, Selasa (18/6). Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) mengakui, tren koreksi rupiah membuat ongkos produksi pendingin refrigerasi, seperti lemari es dan air conditioner (AC) menjadi lebih mahal. Pelemahan rupiah juga mengancam industri alat berat nasional, mengingat 40% bahan baku masih impor. Biaya produksi alat berat meningkat. "Beberapa perusahaan bakan siap menaikkan harga jual berkisar 1,5%-3%," imbuh Ketua Umum Hinabi Giri Kus Anggoro, Selasa (18/6). Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengakui, kurs rupiah saat ini sudah sangat sulit ditoleransi pengusaha.

Peringkat daya saing Indonesia pada 2024 meningkat. Kondisi ini akan menjadi salah satu modal bagi pemerintah untuk menarik lebih banyak investasi, termasuk para pemodal asing, ke dalam negeri. Dalam riset International Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking(WCR) 2024, peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi 27 di dunia, dari sebelumnya di level 34. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi tiga besar setelah Singapura yang berada di peringkat pertama dan Thailand di peringkat 25. Namun, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia yang berada di peringkat ke-34 dan Filipina di posisi ke-52. "Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara seperti Tiongkok, India, Brasil, Indonesia dan Turki mengalami pertumbuhan dan pembangunan pesat. Imbasnya kini mereka memegang peranan penting dalam perdagangan, investasi, inovasi dan geopolitik," kata Direktur World Competitiveness Center (WCC) IMD, Arturo Bris, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6).

Penilaian IMD WCR 2024 dilakukan berdasarkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Ada empat indikator yang digunakan untuk menentukan peringkat tersebut. Pertama, performa ekonomi yang naik ke posisi 24 dari sebelumnya di level 29. Terutama, didorong oleh performa ekonomi domestik yang menanjak 18 peringkat. Kedua, efisiensi pemerintah naik ke posisi 23 dari sebelumnya 31. Terutama, didorong oleh naiknya peringkat institutional framework. Ketiga, efisiensi bisnis yang naik dari posisi 20 ke peringkat 14. Keempat, infrastruktur. Sayangnya, Indonesia turun peringkat dari 51 ke 52. Terutama karena turunnya peringkat infrastruktur kesehatan dan lingkungan, pendidikan, sains, dan teknologi. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, perbaikan daya saing bisnis, termasuk infrastruktur, logistik, sumber daya manusia (SDM), birokrasi dan perizinan, diapresiasi oleh IMD. Harapannya, investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA) alias foreign direct investment bisa lebih deras lagi. Adapun PMA mendominasi realisasi investasi dengan nominal Rp 204,4 triliun atau 50,9%. Sementara realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 197,1 triliun atau 49,1% dari total realisasi investasi.

Pemerintah perlu melakukan efisiensi belanja pada tahun depan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka disiplin fiskal mengingat banyaknya beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, defisit anggaran ditetapkan 2,45% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melebar dari APBN 2024 yang sebesar 2,29% dari PDB. Pelebaran defisit anggaran sejalan target anggaran belanja sebesar 14,59%-15,18% dari PDB, meningkat dari tahun ini sebesar 14,56% dari PDB. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, besarnya belanja negara pada tahun depan lantaran banyak proyek jumbo pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), ditambah program yang akan dijalankan pemerintah Prabowo Subianto, seperti makan siang gratis. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sebenarnya kenaikan anggaran belanja pemerintah berdampak positif mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, "Peningkatan belanja pemerintah saat kondisi penerimaan negara belum optimal akan mendorong pelebaran defisit fiskal," kata dia. Implikasinya, penarikan utang dan beban bunga utang akan meningkat. Dus, ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi belanja.

PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) kian serius mengembangkan bisnis komponen electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik. Langkah ini ditempuh DRMA untuk memperluas jangkauan pasarnya di bisnis komponen kendaraan listrik. Presiden Direktur DRMA, Irianto Santoso mengatakan, saat ini perseroan telah memproduksi Brushless Direct Current (BLDC), battery pack, battery management system, dan casing battery pack 4W untuk EV di Indonesia. "Kami juga tengah mengembangkan infrastruktur pendukung EV, yakni charging station untuk fast dan slow charging," ujar Irianto, Senin (17/6). Tahun ini, DRMA membidik pendapatan tumbuh 10% secara tahunan, dengan target laba bersih sebesar Rp 600 miliar.