Menjaga Stabilitas DMO Batu Bara
Keputusan legal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. T-444/MB.05/DJB.B/2022 yang mencabut pelarangan ekspor batu bara secara penuh per 1 Februari 2022, kemarin, menuai reaksi. Padahal, pemerintah sebelumnya telah melarang ekspor komoditas ‘emas hitam’ ini sepanjang Januari 2022.
Cadangan batu bara yang aman bagi PLN tak terpenuhi. Ini karena banyak produsen batu bara mengabaikan kewajiban pasok domestik (domestic market obligation/DMO) batu bara ke dalam negeri.
Perusahaan tambang telah diminta memasok 5,1 juta ton batu bara dari penugasan pemerintah. Namun, hingga 1 Januari 2022, pasokan hanya terpenuhi 35.000 ton. Akibatnya, PLN sempat didera krisis pasokan batu bara hingga ke titik yang membahayakan di sejumlah pembangkitnya. Langkah pemerintah dalam mengamankan pasokan batu bara dalam negeri sangat cekatan, bahkan disertai dengan reward dan punishment. Bagi perusahaan yang telah memenuhi ketentuan DMO, mereka dipersilakan untuk mengekspor. Bagi perusahaan yang mengabaikan ketentuan DMO, pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif dan ekspor, denda serta dana kompensasi pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
Geliat Permintaan Kredit: Bank Jaga Rasio NIM
Sukses mengarungi kinerja pada 2021, industri perbankan nasional berupaya menjaga pertumbuhan pada tahun ini. Prospek permintaan kredit yang ditopang oleh melimpahnya likuiditas memberi ruang bagi bank untuk menjaga rasio bunga bersihnya. Dari beberapa bank yang sudah menyampaikan laporan keuangan 2021, rata-rata selisih bunga bersih atau net interest margin (NIM) terjaga di level stabil 4%—6%. Artinya, persentase itu tidak jauh dari rata-rata NIM pada 2019 dan 2020. Data Bisnis Indonesia Resource Center (BIRC) mencatat rata-rata NIM bank pada 2020 sebesar 4,08% dan sebelumya (2019) di 4,56%. Hal ini menggambarkan bank mampu mengelola keuntungan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebagai pembanding, penyaluran kredit pada 2020 mengalami kontraksi lebih dari 2%, sementara NIM bank terjaga di kisaran 4%.
Aviasi Terdampak Pandemi: Penerbangan Dibayangi Isu PHK
Tren pemutusan hubungan kerja di industri penerbangan nasional bakal berlanjut pada tahun ini, seiring dengan belum bergairahnya industri aviasi baik di domestik maupun internasional. Pemerhati penerbangan Alvin Lie mengatakan kondisi keuangan maskapai yang sulit menjadi alasan mendasar isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di maskapai pada tahun ini. “Saat ini maskapai masih mengurangi kerugian belum mencetak keuntungan, uang yang masuk pun masih diprioritaskan untuk membayar tunggakan-tunggakan utang yang kemarin,” katanya, Selasa (1/2). Dia memperkirakan pendapatan yang dihimpun maskapai rata-rata masih 50% dibandingkan dengan torehan selama 2019. Kondisi itu, kata dia, menjadi latar belakang munculnya isu PHK yang tengah bergulir di tubuh maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) dan PT Airasia Indonesia Tbk. (CMPP). “Kalau Airasia dan Garuda kita tahu sedang sulit, Garuda karena akumulasi belasan tahun salah manajemen dan Airasia mereka mengandalkan rute liburan bukan bisnis, saat ini tentu sulit,” kata dia.
Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra menegaskan tidak mengalami kebangkrutan seiring dengan berhembusnya isu PHK massal. Dia menyebutkan bahwa persoalan dengan karyawan akan dibahas bersama serupa dengan kebijakan pensiun dini sebelumnya. Bantahan juga disampaikan Direktur Utama PT Airasia Indonesia Tbk. Veranita Yosephine. Dia menampik kabar terkait dengan rencana Airasia melakukan PHK massal pada tahun ini. Menurutnya, kondisi keuangan Airasia berada pada posisi stabil. Veranita berkomitmen terus meningkatkan kinerja maskapai seiring dengan momentum pemulihan ekonomi nasional.Aplikasi Trading: Pengembang Lokal Kaji Ekspansi
Potensi bagi pengembang aplikasi investasi lokal yang telah mengantongi izin dari otoritas untuk melancarkan aksi ekspansi pada tahun ini semakin terbuka di tengah maraknya aplikasi investasi ilegal di Indonesia belakangan ini. Salah satu pengembang aplikasi investasi lokal yang menyambut potensi tersebut adalah Pluang yang tengah mempersiapkan untuk membuka akses investasi saham di bursa AS kepada jutaan investor Indonesia melalui instrumen investasi Contract for Difference Product (CFD). Co-Founder Pluang Claudia Kolonas menjelaskan akses ini memungkinkan investor Indonesia mendapatkan exposure berinvestasi di pecahan saham AS. Hal ini merupakan rangkaian dari rencana Pluang untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap produk-produk investasi pilihan kepada setiap lapisan masyarakat.
Vice President of Marketing Ajaib Gladys Pratiwi menghimbau para investor untuk memeriksa regulasi dan legalitas aplikasi yang akan digunakan. Gladys mengatakan bahwa regulasi dan legalitas aplikasi yang akan digunakan terutama untuk investasi atau aktivitas trading diperlukan karena erat kaitannya dengan uang atau investasi guna menghindari penyalahgunaan data pribadi dan penipuan di kemudian hari. Selain itu, perlindungan dan pengawasan dari pihak terkait juga sangat penting, di antaranya dari Otoritas Jasa Keuangan.
India Akan Meluncurkan Kripto
Pemerintah India akan memperkenalkan mata uang rupee digital. Pemerintah juga akan mengenakan pajak 30% atas keuntungan dari mata uang virtual. Rencana tersebut merupakan pukulan bagi salah satu pasar mata uang kripto dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini menjadikan India sebagai negara ekonomi berkembang utama yang ikut mengendalikan sektor ini. Sebelumnya, pemerintah Tiongkok melangkah lebih jauh dengan melarang semua transaksi kripto pada Desember 2021. Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaham menambahakan bahwa pertumbuhan tersebut memerlukan kerangka pajak yang tepat. Pajak 1% akan dipotong pada sumbernya untuk semua transaksi aset digital, termasuk mata uang kripto dan NFT. "Pengenalan mata uang digital oleh bank sentral akan memberikan dorongan besar bagi ekonomi digital. Mata uang digital juga akan mengarah pada sistem pengelolaan mata uang yang lebih efisien dan lebih murah," katanya (Yetede)
Foxconn Bangun Pabrik US$ 8 miliar di Kawasan Industri Batang
Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn), perusahaan kontrak manufaktur asal Taiwan, akan berivestasi hingga US$ 8 miliar di kawasan industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Foxconn akan memproduksi baterai dan kendaraan listrik termasuk dengan ekosistem pedukungnya. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya datang langsung ke Taiwan untuk mengejar rencana investasi Foxconn yang tidak juga terealisasi. "Foxconn akan masuk ke Batang, akan melakukan investasi di mobil listrik, baterai listrik, motor listrik dan akan membangun pabrik sparepart telekomunikasi dengan mengembangkan pabriknya dari negara lain di Indonesia," kata dia dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/1).
Presiden Jokowi: Lampion Harapan Harus Tetep Kita Apungkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2022 atau tahun 2573 Gongzhili kepada seluruh umat Khonghucu dan warga masyarakat yang merayakannya di seluruh Tanah Air. "Semoga keberuntungan, kasih sayang, kesehatan senantiasa mengiringi langkah kita semua," kata Presiden Jokowi. Tema yang diambil dari kitab suci Khonghucu, menganjurkan agar semua masyarakat taat menjalankan ajaran agama dengan menjadi umat manusia yang baik. Saat ini merupakan kali ke-23 perayaan Tahun Baru Imlek secara nasional, tepatnya sejak Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menetapkan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967. (Yetede)
Santri Developer Diharapkan Ikut Kurangi Backlog Perumahan
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama NU Circle menggelar BTN Santri Developer Kebangsaan Batch 2 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini. Sebelumnya, Batch 1 digelar di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Direktur Utama BTN, Haru Koesmahagyo berharap lewat kegiatan ini banyak lahir para pengusaha properti dari kalangan santri. Bersama mereka, BTN berharap bisa mengurai backlog rumah di Indonesia. Data BPS mencatat, dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia, terdapat backlog perumahan 11,4 juta dan cenderung bertambah setiap tahun. "Harapannya jika memungkinkan 100% dari peserta yang lulus dari acara ini paling tidak mulai bekerja di developer perumahan untuk mempercepat proses belajar," ujar Haru, dalam siaran persnya baru-baru ini. (Yetede)
Pabrik Pakan Serap Jagung Lokal 6,1 Juta Ton
Gabungan perusahaan makanan ternak (GPMT) menyatakan, penyerapan jagung lokal oleh pabrik pakan nasional sepanjang 2021 mencapai 6,1 juta ton. Penyerapan tertinggi terjadi pada kuartal 1-2021 karena saat itu merupakan musim puncak panen raya jagung. Suplai jagung dengan kualitas baik diharapkan terus diperbesar sehingga penyerapan oleh industri pakan semakin meningkat. Ketua Umum GPMT Desianto Budi Utomo mengatakan, sekitar 96% produksi jagung nasional digunakan untuk industri pakan ternak. Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menuturkan, bisnis jagung sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik dan maksimal. Proses budi daya jagung sangat mudah dan tidak sulit seperti komoditas lain. Jagung bisa ditanam dilahan kering. Bahkan, dibeberapa daerah, menanam jagung dilakukan dengan memakai sistem tumpang sisip, seperti di Lamongan dan Blitar. (Yetede)
Mendag Minta Produsen Migor Jaga Stabilitas Harga
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meminta pelaku industri minyak goreng (migor) berkomitmen menjaga stabilitas harga migor didalam negeri, dengan mengisi stock migor di pasar internasional maupun di ritel modern jangan sampai terjadi kekosongan ditingkat pedagang maupun pengecer. Pemerintah, harus menyimbangkan kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Kebijakan DMO berlaku wajib untuk seluruh produsen migor yang akan melakukan ekspor, yaitu sebesar 20% dari volume ekspor. Lutfi mengakui, industri hulu khususnya pengekspor produk kelapa sawit akan sedikit berkorban, setelah selama 27 bulan menikmati harga yang naik tajam. Dia menegaskan, tidak akan ada pengusaha yang mengatur pemerintah dalam tata niaga kelapa sawit dari hulu ke hilir "Saya jamin tidak ada pengusaha atur pemerintah. Masalah kelapa sawit diatur transparan dan terbuka," tegas Lutfi. (Yetede)









