Kolaborasi menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks menjadi kata kunci pemulihan ekonomi dunia yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan pascapandemi. Pesan tegas dan semangat itu digaungkan sepanjang rangkaian kegiatan G-20 yang dipimpin Indonesia tahun ini. Bagaimana pelaksanaannya masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia sepanjang presidensi G-20 Indonesia 2022 agar bisa mewujudkan slogan ”Recover Together, Recover Stronger”.

Peringatan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Pangestu pada B-20 Indonesia Inception Meeting, yaitu tak ada pemulihan global tanpa pemulihan ekonomi negara berkembang, dan tak ada pemulihan tanpa peran swasta, menunjukkan kolaborasi global masih compang-camping saat ini. IMF mengingatkan, 2022 diprediksi lebih berat dibanding 2020 akibat kompleksitas tantangan yang dihadapi, melonjaknya kasus Omicron di banyak negara menunjukkan pandemi belum selesai, inflasi dunia yang tinggi, disrupsi rantai pasok, dan utang global membengkak.

Melalui presidensi G-20, Indonesia memiliki peran penting dalam agenda-setting yang menjembatani kepentingan dan mewujudkan kolaborasi global, terutama penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan guna mewujudkan pemulihan global yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi dan langkah terkoordinasi perlu digarisbawahi, posisi Indonesia menjadi harapan besar negara berkembang dan terbelakang untuk juga diakomodasi kepentingannya. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia di G-20 perlu dukungan semua pihak dalam negeri, termasuk kalangan pelaku usaha. (Yoga)

Presiden Joko Widodo berkata, program selama presidensi G-20 Indonesia diharapkan menyasar isu kelompok rentan, salah satunya, penyandang disabilitas yang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan haknya jauh dari harapan, implementasi UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat masih mengalami hambatan dan tantangan. Mayoritas penyandang disabilitas Indonesia masih hidup dalam situasi dan kondisi rentan, terbelakang, lekat dengan kemiskinan. Akses pada layanan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan terbatas. ”Kelompok disabilitas di masa pandemi semakin miskin karena kerentanan yang dimilikinya,” ujar Risnawati Utami (26/1), Representative of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD), pada Kampanye G-20 dengan isu disabilitas dengan tema ”Mendorong Keterlibatan Penyandang Disabilitas untuk Inklusivitas” diselenggarakan Kemenaker,

Prioritas G-20 EWG presidensi Indonesia 2022 ialah ”Pasar Kerja yang Inklusif dan Afirmasi Pekerjaan yang Layak untuk Penyandang Disabilitas,” karena semakin banyak kebijakan inklusif dan pekerjaan layak bagi penyandang disabilitas, diharapkan mengurangi kemiskinan mereka. Menaker Ida Fauziyah mengakui, pandemi membuat pekerjaan tidak berbayar memperlebar kesenjangan, terutama di kalangan perempuan penyandang disabilitas. Ida menegaskan, Kemenaker terus berupaya memperkuat pengutamaan hak penyandang disabilitas atas pekerjaan dengan mendorong pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, sesuai amanat UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat mengawal G-20 agar tidak melupakan dan meninggalkan siapa pun, termasuk penyandang disabilitas. (Yoga)

Karut-marut tata kelola pupuk subsidi sejatinya persoalan dari hulu ke hilir, mulai dari keterbatasan produksi dan anggaran, lemahnya pengawasan penyaluran, disparitas harga dengan pupuk nonsubsidi, hingga perencanaan yang tak terkelola optimal pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sehingga ditemukan sejumlah penyimpangan, yaitu sindikat yang memperdagangkan pupuk subsidi di luar ketentuan, ketersediaan yang tak sesuai musim tanam, manipulasi data e-RDKK, dan data Kartu Tani tak sinkron dengan alokasi pupuk. Pengawasan tak berjalan maksimal, padahal ada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) ujar Ketum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional M Yadi Sofyan Noor (30/1). “Saat ini sulit mengontrol (penyimpangan penyaluran pupuk) karena bukan pelaku / petani yang mengawasi,” katanya.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil mengatakan, pupuk bersubsidi bukan langka, melainkan total pengajuan melalui e-RDKK, hanya dapat dipenuhi 40 %. Kebutuhan nasional petani 22,57 hingga 26,18 juta ton per tahun, namun anggaran negara hanya cukup untuk 8,87 hingga 9,55 juta ton senilai Rp 25 triliun. ”Pengawalan sistem e-RDKK berbasis NIK terus kami perketat. Kami juga melakukan upaya efisiensi dan substitusi pupuk organik,” ujarnya. Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dias Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Edy Purwanto menuturkan, disparitas harga pupuk bersubsidi dan nonsubsidi menjadi pemicu penyimpangan distribusi. HET urea bersubsidi Rp 112.500 per karung (50 kg), sedangkan harga urea nonsubsidi di pasaran 2,5-3 kali lipat lebih mahal. (Yoga)

Hasil investigasi Kompas terkait pupuk bersubsidi, menemukan ada manipulasi data dalam proses pengajuan pupuk bersubsidi, perdagangan pupuk bersubsidi secara ilegal, penjualan pupuk bersubsidi di atas ketentuan HET, penjualan pupuk bersubsidi secara bebas tanpa mengacu rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), data Kartu Tani tak sinkron dengan alokasi pupuk, serta ketersediaan pupuk yang tidak sesuai musim tanam. Data jadi problem mendasar karena tak semua petani tergabung dalam kelompok tani, tak semua kelompok tani terdaftar dalam sistem e-RDKK, tidak semua NIK petani teraktivasi oleh data kependudukan dan catatan sipil sehingga mereka tidak bisa menunjukkan identitas diri, serta ada petani dengan lahan di atas 2 hektar yang terdaftar dalam e-RDKK.

KPK juga merekomendasikan penerapan Kartu Tani dan e-RDKK guna mengefektifkan subsidi dan menekan penyimpangan. Namun, program yang dimulai di Pulau Jawa itu belum signifikan perkembangannya, karena alasan teknis, seperti hambatan sinyal telekomunikasi, mesin EDC rusak, dan pemahaman pemilik kios pupuk yang kurang soal EDC. Dengan anggaran yang tidak kecil, Rp 29 triliun (2021), dan Rp 25,2 triliun (2022), program pupuk bersubsidi diharapkan jadi instrumen meningkatkan produksi komoditas pertanian. Sayangnya, tata kelolanya masih jauh dari sempurna. Jangan sampai subsidi atas nama petani, tetapi manfaatnya tak benar-besar sampai ke petani. (Yoga)

Kementerian BUMN meluncurkan Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara, ekosistem kopi yang terdiri dari sejumlah perusahaan BUMN, perusahaan swasta, asosiasi kopi dan petani kopi, serta lembaga litbang. BUMN yang terlibat adalah PTPN III, Perhutani, PT Pupuk Indonesia, BRI, dan RNI selaku induk Holding BUMN Pangan atau ID Food. Perusahaan swastanya, Mayora, Dua Coffee, Common Ground, dan Stella. Asosiasi yang terlibat adalah Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) dan Specialty Coffee Association of Indonesia. Adapun lembaga risetnya adalah Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, serta R&D BUMN. PMO Kopi Nusantara diluncurkan secara hibrida oleh Menteri BUMN Erick Thohir di Lampung, Minggu (30/1), dibarengi pelepasan ekspor perdana 120 ton kopi PPI ke Mesir.

Menurut Erick, PMO Kopi Nusantara merupakan proyek percontohan BUMN untuk membangun ekosistem kopi Indonesia dari hulu hingga hilir, yang penting lantaran 90 % pasokan kopi Indonesia berasal dari petani. Pada PMO Kopi Nusantara juga digulirkan program Makmur, dimana petani bisa mendapatkan modal kerja, bibit unggul, dan pupuk tepat waktu, pendampingan untuk meningkatkan kualitas kopi, dan kepastian pasar. Jika gagal panen, petani akan mendapatkan jaminan asuransi. Ketersediaan pasar kopi bagi petani dinilai sangat diperlukan, sejumlah perusahaan BUMN dan swasta dalam PMO Kopi Nusantara menjamin serapannya dengan menjadi off taker atau pembeli. Agar dapat menembus pasar ekspor, PT PPI akan bekerja sama dengan Kemendag dan Kemlu.

Ketua PMO Kopi Nusantara Dwi Sutoro menuturkan, PMO diharapkan dapat memperbaiki rantai pasok perdagangan kopi di Indonesia dari hulu ke hilir. Sasaran utamanya adalah menyejahterakan petani kopi dan memperkuat ekosistem kopi Nusantara. Dirut PT PPI Nina Sulistyowati mengatakan, PT PPI sebagai bagian dari ID Food berkomitmen memfasilitasi kopi petani agar bisa menembus pasar ekspor. Tahun ini, PPI telah mendapatkan kontrak kopi sebanyak 3.000 ton. (Yoga)

Kemenparekraf menandatangani nota kesepahaman dengan IMI di Jakarta, Sabtu (29/1/2022), untuk menggeliatkan industri pariwisata olahraga dan otomotif, yang mencakup usaha bersama meningkatkan kualitas SDM, pengembangan destinasi, dan promosi investasi. Kegiatan hasil kolaborasinya adalah persiapan Moto GP Mandalika pada Maret 2022 dan Motocross Grand Prix di Sumbawa pada Juli 2022. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengubah komposisi keanggotaan saham dalam indeks LQ45 periode Februari-Juli 2022. Dalam evaluasi mayor kali ini, ada lima anggota baru. Saham-saham anggota baru indeks LQ45 terdiri dari AMRT, BFIN, HRUM, dan WSKT. Dari kelima saham anggota baru indeks LQ45, analis menjagokan PT Harum Energy Tbk (HRUM) paling menarik. Dia bilang, HRUM ekspansif ke bisnis dengan mengakuisisi pertambangan nikel.

Penawaran investasi tak berizin (bodong) membikin resah. Kali ini, banyak pelaku menggunakan kedok bisnis robot trading hingga binary option. Lewat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) dan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti), pemerintah menertibkan usaha expert advisor/robot trading PT DNA Pro Akademi. Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono bilang, DNA Pro ini masih menjalankan kegiatan usaha dengan sistem multi level marketing (MLM). Padahal, Satgas Waspada Investasi Desember 2021 sudah memperingatkan DNA Pro. 

Tidak hanya robot trading, Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengungkapkan, tahun 2021 Bappebti juga telah memblokir 1.191 domain entitas investasi ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Entitas yang ditutup termasuk binary option sebanyak 92 domain. Adapun Sutopo Widodo, Presiden Komisaris PT HFX International Berjangka menilai, robot trading yang sudah dibalut dengan ponzi ataupun MLM berbahaya. Ia berharap pemerintah tak sekadar menindak perusahaan nakal, tetapi juga memperluas literasi keuangan dan investasi di Indonesia.

Kenaikan harga sejumlah bahan pangan membuat laju indeks harga konsumen (IHK) awal tahun melonjak. Bahkan, inflasi bulan Januari tahun ini, bisa menyamai inflasi Desember tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) bakal mengumumkan laju inflasi Januari pada tangal 2 Januari nanti. Tak hanya Bank Indonesia, sejumlah ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, inflasi bulanan Januari 2022 berada pada kisaran 0,5%. Angka ini lebih tinggi dibanding rerata inflasi Januari tiga tahun terakhir yang sebesar 0,32%. Bahkan, inflasi Januari lalu, hampir menyamai inflasi bulanan Desember 2021 yang sebesar 0,57% yang berasal dari permintaan saat Natal dan Tahun Baru. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, inflasi Januari 2022 sebesar 0,53% month on month (mom). Sehingga, perkiraan inflasi Januari 2022 secara tahun kalender sebesar 0,53% year to date dan secara tahunan sebesar 2,15% year on year (yoy).

Bank Indonesia (BI) optimistis negara berkembang termasuk Indonesia saat ini memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi normalisasi kebijakan bank sentral (tapering off) negara lain. BI yakin kondisi seperti taper tantrum tahun 2013 lalu, tak akan terulang. "Karena komunikasi yang lebih baik sehingga sinyal perubahan arah kebijakan bisa diantisipasi. Kondisi perekonomian juga lebih baik," kata Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Devisa BI Rudy B. Hutabarat, Sabtu (29/1). Namun, normalisasi kebijakan tersebut tetap akan membawa ketidakpastian dan tantangan baru bagi pemulihan ekonomi dan stabilitas pasar keuangan. Sebab itu, perumusan exit strategy perlu dilakukan dengan negara-negara lain.