JAKARTA- Rencana Kementerian Keuangan (Keuangan) menerapkan pajak emisi karbon atau carbon tax mengancam industri semen, karena bisa memicu kebangkrutan. Itu sebabnya, rencana ini harus dibicarakan dengan para pemangku kepentingan terkait. Pajak karbon tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022. Pajak karbon akan dikenakan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi atau dikenakan atas objek sumber emisi. Objek potensial yang dapat dikenakan pajak karbon, seperti bahan bakar fosil dan emisi yang dikeluarkan oleh pabrik atau kendaraan bermotor.

Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso mengatakan, pihaknya menolak implementasi pajak karbon kepada pabrik semen, karena bisa membuat utilisasi industri kembali terpuruk. “Pengenaan pajak karbon akan membuat biaya produksi bertambah setidaknya Rp 50 ribu per ton semen. Pabrikan semen bisa gulung tikar dan penerapan pajak karbon tidak relevan,” kata dia, akhir pekan lalu. Widodo menilai, kegiatan ekspor adalah satu-satunya cara industri semen nasional untuk mengungkit utilisasi. Konsumsi semen nasional pada 2020 belum mampu mengungkit utilisasi ke atas level 60%.

Di sisi lain, industri semen nasional telah berhasil mengurangi emisi karbon selama 10 tahun terakhir. Berdasarkan data ASI, industri semen nasional memproduksi emisi sebanyak 725,7 kilogram CO2 per ton semen pada 2021, sedangkan data 2020 menunjukkan angka tersebut turun menjadi 641,5 kilogram CO2 per ton semen.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Perkembangan teknologi membuat sektor perbankan beradaptasi dan bertransformasi untuk menjadi bank digital. Potensi bisnis bank digital di Indonesia yang besar tersebut turut menarik minat para investor untuk berinvestasi. Sebagai regulator industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons transformasi digital tersebut. Hal ini tercermin dari berbagai aturan yang tengah digodok dan segera diluncurkan OJK terkait bank digital. Bahkan, jauh sebelum adanya rencana penerbitan beleid bank digital, para investor sudah berbondongbondong untuk mengalokasikan dana investasinya untuk bank-bank kecil yang tengah bertransformasi. Terlihat dari catatan OJK yang menyebutkan, sudah ada tujuh bank yang telah mengajukan perizinan menjadi bank digital. Sedangkan lima bank lainnya telah mendeklarasikan sebagai bank digital. Adapun bank-bank yang tengah berproses menjadi bank digital antara lain PT Bank BCA Digital, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro), PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), PT Bank Capital Indonesia Tbk, PT Bank Harda Internasional, PT Bank QNB Indonesia Tbk, dan PT Bank KEB Hana.

Bank Capital Indonesia tengah bertransformasi dan telah mengajukan perizinan menjadi bank digital kepada OJK. Beredar kabar bahwa Grab berminat untuk masuk sebagai investor Bank Capital. Meski demikian, OJK belum mendapatkan pernyataan formal dari para investor yang hendak masuk ke bank-bank tersebut. “Masih belum ada yang menyatakan secara formal ke OJK,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Slamet Edy Purnomo kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Selain Bank Capital, Grab disebut tengah mengincar bank digital syariah yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni PT Bank Aladin Syariah Tbk yang sebelumnya bernama Bank Net Syariah. Kabar tersebut muncul ketika sejumlah eks petinggi PT Visionet Internasional (OVO) berlabuh sebagai jajaran direksi di Bank Aladin Syariah pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Aladin Syariah pada Rabu (7/4). Terdapat tiga eks petinggi OVO yang saat ini menunggu hasil fit and proper test OJK. Ketiga direksi baru Bank Aladin adalah Firdila Sari sebagai direktur digital banking, Willy Hambali sebagai direktur keuangan dan strategi, serta Budi Kusmiantoro sebagai direktur teknologi informasi.

Di sisi lain, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) berencana menambah modal melalui rights issue untuk ekspansi ke sektor digital dengan saham yang diterbitkan sebanyak-banyaknya 5 miliar saham. Dikabarkan bahwa AMRT berniat untuk berinvestasi pada Bank Aladin Syariah dengan dana rights issue tersebut. Perseroan berencana menggunakan dana yang diperoleh dari penambahan modal dengan HMETD untuk melakukan investasi pada perusahaan lain/ penyertaan saham yang bergerak di bidang berbasis teknologi, yang dapat bersinergi secara strategis dengan perseroan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menambahkan, banyak investor tertarik karena perbankan di Indonesia masih cukup seksi, terlihat dari margin bunga bersih (net interest margin/NIM) bank yang masih tinggi di kisaran 4% membuat banyak investor ingin masuk ke Indonesia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang kian ketat di tengah lonjakan kasus Covid-19 dapat menjadi peluang bagi perusahaan rintisan di bidang kuliner dan teknologi kuliner untuk mencatatkan pertumbuhan bisnis. Saat ini, sejumlah perusahaan rintisan (startup) kuliner telah menciptakan ikatan yang saling menguntungkan de­ngan dengan startup lain di bidang teknologi kuliner seperti layanan pe­san antar, terutama pada masa pan­demi Covid-19. CEO dan Co-Founder Kopi Ke­nangan Group Edward Tirtanata me­ngatakan bahwa kebijakan pem­berlakuan pembatasan kegiatan ma­syarakat (PPKM) darurat akan memengaruhi kunjungan pe­langgan secara langsung.

Pemilik Pison Coffee Arlini Wibowo mengatakan selama pene­rapan PPKM darurat, per­usa­haan berfokus untuk terus meningkatkan kualitas produk secara konsisten. “Untuk penjualan kami ada kenaikan 25% selama pandemi Covid-19, khususnya lewat aplikasi pesan antar makanan,” katanya. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sektor kuliner saat ini sekarang mengalami transisi dari luring ke daring. PPKM darurat diyakini akan mengakselerasi perubahan tersebut.

Akademisi menilai PPKM darurat menjadi ajang bagi perusahaan rintisan di bidang teknologi kuliner (foodtech) untuk meningkatkan inovasi dan layanan produknya. Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Dianta Sebayang mengatakan potensi foodtech sangat besar dengan momentum PPKM darurat. Sebab, masyarakat, terutama para milenial, selalu berani mencoba hal yang baru untuk mengusir rasa jenuh. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai perusahaan rintisan berbasis foodtech diprediksi akan bertumbuh 26%—35% sebagai imbas dari pembatasan kegiatan masyarakat secara masif. Senada, Kepala Center of Inno­­­vation and Digital Economy Institute for Development of econo­mics and Finance (Indef) Nailul Huda mengamini adanya pembatasan mampu menjadi katalis positif bagi bisnis teknologi kuliner, terutama di bidang layanan antar makanan dan online food marketing.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Sejumlah pemerintah daerah memacu produksi hasil pertanian untuk memenuhi ketahanan pangan lokal sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Peningkatan produksi komoditas bawang putih di Sumatra Utara diharapkan bisa menekan defisit pasokan yang masih cukup lebar. Pemerintah Pro­vinsi Sumatra Uta­­ra berupaya me­­ningkatkan pro­duksi bawang putih khususnya di lumbung pangan nasional atau food estate untuk mengurangi defisit pasokan yang diperkirakan mencapai 28.038 ton pada tahun ini. Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Bahruddin Siregar mengatakan produksi bawang putih di Sumut pada 2021 ditargetkan 1.365 ton. Angka tersebut masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan tahun ini yang diprediksi mencapai 29.403 ton.

Produksi bawang putih tahun ini yang ditargetkan 1.365 ton berasal dari lahan seluas 278 hektare (ha) dengan rata-rata produksi 599,10 kuintal per hektare. Produksi terbanyak ditargetkan dari Humbang Hasundutan yang merupakan food estate yakni 897 5on, disusul Simalungun 376 ton dan Karo 45 ton. Bahruddin menambahkan pe­nanaman bawang putih belum bisa dilakukan di semua kabupaten/kota Sumut karena menyangkut faktor kesesuaian tanah.

JAKARTA — Yurisdiksi lokal bakal segera memungut pajak atas transaksi dan penghasilan yang dicatatkan oleh korporasi global, termasuk yang beroperasi di sektor digital, menyusul disepakatinya tarif minimum pajak sebesar 15% oleh Organisation for Economic Cooperation and Development.Dengan demikian, perusahaan multinasional yang eksis secara daring seperti Amazon.com, Inc. maupun Google LLC diwajibkan membayar pajak di negara tempat operasional bisnis dijalankan.Sebanyak 130 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyepakati kerangka kerja baru untuk mereformasi pajak internasional pada pertemuan yang digelar akhir pekan kemarin.

Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan ada beberapa negara yang berselisih. Namun masih ada waktu untuk membawa negara-negara itu bergabung dan tidak menggagalkan jalan menuju kesepakatan akhir.“Kami akan bekerja dengan hati-hati untuk meyakinkan sembilan negara yang tersisa untuk bergabung dengan kami untuk kesepakatan akhir semua negara pada Oktober,” kata Taro Aso dilansir Bloomberg.Setelah disepakati oleh OECD, selanjutnya konsep pemajakan global ini akan dibahas lebih lanjut oleh Menteri Keuangan G20 dalam pertemuan yang digelar di Venesia pada pekan ini.

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire berjanji akan menghabiskan waktu sebelum pertemuan dengan rekan-rekannya di G20 dengan menggandakan upaya meyakinkan negara-negara lain untuk bergabung dengan perjanjian bersejarah ini. Sementara itu, sejumlah negara yang menolak kesepakatan tersebutadalah Hungaria dan Irlandia, yang mana keduanya adalah anggota Uni Eropa.

Jakarta, Pemerintah menargetkan program Satu Data Indonesia (SDI) berjalan efektif di tahun 2021 ini. Pelaksanaan program satu data ini agak terlambat mengingat aturan terkait SDI sudah terbit pada 2019 lalu lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019. Hal ini juga karena terganjal Pandemi Covid-19. Dalam rapat konsultasi terakhir pekan lalu menyimpulkan, pemerintah akan melakukan upaya percepat pelaksanaan SDI pada tahun ini. Oktorialdi Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan sekaligus Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan, program SDI ini seharusnya sudah berjalan cepat setelah aturan ini keluar, Penundaan yang dilakukan membuat realisasi pelaksanaan SDI harus di kejar lagi tahun ini.

(Oleh - HR1)

JAKARTA. Pemerintah berencana untuk memperluas basis pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri mengatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan pajak adalah untuk membayar bunga utang baru.Ia menjabarkan, pemerintah pada tahun 2021 menargetkan beban bunga utang sebesar US$ 373 triliun atau naik 180% dari beban bunga utang pada tahun 2014 yang pada saat itu tercatat US$ 133 triliun.“Jadi, kita ini gali lubang tutup lubang. APBN ini dipakai buat sebagian besar membayar bunga utang. Beban bunga utang nih, naik 180% dari tahun 2014,” ujar Faisal, Minggu (4/7).Kemudian, kenaikan tertinggi ada pada belanja barang. Pemerintah mematok belanja barang pada tahun ini sebesar Rp 363 triliun atau meningkat 105% dari tahun 2014 yang sebesar Rp 177 triliun.Posisi selanjutnya diisi dengan belanja pegawai yang pada tahun 2021 dipatok Rp 421 triliun atau naik 73% dari Rp 244 triliun pada 2014. Kemudian disusul belanja modal yang ditargetkan Rp 247 triliun atau naik 68% dari Rp 147 triliun pada 2014.

(Oleh - HR1)

Jakarta. Kebijakan PPKM darurat berpotensi mengerek permintaan data telekomunikasi dan internet. Pasalnya, kebijakan pembatasan sosial itu mewajibkan kegiatan belajar dan bekerja dilaksanakan di rumah. Sejumlah operator telekomunikasi dan layanan internet pun bersiap mengantisipasi lonjakan trafik dan pelanggan baru. PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) memperkirakan akan ada tambahan pelanggan baru pada momentum PPKM darurat. VP Network Operations PT Smartfren Telecom Tbk, Agus Rohmat mengatakan, Smartfren telah melakukan optimalisasi dan ekspansi jaringan sejak awal tahun 2021 hingga sampai saat ini. “Kami memperkirakan ada kenaikan trafik data sekitar 10%-20% seiring semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online,” kata dia kepada KONTAN, Minggu (4/7).

(Oleh - HR1)

Di tengah lonjakan angka kasus positif korona, permintaan terhadap produk alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan terkait Covid-19 meningkat tajam. Bahkan, persediaan sejumlah produk obat-obatan untuk terapi Covid-19 mulai menipis. Produsen farmasi pelat merah, PT Indofarma Tbk (INAF) mengonfirmasi bahwa stok sejumlah produk obat-obatan terkait Covid-19 dalam keadaan kosong. INAF berupaya memenuhi kebutuhan produk tersebut sesegera mungkin.

Sekretaris Perusahaan PT Indofarma Tbk Wardjoko Sumedi mengungkapkan, posisi stok nasional untuk produk Oseltamivir 75 mg sedang kosong per Minggu (4/7). Sebab, INAF sudah mengirim produk tersebut ke Gudang Instalasi Farmasi Pusat Kementerian Kesehatan pada awal Juli sebanyak 1,2 juta kapsul. “Saat ini, Indofarma sedang memproses pengiriman bahan farmasi aktif atau active pharmaceutical ingredients (API) produk Oseltamivir dari India. Estimasi suplai stok dimulai minggu kedua Juli dengan total produksi 5 juta kapsul sampai akhir Juli 2021”, ungkap dia, kemarin.