;

Baru 40 Persen Aset Tanah PT KAI yang Bersertifikat

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Harian Sinar Indonesia Baru

PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga mengoptimalkan aset yang dimilikinya melalui sertifikasi dan penertiban. Saat ini, baru 40 persen aset tanah yang disertifikasi atau bersertifikat dari total aset seluas 327.825.712 meter persegi.

“Penyelamatan aset tersebut merupakan wujud dukungan KAI untuk mencapai salah satu prioritas Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir yakni Peningkatan Investasi,” ujar VP Public Relation KAI Joni Martinus dalam tulisan tertulis. Minggu (1/10/2020).

Joni mengatakan, setiap tahun kinerja pensertifikatan aset KAI terus meningkat. Di tahun 2019, tercatat 3,2 juta meter persegi tanah KAI tersertifikatkan, naik 39 persen dibandingkan pada 2018 sebesar 2,3 juta meter persegi. Adapun pada tahun 2020 ini, PT KAI memprogramkan pensertifikatan aset seluas 4,2 juta meter persegi.

Selain pensertifikatan, KAI juga melakukan penjagaan aset. Penjagaan tersebut merupakan alat pendataan atau mapping aset, pemasangan patok tanda batas, pemasangan penanda aset, pemagaran (pasca penertiban), penertiban, dan penyelamatan aset melalui jalur hukum atau litigasi.

Hingga September 2020, KAI telah melaksanakan sebanyak 1.921 penertiban baik berupa kios / tenan, bangunan liar, rumah perusahaan maupun bangunan dinas. Adapun total luas yang ditertibkan sebanyak 4.110.479 meter persegi untuk tanah, dan 43.270 meter persegi untuk bangunan. “Kami terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari komersialisasi aset dengan berbagai langkah pensertifikatan dan pengamanan aset perusahaan,” ujar Joni.


Dorong Ekonomi UKM Dekranasda Sumut Serahkan Bantuan Usaha

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Harian Sinar Indonesia Baru

Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut memberikan bantuan kepada pelaku UKM di 33 kabupaten / kota.

Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara simbolis bantuan diserahkan Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi kepada Ketua Dekranasda kabupaten di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Jumat (23/10).

“Kami berharap UKM mampu bertahan di masa sulit ini dan me ningkatkan kemampuan ekonomi menjalankan usahanya. Selain itu juga ada sebagian perajin kriya yang bisa alih usaha untuk mempertahankan perekonomiannya,” kata Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi, usai acara memberikan bantuan secara simbolis.

Ada 600 paket yang diberikan untuk pelaku  usaha binaan Dekranasda, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, usaha kecil binaan Bhayangkari daerah Sumut dan Dharma Pertiwi Sumut Bantuan yang diberikan berupa peralatan  memasak seperti tabung gas dan perlengkapannya, kuali, gelas. pisau, dandang dan lainnya. Ada juga bahan makanan seperti gula, tepung terigu, minyak goreng dan juga bubuk teh dan juga gerobak untuk berjualan.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ridha Haykal Amal mengatakan, saat ini Pemprov Sumut dan Dekranasda fokus pada pelaku usaha kuliner karena mayoritas ibu rumah  tangga bergerak di bidang ini. Selain itu, kuliner juga masih memiliki daya tarik yang cukup besar bagi masyarakat.


Makin Unik Makin Mahal Harganya

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Surya

Sansevieria atau lidah mertua tergolong tanaman yeng sangat populer masyarakat sebagai penghias ruangan. Bentuknya cantik dan dapat tumbuh dalam kondisi yang minim cahaya matahari dan air.

Bagi pehobi, Sansevieria menjadi primadona yang harganya bisa tembus puluhan sampai ratusan juta rupiah. “Paling mahal, sampai Rp 120 juta. Ini yang tower varigata,” ungkap pehobi sekaligus petani tanaman hias. Ecward Shua, Minggu (1/11).

Pria kelahiran Surabaya 45 tahun lalu itu menunjukkan sejumlah sansevieria yang harganya fantastis di sela gelaran Kontes Latber Sansevieria oleh Komunitas Indo Sanse & Succulent di kawasan Mastrip Kedurus.

“Kalau bentuk dar warnanya semakin bagus dan serasi, maka harga jualnya semakin tinggi. Misalnya, daun rapi dari atas sampai bawah. Kalau dari segi warna, varigata ada tiga, kuning, krem, dan putih,” kata pehobi tanaman sejak 2001 ini.

Berbisnis sansevieria menjadi potensi yang bagus. Terlebih lagi, tanaman ini mudah diperbanyak. Tahun ini saja dirinya berhasil transaksi sansevieria sampai Rp 75 juta.


Promo Investasi Emas Ajak Artis

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Surya

PT Elang Mulia Abadi Sempurna (PT EMAS) atau Lotus Archi terus agresif mengenalkan manfaat investasi emas. Terbaru, perusahaan yang memiliki produk LA Gold atau yang dikenal dengan Emas Merah Putih itu, menggelar kegiatan menabung emas lewat ‘Laga Emas’.

Membidik segmen anak muda, kegiatan itu menghadirkan figur artis, Raffi Ahmad dan Boy William. Stefan Ko. VP Business Development Lotus Archi, mengatakan, “Jadi kami melombakan antara tim Boy dan tim Raffi, siapa yang paling banyak bisa menjual dan mengajak masyarakat untuk menabung lewat emas,” jelas Stefan, Minggu (1/11).

 Pihaknya juga bekerjasama dengan Tokopedia, sehingga pembelian bisa dilakukan langsung di smartphone, dan Emas Merah Putih yang bisa diantar langsung ke depan rumah.

Calon pembeli dapat berpartisipasi dalam ‘Laga Emas’ dengan cara melakukan pembelian produk emas investasi lewat aplikasi Tokopedia dari tanggal 25 Oktober - 1 Desember 2020. Pilih varian emas dan gramasi yang diinginkan, lalu pilih di antara ‘Tim Boy atau Tim Raffi’. kemudian lakukan checkout dan proses pembayaran. Tim yang terlebih dahulu dapat menjual 75kg emas akan digelari ‘Raja Emas’ dari Lotus Archi.


Upah Bukan Faktor Penentu

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Kompas

Kebijakan yang dituangkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan itu diikuti 30 provinsi yang menetapkan upah minimum 2021 sama dengan upah minimum 2020.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, 30 provinsi mengikuti arahan Menaker. Namun, ada empat provinsi yang tetap menaikkan UMP 2021, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sementara DKI Jakarta, upah minimum dinaikkan bersyarat, yakni untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak Covid-19. Untuk usaha yang terdampak, tidak perlu menaikkan upah.

Saat dihubungi, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, Keputusan penetapan UMP memang merupakan ranah pemerintah provinsi. “Apabila ada daerah yang tidak berpedoman pada SE, itu tentu sudah berdasarkan kajian mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan pekerja dan kelangsungan usaha di daerah bersangkutan,” katanya.

Peneliti Institufe for Development on Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Minggu (1/11/2020), mengatakan, “Faktor upah buruh memang diperhatikan, tetapi yang lebih penting bagi industri itu adalah kepastian regulasi, birokrasi efisien, serta kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk memenuhi produktivitas usaha,” kata Heri saat dihubungi.

Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2019 (Sakernas 2019) oleh Kemenaker menunjukkan, mayoritas pekerja di Indonesia menerima upah di bawah standar minimum. Di DKI Jakarta, pada 2019, ada 51 persen pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi. Di Surabaya dan sekitarnya, proporsi yang tidak digaji sesuai dengan standar minimum ini bahkan mencapai sekitar 60 persen pekerja.

Selain upah, perlindungan dan jaminan sosial untuk pekerja juga kerap tidak dipenuhi. BP Jamsostek mencatat, per Juli 2020, tenaga kerja yang memiliki jaminan perlindungan sosial baru 53 persen atau 49,7 juta orang dari total 92,4 juta tenaga kerja yang seharusnya menjadi peserta BP Jamsostek.


Kinerja Obligasi Diprediksi Tumbuh Positif di 2021

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Tribun Timur

Kinerja pasar obligasi di 10 bulan terakhir cukup memuaskan. Mengutip Bloomberg, aset obligasi yang tercermin dalam Indobex Government Total Return memberikan imbal hasil 10% ytd hingga Oktober. Di periode yang sama memberikan imbal hasil 8% ytd.

Direktur IndoSterling Asset Management Fitzgerald Stevan Purba mengatakan kinerja pasar obligasi saat ini cukup tinggi dan tercermin dari yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang terus menguat hingga menyentuh level di bawah 6,6% atau mendekati level sebelum pandemi menyerang.

Secara historis Stevan mengamati riil yield SUN masih di atas rata-rata riil yield 10 tahun terakhir. Begitu juga dengan spread SUN dengan US Treasury yang di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Artinya, pasar obligasi masih memiliki ruang untuk melanjutkan kinerja positif di tahun depan.

Susanto memproyeksikan di 2021 pasar obligasi masih berpotensi untuk tumbuh, apalagi jika vaksin ditemukan dapat didistribusikan secara lancar, maka Bank Indonesia berpeluang menurunkan suku bunga untuk memberikan stimulus ke perekonomian. Serta berpeluang meningkatkan investasi investor asing ke Indonesia pasca disahkannya UU Cipta Kerja.


Temuan Vaksin Bisa Dongkrak Penjualan Properti

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Tribun Timur

K?tua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, perkembangan temuan vaksin di Indonesia sangat mempengaruhi penjualan di sektor properti.

Paulus menjelaskan, pemulihan sektor properti nampak dari penjualan di kuartal III-2020 yang langsung melonjak. Menurutnya, itu tercermin dari penjualan perumahan Sumarecon dan Ciputra yang laku keras.

“Jadi trennya meningkat, bahkan lebih dari sebelum adanya PSBB, naik berlipat-lipat, di atas 100 persen,” ujarnya dalam webinar baru-baru ini.

Tren pemulihan ini, Kata Paulus, akan berlanjut di kuartal IV-2020 sebab pasar terus melihat perkembangan vaksin Covid-19 di Indonesia yang memang dikabarkan memiliki progres yang baik.

Oleh sebab itu, ia meyakini, ketika vaksin sudah resmi ditemukan dan vaksinasi dilakukan secara massal, maka ekonomi Indonesia akan kembali bergeliat, termasuk di sektor properti.


Kerjasama Dorong Perikanan Berkelanjutan

Mohamad Sajili 02 Nov 2020 Kompas

Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan bisnis perikanan kakap dan tuna yang berkelanjutan di Laut Arafura dan Sawu. Prakarsa itu, antara lain, berupa pembiayaan Coastal Fisheries Initiative Challenge Fund sebesar 1 juta dollar AS dari Fasilitas Lingkungan Global atau GEF.

Program digarap bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Program Kelautan Berkelanjutan Indonesia (ISOP) Bank Dunia melibatkan calon pemodal dalam mengembangkan rencana bisnis dan mempromosikan peluang investasi sektor perikanan berkelanjutan.

Secara terpisah, Practice Manager Environment, Natural Resources and Blue Economy Bank Dunia Ann Jeannette Glauber menilai, peluang investasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di Indonesia masih terbatas.

“Tujuan dari Challenge Fund adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari sektor ini serta mendukung kesejahteraan dan mata pencarian orang-orang yang bergantung pada perikanan pesisir,” kata Ann Jeannette Glauber, dalam siaran pers.

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan, relasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP belum berjalan optimal. Imbasnya, perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan oleh pusat dan daerah tidak didasarkan pada angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan terkait produktivitas kapal dan alat tangkap yang dipakai.


Alokasi Bujet Vaksin Korona Sudah Siap

Mohamad Sajili 23 Oct 2020 Kontan

Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 20 triliun. Anggaran terbesar untuk membeli vaksi senilai Rp 18 triliun. Anggaran lain untuk persiapan vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun. Rencananya penyuntikkan vaksin akan dilakukan kepada sebanyak 160 juta penduduk dalam setahun ke depan untuk mencapai herd immunity, atau terciptanya kekebalan masyarakat terhadap virus Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Media Workshop BPJS Kesehatan, Kamis (22/10). Menurut Yustinus selain untuk mengantisipasi vaksinasi, anggaran tahun depan target bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional antara lain untuk sarana prasarana, litbang dan PCR yang terbagi ke Kementerian Kesehatan Rp 1,1 triliun dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp 0,1 triliun.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona Covid-19 Wiku Adi Sasmito menegaskan pemerintah akan sangat berhati-hati dalam masalah vaksin. Wiku menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang mampu memproduksi vaksin Covid-19 secara massal. Meskipun demikian Indonesia saat ini terus berupaya untuk mendapatkan dan memproduksi vaksin secara mandiri di dalam negeri.

Beberapa kerjasama pemerintah untuk mendapatkan vaksin telah dilakukan dengan produsen seperti Sinovac, Sinopharm/GN 42, Cansino, AstraZeneca dan Ginexin.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah memegang prinsip kehati-hatian dalam kebijakan vaksinasi virus Covid-19.  “Perlu diadakan persiapan yang baik dalam pemilihan jenis vaksin serta persiapan pelaksanaannya,” ujar Zubairi Djoerban, Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Kamis (22/10).

Zubairi meminta pemerintah memenuhi syarat mutlak bagi vaksin yang akan digunakan. Syarat ini meliputi efektivitasnya, imunogenitas serta keamanannya. Hal ini dibuktikan dari hasil yang baik pada saat uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.

Ia mencontohkan vaksin Sinovac yang diuji coba di Brazil sudah dilaksanakan ke 9.000 relawan . Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan. “Negara tetap menunggu data hasil uji klinis fase 3, “ terang Zubairi.


Pekerja Asing Berdatangan

Mohamad Sajili 23 Oct 2020 Kompas

Empat bulan terakhir, 2.603 warga negara China masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Mereka ialah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sejumlah lokasi di Sulawesi dan Maluku Utara. Kantor Imigrasi Kelas I Manado memastikan mereka menggunakan visa izin tinggal terbatas, bukan visa wisata (Kompas, 22/10/2020).

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono, Kamis (22/10/2020), mengatakan, kedatangan 2.603 TKA pada periode Juni-September 2020 itu dimungkinkan karena sejumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA di Sulawesi dan Maluku/Maluku Utara mulai beroperasi.

Perusahaan  itu antara lain PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Morowali dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) di Halmahera Tengah yang mempekerjakan TKA dari China. Ada pula PT Virtue Dragon Nickel Industry (PT VDNI) yang berlokasi di Konawe.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga kerja Asing mengatur jenis jabatan pekerjaan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Izin RPTKA dari perusahaan pemberi kerja TKA harus memenuhi syarat-syarat jabatan itu. Jabatan yang boleh diisi TKA umumnya terbatas pada posisi profesional dan berkeahlian khusus seperti manajer, ahli teknik, ahli mesin, analis keuangan, penasihat/konsultan, dan spesialis.

Sekretaris Front Nasional Pejuang Buruh Indonesia Sulawesi Tengah Jois A Laota mengatakan, TKA dari China diketahui banyak bekerja di pabrik pemurnian logam. Berdasar laporan dari para pekerja di lapangan, para TKA awalnya bekerja sebagai buruh kasar.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng Joko Pranowo menyatakan, ”Izin dan posisi kerja mereka di lapangan sesuai dengan jabatan yang diatur untuk TKA. Jika tidak sesuai sistem, tentu tidak bisa diproses,” katanya.

Juru bicara PT IMIP, Dedy Kurniawan, menyatakan, saat ini, TKA China di kawasan industri itu kebanyakan bekerja di posisi permesinan, antara lain pengawas teknik, pengawas mekanik, dan kepala departemen feronikel, yang memang membutuhkan keahlian.

Pekan lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, ada sekitar 153 perusahaan yang siap masuk ke Indonesia pasca-UU Cipta Kerja diimplementasikan. Beberapa perusahaan berasal dari China, Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di Eropa.


Pilihan Editor