Kinerja DPR Terganggu Polemik Tunjangan Perumahan
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Pemberian tunjangan perumahan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat mendadak dan menimbulkan polemik dikhawatirkan berdampak pada ketidakpastian kinerja parlemen. Pemberian tunjangan itu juga menimbulkan kesenjangan dengan Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan, pemberian tunjangan perumahan untuk anggota DPR semestinya sudah dikaji secara matang. Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR seharusnya telah mendalami usulan kebijakan tersebut sebelum masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir.
Apalagi, kondisi rumah dinas DPR sudah diketahui baik oleh Setjen maupun BURT selama setahun terakhir. Menurut Hidayat, implementasi kebijakan yang berbarengan dengan pengkajiannya seperti saat ini bakal berdampak pada kinerja parlemen. Hal itu akan menambah ketidakpastian kerja para anggota DPR yang juga masih menunggu kepastian ihwal penambahan alat yang sudah memiliki rumah pribadi di Jakarta diberikan opsi untuk menempati rumah dinas atau rumah pribadinya. Dihubungi terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Erwin Aksa, menilai, pemberian tunjangan perumahan akan lebih efektif ketimbang rumah dinas. Sebab, fasilitas dalam bentuk tunjangan lebih bisa digunakan secara bertanggung jawab ketimbang rumah dinas.
Berkaca pada pengalaman selama ini, para anggota DPR cenderung tidak menempati rumah dinasnya. ”Anggota DPR kebanyakan sudah punya rumah dan anggota DPR ingin privacy family,” katanya mengenai alasan banyak anggota DPR yang tak menempati rumah dinasnya. Rencana untuk mengubah fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan perumahan tertuang dalam surat edaran Setjen DPR kepada anggota DPR2019-2024 Nomor B/733/RT.01/09/2024. Surat tersebut ditandatangani Sekjen DPR Indra Iskandar pada 25 September 2024 atau lima hari sebelum masa jabatan DPR 2019-2024 berakhir. Dalam surat itu disebutkan bahwa anggota DPR 2024-2029. akan mendapat tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan anggota. Hal itu merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi partai politik di DPR, dan Setjen DPR pada 24 September 2024. (Yoga)
Tantangan di Balik Penundaan EUDR hingga Akhir 2025
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Komisi Uni Eropa merilis rencana penundaan penerapan aturan produk bebas deforestasi dan degradasi hutan atau EUDR hingga akhir 2025. Meski memberi angin segar bagi industri dan petani sawit, hal ini bisa memperlambat perbaikan tata kelola sawit. Pada 2 Oktober 2024 Komisi Uni Eropa (UE) mengusulkan penundaan EUDR sebagai respons atas keberatan sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan, termasuk Indonesia, terhadap regulasi itu. Aturan tersebut dinilai diskriminatif dan menekan petani kecil. Penundaan penerapan aturan itu harus menanti persetujuan Parlemen UE. Jika disetujui Parlemen dan Dewan UE, aturan ini bakal berlaku 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar serta 30 Juni 2026 untuk usaha mikro dan kecil demi memastikan penerapan regulasi itu tepat dan efektif.
Sebelumnya Uni Eropa mengesahkan EUDR awal Desember 2022 dan penerapannya mulai akhir 2024. Namun, penerapan regulasi tersebut menuai kritik dari sejumlah negara pengekspor produk berbasis lahan seperti sawit, termasuk dari Indonesia (Kompas.id, 5/10/2024). Aturan dalam EUDR mewajibkan produk ataupun komoditas yang masuk ke pasar UE tidak berasal dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Penerapan regulasi ini akan berbasis pada sistem uji tuntas yang wajib dimiliki semua operator yang menempatkan produknya di pasar UEDR Setiap operator mesti mempunyai dokumen yang menyatakan produk atau komoditas itu legal dan bebas dari kegiatan deforestasi. Untuk memastikannya, UE akan menelusuri hingga bidang tanah tempat komoditas diproduksi.
Aspek lain EUDR adalah transparansi data peredaran produk hasil hutan ke Uni Eropa. Publik bisa melihat pihak yang mematuhi aturan ini dan produknya bebas dari aktivitas deforestasi dan degradasi lahan. Mekanisme pemulihan hutan akibat ekspansi perkebunan sawit pun diatur. Tentu regulasi ini bakal berdampak bagi Indonesia sebagai negara pengekspor utama sawit dan kayu ke UE. Beberapa pekerjaan rumah mesti dikerjakan, yakni mengharmonisasikan regulasi di Indonesia dengan UE, antara lain data lokasi dan standardisasi produk bebas deforestasi. Di dalam negeri ada beda pendapat antara pemerintah danpelaku industri terkait keterbukaan data geospasial atau identifikasi letak geografis, obyek, atau fenomena komoditas yang disyaratkan EUDR. Persoalan lain yang mesti diatasi adalah maraknya perkebunan sawit ilegal dalam hutan. Meski memberi angin segar bagi produsen produk sawit dan kayu, rencana penundaan pemberlakuan aturan ini bisa memperlambat proses pembenahan tata kelola sawit berkelanjutan dari negara produsen ke negara konsumen. (Yoga)
20 Regulasi Kosong
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Perlindungan pekerja di platform digital diIndonesia masih lemah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah untuk melindungi mereka. Analis Indonesia Labour Institute, Rekson Silaban, akhir pekan lalu di Jakarta, mengatakan, sekurangnya terdapat 20 kekosongan regulasi perlindungan pekerja platform digital. Beberapa di antaranya tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai status pekerja. Kemudian, kekosongan hukum untuk mendefinisikan status aplikator sebagai perusahaan teknologi atau berdasarkan jenis layanan yang diberikan. Lalu, kekosongan regulasi terkait dengan ruang lingkup platform ekonomi untuk menentukan pengaturan berbasis lokasi dan laman, hubungan kerja, dan cara mengintegrasikan ekonomi platform ke struktur hubungan industrial.
Selanjutnya, kekosongan hukum terkait hak untuk berorganisasi dan berunding bersama, dasar penentuan biaya pendaftaran, jam kerja yang termasuk alokasi waktu saat menunggu pesanan, dan bentuk upah minimum. Ada juga kekosongan model manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3), regulasi yang mewajibkan jaminan sosial, transparansi algoritma, sistem pengawasan ketenagakerjaan, persaingan tidak sehat dengan transportasi konvensional, serta koherensi kebijakan. Selain itu, ada ketiadaan regulasi tentang pembatasan jumlah kendaraan, mekanisme penyelesaian sengketa konsumen, penanganan masalah pekerjaan lintas batas, keamanan data penumpang dan pengemudi, serta perlindungan atas diskriminasi pekerjaan.
”Kalaupun ada, regulasi yang tersedia tidak mengenal sistem relasi kerja pada platform digital, status kerja mitra versus perusahaan platform, dan status penyedia teknologi versus pemberi kerja,” katanya. Dalam riset disertasinya mengenai kebijakan perlindungan kerja pekerja platform, Rekson menemukan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya mengatur tata cara kerja sama pengangkutan umum angkutan ojek daring dengan koperasi dan UMKM. Temuan lainnya, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat hanya menyebutkan hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi sebagai hubungan kemitraan. (Yoga)
Taktik Merebut Pasar Daring
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Sekitar satu dekade lalu, bisnis transportasi daring mulai berkembang di Indonesia. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini, termasuk layanan taksi daring, mengalami pertumbuhan yang pesat. Masyarakat berbondong-bondong menggunakan layanan jasa ride-hailing. Hanya dengan satu sentuhan layar ponsel, konsumen bisa memesan sepeda motor atau mobil dengan harga terjangkau. Ragam promo diberikan untuk menarik lebih banyak orang. Pasar taksi konvensional pun perlahan menyusut karena banyak konsumen yang beralih ke layanan daring. Ada yang nyaris gulung tikar, tetapi ada pula yang masih berusaha bertahan. Perubahan ini memaksa mereka berinovasi demi mempertahankan pamor dan eksistensi. Seiring berjalannya waktu, keluhan-keluhan layanan jasa taksi daring bermunculan.
Sebagian komplain karena kondisi mobil yang kotor dan tak rapi sehingga mengurangi kenyamanan. Ada pula kasus-kasus pemerasan hingga penculikan yang dilakukan sopir taksi daring. Kejadian-kejadian ini menurunkan kepercayaan konsumen sehingga mereka kembali pada taksi konvensional dengan standar yang jelas dan ketat. Apalagi, perusahaan taksi konvensional juga telah mengadopsi digitaliasi. ”Akhir-akhir ini memesan taksi online seperti gambling untuk mendapatkan mobil yang nyaman. Sebab, mereka enggak punya standar bagi pengemudi,” ujar pengamat transportasi sekaligus konsumen, Djoko Setijowarno, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (6/10/2024).
Tak ada jaminan keamanan bagi para penumpang meski aplikator (penyedia kerja) pasti akan membekukan oknum sopir bermasalah. Namun, masalah utamanya terletak pada kurangnya tindakan preventif yang seharusnya dapat diantisipasi. Djoko mengatakan, kondisi itu erat kaitannya dengan fasilitas serta perhatian perusahaan bagi para sopirnya. ”Pada akhirnya, beberapa pengemudi taksi konvensional yang beralih ke daring kembali lagi ke perusahaan semula. Kemudian, ada pula pengemudi taksi daring pindah ke konvensional,” katanya. Dalam laporan Statista, pasar transportasi daring atau layanan berbagi tumpangan (ride-hailing) didominasi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan PT Grab Teknologi Indonesia. (Yoga)
Harga Cabai Melonjak Turun
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Harga cabai merah besar anjlok. Dalam tiga hari terakhir, harga cabai merah besar di Jawa Timur menyentuh Rp 3.500 per kilogram dan Rp 4.000 per kg. Petani rugi besar sebab harga pokok penjualan Rp 15.000 per kg. Di tempat lain, seperti Kota Cirebon, Jawa Barat, hal serupa terjadi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, harga cabai merah turun dari Rp 30.000 per kg pada akhir Agustus menjadi Rp 15.000 per kg pada September. ”Dalam tiga hari terakhir ini harga terus buruk. Cabai merah besar ukuran kecil sampai Rp 3.500 per kg, sedangkan yang biasa Rp 4.000-Rp 5.000 per kg. Dalam kondisi seperti ini, kami berharap pemerintah turut memikirkan solusi bagi petani,” kata Nanang Triatmoko, Ketua Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Jatim, Jumat (4/10/2024).
Oleh karena kondisi terpuruk tersebut, Nanang mengatakan AACI membuat surat terbuka kepada Presiden RI agar pemerintah memberikan perhatian dan solusi. Mereka memilih bersurat karena tidak bisa berunjuk rasa lantaran masih harus mengurus lahan. ”Permintaan kami sangat sederhana, yaitu di saat harga di tingkat petani Rp 4.000 per kg, pemerintah bisa hadir. Jadi sama seperti pemerintah hadir saat harga mahal. Kalau harga mahal, pemerintah ribut membuat operasi pasar dan lainnya. Kalau harga jatuh, apa yang akan dilakukan?Berlaku adillah kepada petani,” katanya. Menurut Nanang, hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah membuat regulasi jelas terhadap fluktuasi harga produk pertanian seperti cabai tersebut. Dengan demikian, saat harga mahal atau murah, kerugian, baik di konsumen maupun petani, tidak terlalu besar. Penyerapan bisa melalui pihak ketiga, Bulog, atau lainnya.
”Harga jatuh karena sentra-sentra cabai seperti di Sembalun Mataram, Banyuwangi, Jember, Paiton, Blitar, dan Bojonegoro semuanya sedang panen. Makanya, cabai di tingkat petani harganya rendah. Apalagi saat ini daya beli masyarakatturun sehingga pembelian cabai juga menurun,” katanya. Rendahnya harga cabai merah pernah terjadi lima tahun lalu saat pandemiCovid-19. Saat itu harga cabai merah di bawah Rp 5.000 per kg. Adapun 12 tahun lalu harga cabai merah pernah di angka Rp 2.000 per kg.Wahyu Nur Cahaya (35), petani cabai asal Ngantang, Malang, mengatakan, hampir dua bulan ini harga cabai merah besar terus merosot. ”Saat ini di petani harganya Rp 3.000-Rp 3.500 per kg. Kemarin di pasar dijual Rp 4.000 per kg tidak laku,” katanya. (Yoga)
Susahnya Mencapai Target Penerbitan Saham Perdana
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Kurang dari tiga bulan menuju akhir 2024, jumlah saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia telah mencapai 936 entitas. Jumlah tersebut masih jauh dari target otoritas pasar modal yang mengharapkan tercatatnya 1.000 perusahaan. Sampai dengan Jumat (4/10/2024), jumlah perusahaan yang berencana melakukan pencatatan saham perdana mencapai 30 perusahaan dari beragam sektor. Mayoritas atau sebanyak 28 perusahaan yang hendak masuk ke bursa itu memiliki aset berkategori menengah dan atas, lebih dari Rp 50 miliar. Jika semua perusahaan itu bisa melaksanakan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) hingga akhir tahun ini, target yang diharapkan otoritas bursa sebelumnya tidak akan tercapai.
Hal ini memang sudah diprediksi jauh-jauh hari, melihat perkembangan situasi ekonomi dan politik, yang diwarnai sentimen suku bunga tinggi dan pemilu di banyak negara, termasuk Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengakui tantangan tersebut ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai persiapan IPO perusahaan di bawah mereka yang dikabarkan tertunda. Perusahaan itu antara lain PT Pertamina Hulu Energi (PHE), PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, PalmCo. ”Setelah dikaji, rencana listing ditunda. Keputusan IPO bergantung pada minat (pelaku pasar). Sementara kami lihat tahun ini, momentumnya kurang,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kamis (3/10).
Direktur Utama PalmCo Muhammad Abdul Gani, sebelumnya mengatakan, perseroan masih menunggu arahan dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. ”Kami tunggu dan mendengarkan kebijakan pemerintah mendatang. Secara prinsip, kami sudah siap,” ujarnya. Satu perusahaan swasta yang hendak IPO belum lama ini bahkan tiba-tiba mengundurkan diri. Perusahaan itu adalah PT Golden Westindo Artajaya (GWAA) yang akhir September lalu tidak melanjutkan proses IPO mereka. Laman e-IPO yang menampilkan prospektus calon emiten tertulis status ”postpone” atau ditunda. Terkait penundaan ini, belum ada informasi lebih lanjut dari perusahaan. (Yoga)
Harga Gula Dunia Naik 10,4 Persen Hanya dalam Seminggu
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Indeks Harga Pangan Dunia naik cukup tajam pada September 2024. Harga lima komoditas yang menjadi komponen penghitungan indeks naik semua. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada gula, yakni sekitar 10,4 persen secara bulanan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Jumat (4/10/2024), merilis Indeks Harga Pangan Dunia pada September 2024 sebesar 124,4. Indeks tersebut naik 3 persen secara bulanan dan menandai kenaikan bulanan terbesar sejak Maret 2022. Indeks tersebut juga berada di level tertinggi sepanjang Januari-September 2024. Indeks semua komoditas, yakni serealia, minyak nabati, susu, daging, dan gula, menguat di kisaran 0,4-10,4 persen secara bulanan.
Indeks Harga Serealia pada September 2024 naik 3 persen secara bulanan menjadi 113,5. Indeks Harga Minyak Nabati naik 4,6 persen menjadi 142,4. Demikian juga Indeks Harga Susu dan Daging yang naik masing-masing 3,8 persen menjadi 136,3 dan 0,4 persen menjadi 119,6. Kenaikan tertinggi terjadi pada Indeks Harga Gula, yakni 10,4 persen secara bulanan menjadi 125,7 pada September 2024. Untungnya, indeks tersebut masih jauh lebih rendah 22,7 persen dibandingkan dengan September 2023 yang mencapai 162,7. Merujuk Data Harga Komoditas Bank Dunia (The Pink Sheet) Edisi Oktober 2024, harga rerata gula dunia pada September 2024 sebesar 0,45 dollar AS per kilogram (kg).
Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2024 yang sebesar 0,41 dollar AS per kg dan lebih rendah dari September 2023 yang mencapai 0,58 dollar AS per kg. ”Peningkatan harga gula didorong oleh kekhawatiran atas mengetatnya ketersediaan gula dunia pada musim 2024/2025,” sebut FAO dalam laporannya. FAO menjelaskan, kenaikan harga gula dunia terjadi akibat persepsi negatif pasar terhadap kondisi gula di Brasil dan India. Prospek panen tebu dan produksi gula di Brasil memburuk akibat kemarau dan kebakaran yang merusak ladang tebu pada akhir Agustus 2024. Di India, perubahan kebijakan gula dari pembatasan ekspor
gula menjadi peningkatan produksi etanol berbasis sari tebu dikhawatirkan akan mengganggu ekspor gula. Negara produsen gula terbesar kedua dunia tersebut akan mengizinkan pabrik gula menggunakan sari tebu untuk memproduksi etanol per 1 November 2024. (Yoga)
Bakal ada Bandara Internasional di IKN
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Pemerintah berencana menjadikan Bandara Ibu Kota Nusantara bisa digunakan untuk umum dan melayani penerbangan internasional jarak jauh. Namun, sejumlah kalangan meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana itu agar bandara terdekat dari Bandara IKN tak terdampak. Di sela-sela berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (6/10/2024), Menter Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan bahwa di Kalimantan Timur nanti bakal ada dua bandara internasional. Keduanya adalah Bandara IKN dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di Balikpapan. ”Iya, karena ini (Bandara IKN), kan, long distance (jarak jauh),” kata Budi. Jarak Bandara IKN dengan Bandara SAMS Sepinggan adalah 48 kilometer dengan jalur darat, melintasi Teluk Balikpapan dan melalui Jembatan Pulau Balang.
Meski jarak kedua bandara itu relatif berdekatan, menurut Budi, hal itu tidak menjadi masalah. Ia membandingkan dengan London, Inggris, yang memiliki banyak bandara di sebuah kota. ”Jadi, tidak masalah dengan jarak (antarbandara),” kata Budi. Berdasarkan Visitlon don.com, situs panduan kunjungan ke London, terdapat enam bandara internasional di London. Bandara London City dan Bandara Heathrow berjarak sekitar 40 kilometer. Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, selama ini juga melayani rute internasional. Pertama, dari Balikpapan langsung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua, rute Balikpapan-Singapura. Kriteria di permenhub Menurut Peraturan Menhub Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, ada kriteria jarak antarbandara di sebuah wilayah.
Untuk Pulau Kalimantan, lokasi IKN berada, kriteria pelayanan bandara berada dalam radius 60 kilometer atau waktu tempuh moda transportasi lain minimal empat jam. Selain itu, potensi penumpang minimal 200.000 orang per tahun atau jumlah penduduk yang menjadi cakupannya minimal 2 juta orang. Budi belum menjelaskan rute long distance atau jarak jauh yang bakal dilayani Bandara IKN. Keputusan pasti soal pengoperasian bandara ini bakal tertuang dalam peraturan Presiden. Sebelumnya, perihal teknis pembangunan Bandara IKN tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Very Very Important Person (VVIP) untuk Mendukung IKN. Dalam Pasal 2 tertulis, bandara tersebut khusus melayani kepentingan kegiatan pemerintahan di IKN. (Yoga)
Cuan dari Ikan Gabus
Yoga
07 Oct 2024 Kompas
Tiga kolam berdinding kayu, beralas terpal, dengan dinaungi paranet tertata di halaman rumah Nad (64) di Desa Penyengat, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Samar-samar tampak ratusan ikan gabus (Channa striata) berenang di dasar kolam dengan air berwarna gelap. Di sekeliling rumah Nad, perkebunan kelapa sawit seakan tiada habis. Meski memiliki pohon kelapa sawit, Nad memilih memenuhi kebunnya dengan hamparan tanaman nanas. Sejak awal 2024, kesibukannya bertambah dengan memelihara 2.500 ikan gabus. Siang itu, Rabu (18/9/2024), Nad kedatangan seorang anggota staf PT Alam Siak Lestari bernama Legianto (33). Di PT Alam Siak Lestari, salah satu tugas Legianto adalah mendampingi pembudidaya ikan gabus. Kepada Legianto, Nad menceritakan, seekor ikan baru saja mati, padahal air di ketiga kolam belum lama diganti. Air kolam diambil dari sungai kecil yang mengalir di depan rumah.
Legianto lalu membuka kotak berisi perlengkapan pengukur keasaman (pH) air. Salah satu kolam terindikasi lebih asam dibandingkan dua kolam lain. Ia menduga, itu penyebab ikan mati. Nad lalu diminta menaburkan kapur dolomit ke kolam yang terlalu asam. Sekitar 1,5 jam perjalanan dari tempat Nad, di laboratorium PT Alam Siak Lestari yang terletak di Kecamatan Siak, Rifa’i (30), seorang anggota staf, tengah mengolah puluhan ikan gabus. Ikan gabus segar berbobot 500 gram sampai 800 gram dipisahkan antara daging, isi perut, dan kulitnya. Daging ikan gabus kemudian dipotong dan dikukus selama tiga jam dengan alat khusus. Ketika daging ikan gabus dikukus, terdapat uap air yang kemudian didinginkan menjadi ekstrak atau sari albumin cair.
Daging ikan gabus yang telah dikukus kemudian dipisahkan dari tulangnya, lalu dikeringkan dengan alat khusus sampai kadar airnya tinggal 8 persen. Daging ikan yang sudah keringkemudian dihaluskan sampai berbentuk tepung. Tepung ikan gabus yang dihasilkan memiliki kandungan albumin 17-20 persen. Jumlah itu lebih tinggi dari Standar Nasional Indonesia (SNI) sebesar 15 persen. Tepung berisi ekstrak atau sari albumin lalu dimasukkan ke dalam kapsul dan dipasarkan dengan merek Albugo. Aktivitas budidaya ikan gabus yang dilakukan Nad dengan pengolahan ikan gabus oleh PT Alam Siak Lestari terhubung oleh gambut. Ketika terjadi kebakaran lahan pada 2015, Kabupaten Siak menjadi salah satu lokasi di Provinsi Riau yang lahan gambutnya terbakar hebat. Sebanyak 57 persen wilayah Kabupaten Siak merupakan tanah gambut. (Yoga)
Fondasi Solid Peserta PBI JKN
Yuniati Turjandini
07 Oct 2024 Investor Daily (H)
Pemerintah Presiden Jokowi telah membangun fondasi solid di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini terlihat pada besarnya jumlah peserta program ini mencapai ini yang mencapai 277 juta atau 98,67% dari total penduduk. Kini, waktunya Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan program ini dengan beberapa penyempurnaan. Salah satu yang mendesak adalah penambahan program peserta bantuan iuran (PBI) yang kini baru mencapai 96,8 juta. Padahal dalam, Perpres No.36 Tahun 2023, kuota PBI tahun 2024 diamanatkan mencapai 113 juta. Dengan begini makin banyak masyarakat miskin yang bisa mengakses program JKN. Pemerataan layanan kesehatan akan terjadi dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Ini menjadi salah satu modal untuk menggenjot produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari itu, perkembangan JKN dalam 10 tahun terkakhir cukup impresif. Bahkan Indonesia menjadi negara tercepat yang mencapai cakupan kesehatan semesta (universal health coverage/UHC) yakni 10 tahun. bandingkan dengan Korea Selatan (Korsel) yang memerlukan 12 tahun untuk mencapainya. (Yetede)