PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui PT Medco Power bersama dengan konsorsium Pasicif Light Power Pte Ltd (PLP) dan Gallant Venture Ltd (Group Salim) akan mengekspor listrik berbasis  pembangkit listrik bertenaga surya (PLTS) ke Singapura. CEO Medco Energi Roberto Lorato mengatakan, perseroan telah mengantongi izin menggunakan PLTS dari Indonesia ke Singapura di Pulau Bulan, Provinsi Kepulauan Riau, untuk prinsip impor listrik dari Energy Market Authority (EMA) Singapura. Proyek tersebut, direncanakan memiliki kapasitas  setara 100 MW non-intermittent ke Singapura.

 "Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Singapura dalam pelaksanaan program Singapore Green Plan 2030 untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan," jelas Roberto dalam keterangannya, Selasa (26/10). CEO Medco Power Eka Satria menambahkan, sebagai salah satu produsen listrik independen (IPP) terbesar di Indonesia dengan komitmen energi baru terbarukan (EBT), pihaknya menyambut baik kerja sama dengan PLP dan Gallant Venture dalam pengembangan proyek PLTS Pulau Bulan. Untuk diketahui, proyek itu sejalan dengan komitmen Medco Energi terkait perubahan iklim dan rencana pengembangan portfolio energi terbarukan.

Sementara itu, hingga akhir semester 1-2021, Medco Energi membukukan EBITDA sebesar US$ 318juta, meningkat 15% secara tahunan. Pertumbuhan sebagian besar ditopang oleh pulihnya harga komoditas seperti harga minyak US$ 62,3/bbl atau  61% lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya US$ 38,7/bbl dan harga rata-rata gas US$ 5,9/mmbtu, lebih tinggi 8%, dari UD$ 5,4/mmbtu. "Pemulihan harga komoditas sejalan dengan perekonomian yang terus membaik yang meningkatkan permintaan gas domestik. Saat ini, kami telah mempublikasikan strategi perubahan iklim beserta langkah-langkah  awal untuk memenuhi komitmen Medco Energi dalam mencapai emisi net zero." kata Roberto (Yetede)

Restrukturisasi utang tetap menjadi opsi utama penyelamatan Garuda Indonesia. Upaya itu perlu diimbangi dengan menumbuhkan permintaan pasar industri penerbangan, bukan malah membuat kebijakan dan isu kontradiktif. Restrukturisasi utang tetap menjadi prioritas utama penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Suntikan penyertaan modal negara dan isu pengalihan maskapai Garuda Indonesia ke PT Pelita Air Service jika opsi utama kandas bukan menjadi pilihan pemerintah saat ini.

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, Senin (25/10/2021), mengatakan, Garuda Indonesia sedang dalam proses negosiasi dengan para lessor (perusahaan sewa guna usaha). Jika negosiasi ini berhasil, Garuda pasti tetap akan jalan. ”Pengalihan ke Pelita Air Service itu nantilah. Saat ini, Garuda sedang berjuang bernegosiasi dengan lessor dan para pemilik piutang lainnya. Negosiasi ini yang utama. Opsi inilah yang kami dahulukan,” ujar Arya melalui keterangan resmi yang disampaikan melalui video. Pelita Air merupakan anak usaha dari PT Pertamina (Persero). Perusahaan yang didirikan pada 1970 tersebut melayani penerbangan charter atau sewa pesawat, evakuasi medis, survei udara, dan penyewaan helikopter. Armada Pelita Air didominasi oleh pesawat-pesawat Fokker dan British Aerospace (BAe).

Peretasan BSSN menambah panjang daftar instansi yang sistemnya pernah dibobol peretas. Harus ada perbaikan untuk mencegah peretasan terulang. Jika tidak, bisa memicu ketakutan publik beraktivitas di dunia maya. Peretasan situs Pusat Malware Nasional milik Badan Siber dan Sandi Negara kembali memperlihatkan begitu mudahnya sistem keamanan siber instansi pemerintah diterobos peretas. Ironis, karena BSSN tulang punggung negara dalam menangkal serangan siber. Perlu evaluasi serius guna mencegah peretasan terjadi lagi. Jika tidak, bisa memicu ketakutan publik beraktivitas di dunia maya. Peretasan berupa perubahan halaman muka (defacement) pada situs Pusat Malware Nasional (Pusmanas) BSSN terlihat pada Senin (25/10/2021) pagi. Hingga Senin malam, situs Pusmanas belum bisa diakses publik. Meski demikian, tampilan dari peretas berikut pesannya sudah tidak lagi terlihat.

Direktur Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN Ferdinand Mahulette dan Juru Bicara BSSN Anton Setiawan yang dihubungi secara terpisah, Senin, membenarkan adanya peretasan tersebut. Menurut Ferdinand, peretasan berlangsung sejak Rabu (20/10/2021). Situs yang diretas diklaimnya merupakan subdomain, bukan domain inti. Subdomain itu pun disebutnya tak lagi digunakan. ”Mereka buat situs, tetapi situs itu untuk proyek perubahan dari organisasi lama. Jadi, karena sudah tak di-follow up, mungkin ada titik-titik lemah di defacement. Kami pun saat itu langsung menutup situsnya karena memang itu tak digunakan,” tambahnya.

Ada kabar baik di tengah tren penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga tes Covid-19) metode Polymerase chain reaction (PCR) diturunkan. Harga tes PCR yang berlaku saat ini berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan paling tinggi Rp 495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, serta Rp 525.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali pada Agustus lalu.Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Senin (25/10), menyatakan berdasarkan arahan Presiden, harga tes PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000. Keputusan penurunan harga tes PCR ini sebagai lanjutan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengunaan bukti tes PCR negatif sebagai syarat perjalanan dalam negeri dengan pesawat di wilayah Jawa, Bali, dan wilayah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Namun, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) keberatan dengan kebijakan ini. Penetapan harga tes PCR Rp 300.000 tak cukup untuk mencukupi biaya bahan yang mayoritas impor. 

Pemerintah bakal mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini berlaku 2023 mendatang. Kebijakan ini tertuang di Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo mengatakan, integrasi data NIK dan NPWP sejalan dengan program Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk memudahkan administrasi seluruh masyarakat.

Pandemi Covid-19 memukul telak sektor kesehatan, sosial, dan perekonomian. Namun, demikian, digitalisasi bisa menjadi jalan untuk menggerakkan roda perekonomian, termasuk ekonomi dan keuangan syariah. Sebab selama pandemi berlangsung, transaksi digital khususnya transaksi e-commerce, justru menorehkan kinerja cemerlang. Termasuk, nilai penjualan e-commerce pada industri halal. Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, salah satu pembelajaran yang penting adalah soal digitalisasi yang bisa menjadi jalan untuk tetap menjaga roda perekonomian tetap bergerak, termasuk dalam ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu buktinya, terlihat dari peningkatan nilai transaksi e-commerce. Perry menyebut, ada peningkatan total nilai e-commerce di industri halal. “Per Agustus 2021, transaksi di e-commerce untuk produk industri halal naik signifikan, lebih dari 20% yoy,” jelas Perry, Senin (25/10) via video conference.

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia mencatat antusiasme masyarakat memanfaatkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah sangat tinggi. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan masyarakat memilih memanfaatkan insentif untuk membeli rumah tapak. Oleh karena itu, dia mengajukan perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) hingga akhir 2022, menyusul besarnya minat masyarakat membeli rumah. “Kami telah meminta pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN-DTP hingga akhir tahun 2022,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (24/10). Insentif bebas PPN menyasar rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar. Potongan sebesar 50% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Insentif itu berlaku hingga 31 Desember 2021.

Tren kenaikan harga crude palm oil (CPO) yang berlanjut pada kuartal IV/2021 diyakini dapat berdampak positif terhadap kinerja dua emiten sawit milik Grup Salim, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. (LSIP) dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP). Berdasarkan data dari Bursa Malaysia pada Senin (25/10), harga CPO kontrak Januari 2022 sempat menyentuh level setelmen 5.071 ringgit per ton pada pekan lalu. Level harga tersebut kemudian menurun pada perdagangan hari ini di 4.924 ringgit per ton. Salah seorang trader David Ng menyebutkan kenaikan harga pada minyak biji kedelai di Chicago Board of Trade (CBOT) dan minyak mentah juga menopang kenaikan harga CPO. “Sentimen tetap bullish yang didukung oleh fundamental yang kuat. Sebelumnya, level harga CPO tertinggi adalah pada 5.066 ringgit per ton. Kami perkirakan level support CPO berada di 4.900 ringgit dan resistance pada 5.150 ringgit per ton,” jelasnya dikutip dari The Edge Markets.

Lonjakan harga CPO turut berdampak positif bagi perusahaan terkait, tidak terkecuali kedua emiten sawit di bawah Salim Group. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, Lonsum mencatatkan laba bersih senilai Rp501 miliar pada semester I/2021. Jumlah tersebut meroket 445% dibandingkan dengan laba bersih pada semester I/2020 lalu yang hanya Rp92 miliar. Kenaikan laba emiten bersandi saham LSIP tersebut ditopang oleh pertumbuhan penerimaan perusahaan. Lonsum tercatat membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar Rp2,17 triliun, naik 39,1% year-on-year (YoY). Sementara itu, SIMP yang merupakan emiten produsen minyak goreng Bimoli berhasil membalikkan kondisi rugi menjadi laba pada paruh pertama tahun 2021. SIMP membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp219 miliar pada semester I/2021, kontras dengan rugi tahun berjalan sebesar Rp301 miliar pada semester I/ 2020. “Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk berbalik positif menjadi Rp219 miliar, terutama terutama berasal dari naiknya laba usaha dan penurunan beban keuangan yang sebagian diimbangi oleh kenaikan beban pajak penghasilan,” tulis Manajemen Salim Ivomas Pratama dikutip dari keterangannya.

Permintaan pasar terhadap produk olahan hasil hortikultura Jawa Timur kian meningkat seiring dengan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi setelah level pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menjadi level 1. Ketua Asosiasi Pengolahan Hasil Hortikultura (Asperhorti) Jatim M. Maulud mengatakan bahwa untuk memenuhi permintaan pasar, pelaku usaha makanan olahan hortikultura pun mulai meningkatkan volume produksi. “Kondisi saat ini makin membaik, karena sebagian besar di Jatim sudah tidak lagi PPKM sehingga kami berusaha menambah pasar, juga volume produksi serta meningkatkan. Terkait dengan produksi produk olahan hortikultura, Maulud menjelaskan bahan baku ini melimpah sehingga perlu dilakukan pengolahan yang optimal agar memiliki nilai tambah.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mencari sumber pertumbuhan baru di segmen Ultra Mikro (UMi) dan UMKM untuk menjadi lokomotif perekonomian nasional. Perseroan telah merancang strategi pemberdayaan segmen tersebut, tidak hanya dari sisi pembiayan semata. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pembiayaan menjadi fase pemberdayaan itu menjadi layer yang ke-empat dalam fase pemberdayaan segmen UMi dan UMKM. 

"Ke depannya kita tidak hanya melayani pembiayaan saja. Pembiayaan itu mungkin layer  yang ke-empat, sekalipun nanti di fase dasar, BRI punya peran disitu. Contohnya adalah bagaimana masyarakat bisa menjangkau layanan dengan menabung, pencatatan keuangan itu  fase-fase yang dasar. Kemudian (fase kedua) meningkat nanti menjadi literasi bisnis. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas mereka, berjualan lebih banyak, kemudian juga menambah tenaga kerja lebih banyak." ujara Supari 

Fase ketiga dari pembayaran yang dilakukan BRI yakni fase pemberdayaan digital, dimana tidak hanya mendorong  pelaku usaha go digital, namun juga BRI mampu menunjukkan pekerjanya untuk menjadi "penyuluh digital". Supari pun memberikan gambaran "Sampai dengan sekarang kemampuan menabungnya telah mencapai 50% dari kemampuan menabung saat sebelum pandemi. Ini adalah indikator terbaik, tinggal bagaimana kita semua menjaga ini, setidaknya dengan disiplin protokol kesehatan baik oleh masyarakat maupun pihak UMKM," tambahnya. (Yetede)