Jalan Terjal Pemulihan Ekonomi Nasional
Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan kembali ke zona positif pada tahun depan. Adapun pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan diprediksi bakal tumbuh di kisaran 5,2 persen. Asesmen tersebut lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya, yakni sebesar 5,4 persen.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi menjadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen belum sepenuhnya realistis. Proyeksi pemulihan ekonomi berpotensi semakin rendah bila pandemi semakin tidak terkontrol atau angka penyebaran justru semakin tinggi.
Shinta menuturkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja juga termasuk sebagai faktor yang diperhitungkan. Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2021 hanya akan mencapai 3,8 persen secara tahunan.
Meski demikian, Adrian mengatakan terdapat beberapa sektor ekonomi yang berpeluang pulih lebih cepat atau mencatatkan kinerja positif, di antaranya bisnis packaging berbahan plastik, e-commerce, gadget atau gaming console, telekomunikasi, bisnis pengantaran, alat kesehatan, dan digital banking.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian nasional dengan mengombinasikan pelbagai kebijakan fiskal dan moneter.
Di Bawah Ancaman Resesi Panjang
Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean mengatakan pelemahan aktivitas ekonomi berpotensi akan berlanjut hingga triwulan pertama tahun depan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan terakhir tahun ini pun diperkirakan masih akan berada di zona negatif, yaitu terkontraksi sebesar minus 2,3 persen.
Adrian mengatakan kecenderungan kenaikan aktivitas penduduk masih terkonsentrasi oleh mobilitas intra-kota. Aktivitas konsumsi domestik, indikator angka deflasi yang terus terjadi di triwulan ketiga, meningkatnya angka kemiskinan, dan terus turunnya nilai impor barang konsumsi menguatkan kesimpulan bahwa kontraksi dalam konsumsi rumah tangga masih cukup dalam.
Dinamika di pasar pembiayaan juga menunjukkan pelemahan. Pertumbuhan kredit bank masih bergerak turun dan mencapai titik terendah, yaitu hanya 0,1 persen pada September 2020.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede berujar bahwa salah satu penyebab pemulihan ekonomi yang masih lambat adalah angka kasus Covid-19 yang masih tinggi beberapa waktu terakhir dan adanya penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota Jakarta pada awal September.
Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah harus mengoptimalkan belanja, khususnya realisasi penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi anggaran program PEN untuk mendukung sisi produksi atau suplai masih rendah jika dibanding realisasi anggaran untuk sisi konsumsi, seperti bantuan sosial.
IMF memprediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi bakal lebih dalam, yakni sebesar -1,5 persen.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani berujar, pada triwulan keempat, pelaku usaha di berbagai sektor berharap terjadi peningkatan konsumsi musiman menjelang akhir tahun, baik dari domestik maupun pasar global.
Permintaan Gudang Logistik Naik
Permintaan lahan kawasan industri untuk gudang penyimpanan telah berkembang sebelum pandemi Covid-19. Namun pada masa pandemi, peningkatan belanja dalam jaringan dan perdagangan secara elektronik mendorong pertumbuhan investasi gudang penyimpanan untuk produk impor ataupun produk dalam negeri tinggi. Berdasarkan data JLL Indonesia, kegiatan pergudangan logistik di Indonesia meningkat dalam enam bulan terakhir di masa pandemi Covid-19. Hal serupa terjadi di negara-negara kawasan asia tenggara.
Kembangkan UMKM, RI Bercermin dari Korea Selatan
Indonesia perlu menimba ilmu dari Korea Selatan untuk mengembangkan UMKM, hal ini terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, proaktif perusahaan-perusahaan besar dan orientasi pelaku UMKM Korsel.
Pemerintah Korsel mengategorikan usaha mikro yang beromzet 800.000 dollar AS sampai 9,8 juta dollar AS per tahun. Usaha menengah beromzet 30 juta dollar AS sampai 125 juta dollar AS per tahun. Jika bergerak disektor manufaktur, perusahaan tersebut dalam tiga tahun berturut-turut beromzet di bawah 130 juta dollar AS. Pemerintah Korsel juga mendorong UMKM sebagai motor penggerak transformasi ekonomi melalui program Smart SMEs (UKM cerdas) penguatan merk, produk, perusahaan inklusif dan kerjasama global. Dalam mendorong digitalisasi dengan mengadopsi teknologi Smart IT.
Sejak tahun 2017 sd 2019, Korsel telah mendirikan 12.660 pabrik cerdas. Hasilnya peningkatan produktivitas hingga 30%, ketepatan waktu 15,5%, efisiensi biata produksi 15,9% dan pengurangan kecelakaan kerja hingga 18,3%. Terkait dampak otomatisasi terhadap penyerapan tenaga kerja dibatasi 70% maksimal, sehingga 30% masih menggunakan tenaga manusia.
Pembentukan Holding Industri Baterai Masuk Tahap Akhir
Direktur Utama PT Mining and Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengatakan holding Indonesia Battery dengan investasi US$ 12 miliar itu akan rampung sebelum akhir tahun ini.
Dua perusahaan asing, yaitu Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal Korea, masuk proyek pengembangan baterai lewat skema joint venture. Ada tiga opsi lokasi pabrik, yaitu Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan Papua. Pembangunan pabrik rampung dalam tiga tahun ke depan.
Dalam produksi baterai tersebut, Orias mengatakan salah satu bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri adalah litium, sehingga perlu diimpor.
Orias berharap industri baterai berjalan beriringan dengan pengembangan kendaraan listrik. Apabila permintaan di dalam negeri tidak besar, Orias mengatakan ada opsi ekspor untuk memenuhi pasokan global. Selain untuk kendaraan listrik, produk Indonesia Battery bisa digunakan untuk energi di pulau kecil dan daerah wisata.
Senior Vice President Corporate Secretary Antam, Kunto Hendrapawoko, mengatakan perusahaan akan mengambil peran dalam penambangan serta pengolahan nikel sulfat dan sedang menyusun studi kelayakan, termasuk menjajaki calon mitra strategis dari dalam negeri maupun luar negeri.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan holding tersebut akan menguatkan posisi perseroan sebagai penyedia energi. Selain masuk bagian holding baterai, Fajriyah mengatakan Pertamina ikut dalam joint venture di masing-masing proses bisnis.
Analis dari Mirae Asset Sekuritas, Hariyanto Wijaya, mengatakan rencana pemerintah untuk membangun holding Indonesia Battery sebagai produsen baterai kendaraan listrik memberikan sentimen positif pada pasar modal. Hal tersebut sempat membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,8 persen dalam penutupan perdagangan pada Selasa lalu.
Ekspor Pangan Dorong Surplus Perdagangan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan surplus neraca perdagangan pada September lalu senilai US$ 2,44 miliar. Angka tersebut diperoleh dari selisih ekspor, dengan impor.
Kepala BPS Suhariyanto menyatakan nilai ekspor naik 6,97 persen dibanding pada Agustus, yang ditopang oleh ekspor non-minyak dan gas naik 6,47 persen. Peningkatan ekspor selama September terjadi pada beberapa produk hortikultura, seperti sayuran, buah, kopi, lada, dan udang hasil tangkap.
Surplus neraca perdagangan kali ini melanjutkan tren yang terjadi sejak Mei lalu. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan neraca transaksi berjalan akan surplus. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor dan penurunan impor karena konsumsi yang belum membaik.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyatakan surplus perdagangan yang kelima kalinya ini mengindikasikan kondisi ekonomi yang masih terkontraksi. Permintaan di negara tujuan utama, seperti di Asia Tenggara, menurun 13,5 persen dan di Uni Eropa turun 11,9 persen pada Januari-September 2020.
Bhima mengatakan pemerintah harus memperhatikan penurunan impor barang konsumsi hingga 6,12 persen secara bulanan dan 9,36 persen secara tahunan. Penurunan tersebut, dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat kelas menengah untuk menunda belanja.
Menurut Bhima, stimulus untuk menunjang ekspor, termasuk untuk usaha kecil menengah, pencarian pasar-pasar alternatif, serta perbaikan daya beli masyarakat, harus dipercepat.
Putar Otak Menahan Defisit
Pemerintah memastikan kenaikan jumlah utang tetap terkendali, sehingga tak mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Terlebih, tahun ini pemerintah telah melebarkan rentang defisit anggaran dari sebelumnya maksimal 3 persen menjadi 6,34 persen.
Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan pemerintah mengupayakan perbaikan di semua lini, dari daya beli untuk mendorong konsumsi masyarakat hingga iklim investasi untuk mendorong dunia usaha.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyebutkan kinerja perpajakan bakal terus didorong agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi nominal. Namun upaya menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini dan tahun depan diproyeksi masih akan berat. Kinerja perpajakan menjadi krusial karena terdapat efek domino yang mengintai bila performanya tak sesuai dengan harapan.
Berdasarkan realisasi APBN hingga Agustus 2020, penerimaan pajak baru mencapai 56,5 persen atau Rp 676,9 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 1.198,8 triliun. Penerimaan pajak terkontraksi 15,6 persen. Penurunan penerimaan pajak itu disumbang oleh anjloknya pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi hingga 45 persen, sedangkan pajak nonmigas terkontraksi 14,1 persen.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Ubaidi Socheh, mengungkapkan dampak langsung dari peningkatan defisit anggaran adalah peningkatan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020 menjadi 37,6 persen.
Waspadai Risiko Lonjakan Utang
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dihadapkan pada risiko lonjakan utang selama pandemi Covid-19. Dalam Statistik Utang Internasional 2021, Bank Dunia menyebutkan, Indonesia termasuk sepuluh besar negara berpendapatan menengah rendah dengan utang tertinggi pada 2018 sebesar 379,59 juta dollar AS dan pada 2019 sebesar 402,08 juta dollar AS.
Managing Director and Chief Economist Group Research DBS Bank Taimur Baig menuturkan, ekspansi fiskal masih dibutuhkan paling tidak sampai 2021. “Jika belum ada kepastian penemuan dan pendistribusian vaksin, pelonggaran defisit fiskal dan peningkatan utang akan berlanjut pada 2022, khususnya untuk melindungi kelompok rentan,” ujarnya, Kamis (15/10/2020)
Bisnis Perumahan Mulai Menggeliat
Penjualan perumahan mulai menunjukkan tren meningkat meski di tengah pandemi Covid-19. Salah satu strateginya, sejumlah pengembang menyesuaikan ukuran dan desain perumahan untuk mendorong keterjangkauan rumah oleh konsumen.
Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengemukakan, sejak pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penjualan perumahan terus meningkat untuk perumahan nonsederhana. Sekitar 80 persen pembeli menggunakan skema pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA).
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Pahala Mansury mengatakan, BTN mencatat realisasi KPR-BTN secara bulanan pada September 2020 menembus Rp 2 triliun atau meningkat jika dibandingkan dengan April dan Mei yang rata-rata di bawah Rp 1 triliun.
Direktur Consumer and Commercial Lending BTN Hirwandi Gafar menambahkan, tren pembiayaan perumahan terus meningkat, naik melalui KPR subsidi dan nonsubsidi. Saat ini, harga rumah yang banyak dibidik memiliki kisaran harga di bawah Rp 1 miliar per unit. Pameran virtual perumahan ditargetkan membidik konsumen hingga 250-300 transaksi akad.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB akan ditingkatkan dari 2,9 persen menjadi 4 persen. Pengeluaran rumah tangga dari sektor perumahan dapat meningkatkan PDB 0,6-1,4 persen dan menyerap tenaga kerja di sektor perumahan 4,23 juta orang.
Sementara itu, data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tingkat kekurangan rumah pada awal tahun 2020 mencapai lebih dari 7,6 juta unit dan sebagian besar merupakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, laju kebutuhan rumah baru meningkat sekitar 800.000 unit per tahun.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, perumahan adalah kebutuhan mendasar setelah pangan dan sandang. Kebutuhan hunian sangat penting dan mendesak, apalagi selama pandemi Covid-19 kegiatan berpusat di rumah. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan kekurangan (backlog) rumah yang tinggi.
Dalam lima tahun ke depan, Kementerian PUPR terus mendorong program penyediaan sejuta rumah. Hingga September 2020, pembangunan rumah tercatat 350.000 unit. Pemerintah optimistis pencapaian 1 juta rumah akan terealisasi karena masih ada stok pembangunan rumah dari Direktorat Jenderal Perumahan sekitar 230.000 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur 278.000 unit.
UMKM, Dana Terkendala Data
Ada tantangan serius dalam membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia terutama akibat data lengkap perihal nama dan alamat pelaku UMKM belum tersedia. Padahal, ada 64 juta pelaku UMKM di Indonesia per akhir 2018 berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Pada pertengahan September 2020, Badan Pusat Statistik merilis hasil survei dampak Covid-19 bagi pelaku usaha. Survei dilakukan pada 10-26 Juli 2020 terhadap 34.559 responden yang terdiri dari 6.821 usaha menengah besar, 25.256 usaha mikro kecil (UMK), dan 2.482 usaha pertanian.
Hasil survei, antara lain, menunjukkan, pendapatan 84 persen UMK cenderung menurun sejak terjadi pandemi Covid-19. Bahkan 10,1 persen UMK terpaksa berhenti beroperasi. Sebanyak 69,02 persen UMK mengharapkan bantuan modal usaha, 41,18 persen membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha, dan 29,98 persen memerlukan relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM di Indonesia sekitar 64 juta unit, sebanyak 63 juta unit di antaranya termasuk segmen mikro. UMKM menyerap 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia dan menyumbang 57 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
Berlandaskan data kontribusi tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional sekitar Rp 695 triliun. Dari dana itu, Rp 123,46 triliun dialokasikan untuk UMKM yang disalurkan melalui enam program pemulihan ekonomi nasional UMKM.
Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mencatat, hingga 2 September 2020, program pemulihan ekonomi nasional UMKM baru terealisasi Rp 58,53 triliun dari pagu Rp 123,46 triliun.
Salah satu program yang realisasinya rendah adalah subsidi bunga UMKM, yakni baru sekitar Rp 3 triliun dari pagu Rp 35 triliun. Dana Rp 3 triliun tersebut menjangkau 7,8 juta UMKM dengan total pinjaman Rp 322 triliun. Dengan demikian, diperkirakan pada akhir tahun ini, subsidi bunga UMKM kemungkinan hanya terealisasi Rp 8 triliun-Rp 10 triliun..
Banpres produktif usaha mikro yang diluncurkan pada 24 Agustus 2020 tersebut berupa hibah Rp 2,4 juta per usaha mikro. Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp 28 triliun bagi 12 juta pelaku usaha mikro.
Berdasarkan data Kemenkop dan UKM per 10 September 2020, hibah tersebut telah tersalur Rp 13,4 triliun bagi 5,6 juta pelaku usaha mikro di 34 provinsi. Namun, kendati sudah tersalur, banpres produktif baru menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro atau hanya 19 persen dari total sekitar 63 juta usaha mikro di Indonesia. Dengan kata lain, masih ada sekitar 51 juta pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan hibah tersebut.
Teten mengatakan, untuk menghimpun data calon penerima program banpres produktif usaha mikro, Kemenkop dan UKM menjemput data dari daerah lewat kepala dinas. Data juga dijemput, antara lain, dari koperasi, bank perkreditan rakyat, bank pembangunan daerah, Himpunan Bank Milik Negara, dan Permodalan Nasional Madani.