Labirin | News & Update

;

Energi Jadi Pilar Pertumbuhan Baru

Hairul Rizal 27 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 tengah membangun fondasi kuat di sektor energi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8% sesuai janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa RUPTL terbaru ini memuat penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,6 gigawatt (GW), jauh lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya. Sebanyak 61% kapasitas baru akan berbasis energi baru terbarukan (EBT), dengan investasi total mencapai hampir Rp3.000 triliun selama 10 tahun. Strategi ini diharapkan memenuhi kebutuhan listrik industri dan mendukung penghiliran serta industrialisasi tanpa perlu investasi pembangkit oleh pelaku industri.

Namun, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, mengingatkan agar pemerintah berhati-hati mengingat risiko oversupply listrik yang pernah terjadi akibat proyeksi pertumbuhan ekonomi berlebihan, sehingga penting mempercepat realisasi program PLN. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLS), Arthur Simatupang, menyambut baik RUPTL ini karena memberi ruang bagi swasta, tetapi mengingatkan perlunya kejelasan proyek agar investasi bisa berjalan lancar tanpa hambatan perizinan dan pembebasan lahan.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti bahwa RUPTL 2025–2034 masih terlalu mengakomodasi energi fosil, yang berpotensi menghambat iklim investasi energi terbarukan dan transisi energi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang mengharapkan arah transisi energi yang lebih ambisius.

Secara keseluruhan, RUPTL ini menjadi langkah strategis membangun infrastruktur energi nasional sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun keberhasilan implementasi dan keseimbangan antara energi fosil dan terbarukan menjadi kunci utama keberlanjutan rencana tersebut.

Teknologi

Musim Dividen, Investor Panen Cuan

Hairul Rizal 27 May 2025 Bisnis Indonesia

Sedikitnya 26 emiten dijadwalkan membayarkan dividen final pada pekan ini, yakni periode 26–30 Mei 2025, dengan beberapa perusahaan menyiapkan dana dividen dalam jumlah besar serta yield yang menarik bagi para investor. PT United Tractors Tbk. (UNTR), bagian dari Grup Astra, menjadi emiten dengan pembagian dividen final terbesar pekan ini, yaitu sebesar Rp5,38 triliun. Presiden Direktur UNTR mencatat bahwa dividen ini didukung oleh kinerja sektor alat berat dan pertambangan yang solid, dengan laba bersih tahun lalu mencapai Rp19,53 triliun. Dividen per saham UNTR sebesar Rp1.487 menghasilkan yield sekitar 6,84%.

PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) juga akan membagikan dividen final senilai Rp1,14 triliun atau Rp18 per saham, dengan yield mencapai 10,71% berdasarkan harga saham terakhir. SCMA mencatat kenaikan laba bersih hingga 77,7% dan membagikan dividen tambahan dari laba ditahan, yang menegaskan performa keuangan perusahaan yang kuat.

Selain itu, tiga emiten lain yang akan membagikan dividen final besar adalah PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dengan total dividen Rp1,77 triliun, PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA) dengan Rp1,29 triliun, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang menyiapkan dana dividen final sebesar Rp1,05 triliun, dengan pembayaran dijadwalkan pada 19 Juni 2025.

Momentum pembagian dividen yang menarik ini diharapkan menjadi stimulus positif bagi pasar saham dan mencerminkan bahwa kinerja emiten-emiten tersebut tetap dalam kondisi prima. Para investor pun memanfaatkan periode cum dividen yang padat untuk mengakumulasi saham dengan potensi imbal hasil yang menggiurkan.

Teknologi

Freeport Siapkan Pasar Dalam Negeri untuk Katoda Tembaga

Hairul Rizal 27 May 2025 Bisnis Indonesia

PT Freeport Indonesia membidik sejumlah industri dalam negeri sebagai pasar utama untuk menyerap katoda tembaga dari smelter barunya di Gresik, Jawa Timur, yang ditargetkan beroperasi penuh dengan kapasitas 600.000 ton pada akhir tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan bahwa perusahaan telah memetakan berbagai industri yang memerlukan katoda tembaga, termasuk Hailiang Group yang membangun pabrik foil tembaga di sekitar smelter dan diperkirakan membutuhkan 100.000 ton katoda tembaga per tahun. Selain itu, terdapat minat dari perusahaan China dan lokal yang akan memproduksi copper rod, serta kebutuhan dari PT Pindad untuk selongsong peluru yang selama ini masih bergantung pada impor.

Tony juga menyoroti peluang besar dari proyek pembangunan jalur transmisi PT PLN sepanjang 40.000 kilometer sirkuit yang membutuhkan pasokan tembaga. Dengan beroperasinya smelter Freeport secara penuh, produksi katoda tembaga nasional diperkirakan mencapai 800.000 ton per tahun, belum termasuk pasokan dari smelter Amman Mineral.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) akan dibangun dua pabrik turunan tembaga dengan investasi sekitar Rp6-7 triliun. Pabrik-pabrik ini akan mengolah katoda tembaga menjadi copper foil dan kabel, sehingga mendukung optimalisasi penghiliran industri tembaga nasional di kawasan tersebut.

Langkah ini menunjukkan upaya strategis PT Freeport Indonesia dan pemerintah dalam mengembangkan industri pengolahan tembaga dalam negeri untuk memperkuat rantai nilai dan ketahanan industri nasional.

Teknologi

KPK Sita Kendaraan Terkait Dugaan Korupsi

Hairul Rizal 27 May 2025 Bisnis Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sebanyak 13 unit kendaraan, terdiri dari 11 mobil dan 2 sepeda motor, dalam rangka penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa aset sitaan tersebut diperoleh dari penggeledahan selama empat hari di tujuh lokasi rumah di Jabodetabek serta kantor Kemenaker, dan sebagian kendaraan disita saat pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Untuk menjaga keamanan dan perawatan aset, kendaraan tersebut akan dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Jenis kendaraan yang disita meliputi berbagai merek dan tipe, seperti BMW, Honda, Wuling, Mitsubishi, Toyota, dan dua sepeda motor Vespa Primavera serta Honda ADV.

Langkah ini menegaskan komitmen KPK dalam menindak tegas praktik korupsi dan pemerasan yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya terkait pengelolaan Tenaga Kerja Asing di Kemenaker.

Teknologi

Emiten Konglomerat Pegang Porsi Terbesar di BEI

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan (H)

Konglomerat Prajogo Pangestu mencatat tonggak bersejarah di pasar modal Indonesia, setelah dua emiten miliknya—PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)—masuk ke jajaran tiga besar kapitalisasi pasar (market cap) tertinggi di Bursa Efek Indonesia (BEI) per 26 Mei 2025. BREN menempati posisi kedua dengan nilai Rp 873 triliun, disusul TPIA di posisi ketiga dengan Rp 843 triliun.

Meskipun market cap BREN sempat menjadi yang tertinggi pada akhir 2024, posisinya kini kembali di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), yang tetap bertahan sebagai pemuncak dengan kapitalisasi Rp 1.175 triliun. Koreksi harga saham menjadi faktor utama penurunan nilai BREN.

Sebaliknya, TPIA menunjukkan performa impresif berkat sejumlah sentimen positif. Menurut Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas, penguatan TPIA dipicu oleh akuisisi kilang Shell di Singapura melalui kerja sama dengan Glencore, serta proyek CAP2 senilai US$5 miliar yang meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang. Tambahan sentimen positif datang dari rencana IPO anak usaha TPIA, PT Chandra Daya Investasi.

Sementara itu, saham milik konglomerat lain seperti Sugianto Kusuma (Aguan) melalui PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) tergeser dari 10 besar market cap BEI, digantikan oleh PT DCI Indonesia (DCII). Saham emiten pelat merah seperti BBRI pun masih tertinggal, berada di posisi lima besar dengan market cap Rp 648 triliun.

Menurut analis Ekky Topan dari Infovesta Kapital Advisory, ada peluang saham dari Grup Salim (DNET) dan Sinarmas (SMMA) menyusul ke 10 besar. Ia juga menyebut saham CUAN dan PANI sebagai kandidat realistis, sementara saham AMMN berpotensi keluar dari 10 besar jika tidak ada katalis baru.

Dengan pencapaian ini, Prajogo Pangestu semakin memperkuat pengaruhnya di pasar modal Indonesia, menandai kebangkitan Grup Barito sebagai pemain utama dalam sektor energi terbarukan dan petrokimia regional.

Teknologi

Insentif Dinanti untuk Dorong Daya Beli

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia akan menggulirkan enam insentif fiskal mulai bulan depan, seperti diskon tarif tol dan listrik, bantuan sosial (bansos), subsidi upah (BSU), dan potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Tujuannya adalah untuk mendorong daya beli masyarakat serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Myrdal Gunarto, Global Markets Economist dari Maybank Indonesia, kebijakan ini berpotensi menimbulkan deflasi teknis pada Juni dan Juli 2025, meski dalam skala lebih kecil dibanding periode Januari–Februari lalu. Ia memperkirakan deflasi Juni hanya sekitar 0,08% dan Juli 0,02%, karena harga komoditas saat ini lebih stabil.

Senada, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyatakan bahwa diskon tarif listrik 50% dapat menciptakan disinflasi, yakni perlambatan laju inflasi, dengan pengaruh hingga 0,3 poin persentase terhadap inflasi tahunan. Namun, ia mengingatkan bahwa deflasi yang disebabkan oleh permintaan lemah adalah sinyal negatif bagi ekonomi dan harus diwaspadai.

Sementara itu, M. Rizal Taufikurahman dari INDEF menegaskan bahwa insentif ini cenderung mendorong disinflasi, bukan deflasi murni. Ia menilai deflasi yang terjadi karena penurunan konsumsi justru mencerminkan pelemahan daya beli, bukan keberhasilan kebijakan.

Para ekonom sepakat bahwa meski insentif pemerintah bisa memberi efek positif dalam jangka pendek, keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tetap memerlukan perbaikan struktural dan penguatan permintaan domestik. Stimulus harus diimbangi dengan strategi jangka panjang agar tidak menciptakan ilusi stabilitas ekonomi.

Teknologi

BBRI Konsisten Pulih di Tengah Tantangan

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan

Meskipun PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat penurunan laba bersih pada kuartal I-2025, prospek jangka panjang emiten perbankan pelat merah ini tetap dinilai solid dan menjanjikan. Tiga analis dari sekuritas besar—Miftahul Khaer (Kiwoom Sekuritas), Satria Sambijantoro (Bahana Sekuritas), dan Nurwachidah (Phintraco Sekuritas)—sepakat bahwa strategi konservatif BBRI dalam pembentukan cadangan kerugian kredit dan fokus pada kualitas aset merupakan langkah positif yang menopang ketahanan fundamental bank.

Miftahul memperkirakan BBRI mampu mencatatkan pertumbuhan laba bersih 5–8% yoy pada akhir 2025, ditopang oleh pemulihan segmen mikro dan kontribusi holding ultra mikro (UMi). Satria menilai tekanan laba kuartal I masih sesuai ekspektasi pasar dan memproyeksikan penurunan biaya pencadangan (CoC) ke depan. Ia juga menyoroti pergeseran strategi BBRI yang kini lebih mengedepankan margin dan kualitas kredit alih-alih ekspansi agresif.

Dari sisi makro, Nurwachidah menilai penurunan BI rate sejak akhir 2024 telah membantu optimalisasi margin bunga bersih (NIM), serta memperkuat harga saham BBRI. Ia memperkirakan laba bersih BBRI akan mencapai Rp 62,3 triliun pada akhir 2025, dengan potensi pertumbuhan 3,6% yoy, dan memberi rekomendasi beli dengan target harga Rp 5.325 per saham.

Teknologi

Rasio NPL Jadi Ancaman Bank-Bank Kecil

Hairul Rizal 27 May 2025 Kontan

Meskipun secara nasional rasio kredit bermasalah (NPL) industri perbankan Indonesia masih tergolong rendah — yakni 2,17% per Maret 2025 menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — terdapat sejumlah bank yang mencatat NPL gross tinggi, bahkan melampaui ambang batas sehat 5%. Kondisi ini menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap kualitas aset perbankan, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Contohnya, Bank Amar Indonesia mencatatkan NPL gross sebesar 10,89%, tertinggi di industri. Namun, menurut David Wirawan, SVP Finance Bank Amar, rasio tersebut disebabkan oleh fokus penyaluran kredit ke segmen UMKM, yang memang memiliki risiko tinggi. Ia menegaskan bahwa dengan cadangan kerugian (provisi) yang memadai, NPL net Bank Amar tetap rendah di 1,48%, yang dianggap aman.

Bank KB Bukopin, Bank Banten, dan Bank of India Indonesia juga mencatat NPL gross di atas 7%, namun masing-masing mengklaim telah melakukan pencadangan risiko yang memadai. Bambang Widayatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten, menyebutkan bahwa kredit bermasalah utamanya berasal dari segmen komersial, khususnya konstruksi dan pengadaan, dan pihaknya telah menempuh penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi.

Sementara itu, Trioksa Siahaan, Senior VP dari LPPI, menilai bahwa tingginya NPL di beberapa bank masih merupakan warisan dampak pandemi, ditambah dengan belum optimalnya penghapusan atau pencadangan kredit bermasalah, serta berakhirnya program restrukturisasi kredit. Ia menekankan pentingnya bank untuk fokus terlebih dahulu pada penurunan NPL dan penguatan likuiditas, sebelum melakukan ekspansi kredit besar-besaran.

Industri perbankan Indonesia secara umum masih stabil, tingginya NPL di beberapa bank memerlukan pengawasan dan strategi mitigasi yang kuat. Tokoh-tokoh seperti David Wirawan, Bambang Widayatmoko, dan Trioksa Siahaan menegaskan pentingnya pencadangan risiko yang proporsional, selektivitas dalam penyaluran kredit, serta pengelolaan portofolio yang hati-hati demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan kredit.

Teknologi

Swasta Masuk Proyek Data Center, Apa Risikonya?

Hairul Rizal 26 May 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah Indonesia melalui terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) No. 5/2025 membuka peluang keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan Pusat Data Nasional (PDN). Langkah ini disambut antusias oleh para pelaku industri pusat data, termasuk perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, karena dinilai bisa menggairahkan investasi di tengah keterbatasan anggaran negara.

Namun, keterlibatan swasta dalam proyek strategis ini tidak boleh mengesampingkan pengendalian penuh oleh pemerintah, terutama terkait keamanan data dan kedaulatan digital nasional. Hal ini penting agar kolaborasi tetap menjamin kepentingan publik, termasuk pelayanan publik yang aman, andal, dan efisien.

Tokoh kunci dalam kebijakan ini adalah Menteri Komunikasi dan Digital, yang menjadi pengambil keputusan atas regulasi strategis tersebut. Perannya sangat penting dalam memastikan sinergi antara pemerintah dan swasta berjalan dalam koridor yang mengutamakan kedaulatan data dan perlindungan kepentingan nasional.

Dengan pendekatan kolaboratif yang tepat dan pengawasan yang ketat, keterlibatan swasta dalam PDN berpotensi mempercepat transformasi digital Indonesia sekaligus memperkuat fondasi ekonomi digital masa depan.

Teknologi

Menjaga Keamanan Data Lewat Infrastruktur Nasional

Hairul Rizal 26 May 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah strategis dalam pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai fondasi penting menuju kedaulatan digital dan penguatan ekonomi berbasis data. Proyek ini menandai babak baru dalam sejarah ekonomi digital Indonesia, di mana kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan.

Keterlibatan perusahaan lokal seperti DCI, ELIT, EDGE DC, Telkom Indonesia, serta pemain global seperti Google Cloud, menunjukkan komitmen industri terhadap pertumbuhan sektor pusat data di Indonesia. Namun, sebagaimana disampaikan dalam artikel, keberhasilan PDN tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan teknologi, melainkan juga pada kebijakan yang adil, transparan, serta perlindungan terhadap data strategis negara.

Tokoh penting seperti Menteri Komunikasi dan Digital, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam artikel, menjadi pengambil kebijakan utama dalam merumuskan regulasi seperti Permenkomdig No. 5/2025, yang membuka peluang bagi swasta untuk terlibat dalam pengelolaan PDN. Di sisi lain, peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sangat vital dalam menjamin aspek keamanan dan integritas data nasional.

Sementara itu, sorotan juga diberikan pada pentingnya menjaga kedaulatan digital, dengan memastikan bahwa pengelolaan data pemerintah tetap berada dalam kontrol penuh negara, meskipun melibatkan pihak swasta.

Dengan sinergi yang kuat antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat, PDN diharapkan bukan hanya menjadi infrastruktur digital, melainkan juga simbol kedaulatan informasi dan pilar utama dalam membangun masa depan ekonomi digital Indonesia yang berdaulat, aman, dan inklusif.