Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya bersama Singapura untuk mempercepat pengembangan energi bersih melalui proyek penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) serta pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Proyek ini merupakan bagian dari kesepakatan besar terkait ekspor listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Indonesia ke Singapura.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kerja sama ini didasari semangat win-win solution, di mana Indonesia akan mengekspor listrik EBT, sementara Singapura turut membangun kawasan industri berkelanjutan di wilayah Indonesia. Nilai investasi gabungan diperkirakan melebihi US$10 miliar, yang akan digunakan untuk produksi panel surya, teknologi CCS, serta pembangunan kawasan industri hijau.

Sebagai bentuk implementasi awal, kedua negara membentuk Sustainable Industrial Zone (SIZ) Task Force, dengan Kementerian ESDM sebagai co-chair dari pihak Indonesia. Proyek ini diproyeksikan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja, tambahan devisa hingga US$6 miliar per tahun, serta peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Sementara itu, Menteri Energi, Sains, dan Teknologi Singapura, Tan See Leng, menyampaikan bahwa kerja sama lintas batas ini juga mencakup perdagangan listrik, logistik, serta kepercayaan data lintas negara. Ia menegaskan bahwa proyek CCS ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai hub CCS pertama di Asia Tenggara, dengan potensi penyimpanan karbon hingga 133 gigaton CO?, jauh melebihi kapasitas Singapura.

Di sisi sektor swasta, proyek ini akan digerakkan oleh beberapa perusahaan besar seperti TotalEnergies & RGE, Shell Vena Energy, Adaro Solar, dan Keppel Energy. Ekspor listrik EBT diperkirakan mencapai 3,4 GW, yang akan didukung oleh pembangunan 18,7 GW kapasitas panel surya dan 35,7 GWh kapasitas baterai.

Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan arah strategis Indonesia dan Singapura dalam menciptakan transformasi energi regional, memperkuat ketahanan energi, menciptakan ekosistem hijau, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam energi rendah karbon di Asia Tenggara.

Polemik pemindahan kepemilikan empat pulau yang disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara tengah memasuki tahap akhir penyelesaian. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan secara langsung mengambil alih keputusan terkait persoalan ini dan menjanjikan penyelesaian dalam pekan ini.

Polemik ini mencuat setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menetapkan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke dalam wilayah administrasi Sumatra Utara, padahal pulau-pulau tersebut juga diklaim oleh Kabupaten Singkil, Aceh. Keputusan ini memicu kemarahan masyarakat Aceh yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengusikan terhadap wilayah mereka.

Ketegangan meningkat karena dialog antar pemerintah daerah tidak mampu meredakan konflik. Pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Gubernur Sumut Bobby Nasution pun berlangsung singkat dan tidak menghasilkan kesepakatan yang menurunkan eskalasi.

Dengan keterlibatan langsung Presiden, diharapkan solusi adil dan konstitusional dapat dicapai guna meredam ketegangan antar daerah, sekaligus memperkuat keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Israel melancarkan serangan ke Iran, Jumat (13/6). Iran pun membalas serangan Israel. Dunia terjerumus dalam perang baru yang memperburuk ketidakpastian perekonomian global. Seusai serangan itu, harga minyak dunia sontak melejit. Bursa Asia langsung melemah dan harga emas meningkat. Mengacu data Market Insider, harga minyak dunia melesat di atas 8 % pada Jumat pagi. Pada Kamis, pergerakan harga sempat melandai dan ditutup di rentang 69 USD per barel. Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) tercatat naik 10,17 % pada level 75,84 USD per barel menjelang Jumat tengah hari WIB. Sementara harga minyak dunia jenis Brent naik 9,51 % pada level 77,03 USD per barel.

JP Morgan memperkirakan, jika ada eskalasi tensi, harga minyak dunia bisa melonjak hingga 120 USD per barel. Dengan harga minyak yang meningkat, ada potensi kenaikan inflasi konsumen (CPI) di AS, yang berdampak terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Federal Reserve. Serangan militer Israel ke Iran mendorong kekhawatiran akan terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah sebagai pusat produksi minyak dunia. ”Serangan Israel terhadap Iran merupakan salah satu dari 10 risiko global teratas, tapi pasar Asia diperkirakan pulih dengan cepat karena paparan terhadap konflik tersebut relatif terbatas dan hubungan yang semakin erat dengan Arab Saudi dan UEA yang tidak terpengaruh,” kata Xu Tiachen dari The Economist Intelligence. (Yoga)

Indikator pengukuran garis kemiskinan di Indonesia perlu diperbaiki sehingga bisa menunjukkan hasil yang lebih riil, agar pemerintah bisa merumuskan dan menerapkan kebijakan sosial ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebut, pada 2024, sebanyak 60,3 % atau 171,8 juta jiwa penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Sedang, BPS per September 2024 mencatat tingkat kemiskinan hanya 8,57 % atau 24,06 juta jiwa. Peneliti Pusat Riset Kependudukan di BRIN, Yanu Endar Prasetyo, mengatakan, perbedaan data ini wajar. Sebab, tiap negara diberi kebebasan menentukan metode pengukuran garis kemiskinannya sesuai karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial tiap negara.

”Namun, sebagai negara yang sudah masuk kategori upper middle income (berpendapatan menengah atas), selayaknya kita menaikkan tingkat pendapatan dan standar kualitas hidup seluruh warga agar setara dengan negara lain dalam kategori itu,” kata Yanu, Jumat (13/6). BPS mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (cost ofbasic needs/CBN) sebesar Rp 595.243 per kapita per bulan, berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan sehingga memperoleh angka 24,06 juta jiwa penduduk miskin. Menurut Yanu, indicator CBN itu harus dihitung ulang karena tak sesuai lagi dengan kondisi riil masyarakat Indonesia. (Yoga)

Dalam dua tahun terakhir, import bill atau tagihan impor pangan global kian membengkak. Kedepan, tagihan yang mencerminkan biaya impor itu bakal semakin bengkak akibat tarif tambahan dasar dan resiprokal yang digulirkan Presiden AS, Donald Trump. Pada 12 Juni 2025, Organisasi Pangan dan Pertanian(FAO) merilis ”Food Out-look” edisi Juni 2025 di Roma, Italia, yang memuat perkembangan, tinjauan dan prospek berbagai komoditas pangan dunia berikut isu khusus penyertanya, diantaranya tagihan pembayaran impor pangan dunia. FAO menyebut tagihan impor pangan global melonjak ke rekor tertinggi baru dalam sejarah perdagangan pangan dunia, mencapai 2,1 triliun USD pada 2024, melonjak 71,4 miliar USD atau 3,6 % dari tahun 2023, terutama didorong kenaikan biaya impor sebesar 29,3 % untuk kopi, teh, kakao dan rempah-rempah; 8,1 % untuk buah-buahan dan sayuran; serta 5,6 % untuk daging. Sejumlah faktor memengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas pangan yang memicu lonjakan tagihan impor.

Pada 2023-2024, panas ekstrem, hujan ekstrem dan banjir menjadi penyebab utamanya. Penyebab lainnya adalah gangguan rantai pasok akibat konflik geopolitik, seperti di Terusan Suez dan Laut Hitam, serta penurunan sumber air Terusan Panama. Kenaikan harga komoditas juga dipicu kenaikan tarif impor serta pembatasan ekspor dan impor. Kepala Ekonom FAO Maximo Torero berkata, pada 2025, ketegangan dan ketidakpastian kebijakan perdagangan menurunkan volume impor pangan dan mendongkrak harga pangan dunia, yang membuat tagihan impor pangan dunia kian melambung. Pada 2 April 2025, Trump mengumumkan tambahan tarif atau bea masuk dasar sebesar 10 % untuk semua barang dari sejumlah negara dan mengenakan tarif resiprokral pada sejumlah negara yang menjadi penyebab defisit neraca dagang AS. Pada 6 Juni 2025, Indeks Harga Beras Dunia pada Mei 2025 sebesar 106,3. Walau lebih rendah 22,6 % secara tahunan, indeks itu naik 1,4 % secara bulanan. (Yoga)

PT Pertamina (Persero) akan fokus meningkatkan produksi gas yang bisa diolah menjadi elpiji untuk mengurangi impor elpiji yang signifikan. Dari total kebutuhan elpiji dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun, 80 % diimpor sebab produksi dalam negeri tak mencukupi. Pengembangan dimetil eter sebagai pengganti elpiji akan dilanjutkan. ”Masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan produksi elpiji nasional dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun. Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan potensi produksi tersebut sehingga porsi impor elpiji bisa berkurang,” ujar Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Selain mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya akan mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga perlu dioptimalkan untuk utilisasi gas alam yang berfungsi layaknya elpiji. ”Dari target 200.000 jaringan gas rumah tangga, realisasinya baru 60.000 jaringan. Masih jadi PR kami ke depan. Dengan dukungan pemerintah, kami terus meningkatkan infrastruktur gas ini agar semakin maksimal,” katanya. Pertamina juga akan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) global dan domestik dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. (Yoga)