Pelonggaran protokol kesehatan (prokes) bagi wisatawan asing dan domestik mulai diuji coba. Pada Senin (7/3), uji coba tanpa karantina bagi wisatawan mancanegara yang tiba di Bali telah berlaku. Sedang wisatawan domestik yang menggunakan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak lagi wajib tes antigen dan PCR, asal sudah vaksin dua kali. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan, kebijakan tersebut akan memberikan angin segar terhadap percepatan pemulihan industri pariwisata.

"Kita tahu kontribusi wisatawan mancanegara ke Bali itu cukup besar, sekitar 70% dibandingkan domestik. Bahkan Bali juga menyumbang sebanyak 6 juta wisman yang masuk, tentu ini angin segar bagi pariwisata," jelasnya ke KONTAN, Senin (7/3). Di samping itu, potensi pertumbuhan okupansi hotel juga dipastikan akan terus naik. Hal itu sejalan dengan kenaikan kunjungan wisman ke Bali. Kenaikan sudah terasa karena saat ini sudah banyak maskapai asing yang membuka penerbangan ke Bali. Pelonggaran prokes bagi wisatawan juga disambut baik manajemen Santika Hotel. Prita Gero, Assistant Marcomm Manager Santika Indonesia Hotels & Resort bilang, aturan ini berdampak positif bagi tingkat keterisian kamar hotel.

Industri keuangan dan pasar modal semakin dinamis. Perkembangan teknologi menciptakan inovasi digital hingga tak cuma memunculkan peluang bisnis, tetapi juga tantangan yang besar bagi pembuat kebijakan. Pemilihan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 bisa jadi momentum untuk menagih komitmen regulator dalam mengawasi industri dan melindungi investor di pasar keuangan dan pasar modal. Kemarin, nama-nama calon pengatur industri keuangan itu diserahkan ke Presiden Joko Widodo. 

Menteri Keuangan sekaligus ketua panitia seleksi anggota dewan komisioner (DK) OJK Sri Mulyani menyebut, ada 21 calon anggota DK OJK yang telah lulus tahap keempat. Tiga calon Ketua DK OJK yang diajukan adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Darwin Cyril Noerhadi dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir. "Presiden nanti akan memilih dan menyampaikan 14 calon anggota DK OJK kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masing-masing dua calon untuk setiap jabatan kemudian akan dilakukan proses pemilihan oleh DPR," ujar Sri, Senin (7/3).

Pemerintah menetapkan 332 sektor kegiatan usaha yang dapat menjadi tujuan investasi dari program pengungkapan sukarela atau PPS. Berbagai jenis dan skala yang tercantum sangat beragam, mulai dari skala besar hingga kecil, baik manufaktur hingga ekonomi kreatif dapat menjadi tujuan investasi. 

International Monetary Fund (IMF) mengingatkan negara-negara anggota untuk segera mengambil langkah untuk menekan dampak ketegangan Rusia dan Ukraina. IMF memperkirakan konflik kedua negara ini akan berdampak serius terhadap perekonomian global. Pasalnya, "Krisis ini menciptakan masalah yang kompleks, apalagi saat ini dunia sedang berusaha pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19," Direktur Manajer IMF Kristalina Georgieva dalam keterangannya, seperti dikutip publikasi IMF Senin (7/3). Untuk IMF menyarankan otoritas moneter memantau pergerakan inflasi internasional dan transmisinya terhadap inflasi domestik. Sedangkan untuk otoritas fiskal, perlu adanya dukungan bagi rumah tangga miskin untuk menekan pengeluaran mereka dan menjaga daya beli mereka.

Sejumlah obligasi emiten akan jatuh tempo di bulan Maret 2022 ini. Dari data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi yang jatuh tempo pada bulan ini mencapai Rp 4,3 triliun dari sembilan emiten. Emiten-emiten tersebut sudah menyiapkan dana untuk melunasi obligasi jatuh tempo tersebut. Salah satunya adalah PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Perusahaan ini akan melunasi obligasi tahun 2017 senilai Rp 1 miliar yang jatuh tempo pada 30 Maret 2022.

Perbankan berusaha menjaga likuiditas di tengah proses perbaikan ekonomi. Apalagi rasio Giro Wajib Minimum (GWM) bank umum konvensional tahun ini yang dinaikkan secara bertahap dari 3,5% menjadi 6,5% sedikit banyak bakal berdampak terhadap likuiditas bank. Dengan bunga simpanan yang masih mini, bank besar tentu harus menyiapkan strategi menjaga loyalitas nasabah. Pasalnya, bank-bank ini juga harus bersaing dengan bank-bank digital kecil yang juga gencar memberikan gimmick cashback ataupun hadiah untuk menggaet nasabah. Selain itu, pengumpulan dana murah seperti tabungan turut membantu bank menekan biaya dana. Pada ujungnya, bank bisa memacu margin bunga bersih bank.  

Harga minyak mentah jenis Brent sempat menyentuh level 139 USD per barel pada awal pembukaan perdagangan Senin (7/3) kendati kemudian turun ke 125 USD per barel. Lonjakan harga minyak mentah itu kian menekan harga jual BBM di Indonesia. PT Pertamina (Persero) tengah mengkaji kemungkinan kenaikan harga BBM non subsidi di dalam negeri. Pengajar Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Fahmy Radi mengatakan, kenaikan harga minyak mentah dunia kian menekan harga BBM dalam negeri. Dampaknya, kenaikan harga jual BBM sulit dihindari. Apabila harga tidak dinaikkan, APBN bakal tertekan lantaran harus menutup selisih harga jual BBM.

Sebelumnya, Pertamina telah 2 kali menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite. Tak hanya Pertamina, perusahaan swasta sektor ritel BBM di Indonesia pun turut menaikkan harga, seperti Shell Indonesia. Senada dengan Fahmy, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menambahkan, menaikkan harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi adalah pilihan yang sulit bagi pemerintah. Pasalnya, kondisi ekonomi yang masih tertekan pandemi belum membuat daya beli masyarakat pulih seutuhnya. Namun, apabila harga kedua jenis BBM bersubsidi itu tidak dinaikkan, APBN kian tertekan. Menurut Pjs Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, pihaknya masih terus memonitor perkembangan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea mengatakan, pihaknya memahami kekhawatiran mengenai harga BBM. Berbagai faktor menjadi penentu harga jual BBM Shell di Indonesia. (Yoga)

Pemerintah bekerja sama dengan The Swiss State Secretariat for Economic Affairs dalam program Renewable Energy Skills  Development (RESD). Melalui program ini, perguruan tinggi vokasi didorong untuk melakukan riset dan inovasi serta mencetak SDM yang dibutuhkan dalam sektor industri energi terbarukan. Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Wikan Sakarinto, Senin (7/3) menjelaskan, program RESD dilakukan dengan membuka program D-4 konsentrasi energi terbarukan di lima politeknik negeri. (Yoga)

Indeks harga pangan global mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2 bulan terakhir dan diprediksi bertahan tinggi beberapa waktu ke depan. Lonjakan harga pangan serta energi yang kian memicu kenaikan inflasi global ini pada akhirnya berpotensi mengerek inflasi di dalam negeri Indonesia yang relatif terkendali sekarang, terutama dengan ketergantungan pada impor untuk komoditas pangan tertentu yang masih tinggi. IMF memprediksi harga energi serta pangan akan bertahan tinggi dalam waktu yang lama. Ancaman inflasi pangan itu harus menjadi perhatian serius dan menuntun ke aksi bersama global karena mengancam penduduk termiskin dunia, terutama Amerika Latin dan Afrika.

Lonjakan harga serta kelangkaan sejumlah komoditas pangan impor di dalam negeri yang berlangsung  berbulan-bulan harus diakui juga disebabkan oleh faktor lemahnya mitigasi dan respons kebijakan pemerintah menghadapi tren kenaikan harga pangan global. Menghadapi tekanan inflasi pangan yang mengancam daya beli masyarakat bawah, koordinasi kebijakan pemerintah, BI, dan instansi terkait lain menjadi penting. Karena itu penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan membenahi tata kelola dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, stok, distribusi, hingga harga. (Yoga)

Kepastian anggaran diyakini dapat mencegah munculnya usulan penundaan pemilihan umum serentak tahun 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay (6/3) mengatakan, persetujuan terhadap anggaran pemilu menjadi bukti komitmen para elite politik bahwa mereka taat pada konstitusi dan tidak ingin menunda pemilu. Begitu pula penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu serta PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu.

KPU telah mengajukan anggaran Rp 76 triliun dari semula Rp 86 triliun. Namun, KPU masih diminta  menghitung ulang anggaran agar lebih efisien karena masih dalam masa pandemi Covid-19. Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli KurniaTandjung mengatakan, ketersediaan anggaran pemilu menjadi salah satu perhatian DPR karena tahapan pemilu sudah dekat. Problem lain, pembahasan anggaran dimulai setelah APBN 2022 ditetapkan. KPU mendapatkan pagu anggaran Rp 2,45 triliun. Padahal, kebutuhan anggaran tahun ini Rp 8,06 triliun. Artinya, masih kurang Rp 5,6 triliun. (Yoga)