Bisnis, Jakarta - Indonesia Invesment Authority (INA) telah dibentuk bulan lalu. Ada sebabnya pembentukan lembaga pengelola investasi, alias Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang belakangan dikenal dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), dikebut habis-habisan. Pembentukan SWF bakal memberikan jaminan bagi investor terutama investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia atau membuat kesepakatan investasi lain. 

Dalam rangka memenuhi misi pembangunan infrastruktur, pemerintah dan INA tengah memprioritaskan beberapa langkah awal. Misalnya, skema divestasi aset-aset yang sudah ada dan dikelola BUMN. Saat ini, pemerintah dan INA sedang dalam proses penggodokan proyek-proyek prioritas untuk ditawarkan ke investor. Untuk jalan tol misalnya, sudah ada sekitar 24 proyek yang masuk dalam daftar prioritas dan tidak tertutup kemungkinan bertambah lagi.

Mengingat sebagian besar proyek prioritas INA berkaitan dengan perusahaan di pasar modal, rencana INA diharapkan dapat menggerek iklim investasi di Indonesia. Adanya lonjakan investor domestik, termasuk investor ritel di pasar modal saat ini, dinilai bisa jadi pisau bermata dua. Baik buruknya iklim investasi juga akan menentukan arah perputaran modal ke depan. Ini lantaran sedang menjamurnya tren digitalisasi yang memunculkan perusahaan-perusahaan e-commerce raksasa. Saat ini, BEI pun sedang merayu perusahaan teknologi dan e-commerce Indonesia untuk listing di dalam negeri.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Rencana Indonesia untuk mengimpor beras pada tahun ini menuai perdebatan kendati pemerintah menyampaikan beragam alasan di balik kebijakan itu. Penjualan beras ini juga akan mempertimbangkan kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Kehadiran MoU dalam perdagangan beras yang dilakukan Indonesia merupakan hal yang lumrah dan bukan kali pertama terjadi. Indonesia pernah menyepakati hal serupa dengan sejumlah negara eksportir beras seperti Vietnam dan Thailand.

Kehadiran MoU dalam perdagangan beras menjadi penting sebagai jaminan pasokan jika Indonesia memerlukan tambahan  stok lewat pengadaan luar negeri. Nota kesepahaman pun memungkinkan perdagangan terjadi lewat skema government to government (G-to-G). Importasi beras yang dilakukan lewat pemerintah pun pada umumnya harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat kepecahan beras yang harus berada di kisaran 5%-25% atau setara kulaitas medium. Kehadiran MoU pun dinilai bukan jaminan realisasi impor dapat terjadi dalam waktu dekat. Proses penugasan resmi sampai pengapalan diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan. Alokasi impor 1 juta ton yang disiapkan pemerintah untuk 2021 tidak berlebihan selama dilakukan sebagai langkah antisipasi pasokan yang aman dan harga yang stabil.

(Oleh - IDS)

Kementerian Keuangan mengusulkan kenaikan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM untuk beberapa jenis kendaraan listrik hibrida. Kenaikan tarif PPnBM bertujuan menarik investasi industri kendaraan listrik murni dengan sumber tenaga hanya dari baterai. Kenaikan tarif pajak akan memberikan selisih lebih besar antara tarif PPnBM pada mobil berkategori battery electric vehicle (BEV) atau mobil dengan sumber tenaga yang hanya berasal dari baterai dengan mobil hibrida yang memadukan mesin konvensional dengan mesin baterai.

Kementerian keuangan telah menyiapkan dua skema kenaikan tarif pajak untuk jenis mobil hibrida. Pada skema pertama, kendaraan listrik berkategori PHEV akan dikenai tarif pajak 5 persen. Adapun kendaraan listrik berkategori full hybrid akan dikenai tarif pajak 6-8 persen, sedangkan kendaraan listrik berkategori mild hybrid dikenai tarif 8-12 persen. Pada skema kedua, kendaraan listrik PHEV dikenai tarif pajak 8 persen, full hybrid sebesar 10-12 persen, dan mild hybrid sebesar 12-14 persen. 

Pemerintah mengandalkan gula impor untuk mengatasi lonjakan harga seiring naiknya permintaan konsumen pada periode Ramadhan dan Lebaran 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor kelompok barang dengan kode HS 17, yakni gula dan kembang gula, sehingga menempatkannya di posisi ketiga pada Februari 2021. “Kenaikan kelompok barang ini (kode HS 17) mencapai 75,6 juta dollar AS,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat telekonferensi pers, Senin (15/3/2021).

Nilai impor gula sepanjang Januari-Februari 2021 mencapai 481,7 juta dollar AS. Angka ini 99,38 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gula diimpor antara lain dari Australia, Brasil, dan India. Sementara itu, pemantauan Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga gula per Jumat (12/3) mencapai Rp 13.070 per kilogram (kg). Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata nasional harga gula di pasar tradisional per Jumat Rp 14.250 per kg.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, izin impor yang telah dikeluarkan akhir tahun lalu berkisar 680.000 ton dalam bentuk gula mentah (raw sugar) dan gula kristal putih atau gula konsumsi 150.000 ton. Sebanyak 147.270 ton gula mentah di antaranya sudah digiling dan 88.811 ton telah didistribusikan. Dengan volume impor sebanyak itu, dia menjamin tidak ada kenaikan harga hingga mencapai Rp 16.000-Rp 17.000 per kg seperti tahun lalu. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca dagang Indonesia pada Februari 2021 surplus US$ 2,01 miliar. Angka ini tercatat lebih baik dibandingkan China yang mencatatkan defisit pada neraca dagangnya, juga Amerika Serikat (AS) yang pada Februari yang surplus US$ 1,2 miliar. Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Senin (15/3), mengatakan catatan neraca dagang Indonesia pada dua bulan pertama 2021 cukup menggembirakan melihat nilai ekspor dan impornya yang masing-masing mencatatkan kenaikan. Kenaikan nilai ekspor tercatat pula pada sektor pertanian, industri, dan tambang. Adapun secara kumulatif dari awal tahun, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus US$ 3,96 miliar. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan surplus US$ 1,88 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia pada Februari 2021 sebesar US$ 15,27 miliar. Angka ini naik 8,56% dibandingkan posisi tahun lalu (year on year/yoy).

Menutup tahun buku 2020, aset Bank Sumut sebesar Rp 33,5 triliun atau tumbuh 5.6% yoy (year on year) dibandingkan posisi Desember 2019 sebesar Rp 31,7 triliun. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp 26.9 triliun atau meningkat 7.06% yoy dibandingkan Desember 2019 sebesar Rp 25,1 triliun. Sedangkan kredit yang disalurkan sebesar Rp 23,6 triliun. Kemudian, rasio Non Performing Loan (NPL) juga mampu ditekan dari 4,36% menjadi 3,54%. Adapun laba Bank Sumut terkontraksi 5,54% menjadi Rp 515 miliar.

OJK mengapresiasi Bank Sumut dipercaya pemerintah pusat sebagai salah satu bank yang ditunjuk dalam pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran dana PEN. OJK juga mendorong pemegang saham PT Bank Sumut untuk senantiasa meningkatkan permodalan Bank Sumut karena permodalan yang kuat dapat meningkatkan ekspansi serta mendukung berbagai rencana strategis Bank Sumut termasuk peningkatan IT.

Pada awal 2021, sekitar 160 ribu perajin tempe tahu melakukan mogok produksi karena harga kedelai dari biasanya Rp6.500 per kilogram (kg) naik menjadi Rp9.200-9.400. Setelah aksi mogok itu, Kementan menyatakan akan mengupayakan harga kedelai turun menjadi Rp8.500 per kg. Kenaikan harga kedelai yang drastis ini tidak hanya memukul perajin, namun juga konsumen terutama menengah bawah. Ekonomi yang berputar di bawah terkena langsung seperti tukang gorengan dan pemilik warung kecil. Ukuran tempe dan tahu sudah dikecilkan, dan sebagian menaikkan harga. Beberapa perajin juga mengurangi produksi karena harga kedelai yang kian tinggi. Akibat ukuran yang mengecil dan harga yang terpaksa dinaikkan, di beberapa daerah perajin mengeluhkan produksinya banyak tersisa sehingga harus dibagikan secara gratis.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan RI pada Februari 2021 surplus sebesar 2.00 miliar dolar AS. Posisi surplus ini lebih tinggi sedikit dibandingkan Januari 2021, yakni 1,96 miliar dolar AS. Menurut Kepala BPS Kecuk Suhariyanto, surplus neraca perdagangan didukung performa ekspor dan impor yang boleh dibilang bagus. Ekspor RI menurut sektor secara tahunan tercatat naik di antaranya minyak dan gas 6,90 persen, pertanian 3,16 persen, industri pengolahan 9.00 persen, pertambangan 7,53 persen. Sedangkan, nilai ekspor migas bulan ini turun 2,63 persen menjadi 0,86 miliar dolar AS dan ekspor non-migas terkoreksi 0,04 persen menjadi 14.40 miliar dolar AS. Sementara itu, untuk nilai impor RI, BPS mencatat pada Februari 2021 sebesar 13,26 miliar dolar AS atau tumbuh 14,86 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bumbu rempah dari tanaman endemik kawasan Danau Toba, andaliman, mulai menembus pasar ekspor ke Jerman sebanyak 574 kilogram senilai Rp 431 juta. Ekspor ini jadi penanda bahwa pamor merica dari Batak ini kian melambung.

MEDAN, KOMPAS — Bumbu rempah dari tanaman endemik kawasan Danau Toba, andaliman, menembus pasar ekspor. Andaliman diekspor ke Jerman sebanyak 574 kilogram dengan nilai Rp 431 juta. Ekspor andaliman meningkat seiring dengan pamornya yang naik di dunia kuliner dalam negeri ataupun luar negeri.

”Andaliman berpotensi menjadi komoditas pertanian unggulan dari Sumatera Utara. Petani dan pelaku usaha kini dapat menghasilkan andaliman berkualitas yang mampu menembus pasar ekspor,” kata Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan Andi Yusmanto, Senin (15/3/3021).

Andi mengatakan, andaliman (Zanthoxylum acanthopodium DC) kini mulai dilirik koki profesional berkelas dunia seiring dengan pamornya yang semakin naik. Bumbu ini memberikan sensasi rasa pedas, menggigit, getir, dan kebas di lidah.

Meski harga cabai dua bulan terakhir naik, namun Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menegaskan tak ada impor. “Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan, BUMN yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Paguyuban Pedagang dan Pengelola Pasar Induk Kramat Jati, serta dengan para champion cabai Indonesia,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).

BLP menggelar pasar cabai murah di 24 titik yang berlangsung tanggal 8-20 Maret 2021. Ditjen Hortikultura akan mendukung pendistribusian cabai dengan fasilitasi sarana distribusi yang dimiliki serta menyusun perjanjian kerja sama dengan RNI untuk upaya stabilisasi pasokan ini.

Selain upaya tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha memprediksi bulan April depan pasokan sudah aman sehingga tak perlu ada impor cabai. Data Early Warning System (EWS), menurutnya menunjukkan neraca produksi cabai rawit surplus sebesar 42 ribu ton di bulan April dan 58 ribu ton di bulan Mei. Selain menggandeng BUMN sebagai off taker, ke depan Ditjen Hortikultura juga akan mendorong petani menerapkan inovasi rainshelter untuk melakukan tanam pada bulan off season (Juli-Agustus).