Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa per akhir Juni tahun ini mencapai US$ 140,2 miliar. Jumlah itu naik dari akhir Mei 2024 yang senilai US$ 139 miliar. Ini menjadi kabar baik lantaran cadangan devisa masih bisa naik di tengah tekanan terhadap pasar keuangan domestik yang berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Menurut BI, kenaikan cadangan devisa ditopang utang pemerintah, juga penerimaan pajak dan jasa. Menilik Special Data Dissemination Standard (SDDS) di situs resmi BI, cadangan devisa berupa valuta asing (foreign currency reserves) tercatat meningkat dari US$ 124,03 miliar per akhir Mei menjadi US$ 125,33 miliar per akhir Juni. Sementara komponen cadangan devisa lainnya mengalami penurunan. Di antaranya cadangan devisa yang terdapat di dalam rekening International Monetary Fund (IMF) atau IMF reserve position in the fund tercatat menyusut dari US$ 1,05 miliar per akhir Mei menjadi US$ 1,94 miliar per akhir Juni. Meski demikian, jika melihat data lima tahun terakhir, hampir seluruh komponen cadangan devisa RI turun. Terutama cadangan devisa valas yang turun dari US$ 127,7 miliar pada akhir 2020 ke US$ 125,33 miliar pada akhir Juni lalu. Adapun komponen cadangan emas moneter menjadi satu-satunya yang mengalami kenaikan, dari US$ 4,76 per akhir 2020 menjadi US$ 5,88 per akhir bulan lalu. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan BI maupun pemerintah perlu memperbaiki kualitas cadangan devisa agar lebih besar dan berkelanjutan. Juga tidak bergantung pada penarikan utang luar negeri yang dilakukan pemerintah.

Aksi korporasi berupa akuisisi dan divestasi saham emiten masih semarak di semester pertama tahun ini. Bahkan, dari sederet aksi korporasi dengan transaksi bernilai jumbo itu, muncul para pemegang saham pengendali baru emiten. Contoh, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) yang berganti pengendali saham pasca diakuisisi oleh PT Iforte Solusi Infotek. Pada 2 Juni 2024, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) itu mengumumkan telah menyelesaikan pengambilalihan 90,11% atau setara 1,21 miliar saham IBST. Nilai transaksi akuisisi mencapai Rp 3,42 triliun. Selain IBST, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) juga memiliki pengendali baru. Ini setelah INCO merampungkan kewajiban divestasi. 

Saham INCO kembali diserap oleh Mind Id. Dan, masih banyak emiten berganti pengendali setelah menjual kepemilikan sahamnya. Founder & CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto melihat, perubahan pengendali akan memberikan dampak positif bagi emiten, termasuk persepsi investor terhadap prospek sahamnya. Founder Stocknow.id, Hendra Wardana sepakat, ketika pengendali beralih ke perusahaan besar atau yang memiliki keahlian di sektor terkait, bisa membuka meningkatkan efisiensi operasional hingga memberikan akses ke pasar atau teknologi baru. Tapi perubahan pengendali juga bisa membawa efek negatif. Terutama, jika pengendali baru tak mengelola emiten dengan baik. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi sepakat, investor harus memperhatikan rencana strategis, kompentensi dan pengalaman dari manajemen baru emiten pasca jadi pengendali saham. "Pada akhirnya yang dilihat ialah peluang emiten di masa depan," kata Audi.

Jajaran manajemen emiten di sektor industri kesehatan di Tanah Air pusing tujuh keliling. Saat ini pemerintah sedang mematangkan konsep kebijakan untuk menekan biaya kesehatan di dalam negeri lewat penurunan harga obat-obatan dan alat kesehatan. Pemerintah berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan baik, dengan harga murah. Persoalannya, pendapatan rumah sakit akan turun. "Harga obat dan alat kesehatan akan turun jika porsi impor berkurang. Kami juga harus pandai menurunkan biaya operasional," kata Direktur Utama PT Mendikaloka Hermina (HEAL), Hasmoro kepada KONTAN, Minggu (7/7). Direktur PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) Kartika Setiabudy mengatakan, emiten ini berkomitmen meningkatkan efisiensi biaya kesehatan. Salah satunya terus memproduksi obat generik untuk BPJS Kesehatan. Cuma, Kartika mengingatkan, sampai saat ini sebagian besar bahan baku obat masih impor. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo melihat, rencana pemerintah menurunkan biaya kesehatan bisa memangkas margin emiten. Terlebih, harga bahan baku obat lokal masih lebih mahal dibanding impor. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy melihat, kebijakan pemerintah menekan harga obat dan alat kesehatan sulit diterapkan. "Karena, selama ini pendapatan dokter juga cukup besar dari industri obat," kata Budi.

Maraknya PHK dalam beberapa pekan terakhir makin memupuk gunungan pekerja informal yang sejatinya telah tambun. Hal ini menandakan adanya persoalan di sektor manufaktur baik dari sisi operasional bisnis maupun investasi sehingga tak banyak menyerap pekerja formal. Berdasarkan rekapitulasi DataIndonesia.id, ada gap yang sangat lebar antara pekerja formal dan informal. Data kian mencengangkan tatkala membandingkan proporsi pekerja formal dan informal pada masa prapandemi Covid-19 dan pascapandemi Covid-19. Problem yang muncul dari tsunami pekerja informal pun tak bisa dianggap remeh, karena bakal melahirkan shadow economy, yakni aktivitas perekonomian yang tidak terdeteksi oleh radar negara sehingga berisiko mereduksi komponen produk domestik bruto (PDB).

Sektor ketenagakerjaan di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama pascapandemi Covid-19. Porsi tenaga kerja yang bekerja di sektor formal belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja di sektor formal sampai dengan Februari 2024 sebanyak 58,05 juta atau 40,83%. Jika dicermati, angka pekerja di sektor fomal itu tak jauh berbeda dari posisi akhir 2023 yang tercatat sebanyak 40,89% dari total penduduk bekerja. Jumlah pekerja di sektor fomal sempat mengalami koreksi tajam pada 2020, tatkala krisis kesehatan melanda global. Persentase pekerja di sektor formal sebanyak 39,53%, turun dalam dibandingkan dengan 2019 sebesar 44,12%. Komposisi pekerja formal pada 2019 itu sekaligus tercatat yang tertinggi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pergeseran porsi pekerja formal ke sektor informal memang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, masyarakat memilih berusaha secara mandiri dengan menciptakan lapangan usaha baru dan membuka ruang lapangan kerja. Atau, kedua, banyaknya industri atau lapangan usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalangan pelaku usaha pun tak menampik adanya krisis pekerja formal, terutama yang disebabkan minimnya sokongan negara untuk sektor-sektor padat karya. 

Gemuknya struktur pekerja di sektor informal memunculkan beragam risiko, seperti kian terkikisnya daya saing industri nasional yang bermuara pada terbatasnya produktivitas manufaktur. Selain itu, bengkaknya proporsi jumlah pekerja informal yang tak dibarengi dengan kemandirian dalam program jaminan sosial, berpotensi mengganggu struktur jaminan sosial, baik yang terkait dengan kesehatan maupun ketenagakerjaan di masa depan. Pemerintah boleh saja membanggakan laju ekonomi yang tumbuh terjaga. Namun, faktanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan beragam catatan bahwasannya struktur ekonomi dalam negeri masih berbasis pada sektor yang memiliki nilai tambah rendah. Selain itu, sebagian tenaga kerja yang terserap berada di sektor pertanian dan jasa dengan produktivitas rendah. Bappenas pun mencermati kontribusi sektor manufaktur yang makin terkikis, bahkan terjadi indikasi deindustrialisasi dini tergambar dari kontribusi sektor manufaktur dari 27,4% pada 2005 menjadi 18,3% pada 2022. Sementara itu, penurunan tenaga kerja di sektor pertanian yang signifikan dari 44% pada 2005 menjadi 28,6% pada 2022 belum diimbangi dengan kenaikan kontribusi tenaga kerja di sektor manufaktur yang hanya naik dari 12,7% pada 2005 menjadi 14,2% pada 2022.

Besarnya potensi ekonomi kecerdasan buatan untuk segmen korporasi membuat beberapa operator telekomunikasi berbondong-bondong masuk ke layanan itu sejak dini. Belum lama ini, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat dalam adopsi ekonomi digital di dunia. Posisi Indonesia mengalahkan India sebagai negara dengan pertumbuhan adopsi ekonomi digital nomor wahid, dihitung berdasarkan dari tingkat aplikasi digital oleh individu, bisnis, dan pemerintah versi McKinsy Global Institute. Potensi Indonesia makin mengilap dengan cepatnya tingkat adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dengan potensi sumbangan produksi ekonomi mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat. Besarnya potensi ekonomi digital dan AI tersebut tidak disia-siakan oleh sejumlah operator telekomunikasi di Tanah Air, seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dan PT Indosat Tbk. (ISAT). Kedua operator telekomunikasi itu mempersiapkan sejak dini layanan AI guna membidik segmen korporasi dan layana publik. Jangan heran persaingan keduanya makin ketat dalam menangkap peluang pertumbuhan AI. Director & Chief Business Offi cer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Buldansyah mengatakan kerja sama strategis yang terjalin antara Indosat dan Nvidia akan mendorong terciptanya sejumlah solusi yang bakal berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan. Emiten dengan kode saham ISAT menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) hingga Rp12,7 triliun pada 2024. ISAT mulai serius mengembangkan AI bersama dengan Huawei dan Nvidia. 

Perusahaan melakukan berbagai kerja sama strategis dengan berbagai mitra berskala global, mulai dari peluncuran pusat pameran inovasi, Indosat Marvelous Xperience (MX) Center, hingga kerja sama strategis dalam pengelolaan pusat data berteknologi tinggi. Kerja sama yang terjadi dengan Nvidia juga membuat perusahaan memiliki lebih banyak layanan untuk di pasarnya. Indosat berpeluang menawarkan GPU milik Nvidia kepada calon pelanggan korporasi atau enter prise. Selain itu, kemampuan dan kapabilitas Nvidia dalam mengelola AI juga menjadi hal yang dipasarkan Indosat ke pelanggan. VP Corporate Strategy, Innovation, Sustainability, and Marketing Telkomsel Endra Diputra mengatakan bahwa perusahaan tidak memandang ukuran suatu perusahaan saat mendorong Gen AI Ted. Menurutnya, solusi Gen AI Ted cocok untuk seluruh segmen bahkan hingga UMKM kuliner seperti toko bakso. Ted dapat menjadi konsultan digital yang memberi masukan bagi para pelaku usaha. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2023 mencatat sebanyak 45,37% enterprise di Indonesia bergantung dengan jaringan dan layanan internet dalam menjalankan bisnis. 

Bahkan, APJII menemukan sebanyak 41,37% korporasi menyatakan sangat bergantung. Sayangnya, ada tantangan lain dalam adopsi AI di korporasi. Perusahaan keamanan dan pengiriman aplikasi multi cloud, F5, mengungkapkan bahwa inkompetensi data membuat enterprise malas menggunakan gen AI. Selain data, faktor biaya juga mempengaruhi. Berdasarkan laporan bertajuk F5’s 2024 State AI Application Strategy Report, pemimpin korporasi mengungkap ada tiga masalah utama yang dihadapi pada lapisan infrastruktur saat hendak memanfaatkan AI. Pertama, sebanyak 62% responden korporasi menyatakan biaya komputasi merupakan pertimbangan yang utama dalam perluasan penggunaan AI. Kedua, 57% menyatakan kekhawatiran akan kualitas sistem keamanan menjadi alasanya selanjutnya. Ketiga, lebih dari separuh responden atau sebanyak 55% menyatakan hasil kinerja di seluruh aspek model ini menjadi pertimbangan dalam penerapan A. Executive Vice President dan Chief Technology Offi cer F5 Kunal Anand menyatakan AI merupakan sumber daya yang mendisrupsi. Dalam hal ini, AI dapat membantu korporasi dalam berinovasi dan menyediakan layanan digital yang tidak tertandingi.