Data Biro Statistik Nasional (NBS) China yang dirilis pada Senin (19/10/2020) menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 4,9 persen pada periode Juli-September, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Angka itu lebih lambat dari perkiraan 5,2 persen oleh analis dalam jajak pendapat Reuters. Namun, capaian itu lebih tinggi dari pertumbuhan 3,2 persen di triwulan II-2020. Sepanjang sembilan bulan ini ekonomi China tumbuh 0,7 persen.

Pada periode tiga bulan pertama tahun ini, ekonomi China mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 6,8 persen. Kondisi pada triwulan I-2020 itu adalah yang terburuk bagi China, setidaknya sejak pertengahan era 1960-an.

Penjualan ritel dilaporkan tumbuh 3,3 persen pada September dari capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ritel di China pada September adalah yang tercepat sejak Desember tahun lalu, sekaligus melanjutkan pertumbuhan 0,5 persen dari Agustus lalu. Adapun output industri yang tum-buh 6,9 persen setelah mencatat kenaikan 5,6 persen pada Agustus menunjukkan pemulihan aktivitas manufaktur China meraih momentumnya.

Investasi aset tetap China naik 0,8 persen dalam sembilan bulan pertama dari tahun sebelumnya. Data itu menunjukkan sektor itu kembali ke pertumbuhan untuk pertama kalinya tahun ini dilihat dari waktu tahun berjalan. Pertumbuhan juga terdata di sektor properti dengan kenaikan 12 persen secara tahunan.

Pemerintah China memang telah meluncurkan serangkaian langkah termasuk lebih banyak pengeluaran fiskal, keringanan pajak, dan pemotongan suku bunga pinjaman. Beijing juga mengatur ulang persyaratan cadangan bank untuk menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi dan juga guna mendukung lapangan kerja.

Ekspor bersih menyumbang 0,6 poin persentase ke ekspansi PDB China, Juli-September 2020. Pada basis antar-triwulanan, PDB China naik 2,7 persen pada triwulan terakhir. Pada triwulan kedua tahun ini PDB China naik 11,5 persen daripada triwulan sebelumnya.

Data NBS menunjukkan rincian PDB bahwa konsumsi akhir menyumbang pertumbuhan 1,7 poin persentase terhadap PDB. Adapun pembentukan modal menyumbang 2,6 poin persentase dan ekspor bersih menyumbang 0,6 poin persentase.

“Satu-satunya hal terpenting bagi ekonomi China dalam beberapa bulan mendatang adalah apakah konsumsi jasa dapat mengatasi ketertinggalannya,” kata Larry Hu, kepala ekonomi China di lembaga Macquarie Capital di Hong Kong.

Dalam Pasal 156 A RUU Cipta kerja disebutkan, pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dengan menetapkan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional. Tarif yang berlaku nasional mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten serta obyek retribusi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, “Pajak dan retribusi yang akan ditetapkan secara nasional adalah pajak dan retribusi yang dipungut daerah berbeda-beda antara satu dan lain serta menimbulkan ketidakpastian investasi,” dalam telekonferensi pers APBN edisi September 2020, Senin (19/10/2020).

Dalam UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan, ada 5 jenis pajak yang bisa dipungut pemerintah provinsi, 11 jenis pajak kabupaten/kota, dan 3 obyek retribusi. UU hanya menetapkan batas minimum dan maksimum tarif pajak dan retribusi sehingga setiap daerah bisa memungut pajak dan retribusi berbeda.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menambahkan, penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional tidak hanya memperkecil ruang fiskal daerah, tetapi membatasi reformasi di daerah. Beberapa daerah memanfaatkan tarif batas atas dan bawah justru untuk menarik investasi.

Beberapa jenis tarif pajak yang memungkinkan berlaku secara nasional adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi tetap wewenang pemda.

Peneliti Indef, Mirah Midadan, mengatakan, ada sejumlah pasal terkait kemudahan perizinan berusaha di RUU Cipta Kerja yang justru dapat mengancam keberlangsungan petani, pekebun kecil, serta kepentingan nasional.

Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, misalnya, diubah di RUU Cipta Kerja sehingga pemerintah tidak diwajibkan lagi untuk mengutamakan produk pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat menggelar rapat evaluasi gerakan menuju Smart City tahun 2020 di ruang rapat Sekdakab Langkat Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (19/10). “Salah satu program unggulan dari Smart City kita adalah E-Pasar yang merupakan aplikasi dan web yang berisikan informasi tentang produk-produk UMKM masyarakat Langkat,” ujarnya.

Selain itu, Syahmadi menambahkan, di dalam E-Pasar tidak hanya produk kerajinan UMKM saja yang ditampilkan, tetapi destinasi wisata juga ditampilkan,  yang menjadi salah satu program unggulan di Langkat. Syahmadi mengingatkan OPD di lingkungan Pemkab Langkat, agar aktif membantu pengisian kuisioner dan evaluasi Quick Win sebagai bahan evaluasi capaian 100 smart city di Kabupaten Langkat.

Hingga saat ini tingkat hunian hotel (okupasi) di masa pandemik Covid-19 di Surmatera Utara masih sepi yakni khusus di Kota Medan angkanya di kisaran 20 sampai 30%. Sedangkan di daerah wisata bisa di atas 50%, ungkap Ketua PHRI (Hotel Perhimpunan dan Restoran Indonesia) Sumatera Utara Denny S Wardhana, Jumat (16/10).

Disebutnya, pengunjung yang datang atau menginap di hotel umumnya masyarakat lokal belum terlihat orang asing atau wisman. Namun ke depan, katanya, pihaknya melakukan upaya agar tingkat hunian hotel bisa pulih yakni dengan membuat mice di hotel. MICE yakni akronim bahasa Inggris “Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition”, dalam industri pariwisata atau pameran, adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu.

Konjen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Medan dan Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (MITSU) menyalurkan bantuan 3000 paket sembako kepada 22 lembaga adat di Medan melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan.

Paket sembako itu termasuk dan 10 Kg beras, 2 Kg gula dan 2 liter minyak goreng sebanyak 2000 paket dari Konjen RRT di Medan dan 1000 paket dari Perhimpunan MITSU. Penyerahan bantuan itu dilaksanakan di Gedung MITSU Kampus Hijau Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia (STBA-PIA), Jumat (16/10) via online sesuai suasana pandemi Covid-19.

Bantuan Ketua Harian Perhimpunan MITSU Juswan Tjoe mewakili Kanjen RRT di Medan, Madam (Mdm) Qiu Wei Wei dan Ketua Umum Perhimpunan MITSU Fajar Suhendra kepada Ketua FPK Kota Medan, Prof Wan Syaifuddin MA PhD didampingi Wakil Ketua Dr dr H Delyuzar MKed (PA) Sp PA (K) dan Sekretaris Arwin Harahap MSi mewakili para tokoh / lembaga adat di Kota Medan.

Madam Qiu Wei Wei dalam sambutannya secara online mengemukakan, sejak merebaknya pandemi, Tiongkok dan Indonesia telah saling membantu dan saling memberikan dukungan yang kuat dan bantuan yang tulus Presiden RRT Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), ujar Qiu Wei Wei, telah melakukan komunikasi melalui telepon sebanyak tiga kali dan saling bertukar surat dan telegram.

“Semoga bantuan sembako yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disalurkan kepada masyarakat etnis/lembaga yang berhak, khususnya yang terdampak Virus Corona atau Covid-19 yang masih mewabah, “ harap Mdm Qiu Wei Wei.

Sementara, Ketua FPK Kota Medan Prof Wan Syaifuddin menyampaikan terimakasih kepada Pemerintahan RRT dalam hal ini Konjen RRT di Medan dan Perhimpunan MITSU yang telah memberikan 3000 paket sembako yang akan disalurkan kepada kurang lebih 22 masyarakat etnis/ lembaga adat yang ada di Medan.

Pemerintah belum juga merealisasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi nilainya cukup besar, mencapai Rp 53,57 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Kunta Wibawa menjelaskan, pembiayaan korporasi sudah mulai berjalan dengan skema penjaminan kredit korporasi non-UMKM dan padat karya dengan pagu Rp 7 triliun dalam program PEN.

Anggaran pembiayaan korporasi tersebut dialokasikan untuk tiga program. Pertama, penempatan dana untuk restrukturisasi korporasi padat karya sebesar Rp 3,42 triliun. Kedua, penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 20,5 triliun. Ketiga, investasi pemerintah untuk modal kerja BUMN Rp 29,65 triliun, serta Penjaminan Kredit Korporasi.

Pada program ini, pemerintah tidak menyalurkan pinjaman secara langsung dari uang pemerintah, melainkan dalam bentuk dorongan untuk modal kerja korporasi dalam bentuk penjaminan kredit. Pemerintah menargetkan pada Oktober 2020 ini anggaran pembiayaan korporasi akan segera dicairkan.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede melihat, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan korporasi ini sehingga perlu membuat aturan yang bisa dipertanggungjawabkan. “Bila regulasi ini belum bisa difinalisasi, ada baiknya, pemerintah mengalihkan anggarannya ke bantuan sosial demi menopang perekonomian,”kata Josua kepada KONTAN.

Pemerintah memberikan insentif super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk 11 sektor usaha. Diskon bagi kegiatan libang ini diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia.

Beleid ini berlaku mulai 9 Oktober 2020. PMK ini merupakan pelaksana Pasal 30 huruf d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh tahun berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Pande Putu Oka menjelaskan, beleid ini diterbitkan agar membuka kesempatan bagi dunia usaha untuk mengembangan research and development (R&D) pada sebelas sektor.

Salah satu, fokus pemerintah adalah mendorong R&D dengan penawaran pengurangan penghasilan bruto hingga 300% yakni farmasi. Pemerintah ingin dengan peningkatan penelitian dan pengembangan bahan farmasi, terutama farmasi manusia, lalu obat tradisional, industri fitofarmaka, industri ekstrak dan bahan alami, serta alat kesehatan dan laboratorium.

WTO memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan dunia pada 2020 akan turun 9,2 persen. Proyeksi ini lebih baik dibandingkan dengan perkiraan pada April lalu yang menyebut volume perdagangan global akan tumbuh minus 12,9 persen. WTO juga memprediksi, pada 2021 perdagangan global tumbuh 7,2 persen. Proyeksi ini lebih rendah ketimbang April lalu yang diprediksi tumbuh 21,3 persen.

Tak hanya sektor perdagangan, salah satu jembatan konvensional sektor ini, yaitu industri jasa pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE), juga ambrol.

Di Indonesia, misalnya, Indonesia Event Industry Council (Ivendo) memperkirakan, estimasi kerugian dari 1.218 penyelenggara jasa MICE akibat pandemi Covid-19 Rp 2,69 triliun-Rp 6,94 triliun. Sekitar 96,43 persen acara di 17 provinsi ditunda dan 84,2 persen acara lainnya dibatalkan. Tak ketinggalan, sekitar 90.000 pekerja sektor tersebut juga kehilangan pekerjaan.

Data Global Economics Significants Business Events 2018 menyebutkan, kontribusi industri MICE di Indonesia sebesar 3,9 miliar dollar AS terhadap PDB nasional. Nilai itu memosisikan Indonesia pada peringkat ke-17 dari 50 negara.

Berbagai pameran virtual digelar tahun ini, seperti Indonesia Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA),TradeExpo Indonesia-Virtual Event (TEIVE), Pertamina SMEXPO, Indonesia Property Expo, Mobil123 DRIVE Virtual Expo, dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) Virtual yang digelar Bank Indonesia (BI).

Ajang pameran virtual UMKM binaan PT Pertamina (Persero) atau Pertamina SMEXPO 2020 yang digelar pada 9-11 September 2020, misalnya, didominasi pembeli dari luar negeri. Pameran dengan transaksi Rp 9,3 miliar ini didominasi pengunjung dari AS, Singapura, Malaysia, Australia, Belanda, Arab Saudi, Jepang, dan Taiwan.

Sementara itu, dalam pameran KKI 2020 Virtual Seri I pada 28-30 Agustus 2020, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meraih omzet Rp 4,86 miliar. Dalam pameran yang dimotori BI itu digelar pertemuan bisnis antara 31 pelaku UMKM dan 16 pembeli potensial dari Singapura, Italia, Korea Selatan, Jepang, China, dan Australia, serta agregator dari Indonesia.

BI mencatat, selama periode setelah KKI 2019 hingga KKI 2020 Virtual Seri I, nilai kesepakatan bisnis (penjualan ekspor, pembiayaan, dan penjualan melalui e-dagang) meningkat 54 persen daripada periode sebelumnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, pameran virtual merupakan ajang bisnis digital yang dapat membantu UMKM di kala pandemi. Melalui pameran virtual, UMKM bisa terdorong untuk bangkit dan produktif menangkap peluang.

Pemerintah, lanjut Teten, telah menyediakan ruang pelatihan transformasi digital koperasi dan UMKM, yaitu portal IDXCOOP untuk koperasi dan situs