Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara yang sempat digagas pada era Presiden Joko Widodo masih belum terwujud dalam RUPTL PLN 2025–2034. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah bersedia menghentikan operasional PLTU, namun realisasinya sangat bergantung pada dukungan pendanaan yang hingga kini belum tersedia, terutama dari lembaga keuangan dengan bunga rendah. Tanpa pendanaan tersebut, penghentian PLTU justru bisa menjadi beban bagi negara dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah masih merencanakan pembangunan PLTU baru sebesar 6,3 GW, meski sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 tentang peta jalan transisi energi menuju net-zero emission pada 2060. Pensiun dini PLTU hanya dapat dilakukan jika didahului dengan kajian teknis, hukum, dan komersial oleh PLN atas penugasan Menteri.

Anggota DPR Ramson Siagian menilai pemerintah kemungkinan hanya akan melakukan phase down PLTU secara bertahap demi menjaga ketahanan energi. Sedangkan Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengkritik pemerintah karena tetap membiarkan PLTU yang merugikan negara beroperasi dan lebih fokus pada solusi semu seperti co-firing.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengingatkan Menteri Bahlil untuk memastikan kelanjutan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), menjaga komitmen internasional, dan mempercepat transisi energi dengan menyiapkan proyek energi terbarukan yang layak didanai.

Secara keseluruhan, ketidakjelasan dana dan kebijakan yang belum konsisten menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pensiun dini PLTU, meskipun komitmen transisi energi terus digaungkan.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 diperkirakan tidak mencapai target pemerintah sebesar 5%. Sejumlah ekonom, seperti Hosianna Evalita Situmorang dari Bank Danamon dan tim ekonom Bank Mandiri, memprediksi pertumbuhan hanya berkisar antara 4,4%–4,92%, mencerminkan tren perlambatan yang nyata. Hal ini diperkuat oleh data Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan pertumbuhan kredit dan lesunya penjualan otomotif hingga April 2025.

Penerapan pajak kekayaan (wealth tax) di Indonesia semakin mendapat sorotan sebagai upaya mewujudkan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara. Yon Arsal, Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak di Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pemerintah memiliki arah menuju implementasi pajak kekayaan, namun menekankan bahwa prosesnya tidak mudah dan memerlukan kajian komprehensif, mulai dari riset, konsultasi publik, hingga persetujuan DPR karena menyangkut regulasi baru berbasis undang-undang.

PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY), produsen susu Cimory, berhasil mencatat kinerja positif pada kuartal I-2025, dengan pendapatan naik 12,5% yoy menjadi Rp 2,43 triliun dan laba bersih tumbuh 24,2% yoy menjadi Rp 479,86 miliar. Namun, emiten ini menghadapi tantangan dari pelemahan daya beli masyarakat dan naiknya harga bahan baku, yang menekan margin laba kotor ke level 44,5%.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin (bps)—menjadi 4% untuk bank umum dan 6,5% untuk BPR—dengan harapan perbankan akan segera mengikuti penyesuaian ini, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5%. Langkah ini bertujuan agar biaya dana bank menyusut dan menciptakan ruang penurunan bunga kredit, yang penting untuk mendorong pertumbuhan kredit tahun ini.

Paket ekonomi yang akan meluncur pada 6 Juni 2025 dinilai tidak cukup untuk mengakselerasi laju pertumbuhan  produk domestik bruto (PDB), lantaran hanya menyasar kelompok bawah. Insentif ini dianggap lebih berfungsi menahan kejutan konsumsi, bukan memacu pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan itu, pemerintah diminta memperluas sasaran stimulus ke kelas menengah dan industri manufaktur. Ini penting mengingat kelas menengah adalah motor konsumsi nasional, penyumbang terbesar PDB dari sisi kelompok pengeluaran. Adapun industri pengolahan alias manufaktur adalah pemasok PDB terbesar dari sisi lapangan usaha. Kuartal 1-2025, industri pengolahan penyumbang PDB terbesar dari sisi lapangan usaha, sebesar 19,25%, dengan pertumbuhan 4,55%. Insentif kelas menengah bisa berbentuk penaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini sekitar 5 juta per bulan menjadi Rp 10 Juni. Dengan begini, mereka memiliki uang lebih untuk berbelanja barang, termasuk produk industri, seperti sepeda motor atau mobil. Efek berganda (multiplier effect) belanja kelas menengah jauh lebih besar, ketimbang hanya mengucurkan bantuan sosial (bansos). Sebab, jika belanja diarahkan untuk pembelian produk manufaktur, industri terkait akan terdongkrak. (Yetede) 

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) merombak susunan direksi dan dewan komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk  Tahun Buku 2024. Selain menyetujui pembagian dividen besar dan aksi pembelian kembali saham (buyback),  rapat juga mengusung arah strategi baru untuk memperkuat peran Telkom sebagai pemimpin ekosistem digital nasional. Wakil Direktur Utama (Wadirut)  Telkom Muhammad Awaluddin mengungkapkan ada tiga misi besar yang akan dilaksanakan tahun ini. Melalui komposisi yang baru, Telkom Indonesia ingin memiliki peran penting dalam ekosistem telekomunikasi nasional. Seluruh jajaran direksi, dewan komisaris, serta dukungan pemegang saham, dukungan pemegang saham, mereka berkomitmen untuk menjadi penggerak sinergi dan kolaborasi  dalam ekosistem telco di Indonesia. "Telkom harus menjadi accelerator telco di Indonesia," kata Awwaludin. Kemudian, Telkom terus berkomitmen dalam melakukan pengembangan digital dan menjadi  digital ecosystem leader. Infrastruktur Telkom yang dinilai sudah sangat masif, baik fasilitas digital penunjang dan lain sebagainya, sehingga mampu berperan dalam memonetisasi dan mengutilitas infrastruktur digital. (Yetede)

East Ventures, perusahaan venture capital dan pionir investasi startup di Indonesia dan Asia Tenggara (Asean) bersama dengan Katada Insight Center, meluncurkan laporan East Ventures-Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025. Melalui laporan ini, diungkapkan lanskap daya saing digital Indonesia meningkat. Ini tercermin dari skor EV-DCI 2025 sebesar 38,8. Skor ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 38,1 (2024), 37,8 (2023), dan 35,2 (2022). Adapun EV-DCI 2025 menyajikan data daya saing digital di 38 provinsi dan 157 kota/kabupaten di Indonesia. "Laporan tahun ini menunjukkan peningkatan yang konsisten dan menegaskan pertumbuhan berkelanjutan dari ekonomi digital Indonesia. Hal yang menggembirakan adalah sejumlah provinsi dari wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) kini menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan," kata Co-Founder dan Managing Partner East Ventures Wilson Cuaca. Peningkatan paling signifikan yang terlihat dalam pelaporan tahun ini adalah meningkatnya persentase pekerja yang menggunakan internet dan perluasan jangkauan 3G dan 4G di desa-desa. "Kesenjangan digital antardaerah juga terus menyempit, mencerminkan kemajuan yang stabil  menunjukkan pemerataaan digital reginal yang semakin baik," ujar Wilson. (Yetede)

Para pembuat kebijakan di Uni Eropa (UE) sedang mengumpulkan informasi dari perusahaan-perusahaan dan CEO terkemuka di blok mata uang tunggal itu tentang rincian rencana investasi mereka di AS. Hal  ini dilakukan seiring upaya UE yang bersiap-siap untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan AS. Pada Senin (26/05/2025), anggota Konfederasi Bisnis di Eropa, atau dikenal sebagai Business Europe- yang terdiri dari aliansi 42 federasi di seluruh wilayah- dilaporkan telah menerima survei dari Komisi Eropa. Ada dua isi survei berupa permintaan informasi mengenai investasi AS yang akan datang dengan instruksi untuk merespons sesegera mungkin. Menurut sumber, yang dilansir berita Reuters pada Selasa (27/05/2025), catatan permintaan informasi tentang rencana investasi  untuk lima tahun ke depan telah dikirim ke 59 orang European Roundtable for Industry, dengan catatan bahwa permintaan itu datang secara pribadi dari Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Tetapi saat dimintai tanggapan tentang lembaran survey, baik BusinessEurope, European Roundtable for Industry dan Komisi Eropa menolak menanggapi. Bahkan mereka meminta untuk tidak membuka identitasnya, karena tidak memiliki kewenangan resmi untuk membahasnya. (Yetede)