Citra Positif TNI yang Tinggi di Mata Publik
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Survei periodik Kompas September 2024 merekam citra positif TNI berada di angka 91,9 persen. Penilaian publik ini sekaligus menjadi yang tertinggi sekurangnya apabila dilihat dari hasil survei sejak tahun 2022 hingga 2024. Apabila dilihat angkanya, TNI memang cenderung mendapatkan citra positif yang tinggi di mata publik dengan proporsi penilaian selalu di atas 80 persen. Citra positif TNI ini pun sejalan dengan kepuasan dan keyakinan publik terhadap lembaga ini. Hasil survei juga memperlihatkan sebagian besar responden (88 persen) menyatakan puas terhadap kinerja lembaga ini. Sementara dari sisi keyakinan, mayoritas responden (87,6 persen) juga yakin TNI mampu berkontribusi dalam upaya mengatasi persoalan di negeri ini.
Tingginya apresiasi publik terhadap TNI tidak dapat dilepaskan dari sejumlah penilaian lain yang disematkan terhadap lembaga ini. Dari sejumlah faktor, kontribusi terbesar penilaian publik ditopang citra TNI yang dekat dengan masalah keseharian Mayoritas responden (95 persen) memberikan penilaian baik terhadap upaya TNI. membantu menanggulangi persoalan masyarakat terkait bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Dari sini dapat dilihat, publik menangkap kesiapsiagaan TNI untuk terlibat dalam problem kemanusiaan yang dialami negeri ini. Apresiasi positif juga diberikan terhadap kinerja TNI menjalankan tugasnya mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya. Dalam upaya menjamin keamanan tokoh penting nasional ini, publik memberikan penilaian baik 94,1 persen. (Yoga)
Mimpi Indonesia Menjadi Jawara Global dengan Transformasi Sektor Perikanan
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan bakal menjadi penyumbang utama ketahanan pangan masa depan sejalan dengan kebutuhan pangan dan protein penduduk dunia yang terus meningkat. Dengan dua pertiga wilayahnya berupa lautan, Indonesia berpotensi besar menyediakan kebutuhan protein dan pangan global dari sumber daya perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan perikanan budidaya sebagai andalan pangan di masa depan serta menjadi substitusi atas hasil tangkapan ikan. Perikanan tangkap secara bertahap dikurangi untuk bergeser ke perikanan budidaya. Kesiapan ekosistem budidaya kini masih menjadi pekerjaan rumah, antara lain mencakup ketersediaan benih dan pakan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, upaya membangkitkan sektor kelautan dan perikanan perlu memprioritaskan komoditas unggulan dan bisa dikuasai. Namun, keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ketahanan ekologi perlu dijaga Untuk mengetahui lebih dalam evaluasi dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan selama empat tahun terakhir, berikut wawancara khusus Kompas dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin (23/9/2024). Apa yang menjadi target besar Kementerian Kelautan dan Perikanan? Mimpi kami, pertama, Indonesia memiliki kekuatan dan menjadi jawara di sektor perikanan budidaya, sebagai bagian dari kesejahteraan bangsa.
Perikanan budidaya memiliki ketertelusuran yang baik dalam komposisi dan kandungan serta tidak ada kandungan merkuri dan mikroplastik.Tetapi,terus terang Indonesia masih ketinggalan dalam perikanan budidaya. Kita tidak bisa bandingkan dengan China dan Jepang yang luar biasa. Dengan Vietnam saja kalah. Padahal, pasar perikanan dunia sangat besar dengan nilai lebih dari 280 miliar dollar AS. Kalau kontribusi pasar perikanan budidaya Indonesia hanya 5 miliar-6 miliar dollar AS, ini masih kecil. Ada lima komoditas yang kita desain menjadi unggulan, yakni udang, lobster, tilapia (nila), kepiting, dan rumput laut. Lima komoditas ini punya nilai yang begitu besar di pasar dunia. Di dalam negeri, pasar kita juga cukup kuat, dengan kebutuhan konsumsi lebih kurang 12 juta ton per tahun. Pasar ini harusnya juga kita bisa kelola dengan baik. (Yoga)
Mengejar Produksi Pangan dan Menyiapkan Transisi Pemerintahan
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Di pengujung satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ujung tombak produksi pangan nasional, yakni Kementerian Pertanian, diterpa dua badai yang cukup dahsyat. Pertama, bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terjerat kasus pemerasan terhadap bawahan dan menerima gratifikasi senilai Rp 44,5 miliar. Kedua, produksi sejumlah pangan pokok nasional, terutama beras, berkurang akibat dampak El Nino. Fenomena kemarau panjang itu juga menyebabkan musim tanam padi mundur. Akibatnya, harga beras melonjak dan Indonesia terpaksa impor beras. Ditengah kondisi itu, Andi Amran Sulaiman ditunjuk Presiden menggantikan Syahrul Yasin Limpo.
Amran yang pernah menjabat sebagai menteri pertanian dalam Kabinet Kerja 2014-2019 kembali menempati posisi itu dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 per 25 Oktober 2023. Saat menghadiri Rapat Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada 7 Maret 2024, Amran berkelakar. Ia menyebut dirinya dan Agus Harimurti Yudhoyono bernasib sama, yakni sebagai ”sopir tembak” atau pengganti menteri sebelumnya di pengujung periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Bagaimana sepak terjang sang ”sopir tembak” yang hanya mengemban tugas sebagai menteri pertanian kurang dari setahun tersebut? Pria yang masa mudanya pernah tidur di kasur berkutu dan ditemani obat nyamuk bakar itu menuturkannya kepada Kompas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Bagaimana kesan Anda yang pernah menyebut diri sebagai ”sopir tembak” menerima mandat menjadi menteri pertanian lagi? Waktu itu, saya dipanggil Bapak Presiden. Saya diminta membangun sektor pertanian menjelang masa terakhir beliau. Saya mengibaratkan diri sebagai ”sopir tembak” yang mengemban tugas itu. Singkat cerita, saya melihat dan memetakan permasalahan pertanian. Ada kebijakan yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Pertama, kebijakan tentang pupuk bersubsidi. Salah satu faktor penyebab penurunan produksi pangan di hulu adalah pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Dalam beberapa tahun terakhir, jatah pupuk bersubsidi dikurangi dari 9,5 juta ton menjadi 4,7 juta ton. Nah, saya meminta agar pupuk bersubsidi dikembalikan ke kuota semula, yakni 9,5 juta ton. Saya katakan bahwa tanamana itu seperti manusia. kalau makananya dikurangi ya, berdampak pada produkstivitas. (Yoga)
Pengalihan Fasilitas Rumah Dinas menjadi Tunjangan Perumahan Anggota DPR
Yoga
05 Oct 2024 Kompas
Dengan adanya tambahan tunjangan perumahan, anggota DPR berpotensi memperoleh penghasilan yang lebih besar. Pengalihan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan pun berpotensi memboroskan anggaran. Tiga orang staf anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim, tengah mengemas barang-barang tersisa, seperti buku, alat elektronik, dan karpet, yang masih berada di rumah dinas anggota DPR, di Kalibata, Jakarta, Jumat (4/10/2024) siang. Barang-barang milik pribadi tersebut akan segera dibawa pulang ke daerah Magelang, Jawa Tengah, tempat tinggal Luqman Hakim dan tiga anggota stafnya tersebut.
Saat Kompas mengunjungi rumah dinas dua lantai berukuran 250 meter persegi itu, sejumlah perabot rumah tampak sudah tidak tertata rapi lagi setelah Luqman mengosongkan rumah dinas pada 27 September lalu. Secara umum perabotan rumah dan fasilitas lainnya tampak dalam kondisi baik, seperti pintu rumah hingga pintu lemari yang masih kokoh. Plafon atap rumah juga masih terawat baik. Demikian pula fasilitas di kamar mandi, seperti kloset, shower, hingga wastafel. Menurut pengakuan stafnya, rumah dinas yang ditempati Luqman sejak 2020 itu sudah pernah direnovasi pada 2021-2022. Saat itu, Luqman merenovasi tangga rumahnya menjadi keramik karena tangga lama dari kayu mulai di-gerogoti rayap. Luqman juga mengganti sejumlah pintu karena kualitasnya buruk, kemudian menambah lampu di ruang tamu lantai 1, memperbaiki cat tembok di semua ruangan, dan membeli gorden.
Saat dihubungi, Luqman mengatakan kondisi rumah dinas DPR masih layak karena dirawat secara berkala. Setiap tahun rumah diperbaiki. Ketika ada kerusakan ringan, seperti bocor, pengelola pun bergerak cepat memperbaikinya. Tak hanya itu, di awal masa jabatan DPR 2019-2024, setiap rumah dinas direnovasi agar layak ditinggali. Saat ini, rumah dinas anggota DPR ada di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat. Menurut Luqman, rencana untuk memberikan tunjangan perumahan sudah terdengar menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR 2019-2024. Ia pun mendengar besaran tunjangan sekitar Rp 55 juta per bulan. (Yoga)
Deflasi Melemahkan kondisi perekonomian
Yoga
05 Oct 2024 Kompas
Gejala atas kondisi yang tak baik, sesamar apa pun, mesti dicermati dan diperbaiki. Hal ini termasuk deflasi yang bisa mengarah pada pelemahan kondisi perekonomian. Bagi sebagian masyarakat yang gemar berbelanja, penurunan harga barang bagaikan angin segar. Barang yang disasar serasa memanggil-manggil agar segera dibeli. Mengutip artikel di Forum Ekonomi Dunia dan Forbes, deflasi kerap kali terdengar dan terkesan baik. Sebab, harga yang turun kerap dimaknai memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk membeli barang. Akan tetapi, deflasi bisa mempertajam pelemahan ekonomi. Mengapa? Sebab, penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus membuat masyarakat memiliki ekspektasi lebih jauh, yakni harga barang akan turun lagi atau harga barang lain ikut turun. Lantas, masyarakat menunda ber- belanja. Jika terjadi terus-menerus, barang tidak terserap pasar.
Lebih lanjut, permintaan atas barang merosot. Akibatnya, produsen memperlambat roda produksi untuk mengurangi produksi barang. Jika hal ini terjadi, pendapatan anjlok sehingga biaya produksi mesti ditekan, antara lain dengan mengurangi jumlah pekerja. Jumlah penganggur bertambah. Hal ini kerap disebut sebagai jebakan deflasi. Deflasi terjadi saat inflasi berbalik menjadi negatif, yang mengindikasikan penurunan harga rata-rata barang dan jasa selama periode tertentu. Dalam jangka pendek, deflasi bisa memicu deflasi lebih lanjut. Indonesia, pada Mei-September 2024, mengalami deflasi bulanan. Meski demikian, secara tahunan pada September 2024 masih tercatat inflasi 1,84 persen. Sejumlah ekonom menyampaikan kekhawatiran perihal deflasi ini, yakni keterbatasan dana masyarakat untuk berbelanja atau membeli barang. Akibatnya, barang tak terserap dan pasokan berlebih. Harga barang pun turun.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, deflasi disebabkan pasokan barang pangan yang berlimpah. Masyarakat yang mengurangi belanja atau tak berbelanja mesti ditelisik penyebab dan dampaknya. Belanja atau konsumsi masyarakat berperan 52-54 persen terhadap produk domestik bruto. Maka, belanja masyarakat yang berkurang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penyebabnya mesti ditelisik agar bisa ditangani secara lebih menyeluruh. Solusi untuk menopang belanja masyarakat berupa bantuan sosial hanya bisa sementara. Harus ada solusi yang lebih fundamental dan berkelanjutan. Jika disederhanakan, masyarakat akan berbelanja jika barang tersedia, harganya terjangkau, dan memiliki dana untuk dibelanjakan. (Yoga)
Akses Pengobatan yang Terjangkau bagi Pasien HIV
Yoga
05 Oct 2024 Kompas
Kelompok masyarakat sipil, termasuk orang dengan HIV, mendorong produksi generik dan akses yang terjangkau dalam pengobatan HIV, khususnya penyediaan obat lenacapavir. Produksi generik dan akses terjangkau obat lenacapavir ini sangat penting karena pasien HIV membutuhkan obat antiretroviral yang harus dikonsumsi setiap hari. Upaya mendorong produksi generik dan akses pengobatan HIV yang terjangkau dilakukan kelompok masyarakat sipil dengan mengajukan permohonan banding atas pemberian paten obat lenacapavir ke Komisi Banding Paten Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Banding paten ini sudah diajukan sejak 2023 dan sidang selanjutnya dijadwalkan pada Selasa, 8 Oktober 2024.
Lenacapavir adalah obat antiretroviral (ARV) generasi baru dengan cara kerja longacting (jangka panjang) atau tidak perlu dikonsumsi setiap hari. Obat ini didaftarkan patennya di Kemenkumham oleh perusahaan farmasi global Gilead Sciences di Indonesia. Peneliti Senior Indonesia lobal Justice (IGJ) Lutfiyah Hanim menyampaikan, banding paten yang dilakukan kelompok masyarakat sipil ini sangat penting untuk memastikan adanya akses pengobatan HIV bagi masyarakat secara generik dan terjangkau. ”Pengobatan HIV di Indonesia sebenarnya dimasukkan ke dalam program di mana orang dengan HIV mendapatkan obat secara gratis dari pemerintah. Namun, berdasarkan pengalaman kami, akan semakin banyak pasien yang di-cover jika harga obat semakin terjangkau,” ujar Hanim dalam konferensi pers secara daring, Jumat (4/10/2024).
Banding paten obat lenacapavir sangat penting karena selama ini banyak perusahaan farmasi besar berupaya mematenkan obat tersebut. Padahal Hanim menilai lenacapavir bukanlah obat yang bisa dipatenkan karena tidak memiliki kebaruan. Paten ini juga akan mempersulit sebuah perusahaan memproduksi lenacapavir secara generik. Menurut Hanim, perusahaan pemilik paten lenacapavir telah mengajukan paten di banyak negara, seperti India dan Vietnam. Pengajuan banding paten tidak hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil di Indonesia, tetapi juga banyak negara, termasuk India. (Yoga)
Tantangan Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Nasional
Yoga
05 Oct 2024 Kompas
Badan Pangan Nasional lahir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Usianya baru tiga tahun lantaran baru dibentuk pada 29 Juli 2021 atau pada tahun ketujuh dalam satu dekade (2014-2024) kepemimpinan Jokowi. Ketika ditemui Kompas di Jakarta, Selasa (24/9/2024), Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menuturkan tantangan, capaian kerja, dan pekerjaan rumah yang masih perlu dirampungkan era pemerintahan selanjutnya. Bagaimana capaian kinerja dan tantangan sejumlah program prioritas Bapanas dalam tiga terakhir ini? Dalam hal stabilisasi pasokan dan harga pangan, saya mengakui tantangannya cukup berat. Apalagi dalam dua tahun terakhir ini, di mana Indonesia harus berhadapan dengan kenaikan harga pangan dunia dan berjuang keras mengatasi dampak perubahan iklim.
Pada tahun ini, misalnya, produksi beras nasional berkurang akibat dampak El Nino dan La Nina. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, neraca produksi-konsumsi beras nasional pada Januari-November 2024 berpotensi defisit 1,64 juta ton. Bahkan, pada tahun lalu, harga beras terus naik sehingga berkontribusi besar terhadap inflasi. Namun, kami berupaya meredam kenaikan harga beras itu melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta memberikan bantuan beras bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah. Kami juga berupaya menjaga cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog di atas 1 juta ton. Melalui sejumlah upaya itu, kami dapat mengintervensi kekurangan pasokan beras dan menyediakan beras dengan harga yang baik kepada masyarakat.
Kami juga dapat meredam, bahkan menekan harga beras tidak melonjak sangat tinggi di tengah defisit neraca produksi konsumsi beras. Hasilnya, dalam dua tahun terakhir ini, inflasi volatile food (pangan bergejolak) dapat terjaga di bawah target inflasi pemerintah dan Bank Indonesia yang sebesar 3-4 persen pada 2023 dan 1,5-3,5 persen pada 2024. Kami juga dapat mengintervensi harga beras. Kami dapat mengurangi jumlah daerah rawan pangan dari 74 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten kota pada 2023. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) juga turun dari 10,21 persen pada 2022 menjadi 8,53 persen pada 2023. Kami juga menggulirkan program Hapus Rawan Pangan Indonesia (Harapan) dan program Susut dan Sisa Pangan (SSP) untuk mengurangi food loss and waste. Bagaimana upaya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen (petani dan peternak), pelaku usaha, dan konsumen? (Yoga)
Cadangan Pangan RI yang Bersifat Dadakan dan Temporer
Yoga
05 Oct 2024 Kompas
Cadangan pangan merupakan salah satu kekuatan vital sebuah negara. Cadangan pangan menjadi tolok ukur kemampuan sebuah negara mengendalikan harga dan memberi makan rakyatnya. Tidak mengherankan jika pada 27 April 1952, Presiden Soekarno melontarkan pernyataan profetik, ”urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa”. Sudah 72 tahun pernyataan itu terlontar, Indonesia masih tertatih-tatih membangun cadangan pangan. Kendati pemerintah mengklaim mulai berhasil membangun cadangan pangan, cadangan pangan itu masih bersifat dadakan dan temporer.
Disebut dadakan lantaran setiap kali produksi suatu komoditas pokok di dalam negeri bermasalah, impor selalu menjadi solusinya. Bersifat temporer karena selalu berpegang pada produksi dan konsumsi pangan dalam setahun. Dalam sebuah diskusi dua tahun lalu, Badan Pusat Statistik menyebutkan rerata daya tahan stok beras akhir tahun Indonesia hanya mampu memenuhi konsumsi masyarakat selama 1-3 bulan ke depan. Kalau stok beras akhir tahun China, rata-rata bisa untuk memenuhi kebutuhan 8-9 bulan ke depan, Pakistan sekitar 6 bulan, dan India 3-4 bulan (Kompas, 17/12/2022). Itu baru bicara beras. Belum cadangan pangan lain yang kerap memunculkan persoalan tahunan, seperti kedelai, bawang putih, dan gula yang mayoritas pemenuhannya dari impor.
Bahkan, Indonesia, negara produsen minyak sawit mentah nomor satu dunia, pernah mengalami kelangkaan minyak goreng sawit. Bagaimana dengan sejumlah negara lain? Pada 2020, Indonesia Food Security Review (IFSR) mencatat, negara dengan daya tahan cadangan pangan terkuat adalah Amerika Serikat, yakni 1.068 hari (35,6 bulan). Urutan kedua ditempati China dengan daya tahan cadangan pangan 681 hari (22,7 bulan). ”Kami ingin Indonesia memiliki cadangan pangan dengan daya tahan lama seperti sejumlah negara lain. Kuncinya pada produksi pangan pokok dalam negeri, pendanaan cadangan pangan pemerintah. dan perkuatan sarana-prasarana logistik,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Yoga)
Kasus Kekerasan di Sekolah Melonjak
Yoga
05 Oct 2024 Kompas (H)
Kabar demi kabar tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah membuat para orangtua resah. Mereka merasa sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anaknya. Kurnia Adiarti (39), warga Sleman, Yogyakarta, memutuskan untuk meninggalkan kursi kerja di kantornya pada pukul 15.00 WIB untuk menjemput putranya yang masih duduk di bangku kelas 11 SMP negeri di kawasan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Padahal, sejak anaknya kelas V SD, ia memberikan kepercayaan sekaligus melatih kemandirian kepada anaknya untuk pulang sendiri dengan kendaraan umum. Belakangan, ia juga menjadi lebih sering menghubungi para gurunya untuk memantau kondisi anaknya di sekolah. Hal ini dilakukannya karena gelisah akan banyaknya kekerasan di sekolah lain.
Walau kejadiannya bukan di Yogyakarta, batinnya tetap merasa tidak tenang jika tidak menjemput langsung anaknya di sekolah. ”Awalnya itu, baca berita ada Kabar demi kabar tentang kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah membuat para orangtua resah. Mereka merasa sekolah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi anaknya. Kurnia Adiarti (39), warga Sleman, Yogyakarta, memutuskan untuk meninggalkan kursi kerja di kantornya pada pukul 15.00 WIB untuk menjemput putranya yang masih duduk di bangku kelas 11 SMP negeri di kawasan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Padahal, sejak anaknya kelas V SD, ia memberikan kepercayaan sekaligus melatih kemandirian kepada anaknya untuk pulang sendiri dengan kendaraan umum.
Belakangan, ia juga menjadi lebih sering menghubungi para gurunya untuk memantau kondisi anaknya di sekolah. Hal ini dilakukannya karena gelisah akan banyaknya kekerasan di sekolah lain. Walau kejadiannya bukan di Yogyakarta, batinnya tetap merasa tidak tenang jika tidak menjemput langsung anaknya di sekolah. perlihatkan kekerasan kepada anak, melainkan sebagai bahan edukasi untuk melindungi anak dan juga agar anak tidak menjadi pelaku. ”Kadang dia yang lebih tahu duluan daripada saya, jadi saya kasih tahu mana yang benar dan harus bersikap seperti apa Saya rasa kuncinya di pendampingan orangtua biar anak tidak jadi korban bahkan pelaku,” tuturnya. (Yoga)
Sri Mulyani, 10 Tahun Mengelola APBN
Yoga
04 Oct 2024 Kompas (H)
Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen vital pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan. Bagaimana realisasi kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2014-2024? Seperti apa politik anggaran pemerintahan terimplementasi? Guna menjawab pertanyaan itu, Kompas mewawancarai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Berikut petikannya. Selama 10 tahun terakhir, bagaimana fungsi fiskal sebagai stimulus perekonomian? Saat saya kembali ke Indonesia pada 2016, waktu itu keinginan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja infrastruktur besar sekali, tetapi dari sisi fiskalnya tidak memadai. Stabilisasi itu tergoyahkan dari sisi makro sehingga waktu saya kembali, kita me-restore kembali karena kebutuhan membangun infrastruktur itu penting dan selama 10 tahun itu banyak sekali.
Bicara hasil pembangunan infrastruktur, bisa lihat berapa jumlah jalan tol yang dibangun, jalan raya yang dibangun, bendungan yang dibangun, kelistrikan yang dibangun, airport yang dibangun, dan pelabuhan yang dibangun. Itu infrastruktur keras, artinya yang bisa dilihat. Dari sisi fiskal dan dari sisi alokasi untuk mendukung growth atau produktivitas supaya kita terus maju menuju Indonesia maju adalah kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia membaik. Itu dihitung dari tiga hal, yakni rata-rata harapan hidup masyarakat, rata-rata lama bersekolah, dan pengeluaran riil perkapita. Itu terjadi perbaikan. Terkait belanja pemerintah, apa persoalan mendasar yang dihadapi dalam 10 tahun terakhir? Better spending! Itu akan menjadi tema yang terus-menerus dibahas.
Sebagai ilustrasi, saat saya menjadi Menteri Keuangan pertama zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), itu size dari APBN hanya Rp 500 triliun. Sekarang, kita bicara tentang Rp 3.000 triliun, bahkan mendekati Rp 3.500 triliun. Jadi, kita bicara tentang jumlah nominal naik, mungkin kalau dikurangi dengan inflasi sekalipun tetap ada pertumbuhan riilnya. Tetapi, bukan masalah size-nya, tetapi masalah kualitas. Jadi, belanja itu bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kalau belanja yang langsung kepada masyarakat, katakanlah seperti bantuan sosial, persoalannya adalah masalah target. Benar enggak orang miskin terdata secara baik, lengkap, enggak salah sasaran. Saya rasa, dari berbagai belanja itu rakyat langsung menikmati. Tetapi, persoalan tentang kualitas adalah targetnya benar enggak? Adakah orang yang seharusnya menerima, tetapi enggak menerima atau orang yang tidak seharusnya menerima, tetapi dia menerima? Itu menjadi persoalan data. (Yoga)