Kesenjangan pendanaan  (funding gap) infrastruktur selama 2025-2029 mencapai Rp753 triliun atau 39,5% dari total kebutuhan dana. Sebagai solusi, pemerintah harus memberikan kepastian regulasi agar swasta kembali masuk proyek infrastruktur, sehingga menutup celah tersebut. Selama ini, pebisnis swasta kapok terlibat proyek infrastruktur pemerintah, menyusul ketidakjelasan peraturan. Swasta juga harus melindungi dari oknum preman dan ormas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hangodo mengatakan, berdasarkan pada rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, proyeksi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 1.905,3 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya mampu membiayai sebesar Rp678,91 triliun atau 35,63% dari total kebutuhan dana. Sementara itu, APBD bisa menyokong sebesar Rp473,28 triliun atau 24,87% dari total kebutuhan dana. "Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap (kesenjangan pendanaan) sebesar Rp 753 triliun," ungkap Dody. Dia menegaskan, dana pembangunan infrastruktur periode 2025-2029 tersebut akan digunakan untuk pembangunan  sumber daya air, dengan target 25 unit bendungan  yang direhabilitasi, 63,54 m3/kapita kapasitas tampungan air, pembangunan irigasi 180 ribu hektare (ha), rehabilitasi irigasi 1,2 juta ha, serta kapasitas prasarana air baku yang dikelola 93,79 m3/detik. (Yetede)

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2025 mengalami penyusutan terendah dalam 60 bulan terakhir. Diperlukan langkah antisipatif dengan meningkatkan kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, peningkatan ekpor bisa didorong melalui UMKM Indonesia. Dalam rangka membangun ekosistem ekspor untuk UMKM, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mempunyai program business matching. Dia mengungkapkan, Kemendag mempunyai perwakilan perdagangan di luar negeri di 33 negara dan dapat membantu business matching pelaku usaha yang ingin go internasional. "Bapak Ibu tinggal presentasi didampingi oleh perwakilan kita (Kemendag), sebuah presentasi nanti atasenya perdagangan kita yang akan mencarikan buyer. Setelah dapat buyer nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu cukup online," jelas Mendag. Dari Januari sampai dengan Mei 2025 tercatat sudah ada sekitar 466 UMKM yang ikut program business matching. "Jadi boleh  perbankan, boleh asosiasi, boleh perorangan agregator juga boleh, yang penting mereka membantu kami untuk mengakurasi UMKM yang mau ekspor," kata dia. (Yetede)

Penaikan tarif impor baja dan aluminium oleh AS, dari 25% menjadi 50%, justru menjadi peluang bagi industri baja nasional. Ketua Umum Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) Dadang Asikin menerangkan, tarif importasi baja AS dapat menjadi momen untuk baja berkekuatan tinggi (high alloy steel). "Kita harapkan sebetulnya yang produsen-produsen baja berkekuatan tinggi itu mungkin akan mencari pasar yang lebih kompetitif dibandingkan dia menjual ke Amerika Serikat," kata dia. Untuk industri hilir logam, Dadang meyakini tarif baja yang diterapkan oleh Trump tidak terlalu memengaruhi kinerja manufaktur dalam negeri, namun untuk sisi hulu, tarif importasi baja dikhawatirkan memberikan dampak negatif. "Saya yakin berpengaruh. Karena pasti dia kan mencari pasar lagi," ujar dia. Guna memitigasi dampak negatif dari dinamika ekonomi global, termasuk perang dagang yang saat ini terjadi. Pihaknya mendorong pemerintah untuk memperkuat hilirisasi logam dasar. 

Gojek, unit bisnis on-demand dari Grup GoTo, hadirkan aplikasi GoFood Merchant dengan wajah baru untuk mitra usaha GoFood yang sebelumnya bernama GoBiz. Peluncuran aplikasi GoFood Merchant ini disertai dengan beragam inovasi untuk mendukung pelaku usaha kuliner online agar semakin naik kelas melalui teknologi yang lebih andal, efisien, dan sesuai kebutuhan bisnis saat ini. "Pemanfaatan teknologi menjadi kunci yang mendorong pertumbuhan para mitra usaha GoFood. Sejak 2018, aplikasi yang sebelumnya dikenal dengan nama GoBiiz ini telah membantu jutaan Mitra Usaha untuk beradaptasi dengan teknologi digital dan memudahkan pengelolaan operasional bisnis," kata Head of Food, Ads, and Merchants Gojek, Sovan Kumar Gangulay dalam keterangan persnya. Dengan tampilan baru, aplikasi GoFood Merchant dibekali dengan berbagai pengembangan terkini yang telah ada di versi sebelumnya. Tiga pilar utama pengembangan meliputi, pertama. Operasional,Fitur "Kelola Menu Sekaligus" memberikan kemudahan dan kepraktisan mitra usaha GoFood yang memiliki lebih dari satu outlet (multi-outlet) mengedit dan mengunggah menu secara massal. (Yetede)

Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah tumbuh pada kisaran 4,8% sampai 5,6% pada tahun ini. Kinerja ekonomi keuangan syariah diharapkan konsisten tumbuh positif dan menjadi penyokong perekonomian nasional. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Imam Hartono dalam taklimat media BI di Gedung BI, Jakarta. Menurut dia, pemulihan ekonomi dan keuangan syariah domestik antara lain didukung oleh sektor unggulan halal value chain yang tumbuh meningkat menjadi 4% (yoy) pada 2024, dengan pangsa terhadap PDB meningkat menjadi 25,45%. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tahun 2025 berada pada kisaran 8-11%. Angka ini lebih rendah dari target pembiayaan perbankan syariah sebelum yang berada pada kisaran 11-13%. Langkah tersebut dilakukan guna mengantisipasi tekanan perekonomian global terhadap keuangan syariah. "Secara umum, dampak global ini tidak membedakan antara keuangan syariah dan konvensional. Keduanya terdampak. Namun, yang mungkin penting untuk dilihat adalah bagaimana kita bisa mengerakkan pembiayaan agar tetap tumbuh," kata Imam. (Yetede)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan perlunya pengaturan penyaluran bantuan pangan beras (BPB) 10 kg agar petani tetap nyaman dan konsumen bahagia tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap harga gabah di tingkat petani. Pemerintah segera menyalurkan PBB selama dua bulan, Juni-Juli, dengan total 360 ribu ton dan distribusinya diatur sesuai kondisi daerah, termasuk prioritas bagi wilayah nonpengghasil serta daerah yang harganya tinggi. "Ada rencana dua bulan, itu 180 ribu ton per bulan, dua bulan tootal 360 ribu ton. Itu bagus, tetapi cara penyelurannya dijaga. Terima kasih buat Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), itu diserahkan kami atur," kata Mentan. Untuk wilayah perkotaan, distribusi PBB dilakukan awal guna menstabilkan harga. "Daerah dengan harga sudah di atas HPP (Harga pembelian pemerintah), jauh diatas HPP, itu kita kucurkan per satu bulan. Lalu perkotaan, kita kucurkan lebih awal," kata Mentan. Daerah dengan harga di bawahHPP tidak boleh menerima BPB lebih cepat agar petani tidak kian merugi. "Jangan kucurkan bantuan itu lebih awal di tempat yang harga di bawah HPP. Itu tambah hancur petaninya. Jadi, kami harus hati-hati, bijak melihat itu," jelas Mentan. (Yetede)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya menemukan 1,9 juta dari 6,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang ternyata keluarga mampu. Temuan itu merupakan hasil pengecekan langsung para penerima bantuan sosial (bansos) ke lapangan untuk memastikan bantuan uang diberikan pemerintah itu tepat sasaran. "Kami lakukan ground check dan ada 1,9 juta (data mereka) yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,"kata Kepala BPS Amalia. Amalia melanjutkan, data-data KPM itu masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ini telah dikoreksi oleh BPS. Sebanyak 1,9 juta KPM, yang semula masuk dalam kategori berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dengan demikian, kepada BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II-2025 dapat tpat sasaran, karena mengacu kepada DTSEN, yang terus diperbaruai dan dicek Validitasnya secara berkala. "Dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional ini tentunya bansos yang nanti digulirkan pada Triwulan II, sebagai salah satu program stimulus ekonomi, akan  menjadi lebih tepat sasaran," kata Kepala BPS Amalia. 

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, pemda diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran. Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat atau pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran. Mendagri mengatakan hal tersebut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemda (RKPD) 2026 Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Rabu (4/6). Sebelumnya Kompas memberitakan, sejumlah hotel di Tanah Air terpaksa merumahkan karyawan akibat tingkat hunian anjlok, akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Menurut Tito, pertemuan di hotel ataupun restoran dapat dilakukan sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan. Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektorhotel dan restoran.

Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo agar perhotelan dan restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi. ”Kita harus memikirkan juga hotel-hotel dan restoran. Mereka juga punya karyawan, mereka juga punya supply chain (rantai pasok) makanan segala macam yang kita makan sekarang ini,” ujar Tito dalam siaran pers. Mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel ataupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Namun, pemda juga harus memikirkan keberlanjutan usaha sektor tersebut. ”Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali enggak ada alokasi anggarannya,” kata Tito. Pemda dapat melaksanakan kegiatan dengan menyasar hotel-hotel ataupun restoran yang nyaris kolaps sehingga merekatetap dapat hidup. Terlebih, APBD berperan untuk meningkatkan peredaran uang dan memancing sektor swasta untuk hidup. (Yoga)

Pemerintah membuka peluang RUU tentang Perampasan Aset Hasil Kejahatan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (prolegnas) Perubahan 2025. Presiden Prabowo telah berkomunikasi dengan ketua umum sejumlah partai politik terkait rencana pembahasan RUU Perampasan Aset. Nasib RUU Perampasan Aset hingga kini belum jelas meski pemerintah telah mengusulkan pembahasan melalui surat presiden (surpres) di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Mei 2023. DPR periode2019-2024 tidak membahas RUU Perampasan Aset hingga masa jabatan mereka berakhir pada akhir September 2024. DPR yang kini menjabat juga masih menunggu pemerintah menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Perampasan Aset. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Rabu (4/6) mengungkapkan, Presiden sudah berkomunikasi dengan para ketua umum partai politik agar mendukung pembahasan RUU Perampasan Aset.

Saat menyampaikan pidato pada Hari Buruh, 1 Mei 2025, Presiden Prabowo menyampaikan dukungan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. Menurut dia, undang-undang itu penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai para koruptor. ”Saya mendukung UU Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja, deh, itu. Setuju? Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tutur Prabowo di hadapan buruh kalaitu. Sepekan kemudian, Mensesneg, Prasetyo Hadi menegaskan, Presiden lebih memilih berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan partai-partai politik ketimbang menerbitkan PP Pengganti Undang-undang (Perppu) Perampasan Aset. Komunikasi dibangun untuk menciptakan pandangan setara terkait pentingnya regulasi perampasan asset demi mendukung pemberantasan korupsi. (Yoga)