Menggenjot Pertumbuhan Kredit Konsumer
Sejumlah bank pada semester dua tahun ini kembali menggenjot pertumbuhan kredit konsumer dengan menyelenggarakan pameran bertabur diskon suku bunga. Diharapkan, promo tersebut dapat mendorong permintaan nasabah dan masyarakat pada produk kredit konsumer. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaadmadja mengatakan, sehingga semester I-2024 BCA mencatatkan penyaluran kredit konsumer tumbuh 13,6% secara yoy menjadi Rp 210,2 triliun. Apabila di rinci, kredit kepemilikan rumah (KPR) tumbuh 10,8% yoy menjadi Rp126,9 triliun dan kredit kendaraan bermotor (KKB) tumbuh tinggi 18,4% (yoy) senilai Rp 62,1 triliun, BCA pada bulan kemerdekaan Indonesia ini kembali menggelar BCA Expo 2024 dan menebar promo suku bunga sosial bagi nasabah yang ingin memiliki hunian dan kendaraan baru. Menurut Jahya terdapat dua kredit, yang tidak sensitif suku bunga dan yang sensitif suku bunga. "Yang rate sensitive itu kalau rate diturunkan, kredit laku, itu kredit konsumen. Ini kalau rate turun banyak yang tadinya tak terjangkau jadi terjangkau. Jadi kredit konsumer itu sangat sensitif, kalau bunga turun permintaan pasti banyak dan kami jeli lihat kesempatan diantara kesempitan ini," Jelas Jahya. (Yetede)
Hilirisasi Meningkatkan Pendapatan Negara
Pertumbuhan Laba Emiten Telko
Ditengah persaingan dan tantangan industri telekomunikasi yang kian ketat, empat operator telekomunikasi di Tanah Air, yaitu PT Telkomsel, PT Indosat Tbk, dan PTXL Axiata Tbk dan Smart Telecom Tbk (Smartfren) masih dapat membukukan laba bersih sekitar Rp14,4 triliun pada semester I-2024. Jumlah tersebut tumbuh sekitar 8,2% dibandingkan periode sama tahun lalu yang sekitar Rp 13,33 triliun. Keuntungan tersebut, utamanya dikontribusi dari pendapatan layanan data dan digital dari masing-masing operator telekomunikasi.
Berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing emiten, Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp11,07 triliun pada semester I-2024, tumbuh 3,2% dibandingkan periode sama tahun lalu. Indosat membukukan laba bersih Rp2,7 triliun, tumbuh 43,3% dibandingkan semester I-2023. XL Axiata juga berhasil meningkatkan laba bersih menjadi Rp 1,03 triliun meningkat 58% dibandingkan semester I-2023. Sementara Smartfren mencatatkan kerugian sebesar Rp473,77 miliar. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 543,21 miliar. (Yetede)
HUT Pertama di IKN
Definisi Ulang Arsitektur Tropis dalam Karya Andra Matin
Di tengah derasnya arus urbanisasi saat ini, ada upaya beberapa arsitek untuk menghidupkan kembali esensi arsitektur tropis yang selaras dengan alam. Salah satunya, Andra Matin. Lewat buku berjudul Tropicality: Houses by Andra Matin yang diluncurkan 16 Agustus 2024, ia mendefinisi ulang konsep arsitektur tropis Indonesia. Menurut Andra Matin, 62 tahun, arsitektur tropis lebih dari sekadar tren. Ia adalah wujud adaptasi manusia terhadap lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan kenyamanan memanfaatkan elemen-elemen alam, seperti angin, cahaya, dan air, serta menyesuaikan bangunan dengan karakteristik geografis dan iklim setempat. Setiap elemen arsitektur tropis, tak hanya berfungsi sebagai solusi praktis, tapi juga penanda identitas yang memperkuat keterkaitan antara manusia dan tempat mereka tinggal.
Belakangan ini, konsep arsitektur tropis kembali mendapat perhatian di kalangan arsitek dan pemilik rumah di Indonesia, sebagai respons terhadap tingginya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan penghormatan pada alam. Rumah yang dirancang dengan konsep arsitektur tropis memiliki ciri khas. Di antaranya atap miring yang lebar untuk melindungi dari hujan, ventilasi alami untuk memperlancar sirkulasi udara, serta penggunaan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan, seperti beton, kayu, dan bata. Arsitektur tropis di Indonesia juga mencerminkan identitas budaya dan sejarah suatu tempat. Misalnya rumah-rumah tradisional Minangkabau dengan atap bergonjong atau rumah panggung di Kalimantan yang terangkat dari tanah untuk menghindari banjir. (Yetede)
Gonjang-ganjing Partai di Ujung Kekuasaan Jokowi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Presiden Joko Widodo berniat merebut partai itu dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia mendengar cerita itu dari seorang mantan menteri. Ia pun mengungkit pengunduran diri Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Golkar beberapa waktu lalu sebagai bagian dari cawe-cawe Istana. "Melihat apa yang terjadi pada Partai Golkar, yang mula-mula juga ada rumor seperti itu, ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut itu benar," ujarnya. Cawe-cawe Jokowi terhadap lingkup internal partai politik, menurut Ray Rangkuti dari Lingkar Madani, dilakukan karena ia sedang menyiapkan diri untuk bisa melawan setelah tak lagi menjadi presiden.
Di sisi lain, Jokowi memiliki kepentingan untuk menjaga anak-anaknya dari serangan politik. Ray menilai Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden terpilih dan Kaesang Pangarep menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atas bantuan Jokowi sebagai presiden. Mereka tak memiliki kekuatan politik sendiri. Bila Jokowi tak punya status, posisi keduanya bisa terancam. "Ketakutan ini wajar karena Jokowi memiliki banyak orang yang dikecewakan," kata Ray. Dalam kekhawatiran itu, Jokowi berupaya mengendalikan partai-partai tetap berada di tangannya meski sudah tak lagi menjadi presiden. Caranya, menggunakan instrumen hukum untuk mengintimidasi mereka. "Kasus Airlangga sudah menjadi bukti keberhasilan penggunaan instrumen hukum itu," ucap Ray.
Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan campur tangan Istana di tubuh partai merupakan pola untuk mengendalikan pertarungan kekuasaan dan perburuan rente. Menurut Arif, partai-partai tidak berani melawan karena mereka tidak bersih dari belitan kasus hukum. Hal ini mempermudah penggunaan instrumen penegakan hukum demi penundukan politik. Di sisi lain, partai-partai tidak ingin kehilangan akses terhadap patronase negara. Para elite partai tetap berusaha menjadi bagian dari pemerintahan. "Kendati untuk mendapat itu partai harus kehilangan otonomi organisasi,” ujarnya. (Yetede)
Cerita Warga Lokal yang Lahannya Digusur untuk IKN
Asmin menghela napas sebelum menceritakan dampak pembangunan IKN bagi masyarakat adat di Kelurahan Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Pemangku adat itu teringat konflik pada 2006 antara masyarakat dan PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto, yang menerima konsesi dari adik presiden terpilih periode 2024-2009 Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Konflik itu membuat masyarakat adat Pemaluan kehilangan sumber penghidupan. Musababnya, perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri itu menguasai lahan berkebun warga.
Peristiwa itu juga menambah panjang deretan konflik agraria yang terjadi sejak 1980-an hingga kini. Pembangunan IKN yang merupakan proyek pemerintah, kata Asmin, malah membuat para warga lebih khawatir. “Menurut saya, pemerintah akan lebih (berkuasa) daripada IHM,” kata Asmin di kediaman Ketua RT 05 Pemaluan, Ahad, 11 Agustus 2024. Pasalnya, sudah ada tanda penguasaan lahan masyarakat Pemaluan oleh pemerintah. Salah satunya lahan untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B. Sebagai pemangku adat Pemaluan, Asmin tidak mendengar soal rencana pemerintah, tapi ternyata pembukaan lahan sudah dilakukan.
“Tiba-tiba, kok, ada (land clearing). Kami resah juga. Belum ada kesepakatan dengan kami,” ujar Asmin. Keresahan muncul karena warga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah akibat terkendala biaya pembuatan surat. Padahal masyarakat adat sudah tinggal di Pemaluan sebelum Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan keberadaan tetua kampung berusia 120 tahun dan makam-makam tua di Pemaluan. Asmin berharap pemerintah memberikan legalitas hak tanah mereka, bukan justru mengklaimnya. “Dulu tidak ada HGU (hak guna usaha), HPL (hak pengelolaan lahan). Termasuk IKN, dulu belum ada,” ucap pria 54 tahun itu. Pemaluan jadi bagian kawasan pengembangan IKN di Kaltim.
Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pernah berjanji pemerintah memperhatikan kepentingan masyarakat dan tidak melakukan penggusuran. Pemerintah telah menganggarkan Rp 90 miliar untuk mengganti rugi warga yang terkena dampak proyek jalan tol seksi 6A dan 6B serta proyek pengendalian banjir Sepaku. Meski pemerintah mengklaim tidak menggusur warga, Alfian, warga Pemaluan yang terkena dampak pembangunan jalan tol seksi 6A, merasakan sebaliknya. Pria 44 tahun ini kehilangan lahan sawit seluas 7.000 meter persegi. Ia hanya menerima ganti rugi Rp 3 juta atau setara dengan lahan seluas 10 meter persegi. Pemerintah berjanji membayar sisanya, tapi ternyata hingga kini tidak ada kepastian. (Yetede)
Peran Pemeriksa Fakta Menghadapi Deepfake
Sejumlah organisasi melaporkan peningkatan jumlah konten deepfake alias konten yang dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan secara global selama setahun terakhir, terutama di negara-negara yang melangsungkan pemilu pada 2024. Home Security Heroes, perusahaan yang bergerak di bidang keamanan digital, melaporkan terdapat lebih dari 95 ribu konten deepfake pada 2023, meningkat 550 % dibanding 2019. Perusahaan verifikasi digital, Sumsub, juga menemukan peningkatan jumlah konten deepfake pada 2023 sebesar 10 kali di semua industri di dunia dibanding tahun sebelumnya. Meski di Indonesia belum terlihat dampak signifikan konten semacam ini, laporan tersebut menjadi alarm bagi potensi penyebaran deepfake yang jauh lebih besar pada tahun mendatang.
Terlebih, deepfake yang menyebar di Indonesia terlihat tak hanya berhubungan dengan isu politik, tapi temanya juga meluas ke isu kesehatan, sosial, dan finansial. Deepfake adalah media sintetis, baik gambar, video, maupun audio, yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang tampak seperti asli. Istilah deepfake pertama kali muncul pada 2017 yang digunakan untuk pornografi. Deepfake memberi gambaran keliru tentang seseorang, menimbulkan kesalahan persepsi, serta menipu khalayak yang sulit membedakan konten asli dengan yang palsu. Karena itu, deepfake mudah disalahgunakan untuk tujuan jahat: memanipulasi informasi, melakukan penipuan keuangan, hingga menyerang jurnalis dan pejuang hak asasi manusia.
Akun-akun anonim yang menyebarkan deepfake untuk mempromosikan situs judi online juga mulai digunakan dengan mengubah video sejumlah program berita stasiun televisi menggunakan AI audio generatif. Ada pula modus penipuan finansial lewat deepfake video Presiden Joko Widodo yang menggiring warganet menyetorkan data pribadi dengan iming-iming mendapatkan bantuan uang tunai. Media massa, terutama yang menjalankan jurnalisme cek fakta, memainkan salah satu peran penting untuk memonitor, mengidentifikasi, dan membongkar disinformasi. Peningkatan jumlah deepfake menjadi alarm pula bagi jurnalis dan pemeriksa fakta agar dapat meningkatkan kemampuan serta kecepatannya membongkar konten palsu tersebut. (Yetede)
Kedaulatan dan Rupiah
UU No 17 Tahun 2011 tentang Mata Uang, menyebut bahwa rupiah merupakan mata uang tunggal yang berlaku untuk melayani semua transaksi di wilayah NKRI. Peraturan kedua adalah aturan BI yang mewajibkan semua hasil ekspor disimpan pada bank di Indonesia. Aturan ketiga mewajibkan pihak korporat mendaftarkan jumlah serta persyaratan pinjaman luar negerinya pada BI. Nyatanya, BI menyebut sektor korporat Indonesia banyak memarkir va-luta asingnya di bank-bank asing di Singapura. Terkait peraturan ketiga, sektor korporat meminjam dari bank-bank asing di Singapura untuk membelanjai kegiatan usahanya di Indonesia.
Seperti membangun mal, lapangan golf, dan gedung bertingkat yang semakin banyak jumlahnya di semua kota besar, perkebunan, pertambangan dan pabrik, serta hotel. Karena tidak ada kewajiban untuk melaporkan jumlah dan persyaratan utang luar negeri sektor swasta kepada pemerintah, maka hanya Tuhan yang tahu berapa jumlahnya. Kalau terjadi krisis, seperti krisis finansial tahun 1997, semua utang luar negeri pihak swasta tersebut terpaksa diambil alih pemerintah. Pemerintah dan DPR perlu mengacu pada negara lain, seperti AS dan China. Tanpa adanya perjanjian internasional ataupun resolusi PBB, mata uang kedua negara itu (USD dan renminbi) sudah mendunia.
Semua bank devisa di Jakarta menerima deposito dalam kedua mata uang tersebut dan tempat penukaran uang (money changers) memperjual belikannya. Tarif hotel dan sewa serta harga rumah ataupun harga makanan yang menggunakan daging impor menggunakan standar USD dan setelah itu mengonversikannya ke dalam rupiah. Untuk membuat rupiah menjadi gagah, pemerintah dan DPR perlu mengelola perekonomian dengan baik guna menstabilkan nilainya, mencegah terjadinya inflasi, dan menghindarkan sanering ataupun pemotongan nilai uang. Itulah ciri yang dimiliki AS sejak kemerdekaannya dan di China setelah berakhirnya Revolusi Kebudayaan serta Deng Xiaoping berkuasa pada tahun 1978. (Yoga)
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Indonesia
Di awal Orde Baru (1967), Hatta menegaskan ulang the third way-nya dengan istilah sistem ekonomi pasar berkesejahteraan sosial, sebagai the end of laissez-faire. Para pendiri Republik ini 60 tahun lalu telah menegaskan hak-hak sosial warga negara, terutama tentang ”tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, yang lalu terpaku dalam konstitusi kita. ”Berhak akan pekerjaan” adalah suatu sikap imperative menolak pengangguran, sedangkan ”penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” adalah suatu tekad mulia menghapus kemiskinan. Cita-cita ini telah mendahului dan menembus masa. Kita justru lengah terhadap tuntutan dasar yang aktual saat ini. Mengejar pertumbuhan ekonomi masih merupakan pemikiran mainstream.
Menjuruskan mindset ini ke arah cita-cita populis yang mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial masih merupakan tantangan budaya yang tidak ringan. Pada tahun 2003, pengangguran terbuka mencapai 9,85 % dan 2004 mencapai 10 %. Berbagai spekulasi memperkirakan angka pengangguran pada 2005 lebih besar dari 10 %. Untuk tahun 2004, angka penduduk miskin amat tinggi, sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,6 % disbanding tahun 1996, yaitu 22,5 juta atau 11,3 %. Dengan kenaikan harga BBM yang menambah beban hidup rakyat, angka kemiskinan diperkirakan meningkat. Orang miskin akan tetap miskin meski memperoleh santunan Jaring Pengaman Sosial (JPS), pangan, pengobatan, dan sekolah gratis. Orang miskin tidak akan menjadi kaya karena santunan ini.
Si miskin akan tetap miskin selama tak bisa mendayagunakan kapasitas produktifnya, selama dia tidak bekerja. Budaya kita cenderung ikut kerja pada orang, belum mengemban mindset menciptakan kerja bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Kita hanya sedikit memperoleh ajaran tentang produksi dan berproduksi. Kita makan apa yang kita tidak tanam. Rakyat tidak memperoleh pemberdayaan (empowerment) yang memadai guna meningkatkan modal sosialnya, sebaliknya rakyat dilumpuhkan (disempowerment). Kita sedang melihat pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia. ”Daulat rakyat” tergeser oleh ”daulat pasar”. Kita terjebak, tidak mampu melihat the third way yang Pancasilanomics, yang partisipatori dan emansipatori. Kita tertinggal dalam mendesain strategi budaya dan keliru dalam mendesain strategi sosial-ekonomi. (Yoga)









