Labirin | News & Update

;

Arah Konsolidasi Menuju Raksasa Syariah Baru

Hairul Rizal 07 Jun 2025 Kontan

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), yaitu BTN Syariah, akan segera naik kelas menjadi bank umum syariah penuh melalui proses spin off yang ditargetkan rampung Oktober–November 2025. Hal ini dimungkinkan setelah BTN resmi mengakuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) yang akan menjadi cangkang entitas barunya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa BTN akan mengalokasikan dana sekitar Rp 3,5–4 triliun, serta menambah dana dari pembelian BVIS senilai Rp 1,5 triliun, dan akan melakukan rights issue senilai Rp 1 triliun pada September 2025 untuk memperkuat modal BTN Syariah. Setelah menjadi bank umum syariah, BTN Syariah ditargetkan masuk Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) II dengan modal sekitar Rp 6 triliun dan rasio kecukupan modal (CAR) 18–19%, guna mendukung ekspansi agresif ke depannya.

BTN Syariah akan memfokuskan bisnisnya pada segmen ritel dan properti, dengan ambisi menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia dalam dua tahun mendatang, setelah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memiliki aset Rp 401 triliun per Maret 2025.

Ekonom Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai BTN Syariah sebaiknya tidak bersaing langsung dengan BSI, melainkan fokus pada ceruk pembiayaan perumahan. Ia menekankan bahwa selama masing-masing bank memiliki fokus pasar yang berbeda, keduanya akan sama-sama berkembang.

SVP LPPI Trioksa Siahaan juga melihat potensi pertumbuhan BTN Syariah sangat besar mengingat pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Ia mendorong BTN Syariah untuk memperkuat produk dan layanan agar mampu menarik lebih banyak nasabah baru.

Transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah penuh merupakan langkah strategis yang didukung kuat oleh manajemen dan regulator. Dengan modal yang solid, fokus segmen yang jelas, serta prospek pertumbuhan pasar syariah yang luas, BTN Syariah berpeluang besar menjadi pemain utama di industri perbankan syariah Indonesia. Tokoh sentral dalam transformasi ini adalah Nixon LP Napitupulu, yang memimpin langsung proses akuisisi dan permodalan.

Teknologi

Bank Sentral Dunia Gencar Koleksi Emas

Hairul Rizal 07 Jun 2025 Kontan

Tahun 2025 diprediksi menjadi tahun keempat berturut-turut terjadinya aksi borong emas oleh bank sentral dunia, meskipun harga emas telah melonjak tajam. Menurut lembaga konsultan Metals Focus, langkah ini terutama didorong oleh keinginan bank sentral untuk mendiversifikasi cadangan devisa mereka dari aset berdenominasi dolar AS, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Faktor utama pendorong kenaikan harga emas, yang telah melonjak 29% sepanjang tahun ini dan mencapai rekor US$ 3.500 per ons troi, termasuk kebijakan perdagangan Presiden AS Donald Trump dan ketegangan antara Trump dengan Ketua The Fed Jerome Powell. Situasi ini turut memperlemah kepercayaan global terhadap dolar AS dan obligasi pemerintah AS sebagai aset safe haven utama.

Metals Focus memperkirakan total pembelian emas oleh bank sentral pada 2025 akan mencapai 1.086 ton—meski sedikit lebih rendah dari rekor 2024, angka ini tetap mencerminkan permintaan yang sangat tinggi. Bank sentral China, Polandia, Azerbaijan, dan Iran disebut sebagai negara-negara yang paling aktif menambah cadangan emas di awal tahun ini.

Di sisi lain, permintaan emas untuk perhiasan justru menurun tajam akibat harga yang semakin mahal. Produksi perhiasan emas turun 9% pada 2024 dan diperkirakan turun lagi sebesar 16% pada 2025, terutama akibat menurunnya permintaan dari India dan China.

Tokoh utama dalam laporan ini adalah Metals Focus, sebagai lembaga riset yang memprediksi arah tren pasar emas dan memberikan konteks geopolitik serta ekonomi global yang memengaruhi perilaku bank sentral.

Meskipun harga emas telah melonjak tajam, bank sentral tetap mempertahankan minat tinggi terhadap emas sebagai bentuk perlindungan dari ketidakpastian global dan risiko nilai tukar dolar. Di sisi lain, segmen perhiasan emas terus tertekan akibat kenaikan harga, yang membuat emas semakin tak terjangkau bagi konsumen ritel.

Teknologi

Asuransi Jiwa Tertekan, Daya Tahan Kian Tipis

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Bisnis Indonesia (H)

Kinerja industri asuransi jiwa Indonesia pada kuartal I/2025 masih menunjukkan tren kurang prima. Hal ini tercermin dari menurunnya total pendapatan sebesar 17,5% secara tahunan, dari Rp60,78 triliun menjadi Rp50,16 triliun. Meski pendapatan premi tumbuh tipis 3,2%, penurunan tajam pada hasil investasi—dari Rp12,32 triliun menjadi hanya Rp340 miliar—menjadi batu sandungan utama bagi laju pertumbuhan industri.

Tokoh penting dalam laporan ini, Budi Tampubolon, Ketua Dewan Pengurus AAJI, menyoroti kondisi pasar modal yang memburuk serta turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebagai penyebab utama lesunya kinerja investasi asuransi jiwa. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun investasi di saham terkoreksi, industri tetap berkontribusi pada stabilitas pasar. Di sisi lain, pergeseran portofolio ke Surat Berharga Negara (SBN) mencerminkan sikap kehati-hatian pengelolaan dana oleh pelaku industri.

Selain itu, transformasi pada produk asuransi juga berlangsung, di mana premi dari produk tradisional meningkat 15,6%, namun unit-linked masih mengalami penurunan akibat pengawasan regulator. Dalam hal klaim, meskipun total nilai klaim kesehatan menurun, nilai klaim per penerima meningkat signifikan.

Menanggapi tingginya rasio klaim kesehatan sebelumnya, OJK menerbitkan SE OJK No.7/2025 yang mewajibkan penerapan skema co-payment, sebagai upaya menciptakan efisiensi dan memperbaiki keberlanjutan industri. Kebijakan ini mendapat dukungan dari tokoh seperti Fauzi Arfan (AAJI) dan Ogi Prastomiyono (OJK), yang melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat literasi nasabah sekaligus menjaga keberlangsungan industri di tengah tantangan ekonomi dan medis yang kian kompleks.

Teknologi

Batubara RI Masih Jadi Primadona Ekspor

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Dalam menghadapi tantangan global terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi menuju energi ramah lingkungan, sektor batu bara nasional tengah berada di titik kritis. Negara-negara penghasil energi, termasuk Indonesia, mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara sebagai sumber utama energi. Meskipun demikian, batu bara—terutama yang berkalori tinggi—masih menjadi komoditas penting bagi negara-negara mitra seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan India.

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa cadangan batu bara kalori tinggi semakin menipis akibat minimnya kegiatan eksplorasi. Investasi eksplorasi tambang di Indonesia stagnan sejak 2016 dan hanya menyumbang 1% dari total investasi eksplorasi global di sektor ini. Hal ini mengancam keberlanjutan pasokan dan daya saing batu bara Indonesia.

Dalam menanggapi hal tersebut, Indonesia Mining Association (IMA) menyoroti potensi besar batu bara berkalori menengah dan rendah, yang jumlah cadangannya sangat besar di Indonesia. Pemerintah bersama para pengusaha kini mendorong pemanfaatan jenis batu bara ini sebagai sumber energi alternatif untuk PLTU, menyusul meningkatnya permintaan global terhadap varian ini dalam dua dekade terakhir.

Langkah adaptif yang diambil pemerintah dengan membuka peluang pemasaran batu bara kalori rendah dan menengah, serta mempermudah regulasi untuk menarik investasi eksplorasi, menunjukkan upaya strategis dalam menjaga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Dengan demikian, meskipun batu bara secara bertahap akan digantikan oleh energi baru terbarukan, tokoh-tokoh penting di sektor energi seperti ESDM dan IMA meyakini bahwa peran “emas hitam” masih dapat dioptimalkan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam jangka pendek hingga menengah.

Teknologi

Menyiapkan Strategi Hadapi Ledakan Bonus Demografi

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Diskusi “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan Sosial (Sociopreneurship)” yang diadakan oleh Bisnis Indonesia Forum menyoroti pentingnya pendekatan inovatif dalam menghadapi tantangan kemiskinan, terutama di tengah bonus demografi yang akan segera berubah menjadi tantangan penuaan penduduk.

I Dewa Gede Karma Wisana, Kepala Lembaga Demografi FEB UI, menekankan bahwa Indonesia tengah berada di puncak bonus demografi, namun manfaatnya belum optimal karena masih tingginya kemiskinan akibat keterbatasan lapangan kerja, rendahnya produktivitas, dan ketimpangan keterampilan. Ia mendorong pengembangan kewirausahaan sosial sebagai solusi berkelanjutan untuk menjaga produktivitas generasi lansia di masa depan.

Hanna Keraf, Co-Founder Du Anyam, menyoroti bahwa lansia sebenarnya memiliki potensi besar dalam kewirausahaan sosial, terutama di sektor kerajinan lokal. Namun, ia menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap aspek legalitas, insentif, dan logistik agar usaha sosial bisa berkembang dan tetap inklusif di daerah terpencil.

Sementara itu, Achmad Maulani, Staf Khusus Menko PMK, menyampaikan optimisme pemerintah terhadap target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Strategi pengentasan difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan, dengan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan bantuan sosial.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku sociopreneur, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa menjangkau kelompok rentan seperti lansia, tapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Teknologi

Rencana Kebijakan Baru Dikirim ke Senayan

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi mengirimkan surat kepada DPR/MPR yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dengan alasan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan terkait pencalonannya melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengubah batas usia capres-cawapres, yang menurut forum tersebut bertentangan dengan UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat dari Forum Purnawirawan ini memicu beragam reaksi dari kalangan legislatif. Andreas Hugo Pareira, anggota DPR dari Fraksi PDIP, menyatakan bahwa surat tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab moral dari para purnawirawan TNI terhadap bangsa. Ia menegaskan bahwa proses selanjutnya akan mengikuti ketentuan konstitusi, yakni Pasal 7 UUD 1945, dan surat akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, mengaku belum membaca surat tersebut karena masih berada di tangan Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dan kebetulan DPR sedang dalam masa reses.

Keterlibatan Forum Purnawirawan TNI dalam isu ini menandai keprihatinan serius dari kelompok militer senior terhadap dinamika demokrasi dan tata hukum nasional, dan menunjukkan bahwa persoalan etika konstitusional terkait pencalonan Gibran masih menjadi perdebatan publik dan politik yang belum selesai.

Teknologi

Nasabah Dihantui Biaya Tambahan Bayar Klaim Asuransi

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Kontan (H)

Mulai 1 Januari 2026, nasabah asuransi kesehatan di Indonesia akan mulai ikut menanggung sebagian klaim melalui skema co-payment, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 7 Tahun 2025. Dalam aturan ini, konsumen harus membayar 10% dari total klaim dengan batas maksimal Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut skema ini ditujukan untuk mengurangi moral hazard dan penggunaan layanan medis berlebihan, sekaligus merespons tantangan industri seperti tingginya inflasi medis di Indonesia yang menjadi salah satu tertinggi di Asia Pasifik.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, menilai aturan co-payment justru membebani konsumen dan melanggar prinsip bahwa risiko medis sepenuhnya adalah tanggung jawab perusahaan asuransi. Ia menegaskan bahwa risiko inflasi medis dan moral hazard harusnya sudah diperhitungkan dalam bisnis asuransi sejak awal.

Di sisi lain, Irvan Rahardjo, pengamat asuransi, mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat menjaga keberlanjutan industri, menekan loss ratio, dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap biaya medis. Meski demikian, ia menekankan bahwa perusahaan harus meningkatkan efisiensi layanan agar nasabah tidak semakin terbebani.

Budi Tampubolon, Ketua AAJI, juga mendukung co-payment, dengan alasan bahwa skema ini bisa menekan premi asuransi karena risiko ditanggung bersama. Ia melihat ini sebagai langkah positif untuk menjaga keseimbangan industri dan kepentingan nasabah.

Sementara itu, Karin Zulkarnaen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, menyatakan bahwa perusahaan akan menyesuaikan produk asuransi kesehatan mereka untuk memenuhi aturan baru tersebut, meskipun dibutuhkan sejumlah adaptasi operasional.

Kebijakan co-payment dari OJK menjadi langkah kontroversial yang dianggap penting untuk menyelamatkan industri asuransi kesehatan, namun sekaligus memunculkan beban baru bagi konsumen. Pandangan para tokoh menunjukkan adanya perdebatan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis, yang akan terus menjadi perhatian saat aturan mulai berlaku tahun depan.

Teknologi

Utang Jatuh Tempo Membayangi Neraca Keuangan Negara

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Kontan

Pemerintah Indonesia akan menghadapi lonjakan kewajiban utang jatuh tempo, khususnya Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 178,9 triliun pada Juni 2025, yang merupakan angka tertinggi sepanjang tahun ini. Sebagai perbandingan, jumlah utang jatuh tempo pada Mei dan Juli masing-masing hanya Rp 42,4 triliun dan Rp 34,7 triliun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, belum memberikan pernyataan terkait strategi pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa kondisi ini masih terkendali, dengan catatan pengelolaan yang hati-hati.

Menurut Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, pemerintah sebenarnya telah mengantisipasi lonjakan utang ini sejak awal tahun melalui strategi front loading atau penerbitan utang besar di awal tahun. Hingga April 2025, realisasi penerbitan utang sudah mencapai Rp 304 triliun atau 47,3% dari target APBN.

David Sumual, Kepala Ekonom BCA, mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan langkah antisipatif (precautionary) terhadap risiko eksternal meskipun tekanan pasar keuangan global saat ini mereda, antara lain karena penundaan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menyoroti bahwa utang jatuh tempo bulan ini didominasi oleh obligasi rupiah, terutama seri FR0081 senilai Rp 142,2 triliun yang jatuh tempo pada 15 Juni 2025. Ia menilai pemerintah memiliki berbagai opsi pelunasan, termasuk penerbitan obligasi baru, pemanfaatan kas negara, saldo anggaran lebih (SAL), dan pinjaman luar negeri.

Meskipun ada potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah, terutama jika investor asing menarik dana mereka (repatriasi), Josua yakin risiko ini dapat dikendalikan dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Meski menghadapi beban besar utang jatuh tempo pada Juni 2025, para tokoh seperti Wijayanto Samirin, David Sumual, dan Josua Pardede menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi, dan dengan manajemen kas yang baik serta kebijakan yang tepat, situasi ini masih dalam kendali.

Teknologi

Kebijakan KRIS Masih Tunggu Kejelasan Pemerintah

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Kontan

Kinerja PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) pada kuartal I-2025 mencatat hasil kurang memuaskan, dengan pendapatan turun 0,58% menjadi Rp 1,69 triliun dan laba bersih anjlok 34,68% menjadi Rp 124,72 miliar. Penurunan ini dipicu oleh berkurangnya hari kerja, sehingga jumlah pasien menurun, menurut Ahmad Iqbal Suyudi, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo.

Selain itu, tekanan jangka pendek dan menengah diperkirakan masih akan berlanjut karena adanya ketidakpastian tarif BPJS Kesehatan dan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) per Juli 2025. Hal ini terutama memengaruhi pendapatan dari peserta JKN, yang saat ini menyumbang lebih dari 70% pendapatan HEAL.

Meski demikian, prospek jangka panjang HEAL tetap positif. Rizal Rafly, Analis Ajaib Sekuritas, menyebut bahwa strategi ekspansi rumah sakit di Badung dan Salatiga serta peningkatan porsi pasien non-JKN menjadi katalis utama pertumbuhan. Ia memperkirakan pendapatan HEAL akan tumbuh 9,38% pada 2025 menjadi Rp 7,34 triliun, meskipun margin laba bersih sedikit tertekan menjadi 7,8%.

Dari sisi analisis saham, Rizal merekomendasikan beli (buy) dengan target harga Rp 1.670, sedangkan Ahmad menyarankan tahan (hold) di Rp 1.600. Sementara itu, James Stanley Widjaja dari Buana Capital justru menurunkan rekomendasi dari buy menjadi hold, dengan target harga baru Rp 1.430, karena proyeksi penurunan laba bersih HEAL sebesar 4,7% menjadi Rp 558 miliar.

Walau HEAL menghadapi tantangan dari sisi regulasi dan tekanan margin dalam jangka pendek, para analis seperti Ahmad Iqbal Suyudi, Rizal Rafly, dan James Stanley Widjaja tetap melihat peluang pertumbuhan jangka panjang dari strategi ekspansi dan peningkatan porsi pasien non-JKN.

Teknologi

Suku Bunga Naik, Margin Perbankan Diprediksi Menguat

Hairul Rizal 05 Jun 2025 Kontan

Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) membuka peluang bagi perbankan untuk memperbaiki margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang terus menyusut sejak akhir 2023. Data OJK mencatat, NIM industri perbankan per April 2025 turun ke 4,45%, dari 4,51% pada bulan sebelumnya, melanjutkan tren penurunan dari 4,81% di 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menilai penurunan NIM ini mencerminkan kompetisi dana yang ketat, baik antarbank maupun dengan instrumen investasi lain. Namun, dengan turunnya BI rate, menurut Dian, ada ruang bagi bank untuk menekan cost of fund dan memperbaiki margin, asalkan bank mampu cepat menyesuaikan suku bunga simpanan dan kredit. Ia memproyeksikan NIM akan berada pada level stabil dan moderat, asal transmisi suku bunga efektif dan kredit tumbuh.

Hera F. Haryn, EVP BCA, mengonfirmasi bahwa NIM BCA turun ke 5,56% per April 2025, dari 5,89% bulan sebelumnya. Ia menyebut bahwa kinerja bank sangat bergantung pada permintaan kredit dan kondisi ekonomi, namun BCA tetap solid karena kekuatan dana murah dari layanan transaksi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan NIM CIMB Niaga juga menurun secara tahunan ke kisaran 3,9%–4%, dibanding 4,4% tahun lalu. Meski BI rate turun, ia menilai dampaknya terbatas karena likuiditas masih ketat. Lani menekankan strategi bank adalah mengandalkan dana murah sebagai sumber pendanaan yang lebih efisien.

Meskipun BI telah menurunkan suku bunga acuan, pemulihan NIM perbankan tidak otomatis terjadi dan sangat bergantung pada strategi penyesuaian bank terhadap suku bunga, pertumbuhan kredit, serta efisiensi biaya dana. Tokoh-tokoh seperti Dian Ediana Rae, Hera F. Haryn, dan Lani Darmawan menggarisbawahi pentingnya efisiensi, likuiditas, dan strategi dana murah sebagai kunci menjaga margin dan profitabilitas sektor perbankan.