;
Teknologi ...

UMKM yang Tengah Terpuruk Diharapkan Mendapatkan Angin Segar dari Perbankan di 2025
Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily (H)

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tengah terpuruk diharapkan mendapatkan angin segar dari perbankan di 2025, Ini seiring dengan rencana bisnis perbankan (RBB) yang terus menggenjot kredit keadaan sektor tersebut. Berbagai pihak termasuk OJK memberikan dukungan dan mendorong pertumbuhan UMKM, yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya, OJK mengimbau kepada semua bank agar lebih agresif  menyalurkan kredit kepada UMKM. "Di tahun mendatang, dukungan pada UMKM tampak dari rencana bisnis yang meningkat setiap tahunnya.

OJK telah mengirim surat kepada seluruh perbankan  pada 18 Oktober 2024 untuk meminta bank  melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dalam penyaluran kredit UMKM, dan dicantumkan  dalam RBB 2025," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. Dian mengatakan, OJK sudah menyelesaikan RPOJK tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM yang akan dikonsultasikan dengan DPR pada waktunya, dimana saat ini konsepnya  sedang dalam finalisasi. "Ada banyak hal (dari RPOJK) yang akan sangat membantu dalam konteks kemudahan UMKM terhadap pendanaan bank," ujarnya. (Yetede)

Teknologi ...

Optimalisasi Hilirisasi Sawit

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing industri seperti memaksimalkan nilai tambah produk sawit. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, dengan memproduksi satu ton sawit, secara bersamaan dapat menghasilkan 8,7 ton biomass. "Menurut saya, oil palm is an incredible tree. Karena dia memiliki hal yang luar biasa dan itulah sebabnya kita  mengharapkan dari pada kita  melakukan research, lebih baik kita mengembangkan kawasan ekonomi-kawasan ekonomi," jelas dia. Sahat menjelaskan, Kawasan Ekonomi Khusus sangat penting dan perlu digalakkan.

Indonesia memiliki geografis yang strategis dibandingkan  negara lainnya dan sawit sekarang sangat diminati diseluruh dunia. Bagaimana harga sawit kita itu, kita konversi sampai dengan harga US$ 3.000-US$ 4.000 per ton dari US$ 800 dolar. Untuk mencapai itu banyak persyaratan yang kita perlukan," kata dia. KEK kita gunakan untuk menarik industri atau pelaku usaha untuk berpindah atau berusaha ke dalam negeri. Sahat mengharapkan adanya kestabilan  politik dan regulasi agar investor asing berminat masuk ke Indonesia. "Itu strategi yang akan kita jalankan. Bagaimana kita memberikan fasilitas yang baik bagi mereka sehingga mereka betah berbisnis di Indonesia," jelas dia. (Yetede)

Teknologi ...

Komitmen Presiden Prabowo Membangun Bandara Bali Utara

Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Investor Daily
Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen membangun bandara kedua di Pulau Dewata yang beralokasi di kabupaten Buleleng, wilayah utara Bali. Pembangunan Bandara ini untuk memecah kepadatan di selatan Bali tepatnya sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, Bali. Dalam kunjungannya ke Bali, Minggu (3/11) kemarin, Presiden Prabowo Subianti tersebut menyatakan siap membangun infrastruktur transportasi udara di wilayah Bali utara demi kesejahteraan masyarakat. Bandara tersebut, kata Prabowo, kan dibangun dengan teknologi yang modern dan canggih, dengan mengadopsi standar teknologi bandara lainnya di negara maju seperti Bandara Internasional Changi di Siangapura dan Bandara Internasional Hong Kong. "Saya berkomitmen, saya ingin membangun north Bali internasional airport kita akan bikin Bali mungkin The New Singapore, The New Hong Kong pusat nanti kawasan ini," kata Prabowo. Meski demikian, bandara yang beralokasi di utara Bali tersebut  harus tetap memperhatikan dan menjaga budaya Bali yang telah terkenal di seluruh dunia. Hal ini sesuai dengan prinsip yang selalu ditekankan oleh Prabowo untuk menjaga adat dan budaya Bali dalam pidato sebelumnya. (Yetede)
Teknologi ...

Aturan Baru Upah Minimum Setelah Keputusan MK
Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024, guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut salah satunya berdampak pada upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah menargetkan aturan baru soal UMP rampung dalam dua hari. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah punya waktu hingga 7 November 2024 untuk menyelesaikan aturan tentang UMP melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran. "Kami banyak berbicara tentang upah minimum karena memang menjadi deadline dalam dua hari ke depan. Arahan beliau (Prabowo) sangat jelas dan nanti teman-teman silakan tunggu hasil rumusan kami," kata Yassierli seusai rapat tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo dan para menteri sepakat untuk langsung melaksanakan putusan MK itu. Namun ada urgensi khusus soal UMP karena semua provinsi harus menetapkannya pada 21 November 2024. Supratman menyebutkan indeks hidup layak harus diperhitungkan dalam formula penetapan UMP. Namun ia menyerahkan hitung-hitungan teknisnya kepada Menteri Ketenagakerjaan. "Untuk yang lain-lain, kan ada waktu dua tahun untuk mengeluarkan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang baru," ucap politikus Gerindra ini mengacu pada 20 pasal lain yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja.

Pada Kamis, 31 Oktober 2024, MK mengabulkan sebagian uji materi atas UU Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan pada hari yang sama. Gugatan uji materi yang dilayangkan sejumlah serikat buruh ini mengubah beberapa aturan dalam dunia ketenagakerjaan. MK memutuskan mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum. Sebanyak 21 pasal itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh. (Yetede)
Teknologi ...

Lima Alasan Kenapa Orang Pilih Terbang dengan Pesawat
Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
Banyak orang menganggap bahwa pesawat hanya cocok untuk perjalanan ke luar negeri. Padahal untuk perjalanan domestik moda transportasi ini juga bisa menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan kendaraan lain. BBN Airlines sebagai salah satu maskapai penerbangan domestik yang terpercaya bisa dipilih sebagai moda transportasi untuk perjalanan dalam negeri. Sebab, ada beberapa faktor yang menjadikan pesawat pilihan utama dan berbagai manfaat yang bisa dirasakan jika memilih penerbangan domestik.

Salah satu alasan utama mengapa banyak orang lebih memilih pesawat untuk perjalanan domestik adalah efisiensi waktu. Pesawat memungkinkan Anda mencapai tujuan lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi lain. Rute-rute domestik populer seperti Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bali, atau Jakarta-Medan yang membutuhkan waktu belasan jam dengan mobil atau kereta api bisa ditempuh hanya dalam waktu 1-2 jam dengan pesawat. 

Dengan pilihan penerbangan yang fleksibel Anda bisa mengatur waktu perjalanan secara lebih optimal. Walaupun perjalanan udara melibatkan prosedur keamanan dan pengecekan bagasi yang ketat, maskapai besar seperti BBN Airlines telah berinovasi untuk mempercepat proses tersebut. Dengan kemajuan teknologi dan penerapan check-in online Anda sebagai penumpang bisa menghemat waktu di bandara. Sistem boarding yang lebih efisien juga memungkinkan Anda bisa langsung menuju pesawat dengan proses yang relatif cepat. (Yetede)
Teknologi ...

Aturan Baru Upah Minimum Setelah Putusan MK
Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 4 November 2024, guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal uji materi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut salah satunya berdampak pada upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah menargetkan aturan baru soal UMP rampung dalam dua hari. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah punya waktu hingga 7 November 2024 untuk menyelesaikan aturan tentang UMP melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran. "Kami banyak berbicara tentang upah minimum karena memang menjadi deadline dalam dua hari ke depan. Arahan beliau (Prabowo) sangat jelas dan nanti teman-teman silakan tunggu hasil rumusan kami," kata Yassierli seusai rapat tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo dan para menteri sepakat untuk langsung melaksanakan putusan MK itu. Namun ada urgensi khusus soal UMP karena semua provinsi harus menetapkannya pada 21 November 2024. Supratman menyebutkan indeks hidup layak harus diperhitungkan dalam formula penetapan UMP. Namun ia menyerahkan hitung-hitungan teknisnya kepada Menteri Ketenagakerjaan. "Untuk yang lain-lain, kan ada waktu dua tahun untuk mengeluarkan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang baru," ucap politikus Gerindra ini mengacu pada 20 pasal lain yang dibatalkan dalam UU Cipta Kerja. Pada Kamis, 31 Oktober 2024, MK mengabulkan sebagian uji materi atas UU Cipta Kerja. Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 itu dibacakan pada hari yang sama. Gugatan uji materi yang dilayangkan sejumlah serikat buruh ini mengubah beberapa aturan dalam dunia ketenagakerjaan.

MK memutuskan mencabut dan merevisi 21 pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, termasuk norma-norma yang mengatur upah minimum. Sebanyak 21 pasal itu dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena dinilai merugikan hak konstitusi pekerja serta bertentangan dengan prinsip kesejahteraan buruh. Dengan adanya putusan ini, penghitungan upah minimum harus mengikuti prinsip kebutuhan hidup layak. Pernyataan bahwa setiap pekerja berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam Pasal 88 ayat 1 dan Pasal 81 angka 27 UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, kecuali dimaknai sebagai penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup layak bagi buruh serta keluarganya. (Yetede)
Teknologi ...

Menteri Komdigi Meutya Hafid Menonaktifkan 11 Pegawainya yang Melindungi Laman Judol dari Pemblokiran
Yuniati Turjandini 05 Nov 2024 Tempo
MENTERI Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menonaktifkan 11 pegawainya yang melindungi laman judi online dari pemblokiran. Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan mereka sebagai tersangka. Meutya tak menyebutkan identitas 11 pegawai tersebut karena masih memverifikasi serta menunggu koordinasi antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komdigi dan Polri. “Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas pegawai yang ditangkap,” kata Meutya kepada Tempo pada Senin, 4 November 2024. Politikus Partai Golkar itu menyatakan telah menandatangani Instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang upaya mendukung penegakan pemberantasan judi online di lingkungan Kementerian Komdigi. Dalam instruksi itu, Meutya meminta semua pegawai Kementerian Komdigi melaksanakan dan menaati pakta integritas tentang pemberantasan perjudian daring. Pakta yang ditandatangani para pegawai Kementerian Komdigi pada Juli 2024 itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 

Dalam instruksi itu, Meutya Hafid juga menegaskan soal larangan pegawai Kementerian Komdigi berkomunikasi serta mempengaruhi dan mendistribusikan segala bentuk aktivitas ataupun muatan judi online. Instruksi ini mulai berlaku per 1 November 2024. Polda Metro Jaya mengungkap aksi culas 11 pegawai Kementerian Komdigi kepada publik pada pekan lalu. Polisi menggeledah sebuah ruko di kawasan Galaxy Grand City, Bekasi, yang menjadi markas para pegawai itu pada Kamis, 31 Oktober 2024. Mereka sebenarnya bertugas memantau dan memblokir laman yang memiliki muatan judi online agar tak dapat diakses masyarakat. Namun, dalam praktiknya, mereka justru mengawal laman-laman itu dengan imbalan Rp 8,5 juta per laman per bulan. 

Berdasarkan penyidikan polisi, komplotan ini berhubungan langsung dengan pemilik laman yang mereka amankan. Meski demikian, polisi masih belum mengungkap siapa saja pemilik laman tersebut. “Kalau sudah kenal sama mereka (tersangka), mereka tidak memblokir dari data mereka,” ujar Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi.  Dalam penggeledahan pekan lalu, penyidik membawa dua tersangka. Berdasarkan pantauan Tempo, seorang tersangka mengaku mereka biasa memantau sekitar 5.000 laman judi online dalam satu hari. Dari jumlah itu, mereka biasanya memblokir 4.000 laman, sedangkan seribu laman lainnya diamankan. “Biasanya (diblokir) 4.000, Pak. Seribu sisanya dibina,” ucap salah satu pelaku saat penggeledahan. (Yetede)
Teknologi ...

Insentif Pajak Minim, Emiten Harus Putar Otak
Hairul Rizal 05 Nov 2024 Bisnis Indonesia (H)

Dunia usaha mengharapkan lebih banyak insentif alternatif untuk menarik investasi, menyusul perubahan ketentuan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) yang dianggap kurang menggoda dibandingkan sebelumnya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024 yang mengubah PMK No. 130/2020 mengenakan pajak tambahan minimum domestik pada wajib pajak badan yang mendapatkan fasilitas tax holiday, baik yang baru maupun yang sudah menerima fasilitas sebelum perubahan aturan tersebut berlaku pada 9 Oktober 2024. Dengan pengenaan pajak tambahan ini, manfaat tax holiday bagi perusahaan menjadi lebih terbatas, yang sebelumnya berfungsi sebagai daya tarik investasi besar kini menjadi kurang efektif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan bahwa tax holiday selama ini berperan penting dalam menarik investasi ke Indonesia, dengan kontribusi sekitar 25%. Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan bahwa untuk menjaga daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, pemerintah perlu menyediakan insentif nonfiskal, seperti kemudahan perizinan dan administratif yang lebih sederhana, serta akses pembiayaan dengan suku bunga rendah dan tenaga kerja terampil. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama.

Selain itu, Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam iklim bisnis, terutama dalam hal kepastian hukum, birokrasi perizinan, dan beban biaya usaha yang masih menjadi kendala. Ketua Umum Gamma, Dadang Asikin, mengusulkan agar fasilitas tax holiday diperluas ke industri yang terlibat dalam rantai pasok bahan baku, seperti industri logam, karena ketersediaan bahan baku dalam negeri sangat penting untuk mendukung daya saing industri hilir. Secara keseluruhan, dunia usaha menuntut adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan mendukung investasi jangka panjang di Indonesia.


Teknologi ...

Visi Kemaritiman Prabowo-Gibran Dipertanyakan
Hairul Rizal 05 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang terpilih memimpin Indonesia untuk periode 2024–2029 memutuskan untuk mengeliminasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dari struktur kabinetnya. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengingat peran strategis Kemenko Marves dalam mengelola kebijakan kelautan dan kemaritiman yang sangat penting bagi Indonesia. Kemenko Marves, yang selama ini berfungsi sebagai koordinasi lintas kementerian terkait isu kelautan, investasi, dan geopolitik maritim, tidak lagi ada dalam kabinet baru Prabowo-Gibran, meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tetap dipertahankan.

Salah satu alasan yang mungkin mendasari penghapusan Kemenko Marves adalah prioritas baru pemerintahan Prabowo-Gibran yang lebih fokus pada sektor pangan, dengan dibentuknya Kemenko Pangan, untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang menjadi urgensi setelah Indonesia mengalami peringkat moderat dalam Global Food Security Index dan Global Hunger Index 2023. Keputusan ini juga bisa dipandang sebagai respons terhadap ancaman geopolitik global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, yang mempengaruhi kestabilan pasokan pangan.

Namun, penghapusan Kemenko Marves juga diwarnai oleh kekhawatiran akan dampaknya terhadap peran Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang telah menjadi cita-cita besar sejak era Presiden Jokowi. Dalam hal ini, beberapa pihak, termasuk para pemangku kepentingan di sektor kemaritiman, menganggap bahwa penghilangan Kemenko Marves bisa mengurangi daya saing Indonesia dalam geopolitik regional, khususnya di kawasan Indo-Pasifik yang strategis.

Sebagai solusi, artikel ini menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran mempertimbangkan untuk merevitalisasi Kemenko Marves dengan fokus pada pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Kemenko Marves yang lebih kuat dan efisien diharapkan dapat memberikan dampak positif baik secara ekonomi maupun geopolitik, mengingat posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan.


Teknologi ...

Rencana Insentif Pajak Dorong Emiten Properti Bersinar
Hairul Rizal 05 Nov 2024 Bisnis Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, telah mengumumkan perpanjangan insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) hingga 2025. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi terkait dengan dampak positif yang ditimbulkan oleh insentif tersebut terhadap sektor properti, termasuk di antaranya PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), kendaraan listrik, dan properti. Dengan perpanjangan ini, insentif PPN DTP diharapkan dapat terus mendongkrak kinerja emiten properti, yang telah mencatatkan pertumbuhan signifikan pada 2024.

Perpanjangan insentif PPN DTP ini memberikan dampak positif, seperti yang diungkapkan oleh sejumlah perusahaan properti besar seperti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan Pakuwon Jati, yang mencatatkan peningkatan penjualan unit properti berkat adanya insentif ini. Bahkan, emiten Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, dengan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Menurut analisis pasar, perpanjangan insentif ini akan menjadi katalis positif untuk mempertahankan tren pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor properti, terutama terkait dengan penjualan rumah dan apartemen.

Selain itu, faktor lain yang turut mendukung prospek positif ini adalah proyeksi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI), yang diharapkan akan meningkatkan permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Apartemen (KPA), beriringan dengan peningkatan marketing sales dari emiten properti.

Meski demikian, tantangan tetap ada, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan perubahan perilaku pasar, yang harus dihadapi oleh sektor properti ke depan. Namun, dengan adanya perpanjangan insentif PPN DTP ini, sektor properti diperkirakan akan terus mencatatkan kinerja yang positif hingga akhir 2024.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor perumahan, yang berperan penting dalam memulihkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor properti untuk terus berkembang.



Pilihan Editor