PT Pos Indonesia (persero) dan BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerjasama untuk memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kanal layanan Pos Indonesia, baik di Kantor Pos maupun aplikasi Pospay. Selain itu, kedepan, Kantor Pos dapat melayani  pencairan klaim bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Tujuan dari kerja sama ini adalah memberikan kemudahan bagi calon peserta BPJS Ketenagakerjaan  untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran iuran secara rutin," ungkap Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dikutip Selasa (28/12). Pos Indonesia memiliki jaringan yang dedicated dan sistem distribusi yang andal. Selain layanan kurir dan logistik, perseroan memiliki bisnis layanan keuangan berbasis digital PosAja. Keduanya dapat diunduh melalui Play Store dan Apps Store. (Yetede)

Dana hasil repatriasi PPS 1 Januari – 30 Juni 2022 diyakini bakal membanjiri Indonesia, dimana pemerintah menerapkan holding period atau kewajiban menempatkan dana hasil repatriasi dalam instrument investasi selama 5 tahun, lebih lama dari tax amnesty 2016 yang hanya 3 tahun. 

Waketum Hipmi Anggawira merespon positif ketentuan tersebut dan menilai 5 tahun merupakan waktu yang tepat untuk mengunci dana repatriasi di dalam negeri. Angga optimis antusias pelaku usaha mengikuti PPS kian besar.

Anggota Kadin Indonesia Bidang Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani menilai pengusaha tidak keberatan dengan kewajiban investasi 5 tahun tersebut, dimana pebisnis berasumsi 5 tahun merupakan waktu tepat menunjukkan efektivitas investasi hasil repatriasi ke perekonomian, melalui SBN di pasar perdana dengan mekanisme private placement melalui dealer utama dan investasi pada penghiliran SDA atau renewable energy. Investasi itu wajib dilakukan peserta PPS paling lambat 30 September 2023, sedang repatriasi atau pengalihan harta ke Indonesia paling lambat 30 September 2022. Repatriasi juga buka peluang pemindahan investasi setelah 2 tahun, paling banyak 2 kali dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender. Pada dasarnya pengusaha berharap instrumen penampung yang lebih beragam diluar SBN dan penghiliran SDA, mengacu banyaknya peluang bisnis dan investasi yang masih potensial untuk dikembangkan di Indonesia. (Yoga)                                                                                                                                                                                                          

Setelah 12 tahun, otoritas fiskal menembus target pajak tahun ini, kendati langkah mendulang penerimaan terhadang pandemic Covid-19. Berdasar data Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak per 26 Desember 2021, neto mencapai Rp 1.231,87 trilyun, setara 100.19 % target dalam APBN 2021 yaitu 1.229,6 triliun. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, capaian ini hasil upaya otoritas pajak menggali potensi penerimaan. Menkeu menegaskan, total ada 138 KPP dan 7 Kanwil seluruh Indonesia yang berhasil mencatat penerimaan diatas 100 % target. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia berpendapat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan dorong penerimaan pajak lebih besar tahun depan. Tapi Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo tetap mewaspadai berbagai resiko yang bisa menghambat laju ekonomi, seperti penyebaran Covid -19 serta kemungkinan munculnya varian baru yang membuat pemerintah kembali berlakukan PPKM. (Yoga)

Ketum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi mengatakan kenaikan harga telur ayam di akhir tahun tak terhindarkan sebagai imbas tingginya harga pakan, jagung pipil kering berkadar air 15 % menyentuh Rp 6.000 per kg membuat harga telur membengkak jadi Rp 23.000 per kg, padahal harga acuan penjualan di produsen dipatok Rp 19.000 – 21.000 per kg. Penyerapan 30.000 ton jagung oleh bulog dan penyalurannya ke peternak seharga Rp 4.500 per kg tak efektif karena hanya diterima sebagian koperasi peternak di sejumlah sentra produksi. Dimasa mendatang, dia berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi impor jagung dengan volume disesuaikan neraca nasional yang disesuaikan kedatangannya diluar waktu panen di tanah air. (Yoga)

NTB mengekspor komoditas unggulan seperti mutiara ke Jepang dan China, Vanili ke AS, udang vaname ke India, anyaman ketak ke Arab, rempah ke AS dan rumput laut ke China sejumlah USD 718.755 pada Desember 2021 melalui pelabuhan Gili Emas, Lombok Barat. Kadis Perdagangan NTB Fathurrahman mengatakan, ekspor Desember 2021 merupakan kolaborasi semua Kemenperdag, Pemprov NTB dan UMKM. NTB menargetkan peningkatan ekspor non tambang dengan komoditas unggulan seperti vanili yang baru bisa memenuhi 10 % kuota permintaan.

Kemenpan RI berencana melakukan pelepasan komoditas ekspor skala besar dari Sumatra pada akhir 2021. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan Leni Hartati Harahap mengatakan, pelepasan ekspor pertanian Sumut di Pelabuhan Belawan mencapai Rp 2 triliun, sebagai bagian Gebyar Ekspo 2021, yang jadi agenda Kementan, secara nasional pelepasan ekspor dipusatkan di Pelabuhan Sukarno-Hatta, Makasar, sebagai bagian momentum Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Grateks) yang digagas Mentan Syahrul Yasin Limpo. (Yoga)

KPK resmi menahan mantan Ketua Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Alfred Simanjuntak, terkait perkara suap pemeriksaan pajak tahun 2016 dan 2017 di DJP. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Alfred yang saat itu menjabat Fungsional Kanwil DJP Jabar I  sudah menjadi terangka dari pengembangan kasus mafia pemeriksaan pajak yang telah menjerat Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdhani selaku atasannya. Dari pemeriksaan, diduga banyak arahan Angin dan Dadan pada Alfred dan tim agar dilakukan penghitungan pajak sesuai keinginan WP yang menyiapkan sejumlah uang untuk memperlancar prosesnya agar lebih rendah dari total kewjiban pajaknya. Alfred dan tim diduga menerima 625.000 Dolar Singapura.Alfred sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Wawan Ridwan, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak DJP atau Kepala Pjak Bantaeng Sulsel sampai mei 2021. Wawan ditahan KPK 11 November 2021 sedang Alfred ditahan KPK 27 Desember 2021. Sebelumnya KPK telah menahan 6 tersangka lain, yaitu Angin Prayitno Aji (API), Kasubdit Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani (DR), Veronika Lindawati (VL) selaku kuasa WP serta 3 konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR), Aulia Imran Magrib (AIM) dan Agus Susetyo (AS). (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani, saat sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty II, mengancam “Boleh juga sih (tidak mengikuti PPS) . Tapi kalau saya menemukan harta anda, agak menghawatirkan sih konsekuensinya. Mau dikenakan sanksi 200%?.

Program yang diakomodasi UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) jadi andalan pemerintah menggali potensi penerimaan negara. PPS sendiri lahir, atas permintaan pengusaha untuk menggulirkan program seperti tax amnesty jilid I, 5 tahun silam, dimana pengusaha kelas tanggung mulai panik dengan agresivitas petugas pajak melakukan penelusuran harta, karena harta mereka tidak terlalu besar, takut didenda. Sanksi yang akan dikenakan adalah PPh final atas harta bersih tambahan dengan tarif 25 % untuk WP Badan, 50 % untuk WP Orang Pribadi, 12,5 % bagi WP Tertentu, ditambah sanksi 200 % yang sampai PPS berakhir masih ada harta yang belum diungkap dalam tax amnesty 2016, sedang peserta PPS diluar tax amnesty 2016 dikenai PPh Final atas harta bersih tambahan 50 % ditambah sanksi Pasal 13 (2) UU KUP jika sampai PPS berakhir masih ada harta yang tidak diungkap. 

Sanksi bak pedang bermata dua, di satu sisi untuk menakut-nakuti WP mengungkap seluruh hartanya, disisi lain WP dapat melakukan langkah penghindaran denda. Karenanya ancaman sanksi perlu diiringi langkah antisipasi untuk menutup celah praktik penghindaran atau pengelakan pajak, hingga PPS berjalan efektif tahun depan. (Yoga)                                                            

Di tengah pandemi Covid-19 yang menghantam berbagai usaha, mulai industri besar hingga rumah tangga, generasi milenial malah ramai-ramai berhenti bekerja. Fenomena ini membawa  masalah serius, yaitu orientasi pekerjaan yang lebih dari sekadar mencari pendapatan tetap dan kebutuhan masyarakat akan upah yang adil sesuai beban kerjanya.  Great Resignation ini terinspirasi fenomena Great Depression tahun 1929 ketika AS alami krisis moneter membuat AS jatuh miskin. Sekarang, pandemi Covid-19, membuat pekerja milenial merefleksikan kebutuhan hidup mereka tidak hanya soal keuangan, tetapi juga kebahagiaan dan kesehatan jiwa.

Berdasar data Biro Statistik AS, sektor yang kehilangan pekerja ialah kuliner, diikuti pariwisata, hiburan, rekreasi, dan retail. Selain itu, sektor keuangan dan asuransi juga. Survei Kamar Dagang AS mengungkap mereka mau kembali bekerja bila ada peningkatan bonus minimal 1.000 dollar AS dan jam kerja yang lebih fleksibel. Fenomena ini juga terjadi di Inggris dengan 400.000 pekerja yang berhenti. Di Uni Eropa, jumlahnya mencapai 2 juta pekerja yang semuanya adalah tenaga profesional. Hasil survei Randstad UK mengungkapkan, bukan hanya gaji lebih banyak yang mereka inginkan, melainkan juga kebahagiaan dalam pekerjaan. (Yoga)

Pada 2022 pasar modal Indonesia berpotensi alami fase akseleratif, tapi merebaknya galur Omicron turut menentukan arah angin. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2022 bergerak ke arah normal, yang lebih rendah dari 2021, tapi lebih tinggi dari rerata jangka panjangnya, kata Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Investment Management. Indonesia berpotensi alami akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju fase ekspansi pada 2022. Momentum pembukaan kembali ekonomi meningkat ketika pandemi gelombang 3 mereda dan cakupan vaksinasi mencapai 70 % populasi pada triwulan pertama 2022. Indonesia unggul demografi warga usia muda, yang menguntungkan juga percepat aktivitas ekonomi normal, terutama bila mitigasi pandemi berjalan efektif melalui vaksinasi secara masif dan merata. Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Emma A Fauni mengatakan, tahun 2021 menjadi tahun yang menggembirakan bagi pasar penawaran saham perdana (IPO). Di saat jumlah perusahaan yang menawarkan saham perdana tumbuh moderat, dari 51 jadi 53 perusahaan secara tahunan, pendapatan dari IPO mencapai Rp 60,5 triliun, merupakan total dana IPO tahunan terbesar selama 10 tahun terakhir, sejalan aktivitas IPO global yang meningkat 60 % dari volume dan pendapatan. (Yoga)

Di awal 2022, terutama semester 2, tahun ajaran 2021/2022, Kemendikbudristek selayaknya memberi sekurangnya tiga resolusi pendidikan; pertama untuk orangtua, berupa pendampingan healing pada orangtua. Kedua, tentang arah ”kebudayaan digital”. Ketiga, tentang ”akar dan buah teknologi” yang menjelaskan sosok pohonnya. Selama pandemi, orangtua siswa paling pontang-panting, dalam kembalikan muruah asas utama pendidikan, untuk suksesnya pembelajaran anaknya, apa pun model pembelajaran anak saat ini. Tak mustahil daya tahan mental atau emosi sebagian orang tua tergerus, bahkan mengarah traumatis yang harus segera dicari jalan keluarnya. Pendampingan healing oleh sekolah adalah jalan keluar terbaik mengingat orang tua tak terpisah dari anak dan sekolahnya di mana mereka bergelut dengan model pembelajaran yang silih berganti berhubung kondisi pandemi. Resolusi 2022 harus tegas menyebut, betapa riset itu akar dari pendidikan, kebudayaan, dan teknologi; sedang buahnya dapatlah dilihat dari orangtua (siswa) yang merdeka karena tak lagi stres atau trauma serta kebudayaan digital yang membangun cipta, rasa, dan karsa secara modern. (Yoga)