Motor Bebek Masih Punya Penggemar
Untuk memanjakan para pecinta motor bebek ini di Tanah Air, pabrikan asal Jepang, Yamaha kembali menyegarkan produknya. Kali ini model Vega Force. Di Juni ini, ada dua warna baru yang dikenalkan ke market. Kehadiran warga baru ini membuat tampilan Yamaha Vega Force pun lebih modern dan kekinian.
"Yamaha Vega Force hadir dengan warna metallic black gold dan metallic red yang berkarakter sporty, simpel dan modern. Diperkuat dengan grafisnya dengan sentuhan terkini membuat Vega Force warna baru ini tampil lebih apik," ujar Antonius Widiantoro, manager public relations, YRA & Community Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), kemarin.
Dia menerangkan, kedua warna tersebut merupakan warna yang disukai penggemar otomotif roda dua, sehingga dihadirkan pada model ini. "Motor bebek masih memiliki penggemar, khususnya produksi dari Yamaha. Salah satunya Vega Force yang tahun ini mendapat penyegaran warna metallic red yang selalu jadi favorit dan metallic black gold yang tampil lebih modern, dinamis dan bergaya," lanjutnya.
Pilihan warna terbarunya pun memberikan kesan berbeda, dipadukan dengan keunggulan mesin yang bandel dan irit menjadikan Vega Force makin unggul di segmennya. Vega Force warna baru ini dipasarkan seharga Rp 16,955 juta on the road (OTR) Jakarta.
Diketahui, Vega Force menggunakan mesin berteknologi Fuel Injection sehingga irit bahan bakar. Mesin berkapasitas 114 cc ini juga menggunakan teknologi Forged Piston yang membuatnya bertenaga dan bandel.
Cukup DP Rp 1 Juta
PALEMBANG, TRIBUN - Astra Motor Sumatera Selatan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan memiliki motor dengan program kejutan atau kejar untung jutaan rupiah. Promo ini memberikan kemudahan konsumen membawa pulang sepeda motor Honda Beat dengan hanya menyiapkan uang muka Rp 1 juta dan tambahan potongan angsuran Rp 75 ribu.
Marketing Manager Astra Motor Sumatera Selatan, Julius Armando mengatakan berkomitmen memberikan layanan terbaik untuk pengguna setia Sepeda Motor Honda dengan dukungan program menarik dan layanan penjualan yang memanjakan konsumen. "Konsumen akan sangat dimudahkan dalam pembelian motor Honda dengan uang muka ringan dan angsuran yang terjangkau," ujarnya, Kamis (24/6/2021).
Julius mengatakan Honda BeAT selalu mempertahankan identitas desain ramping dan dinamis pada setiap sisi bodi guna mendukung kenyamanan dan kelincahan saat berkendara. Didukung dengan fitur-fitur lain seperti LED Headlight, power charger untuk type ISS, New Secure Key Shutter, Bigger U Box, Bigger fuel tank, new looks digital panel meter, tubeless tire, eco indicator, combi brake system serta Idling stop system untuk type ISS juga mendukung performa dari Honda BeAT ini. Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS ISS dengan total 9 varian warna sesuai dengan tren anak muda saat ini. Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna yakni dance white, techno blue white, hard rock black, dan funk red black yang dipasarkan dengah harga Rp 18.180.000.
Untuk tipe CBS ISS hadir dengan 3 pilihan warna Garage Black, electro blue black dan fusion magenta black yang dipasarkan dengan harga Rp 18.810.000. Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series CBS-ISS dengan 2 pilihan warna lainnya yakni deluxe black dan deluxe silver yang dipadukan dengan 3D emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp 18.920.000 OTR Palembang. Sementara itu, Honda BeAT Street hadir dengan tipe CBS dalam 3 pilihan warna yakni street black, street silver dan street black silver. Model ini dipasarkan dengan harga Rp 18.820.000 OTR Palembang.
Omzet Merosot Hingga 80 Persen
PALEMBANG, TRIBUN - Sempat menikmati masa kejayaan dalam beberapa waktu terakhir kini penjual tanaman hias mengeluh penjualan mulai turun. Hal tersebut dirasakan, Muhammad Sani, salah satu penjual tanaman hias yang berjualan di Jalan Talang Baten, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, mengeluhkan kurangnya minat masyarakat untuk membeli tanaman saat ini dibandingkan semasa awal pandemi. "Pembeli saat ini sepi, jauh dibanding saat awal pandemi ramai orang beli tanaman di sini, Kalau sekarang mungkin pembeli sudah punya semua tanamannya jadi sepi," tuturnya, Rabu (23/6). "Kalau omzet kita sekarang menurun sampai 80 %, bukan seperti pas awal corona dulu, paling saya sekarang sehari cuma dapat Rp 150.000, kalau pas awal corona bisa Rp 500.000 lebih dalam sehari, tapi itu sudah sama modal belum pendapatan bersih," ungkapnya.
Sani menambahkan walaupun sepi terkadang masih ada beberapa pembeli yang datang ke tokonya. "Masih suka ada beberapa pembeli biasanya ibu-ibu dan yang paling ramai. Dari kalangan anak-anak sekolah, tanaman yang anak-anak beli itu biasanya tanaman brokoli, sabrina, sama puring mawar yang harganya Rp 10.000 sampai Rp 15.000," jelasnya. Nurul salah seorang pelanggan yang saat itu sedang berburu di toko tanaman hias pak Sani, mengungkap kan dirinya tetap rajin membeli tanaman hias dan memang tidak mengikuti tren lantaran hobi. "Kalau tren tanaman hias saat ini memang sudah turun, tapi karena memang saya hobi tanaman jadi ya tetap beli aja, untuk nambah hiasan di halaman rumah," kata Nurul.
Sementara Robi, pedagang Tanaman hias yang berjualan di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Gubernur H Bastari, 8 Ulu, Palembang, menerangkan bahwa pendapatan penjualannya menurun dibanding awal pandemi. "Pembeli tanaman hias di sini sekarang sepi, penyebabnya mungkin karena trennya di masyarakat yang sudah tidak heboh lagi seperti di awal-awal pandemi dulu," ujar Robi. Disampaikan bahwa terhitung sejak awal Januari ini minat pembeli di tempatnya mulai berkurang, sehingga omzet di toko tersebut menurun drastis. "Omzet kita saat ini palingan dapet Rp 500 ribu sehari sedangkan kalau dulu itu kita bisa dapet sampai Rp 1 jutaan per harinya," ucap Robi.
10 Pelaku UMK Terima Sertifikat Halal
PRABUMULIH, SRIPO - Sebanyak 10 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Prabumulih mendapatkan sertifikat halal dari Kementerian Agama (Kemenag) kota Prabumulih. Sertifikat halal tersebut secara langsung diserahkan Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama kota Prabumulih, Yeri Taswin kepada para pelaku UMK di aula Kantor Kemenag Prabumulih, Kamis (24/06/2021).
"Ada sepuluh pemilik UMK kita berikan sertifikat halal, dengan adanya ini maka usaha mereka sudah terjamin halal. Kami berharap ini akan membantu usaha mereka makin maju," ungkap Yeri ketika dikonfirmasi wartawan.
Yeri menuturkan, dengan adanya sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil tersebut maka akan membuat konsumen khususnya yang beragama islam menjadi nyaman serta tidak was-was berbelanja. "Pemberian sertifikat ini selain mendukung perkembangan UMK juga untuk menjamin kenyamanan konsumen ketika berbelanja," jelasnya.
Lebih lanjut Yeri menerangkan, saat ini baru ada 15 pelaku UMK yang sudah mengantongi sertifikat halal dan ditargetkan sebanyak mungkin pelaku UKM di kota Prabumulih mengantongi sertifikat halal. "Kami mengimbau kepada para pelaku usaha mikro dan kecil agar mendaftarkan ke kita untuk mendapatkan sertifikat halal," imbaunya.
Ditanya apa saja syarat pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal UMK tersebut, pria berkacamata itu menuturkam, syaratnya yakni harus mendaftarkan usaha yang dimiliki di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Kementerian Agama (Kemenag) serta mengajukan permohonan sertikasi ke Satgas halal. "Setelah diajukan maka tim akan melakukan audit dan survey bersama MUI, setelah itu MUI mengeluarkan fatwa halal dan BPJPH berdasar audit MUI tersebut mengeluarkan sertifikat halal," jelasnya.
Diversifikasi Portofolio demi Meredam Risiko
Pemerintah berupaya menjaga risiko pembiayaan utang di tengah kebutuhan belanja yang meningkat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan menopang pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, meski tekanan pasar keuangan telah mereda, volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai, khususnya terhadap beban bunga utang pemerintah.
Tahun ini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani memastikan utang pemerintah dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya melalui diversifikasi portofolio utang.
Hingga akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 330,1 triliun. Berdasarkan komposisi utang pemerintah pusat dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik, hingga akhir April 2021 jumlahnya mencapai 67,30 persen. Sri Mulyani menuturkan penerbitan utang dilakukan dengan strategi oportunistis, yaitu dengan memantau pasar serta memasuki pasar dalam kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.
Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menilai tingkat keterserapan surat utang pemerintah tetap tinggi. Hal ini terbukti dari hasil lelang yang cukup solid di tengah fluktuasi pasar global dan domestik. Deni berujar jumlah penawaran yang masuk dalam lelang pekan ini mencapai Rp 69,95 triliun, didukung oleh likuiditas pasar keuangan domestik yang masih relatif tinggi.
Buka Akses Pembiayaan, Beri Subsidi Bunga
PALEMBANG - Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel, akses keuangan Palembang mencapai 75 %. Namun akses pembiayaan masih kesulitan, karena tak semua memenuhi syarat mendapat pembiayaan. Kepala OJK Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan untuk meningkatkannya, perlu peranan Pemda, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang memberi subsidi.
"Contoh kredit pertanian jika normal bunganya 18 %, kalau disubsidi bunganya jadi 6 %, karena sisanya ditanggung APBN," terangnya usai pengukuhan TPKAD, kemarin (23/6).
Memang kalau melihat akses keuangan daerah Palembang yang sudah di atas 75 % dari jumlah penduduk punya rekening di bank, cuma kenyataannya akses pembiayaan masih sulit dan ini perlu ditingkatkan. "Kredit yang diberikan di Palembang Rp 61,5 T disalurkan lewat bank umum dan BPR, Rp 6,7 T lewat leasing / pembiayaan, dari transaksi di pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) Rp 4,8 T, dan peer to peer lending Rp 2,7 T," jelasnya. Wali Kota Palembang, H Harnojoyo menjelaskan pinjaman tanpa bunga dan agunan diberikan Pemkot melalui BPR sejak 2017. "Total kurang lebih 7 ribu pelaku UMKM mendapat kredit," jelasnya.
Fokus Jangkau Pelanggan Digital
JAKARTA - Pengetatan kebijakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro demi cegah penularan Covid-19 hingga 5 Juli membuat sejumlah usaha batasi jam operasional. Matahari Department Store mengikuti aturan yang ditetapkan. Menyiasati dampak dari pengurangan jam operasional di toko, Matahari selama periode PPKM fokus jangkau para pelanggan lewat saluran digital. "Perseroan siap melakukan hal tersebut melalui Matahari.com, Shop & Talk dan kehadiran di marketplaces," ujar Cardina Novianty Adiputra, Corporate Secretary Officer Matahari.
Pihaknya akan terus memantau situasi dan mengambil langkah tepat dan terukur agar dapat mengelola risiko penyebaran Covid-19. Selain itu, kegiatan di perkantoran Support Centre Perseroan beralih menjadi bekerja dari rumah (WFH) secara penuh mulai 17 Juni selama enam minggu ke depan. "Selanjutnya gerai akan tetap buka secara penuh sesuai jam operasional mal yang dikurangi. Upaya ini berjalan dengan protokol keamanan ketat dan mempertahankan pelayanan pelanggan," tambahnya.
Bendungan Tiga dihaji Baru 21 %
PALEMBANG - Progres pembangunan proyek strategis, Bendungan Tiga Dihaji di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan terbilang lambat. Hingga saat ini pembangunan megaproyek tersebut baru mencapai 21 % sejak dibangun 2018 atau 3 tahun lalu. Lahan dan recofusing anggaran yang jadi penyebab lambatnya progres proyek. "Secara keseluruhan progres pembangunan Bendungan Tiga Dihaji sekitar 21 %," kata Kasatker Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII, Lukman Hakim.
Menurutnya, progres keseluruhan hasil komulatif empat paket berjalan. Mulai 2018 hingga 2023 atau 6 tahun dari nilai kontrak Rp 3,7 T. Dari empat paket terkontrak, semuanya alami refocusing anggaran. Tahun ini paket 1 dari Rp 240 M dipangkas menjadi Rp 30 M, paket 2 dari Rp 260 M jadi Rp 70 M, paket 3 dari Rp 276 M jadi Rp 95 M, dan paket 4 Rp 368 M jadi Rp 195 M. "Sejak pandemik, pemerintah melaku kan recofusing anggaran dari tahun kemarin," ucap dia.
Dia mengatakan anggaran yang terbatas terserap habis pada kuartal pertama 2021. Sehingga tak ada pilihan lain atas kekurangan pembiayaan fisik, terpaksa dilakukan tahun berikutnya. "Makanya sejak dibangun hingga saat ini progresnya baru 21 %. Ini salah satu penyebab lambatnya pekerjaan," ucap dia.
Tahun ini, kata dia, alokasi anggaran Rp 380 M dari anggaran sebelumnya Rp 700 - 800 M. Dilakukan penyesuaian pembangunan dan tahun ini fokus menyelesaikan pembangunan terowongan pengelak. Terowongan itu akan dibangun sepanjang 595 meter yang fungsinya mengalihkan aliran sungai selama proses pembangunan bendungan berlangsung. "Untuk jalan akses menuju bendungan masih gunakan jalan kabupaten. Sekarang proses rencana pembangunan jalan akses baru permanen 8 kilometer," jelasnya. Kendala lain pembebasan lahan. Total lahan 334 hektare, dan sekitar 20 % lahan belum bebas atau 80 hektare.
Percepat Akses Keuangan Palembang Kukuhkan TPKAD
Pemulihan ekonomi akibat pandemik Covid-19 menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Salah satunya dengan meningkatkan percepatan akses keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut Wali Kota Palembang H. Harnojoyo membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan menunjuk Sekretaris Derah (Sekda) Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa sebagai koordinatornya. Peran semua pihak termasuk industri jasa keuangan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi kabupaten/ kota, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)."Selama ini Pemkot telah membantu hampir 7 ribu UMKM kredit tanpa bunga dan agunan dengan besaran pinjaman Rp 3 juta per pelaku usaha kecil," ungkapnya usai mengukuhkan TPAKD Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota, kemarin (23/6).
Selain itu orang nomor satu di Kota Palembang ini juga berupaya berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Provinsi Sumatera Selatan untuk berkolaborasi di sektor pelatihan UMKM sebagai penopang kebangkitan ekonomi rakyat. "Kami sangat menyambut baik dengan program ini, mudah-mudahan UMKM tidak hanya kita memberikan modal tapi juga diberikan pelatihan buat usahanya nanti bisa lancar," harapnya.
Dengan sudah dikukuhkannya TPAKD menjadi harapan baru mendorong kemajuan sektor UMKM di Kota Palembang. "Dengan dibentuknya TPAKD di Kota Palembang, bisa mamajukan UMKM lebih baik lagi," katanya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang sekaligus Koordinator TPKAD Palembang, Ratu Dewa menambahkan, organisasi baru pengukuhan TPKAD, berkaitan percepatan. akses dan tata kelola keuangan daerah. Perlu komitmen percepatan akses itu antara stakeholder dengan pemangku kepentingan seperti bank, OJK, BI bersinergi, tinggal kita klasifikasikan program yang konkret, menyusun program sehingga apa yang perlu disinergikan. "Upayanya menyusun program dan kegiatan sudah ada acuan dari OJK, seperti kur, pinjaman dan lainnya, tambahnya.
Kepala OJK Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan, meningkatkan akses keuangan termasuk juga pembiayaan oleh masyarakat, dikaitkan dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) maka peranan pemerintah daerah sebagai pemberi stimulus atau subsidi. Melihat dari data akses keuangan daerah Palembang yang sudah di atas 75 % dilihat dari jumlah penduduk yang punya rekening di bank tapi kenyataannya akses pembiayaan masih sulit, perlu ditingkatkan. "Peran Pemerintah Kota Palembang sendiri dalam meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan juga sudah cukup baik, dengan memberikan stimulus kredit tanpa bunga dan agunan dengan nilai Rp 21 miliar," ujarnya. Sementara itu, dalam pengukuhan TPKAD Palembang juga hadir Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia K Cristiyana.
Ingin Maju dan Terarah
PALEMBANG - Yayasan Islam Siti Khadijah menggelar bimtek pengadaan barang dan jasa bagi 37 peserta dari tiga pelaksana kegiatan di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah, kemarin (23/6). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal. Ketua Umum Yayasan Islam Sri Khadijah, Dr H Asri Latief Gumay mengatakan, dalam pelaksanaannya kegiatan bimtek yang diadakan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. "Untuk lokasi bimtek kita sterilkan terlebih dahulu, selain itu kita terapkan protokol kesehatan ketat selama kegiatan berlangsung, "katanya. Dijelaskannya ada 37 peserta yang mengikuti bimtek pengadaan barang dan jasa, dan semua dari tiga pelaksana kegiatan di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah meliputi dari RS Islam Siti Khadijah, STIK Siti Khadijah dan dari KBIH. "Kita gelar selama 3 hari ke depan, selain menghadirkan narasumber dan instruktur dari biro pengadaan barang dan jasa Pemprov Sumsel," tambahnya.
la berharap, dengan diadakannya bimtek pengadaan barang dan jasa ini akan meningkatkan SDM di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah. "Harapan kita pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah bisa meningkatkan SDM serta bisa diterapkan sesuai dan mengacu pada kepres," tukasnya. Selain itu, saat ini pihaknya juga sudah melakukan digitalisasi secara simultan. Dan ke depan masih akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan serupa dengan harapan dari pelatihan diketahui prosedur-prosedur untuk pengadaan barang dan jasa. "Insya Allah kedepan manajemen dari Yayasan Islam Siti khadijah lebih maju dan terarah," harapnya.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov. Sumsel, Muzakir, ST, MT mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan bimtek yang diadakan Yayasan Islam Siti Khadijah. Karena ke depan semua kegiatan pengadaan minimal harus mengacu ke kepres pengadaan barang dan jasa. "Selanjutnya ya diharapkan pengadaan sudah dilakukan secara digitalisasi melalui e-katalog dan data elektronik, harapan kita apa yang didapat dalam bimtek selanjutnya bisa diterapkan serta lebih tertib dan teratur dalam pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan kepres dan ketentuan internal yayasan, katanya.









