Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU CEPA telah memasuki tahap akhir. Lebih dari 90 % substansi perjanjian telah disepakati. Capaian pentingnya adalah masuknya kelapa sawit dalam skema perdagangan. Sebelumnya komoditas ini sempat dikecualikan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, rancangan dokumen perjanjian finalI EU-CEPA ditargetkan rampung September 2025. Dokumen itu nantinya ditanda-tangani Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa. ”Saat ini perundingan substansi sudah masuk tahap akhir. Hampir seluruh isi perjanjian telah disepakati,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6). Setelah penandatanganan, IEU CEPA akan memasuki fase ratifikasi oleh Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa, mencakup penerjemahan dokumen dalam 27 bahasa resmi Uni Eropa dan diperkirakan memakan waktu setahun.

Pengakuan kelapa sawit sebagai komoditas sah dalam perjanjian menjadi capaian penting. Dalam perjanjian IEU-CEPA, produk sawit dibagi dalam dua kategori, yakni pangan dan bahan bakar. ”Selama ini kita mendapat hambatan terbesar terkait dengan fuel (bahan bakar). Namun, Indonesia sudah mengembangkan B 40 dan akan ditingkatkan menjadi B 50, sehingga untuk fuel kita sudah bisa menyerap di dalam negeri,” ujarnya. Airlangga memastikan, Indonesia berhasil mendorong dimasukkannya bab khusus tentang trade and sustainability, termasuk mitigasi dampak regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang jadi hambatan ekspor sawit nasional. Dengan berlakunya perjanjian ini, pemerintah memproyeksikan kenaikan ekspor hingga 50 % dalam tiga tahun. Produk padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, yang saat ini dikenai tarif impor 8-12 %, akan mendapat fasilitas bebas bea masuk. Perjanjian ini membuka akseske pasar Uni Eropa yang mencakup sekitar 450 juta konsumen. (Yoga)

Pembangunan tanggul laut (giant seawall) sepanjang pantai utara Pulau Jawa sepanjang 500 km segera dimulai, dengan biaya Rp 1.280 triliun. Presiden Prabowo mengungkap rencana itu saat menutup International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6) sore. ”Saya akan mulai. Saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi, kita harus mulai,” ujarnya. Proyek giant sea wall itu, sudah dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak tahun1995. Menurut rencana, pembangunan tanggul raksasa yang terbentang mulai dari Banten hingga Gresik, Jatim, memerlukan waktu 15-20 tahun. Secara keseluruhan, proyek tersebut bernilai 80 miliar USD atau Rp 1.280 triliun dengan asumsi nilai tukar 1 USD sebesar Rp16.000. Namun, untuk tanggul di sekitar Teluk Jakarta saja, biayanya 8 miliar USD atau Rp 128 triliun.

Pembangunan berkisar 8-10 tahun, karena itu, Presiden menyebut alokasi yang diperlukan sekitar 1 miliar USD per tahun. Presiden telah bertemu Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan mendapat dukungan untuk pembangunan giant seawall. Biaya 1 miliar USD pertahun itu akan ditanggung pemerintah pusat dan Pemprov Jakarta. Presiden telah memerintahkan satu tim untuk roadshow guna menjajaki pembangunan itu dan akan dibentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa. Persiapan pembangunan giant sea wall ini telah dimulai dengan rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (10/6). Seskab, Teddy Indra Wijaya, menyebut inisiatif tersebut merupakan upaya pemerintah melindungi kawasan pesisir yang rawan terdampak perubahan iklim dan naiknya permukaan air laut. (Yoga)

KejaksaanTinggi Jabar menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah pada Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung. Salah satu tersangka yang ditahan kejaksaan adalah Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Eddy Marwoto. Keempat tersangka itu adalah Eddy Marwoto, Yossi Irianto (mantan Sekda Kota Bandung), Dodi Ridwansyah (mantan Kadispora Kota Bandung) dan Deni Nurhadiana Hadiman (mantan Ketua Harian Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Bandung). Eddy, Dodi dan Deni telah ditahan pada Kamis (12/6) pukul 20.00 WIB. Yossi telah menjalani penahanan dalam kasus dugaan korupsi lain sebelumnya. Dia merupakan tersangka penyalahgunaan anggaran aset pemda, yakni Kebun Binatang Bandung, dengan kerugian negara Rp 25 miliar tahun 2017-2020.

”Tiga tersangka selain Yossi menjalani penahanan di Rutan Kelas I Bandung,” kata Asisten Pidsus Kejati Jabar, Dwi Agus Arfianto, Jumat (13/6). Kasus ini berkaitan dengan dana hibah Rp 6,5miliar yang disalurkan Pemkot Bandung ke Kwarcab Pramuka Kota Bandung pada tahun anggaran 2017, 2018 dan 2020. Empat tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan dana hibah dengan laporan pertanggungjawaban fiktif dan pengeluaran biaya yang tak sesuai ketentuan. Penyalahgunaan tersebut dilakukan atas kesepakatan tersangka Yossi dan Dodi serta disetujui oleh Eddy. Tersangka Deni dan Eddy juga diduga menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang tidak sesuai peruntukan. Akibat tindakan tersebut, terjadi kerugian keuangan negara Rp 1,3 miliar atau 20 % dari total dana hibah yang diberikan. (Yoga)

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa gaji hakim akan dinaikkan hingga 280 % adalah angin segar bagi dunia peradilan Tanah Air. Pernyataan yang disampaikan saat mengukuhkan 1.451 hakim pengadilan tingkat pertama pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6), ini akan membuat gaji hakim melonjak. Saat ini, mengacu PP No 44 Tahun 2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah MA, gaji pokok hakim dengan masa kerja 0-1 tahun pada golongan IIIA adalah Rp 2.785.700. Sementara tunjangan hakim terendah Rp 19.600.000. PP No 44 Tahun 2024 itu disahkan Presiden ke-7 RI, Jokowi menjelang akhir masa jabatannya, pada 18 Oktober 2024. Kenaikan gaji hakim diharapkan akan menjauhkan hakim dari masalah korupsi karena mereka tak lagi disibukkan dengan problem kesejahteraan.

Bebasnya lembaga peradilan dari korupsi adalah langkah sangat penting bagi terciptanya lembaga peradilan yang semakin bersih dan berwibawa. Kinerja lembaga peradilan menjadi salah satu fondasi utama tegaknya demokrasi dan terciptanya kesejahteraan warga. Penegakan hukum yang imparsial, impersonal, dan tidak tendensius akan menjamin hak-hak politik warga, kebebasan sipil dan akuntabilitas publik. Pada ujungnya, hal itu akan menegaskan tegaknya demokrasi dan kesejahteraan semuawarga. Membebaskan hakim dari persoalan kesejahteraan, dengan menaikkan gajinya, dapat menjauhkan hakim dari korupsi. Namun, hal itu perlu diikuti langkah lain untuk menjaga hakim dari korupsi karena keserakahan. Sejumlah usulan sudah banyak dilakukan terkait hal ini, seperti perbaikan sistem pengawasan, transparansi dan administrasi putusan di lembaga peradilan. (Yoga)

Usai meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ketegangan geopolitik global kembali meningkat akibat serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di pasar global, memicu lonjakan harga minyak dan emas, serta menyebabkan pelemahan pasar saham di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,53%, dan nilai tukar rupiah juga melemah menjadi Rp16.303 per dolar AS.

Matthew Haupt dari Wilson Asset Management menilai bahwa arah pasar sangat ditentukan oleh respons Iran, sedangkan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas menyoroti risiko terganggunya jalur minyak Selat Hormuz yang dapat menekan pasar lebih lanjut. Di tengah gejolak, sektor energi dan logam mulia justru menunjukkan ketahanan, didukung oleh aksi lindung nilai (hedging) investor seperti yang disampaikan oleh Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas.

Dampak geopolitik ini juga merembet ke fiskal nasional. Menurut peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, asumsi makro dalam APBN 2025 mulai kehilangan relevansi, terutama terkait harga minyak dan nilai tukar. Penurunan harga minyak dapat mengurangi pendapatan negara, namun juga menekan subsidi energi, sehingga dampaknya bisa netral atau positif terhadap defisit. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban utang dan subsidi, berpotensi menambah defisit lebih dari Rp10 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar, serta menyebut transmisi dampak geopolitik terhadap ekonomi domestik masih bersifat terbatas dan lambat. Pemerintah disarankan untuk menjaga fleksibilitas anggaran guna merespons dinamika global yang cepat berubah.

Optimisme baru tengah menguat di sektor industri minyak dan gas (migas) Indonesia, menyusul kemajuan sejumlah proyek strategis nasional yang berpotensi mengangkat kinerja lifting minyak dan gas secara signifikan pada tahun 2025. Proyek-proyek seperti Lapangan Asap, Kido, dan Merah di Blok Kasuri yang dikelola oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. serta proyek Tangguh Ubadari, CCUS, Compression (UCC) milik BP di Papua Barat, menandai kebangkitan produksi gas dalam negeri. Ditargetkan, proyek-proyek tersebut akan menyumbang ratusan juta hingga triliunan kaki kubik gas dalam beberapa tahun ke depan.

Kabar baik juga datang dari Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil, dengan tambahan lifting minyak sebesar 30.000 barel per hari, yang memungkinkan pencapaian target nasional lifting minyak 605.000 barel per hari. Padahal sebelumnya, pencapaian lifting baru mencapai sekitar 587.084 barel per hari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan keyakinannya bahwa dengan tren positif ini, target lifting migas dalam APBN 2025 bisa tercapai. Lebih lanjut, peningkatan produksi gas domestik juga menjadi langkah penting dalam mengantisipasi potensi defisit pasokan gas di masa mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Selama ini, Indonesia masih mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi, Afrika, dan negara Timur Tengah, serta BBM dari Singapura, India, dan Malaysia, dengan total impor mencapai sekitar 40% kebutuhan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam mengawal proyek migas agar onstream tepat waktu dinilai sangat strategis untuk mengurangi beban impor dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, cita-cita swasembada energi bukanlah hal mustahil. Upaya kolektif ini mencerminkan langkah nyata untuk menjadikan sektor energi sebagai fondasi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada bank-bank swasta untuk berhati-hati dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa meskipun OJK mendukung partisipasi aktif perbankan swasta, penyaluran kredit tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profil risiko yang sehat, mengingat dana yang digunakan berasal dari simpanan masyarakat.

Data OJK menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) untuk KPR subsidi mengalami tren kenaikan pada awal 2025, yakni berada di kisaran 2,78%–2,88%. Untuk menjaga stabilitas perbankan, OJK telah meluncurkan berbagai kebijakan pendukung seperti kelonggaran penilaian kualitas aset, penghapusan larangan kredit pengadaan tanah bagi pengembang, serta pemberlakuan ATMR lebih rendah bagi debitur dan pengembang.

Sejalan dengan meningkatnya kuota rumah subsidi melalui skema FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, bank swasta mulai menunjukkan komitmennya. Salah satunya, CEO Lippo Group James Riady menyatakan bahwa Nobu Bank siap menyalurkan hingga 20.000 unit rumah subsidi, setelah diminta langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Selain Nobu Bank, BCA dan Bank Artha Graha juga telah direncanakan sebagai penyalur FLPP, dengan BCA menandatangani kerja sama untuk pembiayaan 1.000 unit rumah subsidi bersama BP Tapera.

Presiden Komisaris BCA, Jahja Setiaatmadja, menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk sektor perbankan, dalam merealisasikan program penyediaan hunian layak yang digagas pemerintah. Secara keseluruhan, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan perbankan diharapkan mampu mewujudkan target pembangunan rumah subsidi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan.

Pemerintah Indonesia merevisi rencana impor sapi perah tahun 2025 dari semula 250.000 ekor menjadi 150.000 ekor. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa penyesuaian ini tetap dalam kerangka target nasional mendatangkan 1 juta ekor sapi perah hingga 2029, namun realisasinya harus disesuaikan dengan tantangan di lapangan, termasuk kesiapan lahan dan kemitraan petani. Ia menegaskan perlunya dorongan ekstra untuk merealisasikan target tahun ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program percepatan produksi susu dan daging nasional. Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 9.736 ekor sapi perah asal Australia telah tiba di Indonesia. Untuk menunjang program ini, dibutuhkan lahan seluas 1,45 juta hektare serta penguatan kemitraan antara investor dan peternak rakyat demi pemerataan manfaat ekonomi.

Pemerintah juga menetapkan program percepatan produksi susu dan daging sebagai bagian dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029 yang akan dijalankan di 29 lokasi provinsi. Salah satu perusahaan yang mendukung misi ini adalah PT Frisian Flag Indonesia (FrieslandCampina), yang akan mengembangkan teknologi dan membina 30–40 peternakan percontohan berbasis petani rakyat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Secara keseluruhan, strategi ini merupakan langkah penting menuju kemandirian pangan hewani, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat industri persusuan nasional secara berkelanjutan.