Pengelola media makin sulit menghindari integrasi dalam ekosistem distribusi konten, data pengguna, dan periklanan yang dikendalikan platform digital global. Semua media massa akan mengalaminya, termasuk media ternama dunia, seperti The New York Times, The Guardian, CNN, dan The Sun. Teknologi digital menghadirkan kemungkinan baru memproduksi konten, menciptakan interaksi di sekitar konten, menjangkau khalayak lebih intens, serta untuk menjalankan mode pariwara yang lebih menjamin presisi dan akurasi.

Kemandirian relatif penerbit, terwujud dengan sumber pendapatan lain di luar kerja sama dengan platform digital, sangat menentukan, hingga penerbit tidak dipermainkan platform digital, juga bertahan jika platform digital ancam berhenti kerja sama, misal  menolak pemberlakuan regulasi Publisher Right. Solusinya : 1) jadikan keadilan pemanfaatan data pengguna untuk dinegosiasikan dengan platform digital; 2) dorong regulasi yang mewajibkan platform digital berbagi data pengguna dari pemanfaatan konten penerbit; 3) inisiasi aliansi log in atau data antar penerbit, bahkan antar perusahaan lintas sektor guna membangun sistem data pengguna di luar ekosistem data walled garden platform digital. (Yoga)

Pemerintah menetapkan Permenkeu (PMK) No 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (WP) pada 22 Desember 2021, lalu mengundangkannya pada 23 Desember 2021, yang merupakan aturan pelaksanaan program pengungkapan sukarela dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berlaku 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Neilmaldrin Noor (27/12) optimistis animo WP berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela tinggi, pasalnya program ini memberi peluang WP terbebas dari sanksi administratif. Skema pengungkapan sukarela ini, pertama, pembayaran PPh berdasar pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan peserta program tax amnesty. Kedua, pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Direktur Penegakan Hukum DJP Kemenkeu Eka Sila Kunsa Jaya menegaskan, jika WP dalam proses pemeriksaan hendak ikut program pengungkapan suka rela tahun depan, WP itu wajib menyelesaikan pemeriksaannya terlebih dahulu, agar tidak tumpang tindih dengan proses penegakan hukum perpajakan. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal UI, Prianto Budi Saptono memprediksi program pengungkapan sukarela diminati karena pengaturan tarif lebih rendah atas harta bersih yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi SDA, dan energi terbarukan. (Yoga)

Persoalan bias algoritma jadi pembahasan sejumlah kalangan, baik otoritas, ahli, maupun konsultan. The Brooking Institution membuat laporan berjudul ”Reducing Bias in AI-based Financial Service”, menyebut kecerdasan buatan menghadirkan peluang mengubah cara kita mengalokasikan kredit dan risiko, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Kecerdasan buatan mampu menghindari pelaporan kredit tradisional dan sistem penilaian yang membantu melanggengkan bias yang ada selama ini, tapi, kecerdasan buatan dapat memperburuk bias yang ada, menciptakan siklus yang memperkuat alokasi kredit yang bias, sambil terus mendiskriminasi pemberian pinjaman.

Upaya perbaikan fasilitas kecerdasan buatan terus dilakukan. Senior Fellow Economic Studies The Brooking Institution, Aaron Klein mengatakan, penggunaan kecerdasan buatan harus meningkatkan akurasi dan mengurangi bias. Dengan kecerdasan buatan, industri keuangan harus bisa mengalokasikan kredit lebih akurat dan meningkatkan efisiensi. Skenario optimistis ini mungkin dilakukan mengingat sumber bias yang signifikan dalam pemberian pinjaman berasal dari informasi yang digunakan. Agar efisien dan bias berkurang, sebaiknya digunakan data penjaminan arus kas, menggunakan saldo bank aktual pemohon selama beberapa waktu sebagai lawan model berbasis skor kredit yang melihat seseorang memiliki kredit pada masa lalu dan atau apakah seseorang pernah berbuat curang. (Yoga)

Pemerintah gencar garap potensi ekonomi kelautan dan perikanan, targetnya dongkrak PNBP hingga 2024, dengan investasi serta tingkatkan produksi dan pemasaran. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebut program prioritas hingga 2024 yakni penangkapan ikan terukur untuk tingkatkan kesejahteraan nelayan dan PNBP, mengembangkan perikanan budidaya berbasis riset untuk meningkatkan ekspor, dan membangun kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal. Hingga 21 Desember 2021, total PNBP perikanan diterima KKP mencapai Rp 920 miliar, rekor tertinggi dalam sejarah, dan diklaim bisa menembus Rp 1 triliun karena ada potensi tagihan  di bidang perikanan tangkap senilai Rp 35 miliar, serta pemanfaatan ruang laut untuk eksplorasi minyak dan gas sebesar Rp 350 miliar.

Upaya mengejar pertumbuhan PNBP juga digarap lewat perikanan budidaya, salah satunya udang yang merupakan unggulan ekspor perikanan. Hingga 2024, KKP targetkan produksi udang naik dari 850.000 ton-900.000 ton secara tahunan menjadi 2 juta ton, serta nilai ekspor udang melonjak 250 %. Kenaikan PNBP dan upaya menggenjot PNBP sampai 2024 dinilai masih belum sejalan dengan perbaikan kesejahteraan nelayan, padahal usaha skala kecil mendominasi perikanan tangkap, kapal di bawah 30 GT 99 %i total kapal nelayan yang ada. Perikanan budidaya juga didominasi usaha kecil. Tambak udang,  didominasi tambak tradisional, yakni 247.803 ha atau 82,46 %. Mimpi mengejar produksi diharap tak sekadar berorientasi hasil dan penerimaan negara. Transformasi perikanan harus menyeimbangkan kemudahan usaha, kesejahteraan pelaku usaha, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan. (Yoga)

Merger PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo dan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) berlaku efektif mulai 4 Januari 2022, lewat penandatanganan perjanjian penggabungan bersyarat 16 September 2021 dan diperbarui 24 Desember 2021. Nantinya Ooredoo South East Asia dan CK Hutchison Indonesia akan jadi pengendali perusahaan hasil merger. Pernyataan efektif OJK berlaku 28 Desember 2021, sedang izin Kemenkominfo diperoleh 5 November 2021. Manajemen Indosat dalam keterbukaan informasi ke BEI (27/12) menyebut, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Tri dan Indosat, rancangan merger harus disetujui pemegang saham dalam RUPS. (Yoga)

Indonesia kehilangan potensi pendapatan Rp 97 triliun akibat banyak warga memilih berobat di luar negeri. Setiap tahun lebih 2 juta WNI pergi ke Singapura, Malaysia, Jepang, dan AS untuk mengakses layanan kesehatan. Atas dasar itu, pemerintah berharap Bali bisa menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan. Terkait itu, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan RS Internasional Bali di Sanur (27/12), di area Grand Inna Bali Beach yang dikelola PT Hotel Indonesia Natour (Persero). RS Internasional itu bekerja sama dengan Mayo Clinic AS, kehadirannya diharap dorong Bali jadi tujuan wisata berstandar kesehatan dunia. Harapan Presiden Jokowi, WNI tak lagi berobat ke luar negeri.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk petama kali Indonesia memiliki KEK kesehatan. RS Internasional Bali dibangun dari laba perusahaan BUMN bekerja sama dengan BNI di lahan seluas 41,5 hektar. Menurut Erick, rumah sakit internasional itu mempunyai dua fungsi, selain membantu Bali dengan membuka destinasi wisata kesehatan, RS itu juga diharap bisa dukung pelayanan kesehatan bagi investor dan pekerja atau profesional yang berada di Indonesia. Sebab, investasi juga berarti memastikan kesehatan investor terjamin, standar kesehatan internasional untuk pekerjanya atau para professional yang ada di Indonesia. (Yoga)

Kementerian Koperasi dan UMKM terus dorong munculnya wirausaha berbasis teknologi dan inovasi di Indonesia. Diantaranya gandeng Korsel menggelar kompetisi usaha rintisan bertaraf internasional. Korsel merupakan satu negara yang unggul dalam kembangkan UMKM berbasis teknologi, bahkan pelaku UMKM menjadi rantai pasok industri global, karenanya kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Ministry SMEs and Startups Korsel dilakukan untuk menyiapkan masa depan UMKM kita supaya mempunyai daya saing, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam Temu Wicara Pemenang Kompetisi Wirausaha Inovatif 2021 (27/12) di Jakarta.

Kompetisi wirausaha inovatif bekerja sama dengan Korea Selatan, yakni Ecothon Indonesia dan Korea-ASEAN Business Model Competition (BMC), yang  ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya bisnis hijau (green economy) yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Asisten Deputi Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Siti Azizah mengatakan, dari kegiatan kompetisi yang digelar, terjadi proses pembelajaran, jejaring, dan mentoring dari mentor skala internasional. Selain itu, ada juga kegiatan pelatihan untuk para pelatih dari Indonesia. (Yoga)

Pemerintah genjot hilirisasi industri dan menghentikan ekspor bahan mentah, setelah hentikan ekspor ore nikel, hal sama berlaku untuk bauksit mentah akhir tahun depan. Presiden Jokowi menegaskan, pilihan untuk menerapkan hilirisasi industry memberi manfaat luas, nilai ekspor produk meningkat belasan kali lipat. Selain membuka banyak lapangan kerja, industri juga memberikan pendapatan pajak kepada negara ataupun devisa. ”Manfaatnya lari ke mana-mana. Karena itu, kita akan lanjut stop bauksit, lalu tembaga, emas, dan timah,” tutur Presiden saat meninjau lokasi penempatan ore nikel yang akan diolah di Virtue Dragon Nickel Industrial Park, Konawe, Sulteng (27/12). Pemerintah membuka pintu bagi investor yang akan membangun industri bauksit. Presiden juga mengingatkan pemda menjaga iklim investasi tetap kondusif. Harapannya, nilai tambah yang diharapkan betul-betul terwujud. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Kendari Syamsu Anam berharap pemerintah juga mendorong adanya produk akhir atau barang jadi dari pengolahan sebelumnya, dengan adanya industri turunan, daerah bisa meraup kesempatan dan manfaat lebih besar. (Yoga)

Sumut genjot ekspor komoditas pertanian jelang akhir 2021, nilai total ekspor akhir tahun ini mencapai Rp 2 triliun, komoditas unggulan, seperti minyak sawit mentah, karet, kopi, dan rempah, masih mendominasi. ”Kami terus mendorong gerakan tiga kali lipat ekspor atau Gratieks di Sumut, sebagaimana digaungkan Kementerian Pertanian,” kata Kepala Balai Karantina Pertanian Medan Lenny Hartati Harahap (27/12). Lenny mengatakan, Sumut akan menyumbang nilai ekspor terbesar, yakni Rp 2 triliun dari total Rp 10 triliun yang akan dilepas dalam program Gebyar Ekspor.

Salah satu komoditas ekspor yang meningkat akhir tahun ini adalah karet remah. Volume ekspor karet Sumut November ini tercatat 36.873 ton, naik 16,8 % dibanding Oktober, 31.568 ton. Kenaikan volume ekspor ini mencerminkan membaiknya ekspor karet, juga realisasi kontrak ekspor yang sempat tertunda, kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut Edy Irwansyah. Secara kumulatif, volume ekspor karet dari Sumut, Januari hingga November 342.032 ton, turun 1,4 %, dibanding tahun lalu, 346.984 ton, yang turun karena penundaan pengapalan akibat kelangkaan peti kemas. Peningkatan volume ekspor karet diperkirakan kembali terjadi Desember ini. (Yoga)

SK Gubernur DKI Jakarta No 1517 Tahun 2021 pada 16 Desember 2021 menetapkan kenaikan UMP 2022 menjadi Rp 4.641.854 atau naik 5,1 %, senilai Rp 225.667 dari UMP 2021. Dalam SK itu, ada aturan negosiasi bagi perusahaan yang tidak mengalami pertumbuhan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan keluarkan SK itu merevisi kenaikan UMP sebelumnya, 0,85 %, sesuai PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemprov DKI gunakan tiga dasar hukum terkait kekhususan Jakarta sebagai ibu kota negara. Salah satunya UU No 29 Tahun 2007, DKI sebagai wilayah khusus berhak menentukan kebijakan sendiri.

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Pandapotan Sinaga menilai, Pemprov DKI Jakarta buat heboh dengan merevisi UMP 2022, terkait penolakan pengusaha yang tidak dilibatkan dalam penetapan revisi itu. Pemprov DKI juga tidak beraudiensi dengan Komisi B DPRD DKI sebagai mitra kerja. Ketum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyatakan, revisi kenaikan UMP ini dikeluhkan pengusaha di Ibu Kota. Ia menilai DKI tidak terlalu bijak dalam kebijakannya. Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin (FSP LEM)  SPSI melalui Ketua DPC Jaktim Endang Hidayat, mendukung DKI dalam revisi UMP 2022, sebagaimana serikat pekerja yang lainnya. (Yoga)