Kemenkeu mencatat, rasio utang terhadap PDB tahun lalu mencapai 41 %, dengan belanja bunga utang Rp 366 triliun. Sementara itu, sesuai rencana APBN 2022, pemerintah memproyeksikan tingkat rasio utang terhadap PDB mencapai 43,1 %, dengan rencana penarikan utang Rp 973,6 triliun. Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022,total pembayaran bunga utang tahun ini mencapai Rp 405,8 triliun dan belanja pemerintah pusat Rp 1.938,3 triliun. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, langkah pembiayaan non-utang akan menjadi upaya mitigasi dari tingginya pembiayaan utang.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengingatkan, tingginya tingkat beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah berisiko menghambat misi konsolidasi fiskal yang ditargetkan terwujud tahun 2023. Menurut Bhima, risiko peningkatan anggaran untuk pembayaran bunga utang semakin besar mengingat dunia tengah menghadapi dampak dari rencana kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral negara ekonomi utama. (Yoga)

Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pudjiastuti, berharap semua pihak bijaksana dalam melihat kasus pengusiran paksa maskapai miliknya dari hanggar di Bandara Robert Atty Bessing, Malinau, Kaltara. Menurut dia, kebutuhan masyarakat akan transportasi udara adalah di atas segalanya. Susi (4/2) mengatakan, tidak ada unsur politik dalam kasus pengusiran maskapai Susi Air tersebut. Namun, selaku pemilik maskapai, ia merasa prihatin atas kasus yang menimpanya tersebut, karena menyebabkan gangguan penjadwalan penerbangan lantaran pemeliharaan pesawat terganggu.

Sekretaris Perusahaan Susi Air Nadine Kaiser menambahkan, penghentian sementara pengoperasian pesawat Susi Air dari Malinau akan terjadi dalam 1-2 pekan ke depan. Pada prinsipnya, Susi Air tidak ingin menghentikan pengoperasian pesawat lantaran ada komitmen dengan pemerintah untuk pelayanan penerbangan selama satu tahun. Menurut kuasa hukum Susi Air, Donal Faris, manajemen menghitung kerugian yang ditimbulkan Rp 8,95 miliar. Menurut Sekda Kabupaten Malinau Ernes Silvanus, kontrak sewa hangar pesawat diperbarui setiap tahun. Pemkab Malinau memutuskan tidak memperpanjang kontrak Susi Air. (Yoga)

Allo Bank Indonesia atau Bank Allo telah menyelesaikan penawaran saham baru (rights issue). Pada keterbukaan informasi kepada BEI, Finance, Planning & Control Division Head Bank Allo Aryanto Halawa menyatakan, PT Bukalapak.com Tbk, Abadi Investment Pte Ltd, dan PT Indolife Investama Perkasa resmi menjadi pemegang saham Allo Bank bersama pemegang saham sebelumnya. (Yoga)

Dengan meningkatnya angka positif Covid-19 di Indonesia, diperlukan panduan untuk membentuk dana kesehatan keluarga. Dana tabungan yang sudah dikumpulkan bisa saja tergerus untuk membayar biaya kesehatan. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, dalam perencanaan keuangan juga dikenal  istilah pengelolaan risiko dalam bentuk perencanaan proteksi yang dapat dibantu asuransi kesehatan dan asuransi penyakit kritis. Pilihan asuransi kesehatan antara lain, yang memberikan penggantian atas biaya rawat inap ataupun biaya pengobatan, alternatif kedua, asuransi kesehatan yang memberikan santunan tunai harian.

Sejak 2014, salah satu strategi mengelola dana kesehatan adalah dengan kepesertaan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan, yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang tidak bekerja. Peserta akan mendapatkan jaminan fasilitas kesehatan, tetapi tentunya diwajibkan membayar iuran kepesertaan. Apabila anggaran bulanan memadai, sangat baik untuk dilengkapi dengan asuransi kesehatan minimal yang berjenis santunan tunai harian. Saat memilih opsi penawaran asuransi kesehatan, ada baiknya mempertimbangkan faktor penyakit apa saja yang dijamin risikonya. Idealnya, batasan pos pengeluaran iuran BPJS Kesehatan dan asuransi adalah 5 % dari penghasilan bulanan. Oleh sebab itu, pastikan bahwa kesanggupan membayar biaya premi tanpa mengorbankan porsi pengeluaran lain, seperti tabungan dan investasi. (Yoga)

Terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau suap pajak, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat (4/2). Dalam sidang yang sama, terdakwa lainnya, mantan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani dijatuhi hukuman enam tahun penjara oleh Majelis Hakim. Selain itu, Angin dihukum denda sebesar Rp 500 juta dengan subsidier enam bulan penjara. Sementara Dadan dijatuhi denda Rp 300 juta subsidier dua bulan penjara.

Putusan hakim tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang 11 Januari 2022 lalu. Dalam tuntutannya, jaksa KPK menyatakan, para terdakwa dan tim pemeriksa pajak yang membantu kedua pesakitan ini menerima suap dari tiga korporasi yang tengah mengurus masalah pajaknya. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Bank Panin, PT Gunung Madu Plantation (GMP), dan PT Jhonlin Baratama. Total nilai suap yang dijanjikan dari tiga korporasi itu mencapai Rp 15 miliar dan SG$ 4 juta. Menurut jaksa, Angin dan Dadan selaku pejabat struktural dalam tim pemeriksa pajak ini memperoleh 50% dari total nilai suap. Selain itu, dalam tuntutannya, jaksa KPK mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa. Yakni, berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta tidak pernah mengakui perbuatannya.

Jumlah wajib pajak (WP) yang mengungkapkan hartanya lewat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty jilid II terus bertambah. Kabar baiknya, penerimaan pajak penghasilan (PPh) yang pemerintah dekap dari program itu mencapai Rp 1 triliun. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan, sebanyak 10.227 WP telah mengungkapkan hartanya lewat Program Tak Amnesty jilid II, yang bergulir sejak 1 Januari hingga 4 Februari 2022. Puluhan ribu WP tersebut mengungkapkan harta bersih mereka dengan total nilai Rp 9,49 triliun. Sehingga, "Satu bulan pertama sampai Jumat pagi, PPh yang didapat sudah lebih dari Rp 1 triliun. Lebih tepatnya Rp 1,01 triliun," kata Suryo saat sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Medan, Sumatra Utara, Jumat (4/2).

Pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi Covid-19, termasuk jalan tol. Untuk itu, pemerintah menyuntik dana Rp 26,85 triliun untuk dua badan usaha milik negara (BUMN) melalui penyertaan modal negara (PMN) 2022. Pertama, PMN mencapai Rp 23,85 triliun untuk PT Hutama Karya. Kedua, PMN Rp 3 triliun buat PT Waskita Karya Tbk. "Ini nanti akan digunakan untuk menyelesaikan ruas-ruas jalan tol yang memang progresnya sudah dilakukan tahun ini. Beberapa ruas jalan tol harus diselesaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (4/2).

Industri pembiayaan (multifinance) melirik kembali penerbitan surat utang atau obligasi sebagai sumber pendanaan operasional sepanjang 2022 yang dinilai paling kompetitif. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkap pemain yang sudah bisa menerbitkan surat utang tentu akan mencoba strategi ini sebagai langkah diversifikasi sumber pendanaan, karena umumnya gelontoran modal dari perbankan sudah normal seiring pemulihan perekonomian nasional. “Perusahaan multifinance independen dan kecil sudah mulai ada pergerakan, walaupun belum besar. Kalau yang menengah ke atas, dimiliki bank atau dealer kendaraan, pendanaannya sudah lancar sekali buat operasional, bahkan punya kas untuk membayar surat utang jatuh tempo tanpa refinancing,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (4/2). Oleh sebab itu, tak heran apabila golongan multifinance menengah ke atas tersebut mulai melirik pendanaan dari obligasi dan sukuk lagi untuk berekspansi, demi memperbesar nilai pembiayaan, sekaligus mempertahankan pangsa pasarnya.

Para  produsen semikonduktur di seluruh dunia sedang bersiap menggelorakan investasi besar-besaran ke fasilitas-fasilitas penelitian dan pengembangan. Hal ini dilakukan memenuhi permintaan yang terus meningkat menyusul  kelangkaan pasokan chip beberapa bulan terakhir. Menurut laporan, produsen chip kontrak terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor Manufauturing Company (TSMC), telah berkomitmen investasi US$ 100 miliar selama tiga tahun  untuk meningkatkan produksi wafer silikon mutakhirnya yang digunakan dalam pembuatan berbagai chip. Raksasa produsen chip asal Taiwan- yang berkantor pusat di Hsinchu dan bernilai kapitalisasi pasar hampir sekitar US$ 600 miliar- itu menyampaikan sedang membangun pabrik senilai US$ 12 miliar di Phoenix, Arizona, dan satu lagi di Jepang untuk meningkatkan kapasitas. (Yetede)

Kesetaraan pemulihan ekonomi global menjadi salah satu agenda Indonesia dalam presidensi G-20, dimana Indonesia punya modal keberhasilan reformasi bidang ekonomi di tengah pandemi. Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, permasalahan global yang akan dicari jalan keluarnya dalam forum finance track G-20 adalah kecepatan pemulihan ekonomi yang tidak setara, karena utang negara miskin yang melambung tinggi kala pandemi. Jalan keluarnya adalah kemungkinan opsi pengampunan utang bagi negara miskin.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengkhawatirkan kemampuan bayar utang negara berpendapatan rendah, yang menjadi salah satu tantangan pemulihan ekonomi global. ”Kami punya kekhawatiran pemulihan perekonomian global akan kehilangan momentum akibat belum tuntasnya pengentasan pandemi Covid-19,” katanya. Co-chair Finance and Health Task Force G-20 sekaligus Staf Ahli Menkeua Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra menambahkan, kolaborasi negara G-20 di bidang keuangan dan kesehatan dilakukan dalam upaya mencegah dan mendeteksi, dan merespons keadaan darurat kesehatan di masa datang. (Yoga)