Tahun Depan, Prospek Laba Bank Diperkirakan Lebih Tinggi Dibanding 2024
Tahun ini, industri perbankan akan sulit mencetak pertumbuhan laba yang tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan laba 2025 diperkirakan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 2024. Hal ini disebabkan efek suku bunga tinggi yang masih berdampak bagi perbankan, membuat biaya dana (cost of fund) bank juga naik. Namun kenaikannya tidak sejalan dengan peningkatan suku bunga kredit, lantaran bank fokus menjaga kualitas asetnya. Deputi Head of Equity Research PT Mandiri Sekuritas (Mansek) Kresna Hutabarat mengatakan, beberapa bank besar mengalami penurunan tingkat pertumbuhan laba bersih pada semester I-2024.
"Setelah laba kuat di 2022, 2023, tapi di 2024 akibat tekanan beban bunga sehingga menggerus NIM bank, terutama di bank besar, meskipun BSI masih bisa mempertahankan pertumbuhan 20% laba di semeter I," tutur Kresna. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan masih kuat dikontribusi dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga BCA dan BSI yang juga mendukung perekonomian meski tekanan beban bunga meningkat. Sekuritas memperkirakan pada kuartal IV-2024 BI akan memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) pada November dan juga Desember 25 bps hingga menjadi 5,5% di akhir tahun ini. (Yetede)
Ekspansi Dua Bisnis Inti yaitu PLTP dan PLTB
Keberpihakan ke Manufaktur jadi Kunci untuk Mencapai Target
Pemerintah Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Keberpihakan ke manufaktur menjadi kunci untuk mencapai target tersebut. Ketua Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (ApsyFI) Redma Gita mengatakan, bila ingin pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%, maka industri manufaktur harusnya tumbuh 10%. Sayangnya, dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi rata-rata di angka 4%-4,5%. "Untuk mencapai pertumbuhan manufaktur 10%, artinya tekstil harus tumbuh 16%. Hanya saja sekarang kita minus, untuk ke 16% angka berat," ucap dia. Redma melihat Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasamita sangat paham dengan kondisi industri.
Sayangnya, masalah di kementerian lain seperti ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Di Kemedag itu tergantung Kemenko Kayak kemarin permendag 36 ke permendag 8 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini," kata dia. Redma menjelaskan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso sudah berkomitmen untuk menjaga pasar dalam negeri. Seharusnya komitmen ini juga diikuti oleh Kemenkeu. "Presiden Prabowo enggak mau menaikkan pajak tetapi diperluas Wajib Pajak terutama pemain ilegal di ritel. Pajakkan yang dikoyak yang formal. Tapi yang diselundupkan enggak pernah dikerjain," ucap dia. (Yetede)
BTS Internet 4G Telah Jangkau 95% Desa di Seluruh Indonesia
Akses internet melalui jaringan menara penguat sinyal seluler (base transciever station/BTS) 4G/LTE telah menjangkau 79,426 (95,44%) desa/kelurahan di seluruh wilayah Indonesia dari total 83.218 yang ditargetkan. Itu artinya, Indonesia masih menyisakan 3.792 (4,55%) desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang harus dibangun BTS 4G untuk dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabumung Raka pada periode 2024-2029. Pencapaian itu dengan asumsi, hingga akhir 2023 akses jaringan dan layanan internet BTS 4G telah dibangun dan menjangkau 70.093 (95,04%) desa/kelurahan di Tanah Air.
Sementara itu, tahun 2024 hingga Jumat (18/10/2024) pekan lalu, ada tambahan 333 desa/kelurahan dibangun BTS 4G. Karena, terdapat total 79.426 (95,44%) desa/kelurahan sudah dibangun BTS 4G hingga Jumat pekan lalu. Direktur Utama Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar pun memberikan apresiasi atas rekomendasi dan dukungan Satuan Tugas (Satgas) Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemekomdigi) yang dibentuk pada 12 Oktober 2023. Satgas terebut berperan besar dalam mengawal penyelesaian proyek teknologi informasi dan komunikasi di wilayah 3T, terutama BTS 4G. (Yetede)
Swasembada Pangan, Agar Tidak Bergantung Sumber Makanan dari Luar
Ekonomi Indonesia Mengalami Deflasi
Mengapa Swasembada Pangan ala Prabowo Dianggap Tidak Tepat
Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat yang Tak Tertuntaskan
Mendukung Perdagangan untuk Tumbuh Lebih Pesat
Sektor perdagangan Indonesia tengah mendapatkan sentimen positif, terlihat dari kenaikan peringkat Sustainable Trade Index (STI) ke posisi 18 dunia menurut Hinrich & International Institute for Management Development (IMD). Peringkat ini mencerminkan kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengelolaan lingkungan. Meskipun berhasil mengungguli India dan Rusia, Indonesia masih berada di belakang negara-negara seperti Singapura dan Thailand.
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), Fajarini Puntodewi, menyatakan bahwa kenaikan peringkat ini menunjukkan soliditas kinerja perdagangan nasional. Namun, tantangan seperti stabilitas politik dan angka harapan hidup perlu diperhatikan. Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI), Benny Soetrisno, berharap pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dapat memperluas perjanjian dagang untuk meningkatkan ekspor, khususnya dengan negara-negara nontradisional.
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menekankan pentingnya kemitraan ekonomi dan menyebut Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa sebagai prioritas. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyoroti bahwa perdagangan internasional Indonesia belum cukup memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi dan sosial, menandakan perlunya perbaikan di sektor infrastruktur perdagangan dan diversifikasi.
Secara keseluruhan, meski ada pencapaian yang membanggakan, pemerintah dan pelaku industri diharapkan terus berupaya meningkatkan daya saing perdagangan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.
Mengawal Target Produksi Migas Nasional
Di tengah euforia pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sektor energi dan sumber daya mineral, khususnya minyak dan gas, tengah melakukan pembenahan. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) telah meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memastikan produksi dan lifting migas nasional memenuhi target yang telah ditetapkan.
Pemerintah mendorong KKKS untuk mengoptimalkan penemuan cadangan baru, dengan perhatian khusus pada lapangan yang tidak berproduksi (idle fields) dan yang belum dikembangkan. SKK Migas berencana mengeluarkan rekomendasi pada Januari 2025 untuk menangani lapangan-lapangan tersebut, dengan empat opsi tindakan yang bisa diambil.
Meskipun Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 1,6 juta barel per hari, potensi migas di Indonesia tetap menarik. Dengan dukungan kebijakan yang mempermudah kegiatan hulu migas, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan pengelolaan sektor energi guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.









