Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bersama Presiden Joko Widodo tengah melakukan persiapan terkait kehadiran Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Roma,Italia, 30-31 Oktober 2021. Indonesia secara resmi akan menerima tampuk kepresidenan kelompok 20 negara ekonomi termaju di dunia dalam pertemuan puncak tersebut. "KTT ini penting bagi Indonesia karena Presiden akan menerima keketuaan G-20 dari Itali untuk satu tahun ke depan," Papar Menlu Retno Marsudi, Senin (25/10). Ia mengatakan serah terima akan dilakukan di hari kedua KTT di 31 Oktober. Sementara keketuaan atau presidensi Indonesia akan dimulai 1 Desember 2021.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut adalah Ratu Maxima dari Belanda, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dari Kanselir Jerman Angela Markel. Disela pertemuan G-20, Presiden di jadwalkan akan melakukan beberapa pertemuan bilateral."Terdapat cukup banyak permintaan bilateral. Saat ini kami terus mencocokkan waktu yang tepat, baik dari Presiden atau pemimpin lainnya untuk melakukan pertemuan bilateral," kata Retno. Komitmen tersebut juga mengacu pada penguatan kerja sama G-20 diberbagai sektor, termasuk sektor kesehatan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan iklim, ketenagakerjaan dan pendidikan.

KTT berikutnya akan dihadiri oleh Presiden Jokowi adalah KTT Perubahan Iklim atau COP26 World Leaders Summit yang akan diselenggarakan pada 1-2 November 2021 di Glasgow, Skotlandia. "Sebagai negara yang memiliki posisi penting dalam setiap diskusi perubahan iklim, Indonesia telah mengambil posisi lead by example dalam memajukan aksi iklim. KTT ini memiliki arti penting juga bagi Indonesia, dimana Indonesia akan  tampil sebagai bagian dari solusi penanganan perubahan iklim dan berusaha menjembatani perbedaan yang akan dapat mendorong penguatan kerj sama Internasional. (Yetede)                 

Badan-badan dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) mengingatkan pada Senin (25/10) bahwa Afganistan  berada dibawah ambang salah satu krisis kemanusiaan terburuk  di dunia karena lebih dari separuh penduduk di negara itu dihadapkan pada kekurangan  pangan akut. Menurut mereka, lebih dari 22 warga Afganistan bakal menderita kerawanan pangan di musim dingin ini. Pasalnya kekeringan yang didorong oleh perubahan iklim semakin memperparah gangguan yang disebabkan oleh pengambilalihan negara yang kacau oleh Taliban.

"Musim dingin ini, jutaan warga Afganistan akan dipaksa untuk memilih antara imigrasi dan kelaparan, kecuali kita dapat meningkatkan bantuan  penyelamatan jiwa kita," ujar Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia (World  Food Programme), David Beasley yang dikutip AFP. "Afganistan sekarang berada diantara krisis kemanusiaan  terburuk di dunia-jika bukan yang terburuk- dan ketahanan pangan telah runtuh. Kita sedang menghitung mundur bencana  total ditangan kita," kata Beasley dalam pernyataannya. Para pejabat mengungkapkan kepada APF bahwa Afganistan menghadapi krisis fase 3 atau 4 darurat kekurangan pangan.

"Sangat mendesak bagi kami untuk bertindak secara efisien dan efektif untuk mempercepat  dan meningkatkan pengiriman kami  di Afganstan sebelum musim dingin memotong sebagian besar negara, dengan jutaan orang-termasuk petani, wanita, anak-anak dan orang tua- kelaparan di musim dingin yang membekukan." demikian penjelasan Direktur Jendral FAO Qu Dongyu. Seperti diketahui bahwa pada Agustus, kelompok islam garis keras  Taliban menggulingkan rezim yang didukung AS, dan mendeklarsikan pemerintah sementara. Merekapun sudah bersumpah untuk memulihkan stabilitas. (Yetede)

Kementerian Keuangan Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 akan berada diangka 4,5%, sedangkan sepanjang 2021 di angka 4%. Perkiraan ini didasarkan pada kinerja perekonomian yang menunjukkan perbaikan. Apalagi, kasus Covid-19 mengalami penurunan  signifikan yang berdampak pada  pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat. Pada Kuartal ke III-2021, kata Menkeu, kinerja permintaan domestik sempat tertahan akibat penerapan restriksi mobilitas di Juli-Agustus.

 "Outlook dari pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021 membaik jadi 4,5%. Memang dibandingkan kuartal II-2021 (7,1%) angka ini menurun. Tetapi kalau dilihat pada kuartal ke III kita mengalami kenaikan kasus karena varian Delta yang sangat tinggi yang menyebabkan adanya koneksi terhadap pemulihan ekonomi di kuartal III," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) secara daring, di Jakarta, Senin (25/10). 

Sementara itu, pada September 2021 purchasing Manufacture Index (PMI) Indonesia mencapai 52,2 Sektor Manufakatur kembali berekspansi setelah dua bulan berada pada kontraksi cukup dalam. Pelonggaran restriksi di tengah penurunan  Covid-19 menjadi faktor utama dalam peningkatan aktivitas manufaktur. Petumbuhan ekonomi  sepanjang tahun 2021 menunjukkan pemulihan  gradual. Menurut Menkeu hal ini perlu terus dipertahankan dengan upaya pengendalian Coviid-19 yang komperhensif. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia harus mewaspadai adanya berbagai dinamikan isu global yang berpotensi untuk menciptakan dampak rambatan atau spill over terhadap perekonomian global, termasuk ke Tanah Air. "Dinamika global ini menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai dalam mengelola perekonomian kita. Isu-isu di negara yang memilki spill over di AS, Tiongkok, Eropa harus jadi perhatian kita, sebab mereka mampu timbulkan rambatan ke pertumbuhan ekonomi global  termasuk di Indonesia," tutur dia dalam konferensi, di Jakarta, Senin (25/10).

Secara rinci, isu global di AS meliputi tapering dan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (The Federal Reserve/The FED) serta debt llimit di AS yang rencananya ditunda sampai Desember, namun bukan berarti telah terjadi  kesepakatan politik. Kemudian isu di Eropa terkait kenaikan inflasi dan harga energi, serta Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ACB) dan Bank Sentral Inggris (Bank of England/BoE) serta adanya dampak brexit pada labor shortage sekaligus adanya gangguan supply. Selanjutnya, resiko di Tiongkok terkait gagal bayar Evergrande, yang meski sudah mampu membayar cicilan utang, namun belum selesai juga.

"Potensi perlambatan Ekonomi di Tiongkok berikan dampak diberbagai perekonomian dunia mulai harga komoditas sampai pertumbuhan dunia keseluruhan," ujarnya. Selain itu, terdapat juga resiko dari fluktuasi harga komoditas energi akibat krisis energi  China dan winter. Adanya kelangkaan input  dan kenaikan upah sekaligus  biaya shipping serta naiknya produce price dan resiko stagflasi. "Kita harus mewaspadai  meningkatnya Produce price, yang sekarang sudah dialami  oleh berbagai produser sektor manufaktur  berpotensi pass trough ke inflasi dalam negeri. Meskipun hingga saat ini inflasi masih baik." tuturnya. (Yetede)

PT Industri Kereta Api (persero) menyebutkan indikasi awal tabrakan dua trainset atau rangkaian kereta Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek akibat laju trainset nomer 29 yang terlalu cepat saat langsir sehingga menabrak trainset nomor 20. Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro menjelaskan, kecelakaan tersebut terjadi saat trainset 29 menabrak dari belakang pada pukul 12.45 KM 12+800 antara Harjamukti-Ciracas. Ia menambahkan terdapat satu korban luka atas nama Faisal (masinis trainset 29) dan telah dibawa ke Rumah Sakit Melia Cibubur.

"Ini terindikasi, nanti KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) yang menentukan. Ini terindikasi langsiran yang cepat. Masinisnya Alhamdulillah tidak apa-apa. Luka ringan di Rumah Sakit lalu sadar," kata Budi Noviantoro dalam konferensi pers disaksikan secara daring, Senin (25/10). Budi menuturkan, kejadian ini terdampak pada trainset lainnya yang sedang parkir berjajar di dekat stasiun Harjamukti. Adapun dampak kerusakan pada prasarana masih dilakukan investigasi.

Dalam kesempatan tersebut, Budi memohon maaf kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. "Ini indikasi awal karena memang ini proses pengujian LRT yang sekarang hampir selesai sebetulnya," pungkas Budi. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyayangkan insiden tabrakan yang menimpa LRT Jabodetabek saat uji coba di Cibubur, Jakarta Timut pada siang Senin kemarin. (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 7.368  pengaduan konsumen sektor  niaga elektronik (e-commerce) pada Januari -September 2021. Pengaduan di dominasi oleh parameter cara menjual yang tidak mengikuti kaidah-kaidah perlindungan konsumen. Kemendag meminta semua pelaku usaha mematuhi semua standarisasi dan regulasi sebagai jaminan perlindungan konsumen. Demi melindungi konsumen, supremasi hukum akan diberlakukan secara tegas. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen  dan Tertib Niaga  (PKTN) Veri Anggrijono menerangkan, melalui Ditjen PKTN, Kemendag berkomitmen melindungi konsumen  melalui upaya konsistensi pengawasan, penanganan, pengaduan terkait kerugian konsumen, regulasi dan edukasi konsumen  berupa webinar bertema 'Redifining Comitmen for Consumer Protection' yang digelar Kamis, (21/10).

Dia menyampaikan, transaksi perdagangan  konvensional mulai bergeser ke format transaksi digital. Sebanyak 88,1% pengguna internet di Indonesia memakai layanan niaga elektronik. Pada 2020, terdapat kenaikan nominal transaksi niaga elektronik sebesar 29,6% menjadi Rp 266,3 triliun pada 2019. "Tingginya pemanfaatan niaga eletronik  memberikan dampak positif sekaligus memberikan resiko kerugian konsumen," ucap Very dalam keterangan tertulis, Senin (25/10) Webinar yang digelar dalam format dialog  tersebut bertujuan mendefinisikan kembali komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan upaya yang berkesinambungan guna menegakkan perlindungan konsumen. Webinar digelar dalam rangka menyongsong puncak peringatan  Hari Konsumen Nasional (Harkornas) ke 9 pada 28 Oktober 2021 mendatang. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kabinetnya untuk menurunkan harga tes PCR hingga Rp 300 ribu, Saat ini tarif tes PCR untuk wilayah Jawa-Bali harga tertinggi Rp 495 ribu, sedangkan di luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.

Perintah itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300 ribu".

Ini kali kedua Jokowi memerintahkan agar harga tes PCR diturunkan, Sebelumnya Jokowi juga pernah memerintahkan penurunan harga tes PCR. Perintah itu ia sampaikan pada Agustus 2021 lalu ketika harga tes PCR berada di angka Rp 900 ribu hingga Rp 1 juta. Setelah perintah itu, tes PCR yang berkisar di harga Rp1 juta turun menjadi Rp 495 ribu hingga Rp525 ribu.

Terkait penurunan harga tes PCR, rumah sakit (RS) milik Pemprov Jatim, RSUD Dr Soetomo, berkomitmen untuk segera mengikutinya. RS pelat merah yang menjadi rujukan utama dalam penanganan Covid-19 selama pandemi ini siap untuk menyesuaikan harga sesuai dengan keputusan pemerintah pusat menjadi Rp 300 ribu per pengambilan sampel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pemerintah siap mengalah untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelumnya, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan dikhawatirkan bakal kian memberatkan PT Pertamina. Sebab hingga saat ini perusahaan migas pelat merah tersebut belum juga melakukan penyesuaian atau menaikan harga BBM.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih menjelaskan, sejatinya harga Jenis BBM Umum (JBU) fluktuaktif mengikuti harga pasar.

Penyesuaian harga kenaikan BBM agar Pertamina tidak merugi ini rencananya akan dibahas bagaimana kompensasi terhadap Pertamina.

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi mengatakan, masyarakat melihat perbankan syariah sebagai alternatif layanan jasa keuangan karena lebih transparan.

Hery yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi yang menantang karena pandemi Covid-19, total aset perbankan syariah secara nasional tetap tumbuh.

Sedangkan kinerja BSI di semester I/2021, mencatat perolehan laba bersih sebesar Rp1,48 trillun, atau naik sekitar 34,29% secara year on year (yoy). Kenaikan laba tersebut dipicu pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) berkualitas.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 mencatat aktivitas bongkar muat peti kemas di Makassar New Port (MNP) tumbuh positif. PMO Investasi Regional Head 4 PT Pelindo, Arwin mengatakan, di tahun 2019 aktivitas bongkar muat peti kemas di MNP mencapai 98.159 TEUs.

Capaian tersebut sejak tahap I A diresmikan pada 2 November 2018. Kemudian di tahun 2020 tumbuh menjadi 130. 502 TEUs. Lalu meningkat lagi jadi 132.798 TEUs pada posisi 30 September 2021 atau di triwulan III tahun ini.